Government Regulation No. 45 of 2005
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation outlines the establishment, management, supervision, and dissolution of State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia, aiming to enhance productivity and efficiency in the national economy. It serves as a framework for the operational conduct of BUMN, ensuring they contribute effectively to public welfare and economic development.
This regulation primarily affects State-Owned Enterprises (BUMN), which are companies where the majority of capital is owned by the state. It also impacts government ministries involved in the oversight and management of these enterprises, including the Ministry of Finance and the Ministry of Technical Affairs.
- **Establishment of BUMN**: According to Pasal 5, the establishment of a BUMN must be formalized through a government regulation that outlines its purpose and the amount of state capital involved. - **Management**: As per Pasal 13, the management of BUMN is the responsibility of the Board of Directors, who must act in the best interest of the enterprise. - **Supervision**: Pasal 48 states that supervision of BUMN is conducted by the Board of Commissioners and the Supervisory Board, ensuring compliance with regulations and effective management. - **Dissolution**: The process for dissolving a BUMN is detailed in Pasal 79, which requires a government regulation to formalize the dissolution.
- **BUMN (Badan Usaha Milik Negara)**: State-Owned Enterprises, companies where the majority of capital is owned by the state. - **Persero**: A type of BUMN structured as a limited liability company, with at least 51% of its shares owned by the state. - **Perum**: A type of BUMN that is fully state-owned and does not issue shares, aimed at providing public goods and services.
This regulation came into effect on October 25, 2005, and replaces previous regulations, specifically Government Regulation No. 12 of 1998 and Government Regulation No. 13 of 1998, which governed the establishment and management of Persero and Perum.
The regulation interacts with various laws, including the Company Law (Undang-undang Perseroan Terbatas) and the State Finance Law (Undang-undang Keuangan Negara), ensuring that BUMN operations align with broader legal frameworks governing corporate and financial conduct in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 5 outlines that the establishment of a BUMN must be formalized through a government regulation, which includes the purpose of the BUMN and the amount of state capital involved.
According to Pasal 13, the management of BUMN is the responsibility of the Board of Directors, who must act in the best interest of the enterprise and its objectives.
Pasal 48 states that the supervision of BUMN is conducted by the Board of Commissioners and the Supervisory Board, ensuring compliance with regulations and effective management.
The process for dissolving a BUMN is detailed in Pasal 79, which requires a government regulation to formalize the dissolution.
Pasal 39 mandates that the Board of Directors must prepare periodic reports on the implementation of the Work Plan and Company Budget, including quarterly and annual reports.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (80K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA. BAB I . . . -- 1 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku rapat umum pemegang saham dalam hal seluruh modal Persero dimiliki negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh negara, serta sebagai pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. 6. Menteri . . . -- 2 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha. 7. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. 8. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. 9. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum. 10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 11. Pendirian adalah pembentukan Perum atau Persero yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan. 13. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas untuk menilai BUMN dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional. 14. Pembubaran adalah pengakhiran Persero atau Perum yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 2 Pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Persero dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perseroan terbatas. Pasal 3 . . . -- 3 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 3 (1) Organ Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. (2) Organ Perum adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas. BAB II PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR Bagian Pertama Pendirian Pasal 4 (1) Pendirian BUMN meliputi: a. pembentukan Perum atau Persero baru; b. perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN; c. perubahan bentuk badan hukum BUMN; atau d. pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan Perum. (2) Pendirian Persero dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Pasal 5 (1) Pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. (2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. penetapan pendirian BUMN; b. maksud dan tujuan pendirian BUMN; dan c. penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN. (3) Dalam . . . -- 4 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Dalam hal pendirian BUMN dilakukan dengan mengalihkan unit instansi pemerintah menjadi BUMN, maka dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat ketentuan bahwa seluruh atau sebagian kekayaan, hak dan kewajiban unit instansi pemerintah tersebut beralih menjadi kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang didirikan. (4) Khusus untuk pendirian Perum, peraturan pemerintah memuat pula anggaran dasar Perum bersangkutan dan penunjukan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal. Pasal 6 BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Pasal 7 BUMN didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar. Pasal 8 Pendirian BUMN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal dalam rangka pendirian BUMN. Bagian Kedua Anggaran Dasar Pasal 9 (1) Anggaran dasar Persero memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. (2) Anggaran . . . -- 5 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Anggaran dasar Perum memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. jangka