Government Regulation No. 15 of 2013 on the Implementation of Law No. 38 of 2009 on Post
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the framework for implementing Law No. 38 of 2009 concerning postal services in Indonesia. It aims to optimize postal services as a means of communication and information, ensuring that they are effective, efficient, and accountable. The regulation outlines the roles and responsibilities of postal service providers, the standards for service delivery, and the necessary licensing procedures.
The regulation affects various entities involved in postal services, including state-owned enterprises (BUMN), regional-owned enterprises, private companies, and cooperatives that provide postal services. It applies to all business activities related to postal services, including communication, logistics, financial transactions, and agency services.
- Article 3 mandates that postal service providers must establish a postal network according to their operational licenses. They are required to ensure the security and safety of postal items (Pasal 3 ayat (1) and (3)). - Article 9 outlines the obligation for postal service providers to adhere to service standards set by the Minister, which include both universal and commercial postal services (Pasal 9 ayat (1) and (2)). - Article 15 states that postal service providers must obtain a postal service license from the Minister before commencing operations (Pasal 15 ayat (1)). - Article 37 specifies the administrative sanctions for violations of the regulation, which can include written warnings, fines, or revocation of licenses (Pasal 37 ayat (1) and (2)).
- Pos (Post): Refers to written communication services, electronic mail, package services, logistics, financial transaction services, and postal agency services for public interest. - Penyelenggara Pos (Postal Service Provider): An entity that operates postal services. - Jaringan Pos (Postal Network): An integrated network of service points within a specific service area. - Layanan Pos Universal (Universal Postal Service): A specific type of postal service guaranteed by the government to reach all areas of Indonesia.
The regulation came into effect on March 1, 2013. Existing postal service providers were given a two-year transition period to comply with the new regulations (Pasal 43). This regulation replaces Government Regulation No. 37 of 1985 on Postal Services (Pasal 45).
The regulation interacts with various laws and regulations, including those concerning financial transactions and public service standards. It emphasizes the need for compliance with existing laws while establishing specific provisions for postal services (Pasal 2).
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Postal service providers must establish a postal network in accordance with their operational licenses and ensure the security and safety of postal items (Pasal 3 ayat (1) and (3)).
Postal service providers are required to adhere to service standards set by the Minister, which include both universal and commercial postal services (Pasal 9 ayat (1) and (2)).
Postal service providers must obtain a postal service license from the Minister before commencing operations, and this license is subject to evaluation every five years (Pasal 15 ayat (1) and (5)).
Violations of the regulation can result in administrative sanctions, including written warnings, fines, or revocation of licenses (Pasal 37 ayat (1) and (2)).
The government assigns postal service providers that meet specific criteria to deliver Universal Postal Services, ensuring accessibility across Indonesia (Pasal 30 ayat (1)).
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (38K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan pos yang merupakan sarana komunikasi dan informasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (6), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pos adalah Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik, Layanan Paket, Layanan Logistik, Layanan Transaksi Keuangan, dan Layanan Keagenan Pos untuk kepentingan umum. 2. Penyelenggara . . . -- 1 of 31 -- 2. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos. 3. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan Pos. 4. Jaringan Pos adalah rangkaian titik layanan yang terintegrasi baik fisik maupun nonfisik dalam cakupan wilayah layanan tertentu dalam Penyelenggaraan Pos. 5. Interkoneksi adalah keterhubungan Jaringan Pos antar Penyelenggara Pos. 6. Layanan Pos Universal adalah layanan Pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima Kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia. 7. Layanan Pos Komersial adalah layanan Pos yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh Pemerintah. 8. Kode Pos adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian Kiriman, dan keperluan lain. 9. Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, Surat Elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos. 10. Surat adalah bagian dari komunikasi tertulis atau elektronik dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dilakukan seluruhnya secara fisik. 11. Barang Cetakan adalah segala jenis publikasi yang dicetak pada kertas atau bahan lain termasuk buku, brosur, katalog, surat kabar, dan majalah. 12. Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik adalah kegiatan pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan penyampaian informasi berupa surat, warkatpos, kartupos, Barang Cetakan, dokumen dan/atau sekogram. 13. Layanan Paket adalah kegiatan layanan pengambilan, penerimaan, dan/atau pengantaran barang. 14. Layanan . . . -- 2 of 31 -- 14. Layanan Logistik adalah kegiatan perencanaan, penanganan, dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang, termasuk informasi, jasa pengurusan, dan administrasi terkait yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos. 15. Layanan Transaksi Keuangan adalah kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran uang dari dan/atau untuk pengguna jasa Pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Layanan Keagenan Pos adalah penyediaan sarana dan prasarana layanan Pos untuk kepentingan umum. 17. Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya adalah Penyelenggaraan Pos yang bersifat kedinasan dan nonkomersial untuk kepentingan negara. 18. Standar Operasi dan Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah seperangkat aturan yang menjadi petunjuk bagi Penyelenggara Pos dalam menyelenggarakan layanan Pos. 19. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 21. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pos. Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini terdiri atas: a. tata cara pelaksanaan layanan; b. Standar Pelayanan; c. Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya; d. persyaratan . . . -- 3 of 31 -- d. persyaratan dan tata cara pemberian izin; e. Interkoneksi; f. Layanan Pos Universal; g. tata cara penetapan tarif Layanan Pos Universal; h. sistem Kode Pos; i. peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos; dan j. tata cara penjatuhan sanksi administratif. BAB II TATA CARA PELAKSANAAN LAYANAN Pasal 3 (1) Penyelenggara Pos wajib menyediakan Jaringan Pos sesuai dengan izin penyelenggaraannya. (2) Penyelenggara Pos dapat menyediakan: a. Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik; b. Layanan Paket; c. Layanan Logistik; d. Layanan Transaksi Keuangan; dan/atau e. Layanan Keagenan Pos. (3) Penyelenggara Pos dalam menyediakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga keamanan dan keselamatan Kiriman. (4) Penyelenggara Pos wajib melaksanakan SOP yang ditetapkan untuk masing-masing layanan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 4 (1) SOP Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup kegiatan pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, penyampaian informasi tertulis, jaminan keamanan informasi tertulis, layanan purna jual, dan besaran ganti rugi. (2) Layanan . . . -- 4 of 31 -- (2) Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik dikenai biaya penyampaian informasi sesuai dengan jenis, tingkat, jarak, dan fitur layanan serta berat dan volume informasi tertulis. (3) Pembebasan biaya pengiriman Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik melalui moda transportasi darat dan/atau laut diberikan untuk: a. sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram yang dikirimkan terbuka oleh dan/atau dialamatkan kepada lembaga tuna netra resmi yang bertujuan untuk kepentingan sosial; dan/atau b. tawanan perang, baik militer maupun sipil, langsung atau melalui lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1) SOP Layanan Paket paling sedikit mencakup kegiatan pengambilan, penerimaan, dan/atau pengantaran barang termasuk pengumpulan, pemrosesan, jaminan keamanan Kiriman, layanan purna jual, dan besaran ganti rugi. (2) Layanan Paket dikenai biaya penyampaian paket sesuai dengan jenis, tingkat, jarak, dan fitur layanan serta berat dan volume paket. Pasal 6 (1) SOP Layanan Logistik mencakup kegiatan perencanaan, penanganan, dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang, termasuk informasi, jasa pengurusan, dan administrasi terkait yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos. (2) Layanan Logistik dikenai biaya sesuai kesepakatan dengan pengguna jasa. (3) Layanan Logistik yang tidak terkait dengan layanan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) SOP Layanan Transaksi Keuangan mencakup kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran uang. (2) Layanan . . . -- 5 of 31 -- (2) Layanan Transaksi Keuangan dikenai biaya sesuai dengan jenis dan fitur layanan. Pasal 8 (1) SOP Layanan Keagenan Pos mencakup: a. kegiatan layanan Pos yang dilaksanakan oleh pihak lain; dan b. kegiatan layanan pihak lain yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos. (2) Layanan Keagenan Pos diselenggarakan melalui perjanjian kerja sama yang disepakati oleh Penyelenggara Pos dan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan. BAB III STANDAR PELAYANAN Pasal 9 (1) Standar Pelayanan terdiri atas: a. Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Universal; dan b. Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Komersial. (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Penyelenggara Pos wajib melaksanakan Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 10 (1) Menteri dalam menetapkan Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Universal memperhatikan aspek: a. ketersediaan akses layanan; b. keteraturan layanan; c. kompetensi sumber daya manusia; d. kecepatan dan keandalan; e. keamanan dan kerahasiaan; f. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; g. kepuasan pelanggan; dan h. tarif layanan. (2) Menteri . . . -- 6 of 31 -- (2) Menteri dalam menetapkan Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Komersial memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang paling sedikit meliputi: a. kepastian waktu layanan; b. kepastian biaya layanan; c. kejelasan prosedur layanan; d. produk layanan; e. kompetensi sumber daya manusia; f. keamanan dan kerahasiaan; g. penanganan pengaduan, saran dan masukan; h. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; dan i. jaminan pemberian ganti rugi atas keterlambatan, kehilangan, ketidaksesuaian layanan dan kerusakan yang terbukti sebagai akibat kelalaian dan kesalahan Penyelenggara Pos paling tinggi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman, kecuali Kiriman yang diasuransikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Universal dan Standar Pelayanan untuk Layanan Pos komersial diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 11 (1) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun untuk mencapai pelayanan prima. (2) Menteri melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam mewujudkan pelayanan prima. Pasal 12 Menteri mengevaluasi Standar Pelayanan Pos secara berkala dan/atau sesuai keperluan. BAB IV PENYELENGGARAAN POS DINAS LAINNYA Pasal 13 (1) Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya dapat dilaksanakan oleh: a. badan usaha milik negara; b. badan . . . -- 7 of 31 -- b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta; atau d. koperasi. (2) Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki jaringan layanan milik sendiri yang menjangkau sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan negara. Pasal 14 (1) Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat menyediakan layanan Kiriman berupa: a. uang dan kertas berharga yang merupakan bukti dalam suatu perkara; b. obat cacar, vaksin, dan yang sejenis, yang dikirim oleh lembaga yang ditunjuk atau atas namanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. bahan penyakit menular yang dialamatkan kepada laboratorium resmi atau kepada pejabat yang bertugas memberantas penyakit menular, dengan syarat pembungkusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. binatang hidup yang diizinkan pengirimannya melalui Pos; e. bahan radio aktif yang dikirim oleh lembaga yang ditunjuk, dengan syarat pembungkusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. bahan narkotika dan bahan yang sejenis serta obat terlarang yang dikirim oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. alat-alat pembungkus bahan penyakit menular yang sudah atau belum dipakai yang dikirim antar-laboratorium resmi menurut ketentuan yang berlaku; dan h. Kiriman diplomatik. (2) Layanan . . . -- 8 of 31 -- (2) Layanan Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN Bagian Kesatu Umum Pasal 15 (1) Penyelenggara Pos melaksanakan layanan setelah mendapatkan izin Penyelenggaraan Pos dari Menteri. (2) Izin Penyelenggaraan Pos berlaku selama Penyelenggara Pos masih menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya. (3) Izin hanya dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan dari Menteri. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Setiap 5 (lima) tahun sekali, Menteri mengevaluasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal 16 (1) Jenis izin Penyelenggaraan Pos terdiri dari: a. izin Penyelenggaraan Pos nasional; b. izin Penyelenggaraan Pos provinsi; dan c. izin Penyelenggaraan Pos kabupaten/kota. (2) Izin Penyelenggaraan Pos nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya paling sedikit 3 (tiga) provinsi. (3) Izin . . . -- 9 of 31 -- (3) Izin Penyelenggaraan Pos provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya paling sedikit 4 (empat) kabupaten/kota dalam satu provinsi. (4) Izin Penyelenggaraan Pos kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya di kabupaten/kota. (5) Menteri menetapkan izin Penyelenggaraan Pos setelah memperoleh rekomendasi dari: a. gubernur untuk cakupan wilayah nasional dan wilayah