KBLI.CO.ID
KBLI.CO.ID

Direktori Klasifikasi

Jelajahi semuaPencari KBLI
Dirikan PT lokal Anda
Direktori Peraturan
Direktori Peraturan

284 peraturan Indonesia, dapat dicari.

Indeks UU, PP, Perpres, Permen, PMK, dan peraturan badan yang relevan untuk PT PMA dan operasi lintas-batas. Setiap peraturan diberi ringkasan plain-English, daftar KBLI yang terdampak, dan tautan ke teks resmi Bahasa Indonesia.

atau gunakan filter di bawah →
Jenis

251–284 dari 284

Urut: terbaru

KodeJenisJudulPenerbitBerlaku

KBLI.CO.ID

Direktori Klasifikasi

Direktori cerdas untuk klasifikasi usaha Indonesia. Periksa batasan kepemilikan asing, perizinan berbasis risiko, dan persyaratan modal dalam hitungan detik.

KBLI 2025Terbaru

Tautan Cepat

  • BKPM
  • BPS Statistik

Sumber Daya

  • OSS Indonesia
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

KETENAGAKERJAAN

Indonesia, Pemerintah Pusat
Jun 2015
PP 43/2015Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

PENCUCIAN UANG - TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI

Indonesia, Pemerintah PusatJun 2015
PP 90/2014Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Indonesia, Pemerintah PusatOkt 2014
PP 84/2014Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Indonesia, Pemerintah PusatOkt 2014
PP 55/2014Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Indonesia, Pemerintah PusatJul 2014
PP 10/2014Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang

BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Indonesia, Pemerintah PusatFeb 2014
PP 31/2013Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI

Indonesia, Pemerintah PusatApr 2013
PP 15/2013Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

BUMN

Indonesia, Pemerintah PusatMar 2013
PP 94/2012Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Indonesia, Pemerintah PusatOkt 2012
PP 69/2012Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Nindya Karya

BUMN - STRUKTUR ORGANISASI

Indonesia, Pemerintah PusatAgu 2012
PP 5/2011Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Indonesia, Pemerintah PusatFeb 2011
PP 94/2010Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

PERPAJAKAN

Indonesia, Pemerintah PusatDes 2010
PP 80/2010Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD - APBN - PERPAJAKAN

Indonesia, Pemerintah PusatDes 2010
PP 79/2010Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PERPAJAKAN

Indonesia, Pemerintah PusatDes 2010
PP 66/2010Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

PENDIDIKAN

Indonesia, Pemerintah PusatSep 2010
PP 17/2010Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

PENDIDIKAN

Indonesia, Pemerintah PusatJan 2010
PP 14/2010Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PENDIDIKAN

Indonesia, Pemerintah PusatJan 2010
PP 40/2009Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PERPAJAKAN

Indonesia, Pemerintah PusatJun 2009
PP 51/2008Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PERPAJAKAN

Indonesia, Pemerintah PusatJul 2008
PP 48/2008Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

PENDIDIKAN

Indonesia, Pemerintah PusatJul 2008
PP 46/2007Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

PEREKONOMIAN

Indonesia, Pemerintah PusatAgu 2007
PP 2/2007Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI

Indonesia, Pemerintah PusatJan 2007
PP 52/2005Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Indonesia, Pemerintah PusatNov 2005
PP 51/2005Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Indonesia, Pemerintah PusatNov 2005
PP 50/2005Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Indonesia, Pemerintah PusatNov 2005
PP 45/2005Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

BUMN

Indonesia, Pemerintah PusatOkt 2005
PP 11/2005Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Indonesia, Pemerintah PusatMar 2005
PP 53/2000Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Indonesia, Pemerintah PusatJul 2000
PP 52/2000Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Indonesia, Pemerintah PusatJul 2000
PP 55/1996Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai

BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI

Indonesia, Pemerintah PusatAgu 1996
PP 48/1991Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Indonesia, Pemerintah PusatAgu 1991
PP 16/1991Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional Dan Komponen

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Indonesia, Pemerintah PusatMar 1991
PP 25/1976Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa"

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Indonesia, Pemerintah PusatDes 1976
PP 41/1970Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Indonesia, Pemerintah PusatSep 1970

Halaman 6 dari 6·251–284 / 284

Sebelumnya
123456
Berikutnya

© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.

Hubungi Kami
Beranda
Pencarian semantik
Semua
Lainnya415
Peraturan Pemerintah256
Peraturan Presiden221
Undang-Undang103
Peraturan Menteri2
Peraturan BKPM1
Peraturan BPS1
Peraturan Menteri Keuangan1
Bersihkan filter
Beranda
Jelajahi semua
Pencari KBLI (AI)
Dirikan PT (Lokal)
Tentang / Metodologi
Perubahan KBLI 2025
Panduan Kepemilikan Asing
Perizinan OSS RBA
Pencari Kode KBLI
Insentif Investasi
Peraturan BKPM 5/2025
Pelaporan LKPM
Sertifikasi Halal
Jenis Badan Usaha
Izin Tenaga Kerja Asing
IUK BP Batam
PP 44/2015