waktu berdiri; d. besarnya modal; e. susunan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta komposisi Dewan Pengawas; f. tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas. g. tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan rapat Dewan Pengawas; h. tata cara penggunaan laba; dan i. ketentuan-ketentuan lain menurut Peraturan Pemerintah ini. Pasal 10 (1) Perubahan anggaran dasar Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula mengikutsertakan menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen. (3) Dalam hal inisiatif perubahan anggaran dasar Perum dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Menteri Teknis, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri, untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri. (4) Perubahan anggaran dasar Perum yang berkaitan dengan perubahan modal dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal negara pada BUMN. Pasal 11 . . . -- 6 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 11 Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyatakan rencana perubahan anggaran dasar Perum tersebut layak dilakukan, maka Menteri menyampaikan usul dimaksud kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Pasal 12 (1) Penulisan nama Persero dilakukan sebagai berikut: a. dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara lengkap, maka didahului dengan perkataan “Perusahaan Perseroan (Persero)”, diikuti dengan singkatan “PT” dan kemudian diikuti dengan nama perusahaan; b. dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara singkat, maka kata “(Persero)” dicantumkan setelah singkatan “PT” dan nama perusahaan. (2) Nama Perum didahului dengan perkataan “Perusahaan Umum (Perum)” atau dapat disingkat “Perum” yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. BAB III PENGURUSAN Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Pasal 13 (1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. (2) Pengurusan Persero dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. Pasal 14 . . . -- 7 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 14 (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum. (2) Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis. Pasal 15 (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas berdasarkan pendelegasian yang diberikan oleh Menteri. Pasal 16 (1) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi adalah calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh suatu tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kelayakan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 17 . . . -- 8 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 17 (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Pasal 18 (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Pasal 19 (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Apabila . . . -- 9 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum sudah harus menetapkan anggota Direksi yang definitif. (3) Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan. Pasal 20 (1) Antar anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. (3) Larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar. Pasal 21 (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta; b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; (2) Anggota . . . -- 10 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Anggota Direksi BUMN yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan. (3) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya pada BUMN. (4) Anggota Direksi BUMN yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut. Pasal 22 (1) Anggota Direksi BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 23 (1) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya. (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan: a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara; e. dinyatakan . . . -- 11 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau f. mengundurkan diri. (3) Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya. (4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum atau pejabat yang ditunjuknya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. (7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 24 Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri;dan/atau d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 25 . . . -- 12 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 26 (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan BUMN. Pasal 27 (1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN. (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Atas nama Perum, pemilik modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum. Pasal 28 . . . -- 13 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 28 (1) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili BUMN adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. (2) Anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 29 Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BUMN apabila: a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dengan anggota Direksi yang bersangkutan;dan/atau b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN. Pasal 30 Tugas dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN. Pasal 31 (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. (2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi jika ada. (4) Tata cara rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN. Bagian Ketiga . . . -- 14 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Ketiga Rencana Jangka Panjang Pasal 32 (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMN yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris/Dewan Pengawas disampaikan kepada RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum untuk memperoleh pengesahan. Pasal 33 (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, sekurang-kurangnya memuat: a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya; b. posisi BUMN pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang; c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang; dan d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang. (2) Selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Jangka Panjang Perum memuat pula kebijakan pengembangan usaha Perum. Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Jangka Panjang diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat . . . -- 15 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Pasal 35 (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang. (2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris/Dewan Pengawas, diajukan kepada RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan. (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. (4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. (5) Terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan RUPS dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikuasakan kepada Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum. Pasal 36 . . . -- 16 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 36 (1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum. (2) Usul perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris/Dewan Pengawas disampaikan oleh Direksi kepada Menteri/RUPS untuk mendapat persetujuan. (3) Persetujuan RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan perubahan dari Direksi. (4) Dalam hal RUPS/Menteri tidak memberikan persetujuan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka RUPS/Menteri dianggap menyetujui usul perubahan dimaksud. (5) Dalam hal tertentu, kewenangan RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum. Pasal 37 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, sekurang-kurangnya memuat: a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya;dan d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum. Pasal 38 . . . -- 17 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 38 Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kelima Pelaporan Pasal 39 (1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan. (3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Komisaris dan/atau RUPS untuk Persero atau kepada Dewan Pengawas dan/atau Menteri untuk Perum. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan triwulanan dan laporan khusus diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 40 Isi dan mekanisme penyampaian serta pengesahan laporan tahunan Persero diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perseroan terbatas. Pasal 41 (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan. (2) Laporan . . . -- 18 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya: a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; b. neraca gabungan dan perhitungan laba rugi gabungan dari perusahaan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dan perhitungan laba rugi dari masing-masing perusahaan tersebut; c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perum, serta hasil yang telah dicapai; d. kegiatan utama Perum dan perubahan selama tahun buku; e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perum; f. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan g. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas. Pasal 42 (1) Laporan tahunan Perum ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas, dan disampaikan kepada Menteri; (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus disebutkan alasannya secara tertulis. Pasal 43 (1) Perhitungan tahunan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan; (2) Dalam . . . -- 19 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka harus diberikan penjelasan serta alasannya. Pasal 44 (1) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepada auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum untuk diperiksa. (2) Laporan atas hasil pemeriksaan auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum untuk disahkan. (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunan tidak dapat dilakukan. (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pengesahan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum diumumkan dalam surat kabar harian. Pasal 45 (1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perum dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Pasal 46 . . . -- 20 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 46 Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), membebaskan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. Pasal 47 Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan diatur dengan Peraturan Menteri. BAB IV PENGAWASAN Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris dan Dewan Pengawas Pasal 48 (1) Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. (2) Pengawasan Persero dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. Pasal 49 (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris dilakukan oleh RUPS dan Dewan Pengawas oleh Menteri. (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri dan pimpinan departemen/lembaga non departemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perum. (3) Pengangkatan . . . -- 21 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur- unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 50 (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Komisaris dan Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah- masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Pasal 51 (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Dalam . . . -- 22 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Dalam hal Komisaris/Dewan Pengawas terdiri lebih dari seorang anggota, salah seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas. Pasal 52 (1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan anggota Komisaris/Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kalinya pada saat pendirian. (3) Apabila masa jabatan anggota Komisaris dan Dewan Pengawas berakhir, maka dalam waktu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari, RUPS sudah harus menetapkan anggota Komisaris dan Menteri sudah harus menetapkan anggota Dewan Pengawas yang definitif. (4) Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Komisaris/Dewan Pengawas yang kosong atau dalam hal Komisaris/Dewan Pengawas diberhentikan untuk sementara atau berhalangan. Pasal 53 (1) Antar anggota Komisaris/Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. (3) Larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar. Pasal 54 . . . -- 23 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 54 (1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta; b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. (2) Anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan. (3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya pada