No. 66 of 2010
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation amends Government Regulation No. 17 of 2010 concerning the management and organization of education in Indonesia. It aims to provide a legal framework for the governance of educational units following the Constitutional Court's ruling that invalidated the previous law governing educational legal entities. The amendments clarify the roles and responsibilities of various educational stakeholders, ensuring that educational institutions can operate effectively and in compliance with national education standards.
This regulation affects various entities involved in education, including government bodies at the national, provincial, and local levels, educational institutions established by communities, and private educational organizations. It applies to all levels of education, including early childhood education, primary, secondary, and higher education.
- **Management of Educational Units**: As per Pasal 49, educational units must advance national education based on Pancasila and the 1945 Constitution, applying school-based management at the primary and secondary levels and autonomy at the higher education level. - **Access to Education**: According to Pasal 53, educational units must provide services to all prospective students without discrimination based on religion, race, ethnicity, gender, social status, or economic ability. They must also ensure access for students requiring special education services. - **Scholarship Allocation**: Pasal 53A mandates that government-run secondary and higher education institutions allocate at least 20% of new student places for economically disadvantaged Indonesian citizens with adequate academic potential. - **Quality Assurance**: Pasal 49(2) outlines principles for educational management, including non-profit operations, accountability, quality assurance, transparency, and equitable access to education.
- **Pengelolaan pendidikan** (management of education): The regulation of authority in the implementation of the national education system by various government levels and educational providers. - **Pendidikan formal** (formal education): Structured and tiered education consisting of primary, secondary, and higher education. - **Standar Nasional Pendidikan** (National Education Standards): Minimum criteria for the education system across Indonesia.
This regulation came into effect on September 28, 2010, and it amends Government Regulation No. 17 of 2010. It provides transitional provisions for educational institutions to adjust their governance structures within specified timeframes, ensuring continuity in educational services.
The regulation interacts with various laws and regulations, including the 1945 Constitution, the National Education System Law (Law No. 20 of 2003), and other relevant government regulations that govern educational practices and standards. It aims to harmonize existing regulations with the new governance framework established by this amendment.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 49 outlines that educational management must be based on principles such as non-profit operations, accountability, quality assurance, transparency, and equitable access to education.
Pasal 53 mandates that educational units provide services to all prospective students without discrimination and ensure access for students requiring special education.
Pasal 53A requires government-run educational institutions to allocate at least 20% of new student places for economically disadvantaged Indonesian citizens.
Pasal 58A states that educational units must have a management structure that includes a school head and a committee to oversee academic direction and management.
Pasal 220A provides that existing educational institutions must adjust their governance structures within three years of the regulation's enactment.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (57K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan tidak mengatur tata kelola satuan pendidikan karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan; b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); MEMUTUSKAN . . . -- 1 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17A dan ketentuan angka 22 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 2. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 3. Pendidikan . . . -- 2 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 4. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 5. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 8. Sekolah . . . -- 3 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 9. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. 10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 11. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. 13. Sekolah . . . -- 4 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 14. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 15. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 16. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 17. Pendidikan . . . -- 5 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 17. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 17A. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu. 18. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. 19. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 20. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 21. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 22. Program . . . -- 6 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 22. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 23. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. 24. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. 25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 26. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. 27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 28. Dosen . . . -- 7 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 28. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi. 30. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi. 31. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 32. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya. 33. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. 34. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah. 35. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju. 36. Pembelajaran . . . -- 8 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 37. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. 38. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. 39. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 40. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial. 41. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. 42. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 43. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional. 44. Pemerintah . . . -- 9 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 44. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 45. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. 46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional. 2. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 (1) Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. (2) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip: a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan; b. akuntabilitas . . . -- 10 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan; d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian. 3. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: Pasal 53 (1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi. (2) Satuan . . . -- 11 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, dan layanan khusus. 4. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 53A dan Pasal 53B yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 53A (1) Satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru. (2) Satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi. (3) Satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi. (4) Bantuan . . . -- 12 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik. (5) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat mengalokasikan beasiswa bagi warga negara asing. