No. 48 of 1991
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the President of Indonesia, facilitates the transition of the state-owned enterprise (Perusahaan Umum or PERUM) Survai Udara (PENAS) into a limited liability company (Perusahaan Perseroan or PERSERO). The aim is to enhance operational efficiency and effectiveness in the provision of aerial survey services and related activities.
This regulation primarily affects the PERUM Survai Udara (PENAS), its employees, and stakeholders involved in aerial survey services, mapping, satellite imagery, and related fields. It also impacts the Ministry of Finance and the Ministry of Defense and Security, which are responsible for overseeing the transition process.
- Pasal 1 states that the PERUM Survai Udara (PENAS) will be transformed into a PERSERO, and upon this transition, the PERUM will be dissolved, with all rights and obligations transferring to the new PERSERO. - Pasal 2 outlines the objectives of the PERSERO, which include providing services in aerial surveys, mapping, satellite imagery, and other related activities. - Pasal 3 specifies that the initial capital of the PERSERO will come from state assets previously held by the PERUM, with the value determined by the Minister of Finance. - Pasal 5 assigns the Minister of Finance the authority to oversee the establishment of the PERSERO, with provisions for delegation of authority to the Minister of Defense and Security. - Pasal 6 indicates that the previous regulation (PP No. 46 of 1974) will no longer be in effect once the PERSERO is established.
- Perusahaan Umum (PERUM): A state-owned enterprise that operates in the public sector. - Perusahaan Perseroan (PERSERO): A limited liability company established to operate in the private sector, often with state ownership.
This regulation took effect on August 23, 1991, the same date it was promulgated. It replaces and nullifies the previous regulation (PP No. 46 of 1974) regarding the establishment of PERUM Survai Udara (PENAS).
The regulation references several laws and regulations, including the 1945 Constitution (Pasal 5 ayat (2)), the Commercial Code (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), and other government regulations that govern the establishment and operation of state-owned enterprises and limited liability companies. These include PP No. 12 of 1969 and PP No. 3 of 1983, which outline the governance and oversight of such entities.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 outlines the transition of PERUM Survai Udara (PENAS) into a PERSERO, stating that the PERUM will be dissolved upon the establishment of the PERSERO, with all rights and obligations transferring to the new entity.
Pasal 2 specifies that the PERSERO will engage in services such as aerial surveys, mapping, satellite imagery, and related activities to enhance operational efficiency.
Pasal 3 states that the initial capital for the PERSERO will derive from state assets held by the PERUM, with the value determined by the Minister of Finance.
Pasal 5 grants the Minister of Finance the authority to oversee the establishment of the PERSERO and allows for delegation of this authority to the Minister of Defense and Security.
Pasal 6 indicates that the previous regulation (PP No. 46 of 1974) will be nullified upon the establishment of the PERSERO.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (7K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SURVAI UDARA (PENAS) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha, Perusahaan Umum (PERUM) Survai Udara (PENAS) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1974 dinilai memenuhi persyaratan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO); b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Survai Udara (PENAS) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 -- 1 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2897); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SURVAI UDARA (PENAS) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO). BAB I PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN Pasal 1 (1) Perusahaan Umum (PERUM) Survai Udara (PENAS) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1974 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. (2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Survai Udara (PENAS) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Umum (PERUM) Survai Udara (PENAS) dinyatakan bubar pada saat Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta -- 2 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Survai Udara (PENAS) yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang produksi jasa yang meliputi: a. Survai udara, pemetaan dan interpretasi; b. Citra Satelit dan eksplorasi sumber daya alam; c. Kegiatan Laboratorium foto udara-elektronika, avionik dan pemetaan; d. Menyewakan (mencarterkan ) pesawat yang dimiliki PERSERO pada saat tidak dipakai; e. Usaha-usaha lain guna mendukung usaha-usaha sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d. BAB III MODAL PERSERO Pasal 3 (1) Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Umum (PERUM) Survai Udara (PENAS). (2) Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -- 3 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Pertahanan Keamanan. (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan Perusahaan Perseroan (PERSERO) diatur dalam Anggaran Dasarnya, termasuk ketentuan mengenai modal dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. (4) Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO Pasal 4 Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. Pasal 5 (1) Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikuasakan kepada Menteri Keuangan. -- 4 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan disertai hak substitusi kepada Menteri Pertahanan Keamanan dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Terhitung sejak berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan dibubarkannya Perusahaan Umum (PERUM) Survai Udara (PENAS), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Keamanan baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. -- 5 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1991 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO -- 6 of 6 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
tentang PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 48/1991. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.