BUMN. (4) Anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut. Pasal 55 (1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 56 . . . -- 24 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 56 (1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya. (2) Pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau e. mengundurkan diri. (3) Rencana pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya. (4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, maka anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. (7) Pemberhentian . . . -- 25 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 57 Jabatan anggota Komisaris dan Dewan Pengawas berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum; dan/atau d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris dan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang- undangan lainnya. Pasal 58 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Komisaris dan Dewan Pengawas Pasal 59 (1) Komisaris dan Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN. (2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Atas . . . -- 26 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Atas nama Perum, Pemilik Modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum. Pasal 60 (1) Komisaris dan Dewan Pengawas bertugas untuk: a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan BUMN yang dilakukan oleh Direksi;dan b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan BUMN. (2) Tugas dan wewenang Komisaris dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN. Pasal 61 Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Komisaris/Dewan Pengawas atas beban BUMN. Pasal 62 Jika dianggap perlu, Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban BUMN. Pasal 63 Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Komisaris dan Dewan Pengawas dibebankan kepada BUMN dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Pasal 64 . . . -- 27 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 64 (1) Segala keputusan Komisaris/Dewan Pengawas diambil dalam rapat Komisaris/Dewan Pengawas. (2) Keputusan Komisaris/Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Komisaris/Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. (3) Dalam setiap rapat Komisaris dan Dewan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris/Dewan Pengawas jika ada. (4) Tata cara rapat Komisaris dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN. BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM Pasal 65 (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN. (2) Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan, Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan tersebut yang dikoordinasikan oleh Menteri Teknis yang memberikan penugasan. (3) Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan. (4) Setiap . . . -- 28 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum. (5) BUMN yang melaksanakan penugasan khusus Pemerintah, harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. (6) Setelah pelaksanaan kewajiban pelayanan umum, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS/Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan. BAB VI SATUAN PENGAWASAN INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAIN Bagian Pertama Satuan Pengawasan Intern Pasal 66 (1) Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern. (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pasal 67 Satuan Pengawasan Intern bertugas: a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikannya; b. memberikan . . . -- 29 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Utama;dan c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. Pasal 68 (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi. (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern. Pasal 69 Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b. Pasal 70 Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Bagian Kedua . . . -- 30 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Kedua Komite Audit Pasal 71 (1) Komisaris dan Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris/Dewan Pengawas. (3) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota komite audit adalah: a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan; b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan; dan c. mampu berkomunikasi secara efektif. (4) Ketua komite audit adalah anggota komite audit yang berasal dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas. (5) Jika ada anggota komite audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota komite audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan. (6) Terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, anggota komite audit dapat dirangkap oleh anggota Komisaris/Dewan Pengawas. Pasal 72 . . . -- 31 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 72 Komite audit bertugas untuk: a. membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor; b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal; c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; dan e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Komisaris/Dewan Pengawas lainnya. Pasal 73 Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Komite Lain Pasal 74 (1) Komisaris dan Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untuk membantu tugas Komisaris/Dewan Pengawas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite lain diatur dengan Peraturan Menteri. BAB VII . . . -- 32 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB VII PENGGUNAAN LABA DAN DANA CADANGAN Bagian Pertama Penggunaan Laba dan Dana Cadangan Persero Pasal 75 Penggunaan laba dan dana cadangan Persero dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Bagian Kedua Penggunaan Laba dan Dana Cadangan Perum Pasal 76 (1) Setiap tahun buku, Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum. (3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perum hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perum. (4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), maka Menteri dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perum. (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan. (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. Pasal 77 . . . -- 33 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 77 Penggunaan laba bersih Perum termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan oleh