Government Regulation No. 11 of 2005
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the framework for public broadcasting in Indonesia, ensuring that public broadcasting institutions operate independently, neutrally, and non-commercially. It aims to provide services that cater to the interests of the community, reflecting the diversity of Indonesian society and promoting national identity.
The regulation primarily affects public broadcasting institutions, specifically RRI (Radio Republik Indonesia), TVRI (Televisi Republik Indonesia), and local public broadcasting institutions established by regional governments. It also impacts entities involved in broadcasting activities, including private broadcasters that may interact with public institutions.
- Pasal 2: Public broadcasting institutions must operate independently and non-commercially. - Pasal 3: They must serve as media for information, education, and entertainment, involving public participation in their programming. - Pasal 5: RRI and TVRI are required to broadcast locally, regionally, nationally, and internationally, and can engage in advertising to support operational quality. - Pasal 10: Local public broadcasting institutions must undergo a trial broadcast period before receiving permanent broadcasting licenses. - Pasal 18: At least 60% of programming must originate from within Indonesia, ensuring local content is prioritized.
- Lembaga Penyiaran Publik (Public Broadcasting Institution): An independent, non-commercial entity established by the state to serve public interests. - Iuran Penyiaran (Broadcasting Fee): A fee paid by the public to support public broadcasting. - Dewan Pengawas (Supervisory Board): An organ representing the public to oversee broadcasting institutions. - Programa (Program): A series of broadcast activities directed at specific audiences.
The regulation came into effect on March 18, 2005, and requires existing public broadcasting institutions to comply with its provisions within one year of its enactment. It replaces previous regulations governing public broadcasting.
This regulation interacts with Law No. 32 of 2002 on Broadcasting, which outlines the broader legal framework for broadcasting in Indonesia. It also references the roles of the Komisi Penyiaran Indonesia (Indonesian Broadcasting Commission) in overseeing compliance with broadcasting standards and practices.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 mandates that public broadcasting institutions operate independently and without commercial motives, ensuring they serve the public interest.
Pasal 3 emphasizes the importance of public involvement in broadcasting, requiring institutions to engage the community in programming and funding.
Pasal 10 outlines that local public broadcasting institutions must complete a trial broadcast period of up to one year before receiving permanent licenses.
Pasal 18 stipulates that at least 60% of broadcast content must originate from Indonesia, promoting local culture and information.
Pasal 14 identifies various funding sources for public broadcasting, including broadcasting fees, state budgets, and community contributions.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (62K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (10), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Siaran ... -- 1 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Siaran, penyiaran, penyiaran radio, penyiaran televisi, siaran iklan, siaran iklan niaga, siaran iklan layanan masyarakat, spektrum frekuensi radio, lembaga penyiaran, dan izin penyelenggaraan penyiaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 2. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 3. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. 4. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat. 5. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik. 6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik. 7. Pemohon adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal. 8. Programa ... -- 2 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio. 9. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran. 10. Siaran Regional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu provinsi sesuai wilayah layanan siaran. 11. Siaran Nasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 12. Siaran Internasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran. 14. Forum Rapat Bersama adalah suatu wadah koordinasi antara Komisi Penyiaran Indonesia dan pemerintah di tingkat pusat yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. 15. Pemerintah adalah menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur. 16. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 17. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika. BAB II ... -- 3 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB II SIFAT, FUNGSI, TUJUAN, DAN KEGIATAN Pasal 2 Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial. Pasal 3 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa. Pasal 5 (1) RRI dan TVRI menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal, regional, nasional, dan internasional. (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyiaran, RRI dan TVRI menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) RRI ... -- 4 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) RRI dan TVRI cabang meneruskan siaran dari pusat dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran sendiri yang bermuatan lokal. (4) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, RRI dan TVRI dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Pasal 6 (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan kegiatan siaran lokal. (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. BAB III PENDIRIAN DAN PERIZINAN Bagian Pertama Pendirian Pasal 7 (1) RRI dan TVRI merupakan lembaga penyiaran yang telah berdiri dan ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. (2) RRI dan TVRI berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan cabang-cabangnya berada di daerah. (3) Lembaga ... -- 5 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat. (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut : a. belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut; b. tersedianya alokasi frekuensi; c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional; d. