Government Regulation No. 41 of 1970 on the Conversion of State-Owned Enterprises Bina Karya into Limited Liability Companies
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Government Regulation No. 41 of 1970 outlines the process for converting the State-Owned Enterprise (Badan Usaha Milik Negara, BUMN) Bina Karya into a Limited Liability Company (Persero). This regulation primarily affects the management and operational structure of Bina Karya, facilitating its transition from a state-owned entity to a more flexible corporate form. The key obligations under this regulation include the necessary administrative steps for the conversion, ensuring compliance with existing laws governing corporate entities in Indonesia. The regulation aims to enhance the efficiency and competitiveness of Bina Karya by allowing it to operate under a corporate structure that is more aligned with private sector practices. This conversion is significant as it reflects Indonesia's broader economic strategy to improve state-owned enterprises' performance and promote private investment. The regulation interacts with other relevant laws, including those governing company formation and corporate governance, ensuring that the transition adheres to the legal framework established for business operations in Indonesia. Investors interested in the Indonesian market should be aware of this regulation as it may influence investment opportunities and the operational landscape of state-owned enterprises transitioning to private sector models.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (5K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) BINA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa PN. Bina Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1962 setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 NO. 21), Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stb. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah; 3. Undang-undang No. 9 tahun 1969; 4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN (PN) BINA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO). BAB I PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN Pasal 1 (1) Perusahaan Negara (PN) Bina Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 NO. 85) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40) (2) Dengan dialihkannya bentuk PN Bina Karya menjadi PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, P.N. Bina Karya dinyatakan bubar pada saat pendirian PERSERO tersebut. (3) Semua hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran P.N. Bina Karya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. BAB II MODAL PERUSAHAAN Pasal 2 -- 1 of 3 -- (1) Modal dari PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam P.N. Bina Karya sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan . (2) Modal PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa, dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian PERSERO termaksud seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. (3) Neraca pembubaran PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan. BAB III PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO Pasal 3 Pelaksanaan pendirian PERSERO sebagaimana Yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Dagang (Stbl- 1847 : 23) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Yang termaksud dalam Peraturan Pemerintah No .12 tahun. 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No .21). Pasal 4 (1) Penyelesaian pendirian PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan. (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan disertai hak substitusi, kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan (3) Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik diberkan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO tersebut, sesuai dengan ketentuan-ketetnuan Yang termaktub dalam pasal 6 Peraturan-Pemerintah No - 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21). BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Terhitung mulai saat berdirinya PERSERO serta dibubarkannya P.N. Bina Karya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 No. 85) tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara Bina Karya dan semua peraturan-peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 6 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah -- 2 of 3 -- ini akan diatur tersendiri. Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1970 Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 24 September 1970. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Mayor Jenderal TNI Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1970/59 -- 3 of 3 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
tentang PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 41/1970. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.