Menteri. Pasal 78 Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perum dan Perum dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum seluruhnya tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBUBARAN BUMN Bagian Pertama Umum Pasal 79 Pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bagian Kedua Pembubaran Persero Pasal 80 Pembubaran Persero dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang perseroan terbatas. Pasal 81 . . . -- 34 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 81 (1) Pembubaran Persero karena keputusan RUPS diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan. (2) Pengkajian terhadap rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen. (3) Dalam hal usulan rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif Menteri Teknis, inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri. Pasal 82 Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden mengenai pembubaran Persero yang bubar bukan karena keputusan RUPS . Bagian Ketiga Pembubaran Perum Pasal 83 Perum bubar karena: a. ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Menteri; b. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. penetapan pengadilan; d. dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; atau e. Perum . . . -- 35 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA e. Perum dalam keadaan tidak mampu membayar (insolven) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. Pasal 84 (1) Pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diikuti dengan likuidasi. (2) Likuidasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Menteri. (3) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi berlaku pula bagi likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali pengangkatan dan pemberhentian likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan. (4) Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden mengenai pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, huruf c, dan huruf d. Pasal 85 (1) Pembubaran Perum yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan. (2) Pengkajian terhadap rencana pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu, dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen. (3) Dalam . . . -- 36 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Dalam hal inisiatif pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Menteri Teknis, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri. Pasal 86 (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum, Menteri dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya Perum tersebut. (2) Dalam hal usul perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum tidak diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mengajukan rancangan peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum kepada Presiden. (3) Dalam hal Presiden tidak menetapkan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum, maka Perum bubar pada tanggal tersebut. Pasal 87 (1) Pengadilan dapat membubarkan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perum melanggar kepentingan umum. (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator. Pasal 88 (1) Dalam hal Perum bubar karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e, maka likuidasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. (2) Menteri . . . -- 37 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e. Pasal 89 (1) Likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembubaran Perum, wajib: a. mendaftarkan pembubaran Perum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang wajib daftar perusahaan; b. mengumumkan pembubaran Perum dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan c. memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai bubarnya Perum. (2) Dalam pendaftaran, pengumuman dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebutkan: a. nama dan alamat likuidator; b. tata cara pengajuan tagihan; dan c. jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak didaftarkan, diumumkan dan diberitahukannya pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan kemudian ditolak, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan. (4) Kreditor yang tidak mengajukan tagihannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat mengajukan tagihannya melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bubarnya Perum didaftarkan, diumumkan, dan diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Tagihan . . . -- 38 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (5) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan Perum yang belum dibayarkan kepada Menteri. (6) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibayarkan kepada Menteri dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengadilan negeri atas permintaan kreditor yang bersangkutan menunjuk likuidator untuk menarik kembali sisa hasil likuidasi yang telah dibayarkan tersebut. (7) Menteri wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jumlah tagihan. Pasal 90 (1) Dalam hal Perum bubar, maka Perum tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. (2) Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perum; b. penentuan tata cara pembagian kekayaan; c. pembayaran kepada para kreditor; d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Menteri; dan e. tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. (3) Dalam hal Perum sedang dalam proses likuidasi, maka pada surat keluar dicantumkan perkataan "dalam likuidasi" di belakang nama Perum. Pasal 91 . . . -- 39 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 91 (1) Atas permohonan 1 (satu) orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal utang Perum melebihi kekayaan Perum. (2) Dalam penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pula hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan tugas dan kewajiban likuidator. Pasal 92 (1) Likuidator yang ditunjuk oleh Menteri bertanggung jawab kepada Menteri atas likuidasi yang dilakukan. (2) Likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan bertanggung jawab kepada Pengadilan atas likuidasi yang dilakukan. Pasal 93 (1) Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi Menteri. (2) Kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum, Menteri langsung menyetor sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara. (3) Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya keputusan Menteri atau