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan. (5) Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah beroperasi sebelum stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI didirikan di daerah layanan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal tersebut, tetap dapat melaksanakan operasinya. (6) Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat bekerjasama hanya dengan RRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio, dan dengan TVRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi. Bagian Kedua Perizinan Pasal 8 (1) RRI dan TVRI mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran yang berlaku untuk stasiun pusat dan seluruh cabangnya dengan melaporkan secara tertulis tentang keberadaannya kepada Menteri. (2) Untuk ... -- 6 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Untuk pengembangan jaringan penyiaran, RRI dan TVRI wajib mengajukan permohonan tertulis penggunaan frekuensi kepada Menteri. (3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirimkan masing-masing kepada Menteri dan KPI dengan melampirkan persyaratan administratif, program siaran dan teknik penyiaran sebagai berikut: a. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan; b. susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran; c. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja; d. uraian tentang waktu siaran, prosentase mata acara, pola acara siaran, sumber materi acara, khalayak sasaran; e. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan (termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya); f. gambar tata ruang studio dan stasiun pemancar, peta lokasi studio dan stasiun pemancar, wilayah jangkauan, dan wilayah layanannya; g. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan; h. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem peralatan. Pasal 9 ... -- 7 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 9 (1) Setelah menerima berkas surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), KPI melakukan: a. evaluasi kelengkapan persyaratan dan uji substantif permohonan sesuai dengan kewenangan KPI; b. dengar pendapat dengan Pemohon setelah diterimanya berkas permohonan yang telah lengkap. (2) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tidak dipenuhi, KPI memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya agar persyaratan tersebut dipenuhi paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan. (3) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dianggap membatalkan permohonannya atau mengundurkan diri. (4) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan dan hasil evaluasi dengar pendapat dengan Pemohon, KPI: a. menerbitkan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan disampaikan kepada Menteri; b. mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Menteri. (5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya atau tidak diterimanya rekomendasi dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama yang diadakan khusus untuk perizinan. (6) Menteri menerbitkan keputusan penolakan atau persetujuan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama. (7) Keputusan ... -- 8 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (7) Keputusan penolakan atau persetujuan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama. (8) Keputusan penolakan atau persetujuan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI. Pasal 10 (1) Setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk penyiaran radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk penyiaran televisi, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran dari Menteri. (2) Masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter-masuk digunakan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengurusan proses penetapan frekuensi, pelaksanaan uji coba siaran dan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran. (3) Setelah melalui masa uji coba dan menyatakan siap untuk dievaluasi, Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran. (4) Untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran dibentuk tim uji coba siaran yang terdiri atas unsur Pemerintah dan KPI yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Selama masa uji coba siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang: a. menyelenggarakan siaran iklan, kecuali siaran iklan layanan masyarakat; b. memungut biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran. (6) Kriteria ... -- 9 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (6) Kriteria tentang penetapan lulus masa uji coba siaran meliputi: a. persyaratan administratif; b. program siaran; dan c. teknik penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (7) Masa uji coba siaran berakhir setelah Lembaga Penyiaran Publik Lokal : a. dinyatakan lulus oleh tim uji coba siaran karena telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6); b. dinyatakan tidak lulus oleh tim uji coba siaran karena sampai batas waktu 6 (enam) bulan masa uji coba siaran untuk lembaga penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk lembaga penyiaran televisi tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6); c. dinyatakan tidak lulus oleh tim uji coba siaran karena sampai batas waktu 6 (enam) bulan masa uji coba siaran untuk lembaga penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk lembaga penyiaran televisi telah melanggar ketentuan ayat (5) dan telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali. (8) Menteri menerbitkan keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a. (9) Menteri mencabut keputusan izin penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b. (10) Keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau pencabutan keputusan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI. (11) Ketentuan ... -- 10 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan lulus masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin Pasal 11 (1) Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran untuk RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah : a. 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio; b. 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran televisi. (2) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang secara langsung oleh Menteri setelah mendapat laporan dari RRI, TVRI atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal tentang berakhirnya jangka waktu berlakunya izin penyelengga-raan penyiaran. Bagian Keempat Biaya Perizinan Pasal 12 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi melalui kas negara. (2) Biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk RRI dan TVRI, dan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal. (3) Biaya ... -- 11 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KLASIFIKASI PENYIARAN Pasal 13 (1) RRI dan TVRI dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dan melalui sistem satelit dengan klasifikasi sebagai berikut. a. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial: 1. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital; 2. penyiaran radio FM secara analog atau digital; 3. penyiaran radio SW secara analog atau digital; 4. penyiaran televisi secara analog atau digital; 5. penyiaran multipleksing. b. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem satelit meliputi: 1. penyiaran radio analog atau digital; 2. penyiaran televisi analog atau digital; 3. penyiaran multipleksing. (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi sebagai berikut. a. Penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital; b. Penyiaran radio FM secara analog atau digital; atau c. Penyiaran televisi secara analog atau digital. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. BAB V ... -- 12 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB V SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 14 (1) Sumber pembiayaan RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari: a. iuran penyiaran; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. sumbangan masyarakat; d. siaran iklan; e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PENYELENGGARAAN PENYIARAN Bagian Pertama Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi Pasal 15 (1) RRI atau TVRI dapat menyelenggarakan beberapa programa siaran dengan menggunakan beberapa saluran frekuensi radio yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan 1 (satu) programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio. (3) Untuk menyelenggarakan programa siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RRI dan TVRI masing-masing disediakan alokasi frekuensi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus), dari jumlah saluran frekuensi yang ada di setiap wilayah layanan siaran. -- 13 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (4) Dalam ... (4) Dalam hal di suatu wilayah layanan siaran hanya tersedia kurang dari 10 (sepuluh) saluran frekuensi maka RRI dan TVRI masing- masing disediakan paling sedikit 2 (dua) saluran. (5) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai rencana induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio dan televisi. (6) Penyelenggara penyiaran publik wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di satu wilayah layanan siaran. Bagian Kedua Cakupan Wilayah Siaran Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional -- 14 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 16 (1) Cakupan wilayah siaran lokal RRI, TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran yang bersangkutan atau wilayah satu kabupaten/kota. (2) Cakupan wilayah siaran regional RRI atau cakupan wilayah siaran regional TVRI adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah satu provinsi. (3) Cakupan wilayah siaran nasional RRI atau cakupan wilayah siaran nasional TVRI adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. (4) Cakupan wilayah siaran internasional RRI atau cakupan wilayah siaran internasional TVRI adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian ... Bagian Ketiga Jaringan Siaran Pasal 17 (1) Sistem jaringan siaran hanya dapat diselenggarakan oleh RRI atau TVRI. (2) Sistem jaringan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pola penyelenggaraan penyiaran oleh seluruh atau oleh beberapa stasiun penyiaran. (3) Sistem jaringan siaran diselenggarakan dengan cara: a. jaringan regional; b. jaringan nasional; -- 15 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c. jaringan internasional. (4) Sistem jaringan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyelenggarakan penyiaran yang diikuti oleh beberapa stasiun cabang. (5) Sistem jaringan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyelenggarakan penyiaran yang diikuti oleh seluruh stasiun penyiaran dengan cakupan wilayah nasional. (6) Sistem jaringan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menyelenggarakan penyiaran yang diikuti oleh perwakilan RRI dan/atau TVRI di luar negeri dengan cakupan wilayah nasional dan/atau internasional. (7) Lembaga Penyiaran Publik Lokal hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan RRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio, dan dengan TVRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi. Bagian ... Bagian Keempat Isi Siaran Pasal 18 (1) Isi siaran TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri. (2) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran. -- 16 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. (4) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang: a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. (5) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. (6) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat. (7) Isi ... (7) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI. Bagian Kelima Klasifikasi Acara Siaran Pasal 19 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran. (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran. (3) Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu Lembaga Penyiaran Publik televisi wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas: -- 17 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. layak untuk anak; b. perlu didampingi orang tua; c. semua umur; d. hanya untuk orang dewasa. (4) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI. (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran televisi wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran. Bagian Keenam Bahasa Siaran Pasal 20 (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. (2) Apabila ... (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu. (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri. (4) Untuk siaran programa khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran. (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarakan ke dalam bahasa Indonesia sesuai keperluan mata acara tertentu. -- 18 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan. (7) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu televisi untuk khalayak tuna rungu tanpa mengganggu artistik siaran. (8) Mata acara televisi berbahasa daerah yang disiarkan secara nasional harus disertai teks dalam bahasa Indonesia. Bagian Ketujuh Relai dan Siaran Bersama Pasal 21 (1) RRI dan TVRI dapat melakukan relai dan siaran bersama dengan lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun lembaga penyiaran luar negeri. (2) Relai siaran dari luar negeri dapat berupa relai siaran acara tetap atau relai siaran acara tidak tetap bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kerja sama, dan persahabatan antarnegara. (3) Durasi, ... (3) Durasi, jenis, dan jumlah mata acara relai siaran acara tetap dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatasi. (4) RRI daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio wajib merelai RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan. (5) TVRI daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi wajib merelai TVRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan. (6) Antarstasiun RRI dan TVRI dapat melakukan siaran bersama dan sindikasi siaran untuk acara tertentu guna meningkatkan mutu layanan siaran. -- 19 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Kedelapan Hak Siar dan Ralat Siaran Pasal 22 Penayangan acara siaran televisi wajib mencantumkan hak siar. Pasal 23 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita. (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama. (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Bagian ... Bagian Kesembilan Arsip Siaran Pasal 24 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan. (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -- 20 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Bagian Kesepuluh Siaran Iklan Pasal 25 (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak- anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak. (3) Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat. (4) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan. (5) Waktu ... (5) Waktu siaran iklan niaga RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari. (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari. (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri. Bagian Kesebelas Jasa Tambahan Penyiaran -- 21 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 26 (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan di luar layanan utama. (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. BAB VII RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN Bagian Pertama Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Penggunaan Frekuensi Radio Pasal 27 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran. (2) Rencana ... (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut: a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya; b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum frekuensi radio -- 22 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran; c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri; d. pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari institusi terkait. Pasal 28 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran. (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran. (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. Bagian .... Bagian Kedua Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, dan Sertifikasi Alat dan Perangkat Pasal 29 (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -- 23 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis perangkat transmisi yang digunakan. (3) Penetapan persyaratan teknis perangkat transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar: a. hasil pengembangan industri, inovasi serta rekayasa teknologi penyiaran, dan telekomunikasi nasional; b. adopsi standar internasional atau standar regional; atau c. adaptasi standar internasional atau standar regional. (4) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri. Pasal 30 Setiap perangkat transmisi yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, dioperasikan dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran wajib disertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Pengamanan dan Perlindungan Pasal 31 Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII ... BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 32 Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga. -- 24 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 33 (1) Tahun buku RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah tahun anggaran negara. (2) RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan. (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat: a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai; b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; c. nama anggota dewan direksi dan dewan pengawas; (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat: a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa. Pasal 34 ... Pasal 34 (1) Laporan tahunan RRI dan TVRI ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada -- 25 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA gubernur, bupati/walikota dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Anggota dewan direksi atau dewan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat alasan tertulis. Pasal 35 (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan RRI dan TVRI yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (2) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. BAB IX ... BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Pertama Pemberian Sanksi Administratif Pasal 36 -- 26 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan siaran iklan dan/atau memungut biaya selama masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Pasal 37 (1) TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi yang tidak memenuhi ketentuan tentang kewajiban memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Lembaga Penyiaran yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara beberapa mata acara sehingga kuota acara dalam negeri 60% (enam puluh perseratus) tercapai paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, beberapa mata acara produk luar negeri yang melebihi kuota dihentikan. Pasal 38 ... Pasal 38 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam menyelenggarakan jasa penyiaran yang isi siarannya tidak memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tidak tepat dan tidak mencantumkan dan/atau -- 27 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 39 (1) RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak memenuhi ketentuan isi siaran yang menjaga netralitas dan tidak mengutamakan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, mata acara yang bermasalah tersebut dihentikan. Pasal 40 ... -- 28 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 40 (1) TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi yang tidak memenuhi ketentuan pencantuman teks bahasa Indonesia atau sulih suara ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 41 (1) TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi yang menayangkan acara siaran yang tidak mencantumkan hak siar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 42 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak melakukan ralat atas isi siaran dan/atau berita yang diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) RRI, ... -- 29 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah tersebut. Pasal 43 RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak menyimpan bahan siaran termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Pasal 