provinsi; b. bupati/walikota untuk cakupan wilayah kabupaten/kota. Pasal 17 (1) Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai tarif yang merupakan penerimaan negara bukan pajak. (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Penyelenggara Pos yang telah memiliki izin Penyelenggaraan Pos nasional dan izin Penyelenggaraan Pos provinsi yang akan memperluas wilayah usahanya wajib melapor kepada Menteri dan Pemerintah Daerah setempat. Bagian Kedua Persyaratan Perizinan Pasal 19 (1) Permohonan izin Penyelenggaraan Pos diajukan sesuai jenis izin penyelenggaraannya dengan melampirkan persyaratan paling sedikit: a. akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. struktur . . . -- 10 of 31 -- b. struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. proposal rencana usaha; dan e. rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pos yang menyertakan modal asing harus memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Izin Pasal 20 (1) Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan dengan ketentuan: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan b. dilakukan verifikasi permohonan dan dokumen. (2) Dalam hal persyaratan permohonan tidak lengkap, Menteri memberikan jawaban tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin diterima dengan menyebutkan alasannya. (3) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan izin diterima dengan lengkap dan memenuhi persyaratan, Menteri mengeluarkan izin Penyelenggaraan Pos. Pasal 21 (1) Setiap Penyelenggara Pos wajib melaporkan secara tertulis kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/walikota. (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. jenis layanan; b. jumlah produksi; c. tarif layanan; d. pencapaian terhadap Standar Pelayanan; e. wilayah operasi; dan f. jumlah . . . -- 11 of 31 -- f. jumlah sumber daya manusia. (3) Setiap Penyelenggara Pos yang menyelenggarakan Layanan Transaksi Keuangan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait. (4) Dalam hal terjadi perubahan akta pendirian atau susunan pemegang saham dan/atau besaran kepemilikan saham yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggara Pos yang belum menjadi perusahaan terbuka wajib melaporkan kepada Menteri. Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin Penyelenggaraan Pos diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Pengendalian Pasal 23 Menteri melakukan pengendalian Penyelenggaraan Pos melalui monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos. Pasal 24 (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 diatur dengan Peraturan Menteri. BAB VI . . . -- 12 of 31 -- BAB VI INTERKONEKSI Pasal 26 Interkoneksi antar-Penyelenggara Pos dilakukan dengan menganut prinsip nondiskriminatif, transparan, bertanggung jawab, dan saling menguntungkan. Pasal 27 (1) Setiap Penyelenggara Pos wajib menyediakan Interkoneksi Layanan Pos Universal terhadap Penyelenggara Pos lainnya. (2) Dalam penyediaan Interkoneksi Layanan Pos Universal, Penyelenggara Pos harus: a. menyediakan informasi secara terbuka tentang fasilitas yang dimiliki dan dapat dipergunakan oleh Penyelenggara Pos lainnya. b. menerapkan prosedur dan tarif sesuai dengan Peraturan Menteri. c. menyediakan daftar penawaran Interkoneksi yang dipublikasikan dengan paling sedikit memuat: 1. jaringan yang ditawarkan; 2. spesifikasi teknis Interkoneksi; 3. tarif Interkoneksi; 4. prosedur pelaksanaan layanan Interkoneksi; dan 5. tanggung jawab penyedia layanan Interkoneksi. (3) Interkoneksi Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada setiap titik layanan yang dapat menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal. (4) Penyelenggara Pos yang melaksanakan Layanan Pos Universal dapat menerima Interkoneksi Layanan Pos Komersial berdasarkan perjanjian. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interkoneksi Layanan Pos Universal diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 28 . . . -- 13 of 31 -- Pasal 28 (1) Penyelenggara Pos dapat menyediakan Interkoneksi terhadap Penyelenggara Pos lainnya untuk Layanan Pos Komersial berdasarkan perjanjian. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hak, kewajiban, penyelesaian perselisihan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. BAB VII LAYANAN POS UNIVERSAL Pasal 29 Layanan Pos Universal mencakup: a. Surat, kartupos, Barang Cetakan, dan bungkusan kecil sampai dengan 2 (dua) kilogram; b. sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram; c. Barang Cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama, dengan berat sampai dengan 30 (tiga puluh) kilogram; dan d. paket Pos dengan berat sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram. Pasal 30 (1) Pemerintah menugaskan kepada Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memiliki dan/atau menguasai Jaringan Pos di wilayah penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan/atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Penyelenggaraan