pengadilan mengenai persetujuan atas hasil akhir likuidasi. BAB IX . . . -- 40 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB IX LAIN-LAIN Bagian Pertama Tahun Buku BUMN Pasal 94 Tahun buku BUMN adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum. Bagian Kedua Karyawan BUMN Pasal 95 (1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. (2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 96 (1) Dalam hal karyawan BUMN diangkat menjadi anggota Direksi BUMN, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan BUMN dengan pangkat tertinggi dalam BUMN yang bersangkutan, terhitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai karyawan yang diangkat sebagai anggota Direksi diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 97 . . . -- 41 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 97 (1) Karyawan BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bagi karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Penerbitan Obligasi dan Surat Utang Lainnya Pasal 98 Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh BUMN ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum. Bagian Keempat Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 99 (1) Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri . (3) Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip- prinsip efisiensi dan transparansi. Bagian Kelima . . . -- 42 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Kelima Penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Pasal 100 (1) Besar dan jenis penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum. (2) Penetapan penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilakukan dengan memperhatikan pendapatan, aktiva, pencapaian target, kemampuan keuangan dan tingkat kesehatan BUMN yang bersangkutan. (3) Selain memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat pula memperhatikan faktor- faktor lain yang relevan. (4) Selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum, anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN yang bersangkutan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Bagian Keenam Dokumen Perusahaan Pasal 101 Direksi wajib mengelola dokumen perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan. Bagian Ketujuh . . . -- 43 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Ketujuh Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset BUMN Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan dan pemindahtanganan aset BUMN diatur dengan Peraturan Menteri. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 103 Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 104 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM), dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 105 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . -- 44 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALLUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 117 Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, ttd ABDUL WAHID -- 45 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UMUM Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil- hasil yang dicapai, maka produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Perkembangan ekonomi dunia telah menumbuhkan persaingan pasar yang makin ketat, sejalan dengan kecenderungan globalisasi perekonomian dan liberalisasi perdagangan. Indonesia sebagai peserta aktif dalam berbagai forum regional maupun multilateral sudah sepakat untuk turut serta dalam era perdagangan bebas, melalui keikutsertaannya dalam berbagai kesepakatan yang dicapai di berbagai forum, yakni General Agreement on Tariff and Trade, General Agreement on Trade in Service, Asean Free Trade Area, Asean Framework Agreement on Service, dan kesepakatan perdagangan bebas Asia Pacific Economic Cooperation. Memperhatikan . . . -- 46 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Memperhatikan peran penting BUMN dalam sistem perekonomian nasional sesuai dengan kecenderungan perdagangan bebas dan era globalisasi, maka pada tanggal 19 Juni 2003, telah diundangkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam Undang-undang tersebut, BUMN telah diberikan peluang untuk mengembangkan usahanya yang lebih maju dan mandiri. Undang-undang BUMN dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengurusan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktif guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Selanjutnya, bagi BUMN yang kinerjanya semakin menurun dan telah dilakukan upaya-upaya penyehatan namun tidak menunjukkan perbaikan dan dinilai tidak dapat dipertahankan lagi, serta produk yang dihasilkan telah dengan mudah diperoleh oleh masyarakat tanpa tergantung pada BUMN dimaksud, maka dapat dilakukan pembubaran. Meskipun dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah diatur mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN, namun diperlukan penjabaran lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur mengenai hubungan antara Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Teknis dalam hal pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Huruf a . . . -- 47 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf a Yang dimaksud dengan pembentukan Perum atau Persero baru adalah pembentukan Perum atau Persero yang bukan berasal dari pengalihan bentuk dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penetapan maksud dan tujuan dalam peraturan pemerintah mengenai pendirian BUMN, sedapat mungkin memberikan fleksibilitas kepada BUMN untuk melakukan pengembangan usaha sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Huruf c Apabila pada saat pendirian BUMN jumlah penyertaan negara belum dapat ditetapkan dalam peraturan pemerintah pendiriannya, maka dalam peraturan pemerintah tersebut dapat diatur bahwa penetapan jumlah penyertaan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 . . . -- 48 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 7 Dalam anggaran dasar dapat dicantumkan jangka waktu berdirinya BUMN adalah untuk waktu tertentu atau untuk waktu yang tidak terbatas. Pasal 8 Ketentuan mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penetapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha suatu BUMN, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perum hanya jumlah minimal. Komposisi Dewan Pengawas dibuat secara efektif antara lain dengan memasukkan Dewan Pengawas dari unsur independen yaitu pihak yang berasal dari luar BUMN dan instansi pemerintah. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i . . . -- 49 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf i Cukup jelas. Pasal 10 Keterlibatan Menteri Teknis dalam proses perubahan anggaran dasar Perum diperlukan sehubungan dengan terjadinya perubahan kebijakan sektoral di tempat BUMN melakukan kegiatan usaha, adanya kewajiban pelayanan umum (public service obligation) serta peraturan perundang- undangan yang mengharuskan dilakukan perubahan anggaran dasar Perum. Yang dimaksud dengan ”perubahan anggaran dasar Perum yang berkaitan dengan perubahan modal dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai tata cara penambahan penyertaan modal negara pada BUMN” adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Ketentuan mengenai penulisan nama Persero dimaksudkan untuk membedakan perusahaan milik negara dengan perusahaan swasta. Sebagai contoh: Perusahaan Perseroan (Persero) PT XYZ, atau disingkat menjadi PT XYZ (Persero). Ayat (2) Sebagai contoh: Perusahaan Umum (Perum) XYZ, atau disingkat menjadi Perum XYZ. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 . . . -- 50 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 14 Ayat (1) Bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dapat dilakukan melalui keputusan Menteri selaku RUPS. Ayat (2) Masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis dapat dimintakan oleh Menteri sehubungan dengan adanya pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation) oleh BUMN. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) untuk BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, ketentuan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) hanya berlaku bagi calon anggota Direksi yang mewakili pemerintah. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pengangkatan kembali tanpa uji kelayakan dan kepatutan adalah pengangkatan anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama dalam satu BUMN. Penilaian kemampuan anggota Direksi dalam melaksanakan tugasnya didasarkan antara lain pada pencapaian target kinerja perusahaan, kekompakan tim, integritas dan track record. Ayat (3) Kontrak manajemen berisikan janji-janji atau pernyataan calon anggota Direksi, yaitu apabila diangkat/diangkat kembali menjadi anggota Direksi antara lain akan memenuhi segala target yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 . . . -- 51 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Dengan pengaturan seperti ini, maka seseorang hanya boleh menjabat pada satu BUMN selama maksimal 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penguasaan yang berlebihan oleh seseorang terhadap perusahaan sehingga berpotensi menimbulkan moral hazard. Ayat (2) Terhitung sejak berakhirnya masa jabatan, maka anggota Direksi tersebut tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini. Ayat (3) Termasuk dalam pengertian jabatan Direksi kosong adalah apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir dan belum ditetapkan anggota Direksi yang definitif. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar Direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero, sehingga diharapkan Direksi tidak terpecah tenaga dan pikirannya pada perusahaan yang lain yang bidang usahanya sama dengan perusahaan tempat Direksi bertugas. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, antara lain adalah menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif. Ayat (2) . . . -- 52 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Dengan pengaturan seperti ini, maka seorang anggota Direksi yang diangkat pada jabatan yang dilarang untuk dirangkap tidak diperkenankan lagi melakukan tindakan sebagai anggota Direksi pada BUMN. Jika hal ini dilanggar, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama BUMN tersebut, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi BUMN dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian yang diderita perseroan akibat perbuatan hukum yang dilakukannya. Ayat 3 Cukup jelas. Ayat 4 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Larangan bagi anggota Direksi dalam ketentuan ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan benturan kepentingan. Yang dimaksud dengan calon/anggota legislatif adalah calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Ayat (2) Yang diatur dalam Peraturan Menteri antara lain mengenai mekanisme pemberhentian anggota Direksi tersebut. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Termasuk dalam pengertian ini misalnya menderita sakit fisik dan/atau mental dan kondisi lainnya yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Huruf c . . . -- 53 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf c Cukup jelas. Huruf d Kerugian yang dimaksud tidak termasuk kerugian yang terjadi karena risiko bisnis. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Dalam hal pemberitahuan dilakukan secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan tidak mau menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Dalam hal pemberhentian anggota Direksi dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri anggota Direksi dapat dilakukan dalam RUPS tersebut. Namun dalam hal pembelaan diri tidak dilakukan dalam forum RUPS, maka anggaran dasar BUMN tersebut harus mengatur bahwa RUPS dapat dilakukan di luar forum rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang memungkinkan RUPS dilakukan diluar forum rapat sepanjang hal tersebut diatur demikian dalam anggaran dasarnya. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 24 Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . -- 54 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Termasuk pula dalam pengertian tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yaitu rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pengunduran diri anggota Direksi. Pasal 25 Peraturan Menteri tersebut antara lain memuat tata cara pengunduran diri anggota Direksi dan tanggal efektif pemberhentiannya sebagai anggota Direksi dalam hal Direksi mengundurkan diri. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Bagi Persero, wewenang pengajuan gugatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Pasal 28 Ayat (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur bahwa (i) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan persetujuan anggota Direksi lainnya (ii) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, masing-masing sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 29 . . . -- 55 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 29 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh: A adalah anggota Direksi PT XYZ (Persero). PT XYZ (Persero) berperkara dengan perusahaan lain dimana anak dan/atau istri dari A menjadi pengurus perusahaan lain tersebut, maka A tidak berwenang mewakili PT XYZ (Persero) dalam kasus tersebut di depan pengadilan. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) dan ayat (2) Dengan pengaturan seperti ini, maka segala tindakan yang dilakukan anggota Direksi harus disetujui oleh anggota Direksi lainnya baik persetujuan tersebut diberikan dalam rapat Direksi maupun di luar rapat Direksi. Tindakan anggota Direksi yang dilakukan tanpa persetujuan anggota Direksi lainnya dan ternyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . -- 56 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat Dewan Pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi kepada Menteri harus didahului dengan persetujuan dari Dewan Pengawas. Menteri sangat berkepentingan dengan modal negara yang tertanam dalam Perum untuk dapat dikembangkan. Untuk itu masalah investasi, pembiayaan serta pemanfaatan hasil usaha Perum perlu diarahkan dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan. Dalam rangka memberikan persetujuan atas usul Direksi tersebut, Menteri dapat mengadakan pembicaraan sewaktu-waktu dengan Menteri Teknis untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sektoral. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “sehat” adalah minimal kategori sehat (AA) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . -- 57 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud “dalam hal tertentu” antara lain adalah pergeseran pos anggaran dan perubahan plafon anggaran sampai dengan persentase tertentu yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Peraturan Menteri tersebut di antaranya memuat jenis laporan berkala, waktu penyampaian, kepada siapa disampaikan, dan tanggapan terhadap laporan berkala. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . -- 58 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Huruf a Perhitungan tahunan adalah salah satu bentuk dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Huruf b Perhitungan laba rugi gabungan dan perhitungan laba rugi masing-masing anak perusahaan dibutuhkan untuk dapat menilai kinerja dari induk perusahaan sendiri (Perum) tersebut terlepas dari kinerja anak-anak perusahaannya. Huruf c Laporan tersebut meliputi pula laporan atas intensitas rapat Direksi dan Dewan Pengawas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah diakui dan disetujui oleh kalangan akuntan Indonesia bersama instansi pemerintah yang berwenang. Ayat (2) Penjelasan dan alasan disampaikan kepada Menteri untuk dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam pengesahan perhitungan tersebut. Pasal 44 . . . -- 59 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 44 Ayat (1) Pemeriksaan laporan keuangan (financial audit), termasuk perhitungan tahunan perusahaan dilakukan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan yang bersangkutan. Opini auditor atas laporan keuangan dimaksud diperlukan oleh pemegang saham/Menteri antara lain dalam rangka pemberian acquit et de charge Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas perusahaan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pemeriksaan laporan keuangan dan perhitungan tahunan perseroan terbatas dilakukan oleh akuntan publik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1) Bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dapat dilakukan melalui keputusan Menteri selaku RUPS. Ayat (2) . . . -- 60 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur-unsur tersebut sehubungan dengan adanya pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation) oleh BUMN. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “persyaratan” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 50. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan fungsi kepengurusan dan pengawasan pada BUMN. Ayat (3) Terhitung sejak berakhirnya masa jabatan, maka anggota Komisaris/Dewan Pengawas tersebut tidak lagi menjabat sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah ini. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c . . . -- 61 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Dengan pengaturan seperti ini, maka anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang diangkat pada jabatan yang dilarang untuk dirangkap tidak diperkenankan lagi melakukan tindakan sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN. Jika hal ini dilanggar, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Komisaris/Dewan Pengawas tersebut, tetap mengikat dan menjadi tanggungjawab bagi BUMN dengan tidak mengurangi tanggungjawab anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan terhadap kerugian yang diderita perseroan akibat perbuatan hukum yang dilakukannya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Termasuk pula dalam pengertian tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yaitu rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah ini. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 . . . -- 62 of 71 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “fungsi kemanfaatan umum” adalah penugasan yang diberikan pemerintah dalam rangka memberikan kewajiban pelayanan umum (public service obligation) yaitu berupa kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Yang dimaksud dengan Pemerintah pada ayat ini adalah Menteri, Menteri Keuangan, atau Menteri Teknis. Ayat (2) Hasil pengkaji
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
tentang BUMN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 45/2005. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 75 specifies that the use of profits and reserve funds for Persero must comply with the provisions of the law governing limited liability companies.
Pasal 65 allows the government to assign specific public service functions to BUMN, which must be evaluated and approved by relevant ministries.
Pasal 66 establishes that each BUMN must form an Internal Oversight Unit to assist in operational and financial audits.
Teks dipotong pada ~80 ribu karakter agar muat di halaman. Untuk teks lengkap, lihat PDF resmi.