Indeks UU, PP, Perpres, Permen, PMK, dan peraturan badan yang relevan untuk PT PMA dan operasi lintas-batas. Setiap peraturan diberi ringkasan plain-English, daftar KBLI yang terdampak, dan tautan ke teks resmi Bahasa Indonesia.
1,151–1,200 dari 1,201
Urut: terbaru
| Kode | Jenis | Judul | |
|---|---|---|---|
| Peraturan Pemerintah |
| Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian |
| Perpres 17/2013 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian |
| Other 15/M-DAG/PER/4/2013/2013 | Lainnya | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian |
| PP 15/2013 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos |
| PP 94/2012 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung |
| Other 113/PMK.05/2012/2012 | Lainnya | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap |
| PP 5/2011 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam |
| PP 94/2010 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan |
| PP 79/2010 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi |
| PP 66/2010 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan |
| Perpres 52/2010 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| Perpres 27/2010 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional |
| PP 17/2010 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan |
| PP 14/2010 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan |
| UU 45/2009 (Fisheries amendment) | Undang-Undang | Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan |
| UU 39/2009 (KEK Law) | Undang-Undang | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus |
| UU 30/2009 (Electricity Law) | Undang-Undang | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan |
| UU 1/2009 (Aviation Law) | Undang-Undang | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan |
| Perpres 69/2008 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang |
| PP 51/2008 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi |
| PP 48/2008 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan |
| Perpres 22/2008 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat |
| UU 17/2008 | Undang-Undang | Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran |
| PP 46/2007 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam |
| UU 25/2007 (Investment Law) | Undang-Undang | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal |
| Perpres 24/2007 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera |
| PP 2/2007 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia |
| Perpres 106/2007 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| UU 17/2006 (Customs Law) | Undang-Undang | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan |
| PP 52/2005 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan |
| PP 51/2005 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas |
| PP 50/2005 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta |
| PP 45/2005 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara |
| Perpres 14/2005 | Peraturan Presiden | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung |
| PP 11/2005 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik |
| UU 31/2004 (Fisheries Law) | Undang-Undang | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan |
| UU 13/2003 (Manpower Law) | Undang-Undang | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan |
| PP 53/2000 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit |
| PP 52/2000 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi |
| PP 55/1996 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai |
| PP 48/1991 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) |
| PP 25/1976 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa" |
| PP 41/1970 | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) |
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.