44 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyiarkan siaran iklan niaga pada mata acara siaran untuk anak-anak tidak mengikuti standar siaran untuk anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara siaran niaga yang bermasalah untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 45 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang melakukan siaran iklan rokok di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa -- 30 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA pembekuan kegiatan siaran iklan yang bermasalah paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 46 ... Pasal 46 RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Pasal 47 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyediakan waktu untuk siaran iklan niaga melebihi 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa pembatasan durasi dan waktu siaran. (3) Dalam hal pembatasan durasi dan waktu siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 48 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -- 31 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa pembatasan durasi dan waktu siaran paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Dalam ... (3) Dalam hal pembatasan durasi dan waktu siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan denda administratif untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 49 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang materi siaran iklannya tidak menggunakan sumber daya dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan siaran iklan yang bermasalah paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 50 (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang melanggar ketentuan Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa pembatasan durasi dan waktu siaran paling lama 3 (tiga) bulan. Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif -- 32 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 51 (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Menteri. (2) Pemberian ... (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dan Pasal 50 dilakukan oleh Pemerintah. (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 dilakukan oleh KPI. (4) Jangka waktu pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 7 (tujuh) hari kerja. Pasal 52 Dalam hal RRI, TVRI, dan/atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah denda administratif dijatuhkan, maka sanksi administratif ditingkatkan menjadi pembekuan sementara kegiatan siaran sampai dipenuhinya kewajiban membayar denda administratif. Pasal 53 (1) RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. -- 33 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB X ... BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 54 Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perusahaan Jawatan RRI dan Perusahaan Perseroan TVRI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah, atau belum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 55 (1) RRI dan TVRI wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. (2) Penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini Pasal 56 -- 34 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd Dr. HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 28. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet -- 35 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands -- 36 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK I. UMUM Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (public sphere) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (right to know) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (right to express) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara. Lembaga penyiaran publik diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, berfungsi sebagai identitas nasional (flag carrier), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Lembaga penyiaran publik mempunyai prinsip: a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (general geographical availability); b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi. Pasal ... -- 37 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan pengaturan lebih lanjut ketentuan Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri dari RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk itu, sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-1/2003 tanggal 28 Juli 2004 maka Peraturan Pemerintah ini disusun oleh Pemerintah, yang dikoordinasikan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika termasuk di dalamnya pengaturan di bidang penyiaran dan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi. Dengan demikian, Lembaga Penyiaran Publik dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat (publik) sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek sebuah industri media penyiaran semata. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat. Pasal 3 ... -- 38 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran yang menjadi anggota jaringan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal dimaksudkan untuk menunjang akses publik terhadap siaran informasi, pendidikan, dan hiburan untuk daerah yang belum terdapat RRI dan/atau TVRI. Ayat (5) ... -- 39 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Yang dimaksud dengan kerjasama meliputi antara lain kerjasama dalam bidang manajemen siaran dan jaringan. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan seluruh cabangnya adalah stasiun-stasiun cabang baik yang sudah ada dan beroperasi maupun yang akan dibentuk. Hal-hal yang dilaporkan adalah data yang menyangkut : - mulai beroperasinya; - status dan perubahannya; - jaringan stasiun penyiaran dan stasiun pemancar berikut frekuensi yang digunakan; - data sumber daya manusia. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g ... -- 40 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf g Yang dimaksud dengan kontur diagram adalah gambar jangkauan wilayah siaran berdasarkan kontur permukaan tanah. Huruf h Yang dimaksud dengan spesifikasi teknik adalah penggambaran kemampuan peralatan yang digunakan baik teknik studio maupun teknik pemancar. Yang dimaksud dengan diagram blok adalah gambar yang menunjukkan hubungan antara satu peralatan dan peralatan lainnya yang membentuk satu sistem. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud uji substantif antara lain terdiri atas rencana program siaran dan manajemen perusahaan. Yang dimaksud dengan kewenangan KPI dalam hal ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) ... -- 41 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (7) Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran adalah izin prinsip untuk melakukan uji coba siaran. Ayat (8) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Laporan kepada Menteri tentang berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin penyelenggaraaan penyiaran berakhir. Pasal 12 Ayat (1) Pembayaran izin penyelenggaraan penyiaran dan pembayaran perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran serta biaya hak penggunaan frekuensi merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan harus disetorkan ke kas negara. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan penyiaran multipleksing pada huruf a angka 5 dan huruf b angka 3 adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan. Ayat (2) ... -- 42 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit meliputi pula perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di bidang penyiaran, antara lain sistem penyiaran digital, multipleksing, serta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi dan informasi. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) ... -- 43 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (3) Ketentuan alokasi frekuensi 20% (dua puluh perseratus) bertujuan untuk menjaga keseimbangan informasi antara Lembaga Penyiaran Publik dengan lembaga penyiaran lain dan selanjutnya digunakan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan beragam programa siaran. Apabila dalam satu wilayah belum tersedia saluran frekuensi sejumlah 20% (dua puluh perseratus), pemenuhan saluran frekuensi secara bertahap dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini. Khusus untuk penyiaran radio di Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 ... -- 44 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 18 Ayat (1) Ketentuan ini hanya berlaku untuk TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi dimaksudkan untuk lebih mengutamakan mata acara yang berasal dari dalam negeri, sedangkan mata acara yang berasal dari luar negeri yang jumlahnya paling banyak 40% (empat puluh perseratus) diutamakan berkaitan dengan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga serta hiburan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud golongan tertentu adalah suku, agama, ras, partai politik, ekonomi, dan kelompok yang bertikai. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Tujuan perlu didampingi orang tua adalah untuk mendapatkan bimbingan orang tua. Huruf c ... -- 45 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Bahasa asing tidak dapat digunakan untuk seluruh waktu siaran, tetapi hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai keperluan suatu mata acara siaran. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melarang penggunaan bahasa asing sebagai bahasa siaran dalam seluruh waktu siaran. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan secara selektif disulih suarakan adalah sulih suara yang dilakukan pada program anak-anak dan ilmu pengetahuan. Ketentuan ini diutamakan bagi mata acara siaran dalam bentuk rekaman. Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 21 ... -- 46 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pembatasan jenis mata acara relai siaran dari luar negeri diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Yang dimaksud dengan relai siaran acara tetap adalah relai yang dilakukan secara berkala yang berlangsung dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan. Ayat (4) Wajib relai hanya untuk berita tertentu dan acara tertentu yang bertujuan untuk kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan tetap memberikan ruang yang luas untuk kepentingan siaran daerah. Ayat (5) Wajib relai hanya untuk berita tertentu dan acara tertentu yang bertujuan untuk kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan tetap memberikan ruang yang luas untuk kepentingan siaran daerah. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 22 Kewajiban ini dimaksudkan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dari pemiliknya. Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 ... -- 47 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 24 Ayat (1) Penyimpanan bahan atau materi siaran dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tuntutan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan yang disebabkan oleh penyiaran mata acara tertentu. Tujuan wajib menyimpan bahan atau materi siaran adalah untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan harga khusus adalah dalam bentuk potongan harga maksimal atau cuma-cuma yang mencerminkan kewajiban dari lembaga penyiaran dimaksud, yang memanfaatkan ranah publik dalam penyelenggaraan penyiarannya. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) ... -- 48 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (7) Yang dimaksud dengan sumber daya dalam negeri adalah pemeran dan latar belakang produk iklan, bersumber dari dalam negeri. Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran radio atau televisi. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan rencana dasar teknik penyiaran adalah pedoman bagi penyelenggaraan penyiaran agar masyarakat memperoleh kualitas layanan siaran yang layak, mempermudah operasional antarlembaga penyiaran, mendorong penggelaran infrastruktur penyiaran yang layak (reasonable), ekonomis, serta tidak membahayakan keselamatan dan keamanan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Institusi terkait dalam ketentuan ini adalah instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah yang bertanggung jawab dan terkait di bidang penyiaran. Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 ... -- 49 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 29 Ayat (1) Penerapan standar nasional dan persyaratan teknis perangkat transmisi bertujuan untuk: a. mencegah saling ganggu antara alat dan perangkat penyiaran; b. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian akibat pemakaian alat dan perangkat penyiaran; c. mendorong industri, inovasi, dan rekayasa teknologi penyiaran secara nasional. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 ... -- 50 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 ... -- 51 of 52 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4485 -- 52 of 52 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
tentang PERS, POS, DAN PERIKLANAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 11/2005. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 25 regulates advertising content and timing, particularly for children's programming, to ensure compliance with ethical standards.
Pasal 33 requires public broadcasting institutions to prepare annual reports detailing their operations and financial status.
Pasal 36 outlines administrative sanctions for non-compliance with broadcasting regulations, including written warnings and potential license revocation.