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 53B (1) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menjaring peserta didik baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah peserta didik baru yang diterima untuk setiap program studi pada program pendidikan sarjana. (2) Pola penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penerimaan mahasiswa melalui penelusuran minat dan bakat atau bentuk lain yang sejenis. (3) Peserta didik baru yang terjaring melalui pola penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 5. Di antara . . . -- 13 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 10 (sepuluh) pasal yakni Pasal 58A, Pasal 58B, Pasal 58C, Pasal 58D, Pasal 58E, Pasal 58F, Pasal 58G, Pasal 58H, Pasal 58I, dan Pasal 58J yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 58A Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas: a. kepala sekolah/madrasah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah; dan b. komite sekolah/madrasah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik. Pasal 58B (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut: a. kepala sekolah/madrasah menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah untuk dan atas nama gubernur/bupati/walikota atau Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. komite sekolah/madrasah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah/madrasah. (2) Manajemen . . . -- 14 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi: a. rencana strategis dan operasional; b. struktur organisasi dan tata kerja; c. sistem audit dan pengawasan internal; dan d. sistem penjaminan mutu internal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atau Peraturan Menteri Agama. Pasal 58C (1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2). Pasal 58D (1) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah memiliki paling sedikit 4 (empat) jenis organ yang terdiri atas: a. rektor . . . -- 15 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. rektor, ketua, atau direktur yang menjalankan fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi; b. senat universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik; c. satuan pengawasan yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik; dan d. dewan pertimbangan yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing. (2) Nama organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing- masing. (3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis organ selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing. Pasal 58E (1) Rektor, ketua, atau direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58D ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau Menteri Agama, sebagai pemimpin satuan pendidikan tinggi. (2) Rektor, ketua, atau direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh beberapa unsur pimpinan pada tingkat satuan pendidikan tinggi dan/atau pada tingkat fakultas atau sebutan lain yang sejenis. (3) Jumlah . . . -- 16 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Jumlah dan jenis unsur pimpinan satuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian rektor, ketua, atau direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 58F (1) Tata kelola satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai berikut: a. rektor, ketua, atau direktur menjalankan otonomi perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. senat universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap rektor, ketua, atau direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik; c. satuan pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang non-akademik untuk dan atas nama rektor, ketua, atau direktur; d. dewan . . . -- 17 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA d. dewan pertimbangan memberi pertimbangan otonomi perguruan tinggi bidang non-akademik dan fungsi lain sesuai statuta kepada rektor, ketua, atau direktur. (2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kewenangan rektor, ketua, atau direktur menentukan secara mandiri satuan pendidikan yang dikelolanya antara lain dalam: a. bidang manajemen organisasi, yaitu: 1. rencana strategis dan operasional; 2. struktur organisasi dan tata kerja; 3. sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan 4. sistem penjaminan mutu internal, yang ditetapkan oleh rektor, ketua, atau direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. bidang akademik, yaitu: 1. norma, kebijakan, dan pelaksanaan pendidikan: a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima; b) pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi; c) kerangka dasar dan struktur kurikulum serta kurikulum program studi; d) proses pembelajaran; e) penilaian hasil belajar; f) persyaratan kelulusan; dan g) wisuda. 2. norma, kebijakan, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. c. bidang . . . -- 18 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c. bidang kemahasiswaan, yaitu: 1. norma dan kebijakan kemahasiswaan; 2. kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler; 3. organisasi kemahasiswaan; dan 4. pembinaan bakat dan minat mahasiswa. d. bidang sumber daya manusia, yaitu: 1. norma dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia; 2. persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia; 3. penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; 4. penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan 5. pemberhentian sumber daya manusia, yang ditetapkan oleh rektor, ketua, atau direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. e. bidang sarana dan prasarana, yaitu: 1. norma dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana; dan 2. penggunaan sarana dan prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Otonomi perguruan tinggi dalam: a. bidang keuangan, yaitu: 1. norma dan kebijakan pengelolaan bidang keuangan; 2. perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang; 3. tarif setiap jenis layanan pendidikan; 4. penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang; 5. melakukan . . . -- 19 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5. melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang; 6. melakukan pengikatan dalam tri dharma perguruan tinggi dengan pihak ketiga; 7. memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan 8. sistem pencatatan dan pelaporan keuangan. b. bidang sumber daya manusia, yaitu jenis dan besar gaji serta tunjangan yang melekat pada gaji yang diberikan di atas gaji dan tunjangan melekat yang diterima pegawai negeri sipil. c. bidang sarana dan prasarana, yaitu: 1. pembelian dan tatacara pembelian sarana dan prasarana; 2. pencatatan sarana dan prasarana; 3. penghapusan sarana dan prasarana, dapat dijalankan apabila satuan pendidikan tinggi menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan tinggi, dan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta masing-masing satuan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sesuai dengan karakteristik pengelolaan satuan pendidikan tinggi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Dalam . . . -- 20 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (6) Dalam hal satuan pendidikan tinggi tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum maka otonomi sebagaimana tercantum pada ayat (3) diatur dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Pasal 58G (1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2). Pasal 58H (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. (2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing- masing menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pemerintah . . . -- 21 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan negara menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah disalurkan kepada kepala sekolah/madrasah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah disalurkan kepada rektor, ketua, atau direktur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 58I Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Pasal 58J (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan: a. menyelenggarakan . . . -- 22 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya; c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 6. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 (1) Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; c. pendidikan menengah; dan d. pendidikan tinggi. (2) Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas: a. pemerintah daerah yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; b. Kementerian . . . -- 23 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; c. Kementerian yang menyelenggarakan satuan pendidikan tinggi; dan d. masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi, melalui badan hukum yang berbentuk antara lain yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis. 7. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga Pasal 170 berbunyi sebagai berikut: Pasal 170 (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan kepala sekolah/madrasah atau rektor, ketua, atau direktur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 8. Judul . . . -- 24 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8. Judul BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagai berikut: BAB XIII PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN 9. Ketentuan Pasal 182 diubah dan di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9a) sehingga Pasal 182 berbunyi sebagai berikut: Pasal 182 (1) Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh bupati/walikota. (3) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional diberikan oleh Menteri. (4) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota. (5) Izin . . . -- 25 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah diberikan oleh gubernur. (6) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RA, MI, MTs, MA, MAK, dan pendidikan keagamaan dikeluarkan oleh Menteri Agama. (7) Izin pengembangan RA, MI, MTs, MA, MAK, dan pendidikan keagamaan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal dikeluarkan oleh Menteri Agama. (8) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk universitas dan institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diberikan oleh Presiden atas usul Menteri. (9) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diberikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (9a) Izin pendirian perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Menteri atas usul pengurus atau nama lain yang sejenis dari badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan Indonesia di luar negeri diberikan oleh Menteri. (11) Ketentuan . . . -- 26 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (11) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dengan Peraturan Menteri. 10. Ketentuan Pasal 184 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 184 berbunyi sebagai berikut: Pasal 184 (1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan. (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan: a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; d. data . . . -- 27 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya. (4) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus pula memenuhi persyaratan: a. memiliki program-program studi yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan; dan b. adanya undang-undang sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. (5) Kewenangan membuka, mengubah, dan menutup program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58F ayat (2) huruf (b) butir (1.b) diberikan secara bertahap kepada perguruan tinggi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pentahapan pemberian kewenangan untuk membuka dan menutup program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. 11. Di antara . . . -- 28 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 11. Di antara Pasal 184 dan Pasal 185 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 184A dan Pasal 184B yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 184A (1) Perubahan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui: a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk perguruan tinggi tertentu menjadi nama dan/atau bentuk perguruan tinggi yang lain; b. penggabungan 2 (dua) atau lebih perguruan tinggi menjadi 1 (satu) perguruan tinggi baru; c. 1 (satu) atau lebih perguruan tinggi bergabung ke perguruan tinggi lain; d. pemecahan dari 1 (satu) bentuk perguruan tinggi menjadi 2 (dua) atau lebih bentuk perguruan tinggi yang lain. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 184B (1) Penutupan universitas dan institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri. (2) Penutupan . . . -- 29 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Penutupan sekolah tinggi, politeknik, dan akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri. (3) Penutupan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh badan hukum penyelenggara pendidikan setelah ijin dicabut oleh Menteri. (4) Penutupan perguruan tinggi atau pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan apabila perguruan tinggi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat pendirian atau proses penyelenggaraan perguruan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan perguruan tinggi atau pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 12. Pasal 207 diubah sehingga Pasal 207 berbunyi sebagai berikut: Pasal 207 (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 53B ayat (1), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58J ayat (1), Pasal 69 ayat (4), Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72, Pasal 81 ayat (6), Pasal 95, Pasal 122 ayat (1), Pasal 131 ayat (5), Pasal 162 ayat (2), Pasal 184, dan Pasal 184A. (2) Pengenaan . . . -- 30 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 13. Di antara Pasal 220 dan Pasal 221 disisipkan 9 (sembilan) pasal yakni Pasal 220A, Pasal 220B, Pasal 220C, Pasal 220D, Pasal 220E, Pasal 220F, Pasal 220G, Pasal 220H, dan Pasal 220I yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 220A (1) Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga masih tetap berlangsung sampai dilakukan penyesuaian pengelolaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. (2) Penyesuaian pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. (3) Pengalihan status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan pada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga yang sebelumnya berstatus sebagai pegawai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Universitas . . . -- 31 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (4) Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (5) Penetapan lebih lanjut masing-masing perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pasal 220B (1) Pengelolaan keuangan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga, menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. (2) Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (3) Penyesuaian tata kelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 31 Desember 2012. Pasal 220C (1) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah memperoleh pemisahan kekayaan negara yang ditempatkan sebagai kekayaan awal Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyelesaikan pengalihan kekayaan negara kepada Menteri. (2) Para . . . -- 32 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Para pihak pada perjanjian yang telah dibuat oleh Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dengan pihak lain wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 220D (1) Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah tetap mengelola satuan pendidikan sampai dilakukan penyesuaian tata kelola paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. (2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah tetap mengelola satuan pendidikan sampai dilakukan penyesuaian tata kelola paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. (3) Penyesuaian tata kelola satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Agama atau gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Penyesuaian tata kelola satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri. (5) Ketentuan . . . -- 33 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian tata kelola satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian tata kelola satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 220E Yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis yang telah berstatus badan hukum, tetap menyelenggarakan satuan pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan hukum nirlaba. Pasal 220F (1) Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Pertahanan yang sebelumnya adalah Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan dinyatakan masih tetap berlangsung sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai Universitas Pertahanan menyesuaikan tata kelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. (2) Penyesuaian tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. (3) Universitas Pertahanan ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (4) Penetapan . . . -- 34 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (4) Penetapan lebih lanjut Universitas Pertahanan sebagai satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 220G (1) Pengelolaan keuangan Universitas Pertahanan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. (2) Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (3) Penyesuaian tata kelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 31 Desember 2012. Pasal 220H Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tata kelola perguruan tinggi yang diatur dalam: a. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270); b. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 271); c. Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272); d. Peraturan . . . -- 35 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA d. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 273); e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125); f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13); g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6); dan h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 48); masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan sesudah masa transisi. Pasal 220I Tata kelola perguruan tinggi yang dinyatakan masih tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220H adalah tidak termasuk tata kelola keuangan. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . -- 36 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 28 September 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 28 September 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 112 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan -- 37 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN I. UMUM Pada tanggal 31 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mengikat secara hukum. Putusan tersebut telah mengakibatkan ketiadaan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan, karena pengaturan tentang hal tersebut telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2010 tidak mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan. Sementara itu, peraturan perundang- undangan yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang mengatur penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan, telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, dan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu diatur materi atau substansi mengenai tata kelola satuan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pengaturan mengenai tata kelola satuan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar satuan pendidikan dapat tetap menjalankan kegiatannya, maka dipandang perlu untuk segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. II. PASAL . . . -- 38 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 49 Ayat (1) Manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 3 Pasal 53 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 53A Cukup jelas. Pasal 53B Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . -- 39 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sejenis” antara lain penerimaan mahasiswa melalui ujian tertulis dan penerimaan mahasiswa dengan beasiswa pemerintah daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 5 Pasal 58A Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, termasuk satuan pendidikan khusus yang sederajat, antara lain TK LB, SD LB, SMP LB, SMA LB. Pasal 58B Cukup jelas. Pasal 58C Cukup jelas. Pasal 58D Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d . . . -- 40 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf d Yang dimaksud dengan “dewan pertimbangan” antara lain Majelis Wali Amanat atau Dewan Penyantun atau organ sejenis lainnya yang fungsinya ditentukan dalam statuta satuan pendidikan masing- masing. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 58E Cukup jelas. Pasal 58F Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “otonomi perguruan tinggi dalam bidang keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana” adalah fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan badan layanan umum. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) . . . -- 41 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 58G Cukup jelas. Pasal 58H Cukup jelas. Pasal 58I Cukup jelas. Pasal 58J Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Satuan pendidikan dinyatakan tidak melakukan komersialisasi apabila kelebihan penghasilan satuan pendidikan digunakan secara langsung untuk: 1. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran; 2. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (khusus untuk satuan pendidikan tinggi); 3. peningkatan pelayanan pendidikan, dan penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu. Huruf d . . . -- 42 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 6 Pasal 60 Cukup jelas. Angka 7 Pasal 170 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Pasal 182 Cukup jelas. Angka 10 Pasal 184 Cukup jelas. Angka 11 Pasal 184A Cukup jelas. Pasal 184B Cukup jelas. Angka 12 Pasal 207 Cukup jelas. Angka 13 Pasal 220A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . -- 43 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Agar penyesuaian tata kelola satuan pendidikan tinggi pada Peraturan Pemerintah ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun, maka satuan pendidikan tinggi harus menyusun terlebih dahulu perencanaan yaitu penyesuaian tata kelola perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 220B Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga memenuhi kewajiban sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum paling lambat 31 Desember 2012. Pasal 220C . . . -- 44 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 220C Cukup jelas. Pasal 220D Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Lihat penjelasan Pasal 220A ayat (2). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 220E Cukup jelas. Pasal 220F Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Lihat penjelasan Pasal 220A ayat (2). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 220G . . . -- 45 of 46 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 220G Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Universitas Pertahanan memenuhi kewajiban sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum paling lambat 31 Desember 2012. Pasal 220H Cukup jelas. Pasal 220I Tata kelola keuangan sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220B dan Pasal 220G. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5157 -- 46 of 46 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
tentang PENDIDIKAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 66/2010. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 49(2) emphasizes the need for educational units to maintain quality standards that meet or exceed the National Education Standards.
Pasal 182 requires that the establishment of educational units must obtain government approval, ensuring compliance with national education standards.
Pasal 207 allows the government to impose administrative sanctions on educational units that do not comply with established regulations.