Pos; c. memiliki rencana kerja dan anggaran Penyelenggaraan Pos untuk Layanan Pos Universal paling singkat 5 (lima) tahun; d. membuat . . . -- 14 of 31 -- d. membuat pernyataan kesanggupan memenuhi Standar Pelayanan Layanan Pos Universal; dan e. membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan Akta Perhimpunan Pos Dunia yang telah disahkan oleh Pemerintah. (3) Penyelenggara Pos yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan Penyelenggaraan Pos untuk Layanan Pos Universal kepada Menteri. (4) Menteri membentuk tim seleksi untuk memilih Penyelenggara Pos yang akan ditugasi menyelenggarakan Layanan Pos Universal. (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur Pemerintah, pemangku kepentingan, dan ahli di bidang Penyelenggaraan Pos. (6) Tim seleksi melaporkan hasil kerjanya kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya proses seleksi. (7) Menteri menugasi Penyelenggara Pos untuk melaksanakan Layanan Pos Universal berdasarkan rekomendasi tim seleksi. (8) Dalam hal tidak ada Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi menyelenggarakan Layanan Pos Universal, Menteri menunjuk Penyelenggara Pos sebelumnya untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan tim seleksi, tata kerja tim seleksi, dan tata cara penunjukan penyelenggaraan Layanan Pos Universal diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 31 (1) Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal. (2) Ketentuan mengenai mekanisme kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 32 . . . -- 15 of 31 -- Pasal 32 (1) Besaran kontribusi Layanan Pos Universal ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan memperhatikan prinsip keadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha. (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak. (3) Besaran Kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33 (1) Biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsidi dari Pemerintah sebesar selisih kurang kebutuhan biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal dengan pendapatan yang diterima dari masyarakat. BAB VIII TATA CARA PENETAPAN TARIF LAYANAN POS UNIVERSAL Pasal 34 (1) Tarif Layanan Pos Universal ditetapkan dengan memperhitungkan paling sedikit meliputi: a. biaya operasional penyelenggaraan layanan; b. proyeksi peningkatan biaya untuk peningkatan kualitas pelayanan; c. proyeksi pertumbuhan produksi; d. daya beli masyarakat; dan e. ketentuan dalam Akta Perhimpunan Pos Dunia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Layanan Pos Universal ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. BAB IX . . . -- 16 of 31 -- BAB IX SISTEM KODE POS Pasal 35 (1) Sistem Kode Pos bertujuan untuk mendukung yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penyelenggaraan Pos. (2) Sistem Kode Pos disusun dan ditetapkan untuk seluruh wilayah Indonesia. (3) Sistem Kode Pos wilayah layanan Pos Negara Kesatuan Republik Indonesia dikembangkan dengan sistem penomoran berbasis wilayah administratif untuk mendukung kedaulatan wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memudahkan dalam meningkatkan layanan. (4) Prinsip penyusunan sistem Kode Pos ditetapkan sederhana, dinamis untuk dikembangkan, dan mudah untuk dibaca dan diingat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Kode Pos diatur dengan Peraturan Menteri. BAB X PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN POS Pasal 36 (1) Peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos nasional diselenggarakan melalui restrukturisasi sektoral dan penyehatan korporasi. (2) Restrukturisasi sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Strategis Pengembangan Pos Nasional yang berisi: a. visi, misi, kebijakan, strategi, dan program; b. peningkatan peran industri Pos, termasuk pengembangan prangko, filateli, dan Kode Pos dalam mendukung kepentingan geopolitik dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. pengembangan industri Pos nasional yang kompetitif, sehat, dinamis, modern, dan efisien; d. penguatan . . . -- 17 of 31 -- d. penguatan industri Pos nasional untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan, serta kualitas sarana dan prasarana Pos; dan e. dukungan terhadap sistem distribusi dan logistik nasional dan sistem pembayaran nasional. (3) Penyehatan korporasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 37 (1) Setiap Penyelenggara Pos yang melanggar Pasal 3 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Menteri. Pasal 38 (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dikenai paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari. (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat atau website. (3) Sanksi teguran tertulis yang disampaikan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk teguran pertama dan teguran kedua. (4) Sanksi teguran tertulis yang disampaikan melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk teguran ketiga. Pasal 39 . . . -- 18 of 31 -- Pasal 39 (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b merupakan penerimaan negara bukan pajak. (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 40 Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilakukan jika: a. masa penjatuhan sanksi teguran tertulis ketiga telah berakhir jangka waktunya; dan b. Penyelenggara Pos tidak dapat membuktikan telah menjaga keamanan dan keselamatan Kiriman Pos. Pasal 41 Setiap Penyelenggara Pos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 9 ayat (3), atau Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi teguran tertulis dan/atau pencabutan izin. Pasal 42 Setiap Penyelenggara Pos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis, denda dan/atau pencabutan izin. BAB XII . . . -- 19 of 31 -- BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 43 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Penyelenggara Pos yang telah menjalankan usahanya tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303) dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 45 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 46 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . -- 20 of 31 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 38 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, Lydia Silvanna Djaman -- 21 of 31 -- PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS I. UMUM Pos memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama sebagai sarana komunikasi dan informasi yang mendukung kegiatan perekonomian, persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan hubungan antarbangsa. Untuk itu penyelenggaraan pos perlu dikembangkan, baik dalam skala kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pos sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang konkret dan cukup populis guna mendukung penyelenggaraan pos terlaksana secara baik, efektif, efisien, dan akuntabel, diantaranya perlu melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap penyelenggara pos, penentuan persyaratan yang tegas bagi kelayakan penyelenggara pos, jaminan atas keandalan produk dan jenis layanan pos, mencegah timbulnya praktik monopoli dalam penyelenggaraan pos, dan pelibatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pos. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos pada prinsipnya telah meletakan dasar-dasar penyelenggaraan pos yang baik sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta mengakomodir perkembangan penyelenggaraan pos antarnegara dalam skala internasional sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos tersebut masih membutuhkan peraturan pelaksanaan guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan pos. Ada pun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang secara tegas memerintahkan pembentukan peraturan pelaksanaannya dalam wujud instrumen hukum peraturan pemerintah adalah ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (6), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 41. Dengan . . . -- 22 of 31 -- Dengan terbentuknya peraturan pemerintah yang materi muatannya merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos diharapkan Undang-Undang tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, karena memiliki kejelasan dan kemudahan dalam memahaminya. Selain itu, pembentukan peraturan pemerintah ini dapat memberi arti yang cukup signifikan dan positif atas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pos, yakni: 1. meningkatkan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan hubungan antarbangsa dan antarnegara; 2. membuka peluang usaha, memperlancar perekonomian nasional, dan mendukung kegiatan pemerintahan; 3. menjamin kualitas layanan komunikasi tertulis dan surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan; dan 4. menjamin terselenggaranya layanan pos yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini diberi judul Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Pemberian judul Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Peraturan Pemerintah ini melaksanakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 yang materi muatan delegasinya berbeda antara satu dan lainnya, serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas, baik dalam penyusunannya maupun penggunaannya. Materi muatan Peraturan Pemerintah ini meliputi: jenis layanan pos, penyelenggara pos, tata cara penyelenggaraan pos, standar pelayanan pos, perizinan, layanan pos universal, interkoneksi, sistem kode pos, serta peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pos dalam rangka memberikan penjelasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pos. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . -- 23 of 31 -- Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “Surat Elektronik (electronic mail)” adalah layanan Surat yang proses penyampaiannya kepada Penyelenggara Pos melalui elektronik atau berupa soft copy untuk disampaikan secara fisik kepada individu atau badan dengan alamat tertentu. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “jenis layanan” adalah ragam layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakai jasa. Yang dimaksud dengan “tingkat layanan” adalah suatu layanan yang menunjukkan kualitas tertentu dari suatu layanan. Yang dimaksud dengan “fitur layanan” adalah nilai tambah yang melekat pada suatu layanan. Ayat (3) Huruf a Pembebasan biaya pengiriman dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu pengirim atau penerima adalah individu dan/atau lembaga tertentu yang tidak dalam kepentingan bisnis. Pengirim dan/atau penerima yang mendapatkan pembebasan biaya pengiriman harus dibuktikan dengan menunjukkan surat atau dokumen yang menyatakan bahwa Kiriman tersebut ditujukan untuk kepentingan sosial. Penyelenggara . . . -- 24 of 31 -- Penyelenggara Pos berhak meminta pengirim untuk memperlihatkan isi Kiriman. Huruf b Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Pelaksanaan Layanan Transaksi Keuangan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pos tidak memberikan bunga simpanan dan tidak memberikan pinjaman dan/atau kredit (non deposit taking company), serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Layanan Keagenan Pos dilakukan dengan mengembangkan keunggulan saluran distribusi untuk menjual layanan Pos oleh pihak lain dan sebaliknya, yang mencakup juga sistem saluran distribusi secara elektronik, antara lain web-shop, virtual mall, e- commerce, e-business, e-post. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “ketersediaan akses layanan” adalah keterjangkauan layanan berupa ketersediaan dan ketersebaran titik layanan. Huruf b . . . -- 25 of 31 -- Huruf b Yang dimaksud dengan “keteraturan layanan” adalah keteraturan dan kesinambungan penyediaan layanan dari waktu ke waktu. Huruf c Yang dimaksud dengan “kompetensi sumber daya manusia” adalah kemampuan (skill and knowledge) seseorang yang dapat membawa pada kinerja yang lebih baik. Huruf d Yang dimaksud dengan “kecepatan dan keandalan” adalah ukuran waktu tempuh Kiriman yang tiba dengan tepat kepada penerima Kiriman. Huruf e Yang dimaksud dengan “keamanan dan kerahasiaan” adalah keutuhan Kiriman sampai di tangan penerima dalam kondisi baik. Huruf f Yang dimaksud dengan “penanganan pengaduan, saran, dan masukan” adalah pengelolaan pengaduan untuk memberikan solusi atas pertanyaan, permintaan informasi, dan keluhan jika terjadi penyimpangan pelayanan. Huruf g Yang dimaksud dengan “kepuasan pelanggan” adalah situasi dan keadaan di mana pelanggan merasakan bahwa kebutuhan dan keinginannya dapat terpenuhi. Huruf h Yang dimaksud dengan “tarif layanan” adalah biaya yang harus dibayar untuk memperoleh pelayanan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain: - Kementerian . . . -- 26 of 31 -- - Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; - Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; - Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; - Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan - Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang perlu dijamin kerahasiaannya demi kepentingan negara. Agar efisien, Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 . . . -- 27 of 31 -- Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah pemeriksaan tentang kebenaran dokumen dan surat pernyataan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . -- 28 of 31 -- Ayat (2) Huruf a Informasi secara terbuka paling sedikit disampaikan melalui situs web. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Daftar penawaran Interkoneksi paling sedikit dipublikasikan melalui situs web. Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Yang dimaksud dengan “spesifikasi teknis Interkoneksi” adalah kesesuaian sistem yang dikembangkan antar-Penyelenggara Pos dengan sistem yang dikembangkan institusi lain dalam memproses Kiriman. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Huruf a Yang dimaksud dengan “bungkusan kecil” adalah Surat berisi barang. Huruf b Cukup jelas. Huruf c . . . -- 29 of 31 -- Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 . . . -- 30 of 31 -- Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5403 -- 31 of 31 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
tentang BUMN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 15/2013. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Postal service providers must ensure interconnection with other providers in a non-discriminatory and transparent manner (Pasal 26).
Existing postal service providers are allowed to continue operations for up to two years while transitioning to comply with the new regulations (Pasal 43).
This regulation replaces Government Regulation No. 37 of 1985 on Postal Services, which is now declared invalid (Pasal 45).