No. 16 of 1991
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the framework for state capital participation in the establishment of a Perusahaan Perseroan (PERSERO) in the professional electronics and components industry in Indonesia. It aims to enhance the technological and economic capabilities of the national electronics production units.
This regulation primarily affects state-owned enterprises (SOEs) and entities involved in the professional electronics and components sector. It is relevant for stakeholders in the electronics industry, including manufacturers and investors looking to engage with or establish partnerships with PERSERO entities.
- Pasal 1 mandates the state to participate in capital for establishing PERSERO in the professional electronics sector. - Pasal 2 outlines the purpose of the PERSERO, which includes managing, marketing, and developing the professional electronics industry to support national industrial needs. - Pasal 3 specifies that the initial capital of the PERSERO will be entirely state capital, determined by the Minister of Finance based on evaluations by the Ministry of Finance and the Strategic Industry Management Agency. - Pasal 4 states that the establishment of the PERSERO must comply with the provisions of the Commercial Code and relevant government regulations. - Pasal 5 assigns the Minister of Finance the authority to oversee the establishment process, with the option to delegate this authority to the Minister of Research and Technology or the Head of the Strategic Industry Management Agency, subject to prior approval of the draft articles of association by the Minister of Finance. - Pasal 6 allows for further regulations to be established by the Minister of Research and Technology and the Minister of Finance to facilitate the implementation of this regulation.
- Perusahaan Perseroan (PERSERO): A limited liability company established with state capital participation. - Badan Pengelola Industri Strategis: Strategic Industry Management Agency responsible for overseeing strategic industries in Indonesia. - Menteri Keuangan: Minister of Finance, responsible for financial oversight and capital valuation.
This regulation came into effect on March 9, 1991, the date of its promulgation. It does not explicitly replace or amend previous regulations but operates within the framework established by earlier laws regarding state enterprises.
The regulation references several previous laws, including Government Regulation No. 12 of 1969 and its amendments, which govern state enterprises and their establishment. It also aligns with the Commercial Code and other relevant regulations concerning corporate governance and capital management.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 establishes that the Republic of Indonesia will participate in capital for the establishment of a PERSERO in the professional electronics sector.
Pasal 2 outlines that the purpose of the PERSERO is to manage, market, and develop the professional electronics industry to support national industrial needs.
Pasal 3 states that the initial capital for the PERSERO will be entirely state capital, with its value determined by the Minister of Finance.
Pasal 4 mandates that the establishment of the PERSERO must comply with the provisions of the Commercial Code and relevant government regulations.
Pasal 5 assigns the Minister of Finance the authority to oversee the establishment process and allows delegation of this authority under certain conditions.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (6K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1991 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI ELEKTRONIKA PROFESIONAL DAN KOMPONEN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa kemampuan teknologi dan ekonomi yang dimiliki Unit Produksi Lembaga Elektronika Nasional yang tergabung dalam Badan Pengelola Industri Strategis dinilai memenuhi persyaratan untuk dijadikan badan usaha dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO); b. bahwa sehubungan dengan penilaian di atas dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972, dipandang perlu menetapkan penyertaan modal Negara dalam suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan Peraturan Pemerintah, Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan -- 1 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI ELEKTROTEKNIKA PROFESIONAL DAN KOMPONEN. BAB I PENYERTAAN MODAL NEGARA Pasal 1 Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang usaha elektroteknika profesional dan komponen. -- 2 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) adalah menyelenggarakan pengurusan, pengusahaan, pemasaran dan pengembangan industri elektroteknika profesional serta industri perangkat lunak dan perangkat keras elektroteknika komponen untuk menunjang keperluan industri Nasional. BAB III MODAL PERSERO Pasal 3 (1) Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya, seluruhnya merupakan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang terdiri dari kekayaan Unit Produksi Lembaga Elektronika Nasional, Badan Pengelola Industri Strategis. (2) Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama oleh Departemen Keuangan dan Badan Pengelola Industri Strategis. (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan Perusahaan Perseroan (PERSERO) diatur dalam Anggaran Dasarnya termasuk ketentuan mengenai modal dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. (4) Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan -- 3 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA oleh Menteri Keuangan. BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO Pasal 4 Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. Pasal 5 (1) Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikuasakan kepada Menteri Keuangan. (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan disertai hak substitusi kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengelola Industri Strategis dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Ke-uangan. -- 4 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengelola Industri Strategis dan Menteri Keuangan baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 1991 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd M0ERDI0N0 -- 5 of 5 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional Dan Komponen
tentang PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 16/1991. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 6 allows the Minister of Research and Technology and the Minister of Finance to issue further regulations necessary for implementing this regulation.