Peraturan ini telah dicabut dan tidak lagi berlaku.
No. 13 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the Minister of Finance, amends the existing customs tariff and classification system for imported goods, specifically focusing on the automotive industry. It aims to enhance the value-added assembly of four-wheeled motor vehicles and accelerate the electric vehicle program in Indonesia by providing import duty incentives for certain goods and materials.
This regulation primarily affects manufacturers and importers in the automotive sector, particularly those involved in the assembly of four-wheeled vehicles and electric vehicles. It also impacts companies importing automotive components and parts.
- Article I outlines changes to the classification and tariff structure for imported goods, specifically in Chapter 98, which pertains to the transportation equipment industry. - Article II states that the new tariff rates apply to imports registered with customs offices from the effective date of this regulation. - The regulation provides specific tariff rates for various categories of vehicles and components, such as 0% for certain electric vehicles and incompletely knocked down (IKD) vehicles, as detailed in the tariff schedule in the annexes.
- "Kendaraan bermotor" (motor vehicle): Refers to vehicles powered by engines, including cars, buses, and trucks. - "Completely Knocked Down" (CKD): A term used for vehicles imported in parts for assembly, which may qualify for lower tariffs under specific conditions. - "Incompletely Knocked Down" (IKD): Refers to vehicles that are partially assembled and may also be subject to favorable tariff treatment.
The regulation takes effect seven days after its promulgation, which occurred on February 22, 2022. It amends previous regulations, specifically the Minister of Finance Regulation No. 6/PMK.010/2017 and its subsequent amendments.
The regulation interacts with the Minister of Industry Regulation No. 23 of 2021 concerning the Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry, which sets forth additional import requirements for certain vehicle categories. It also references other relevant regulations that govern the automotive industry and import processes.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Article I modifies the classification and tariff rates for imported goods in Chapter 98, specifically targeting the transportation equipment industry, to encourage local assembly and electric vehicle imports.
Article II states that the new tariff rates apply to imports whose customs notification documents are registered from the effective date of this regulation.
The regulation provides a 0% import duty for certain electric vehicles and components, as specified in the tariff schedule in the annexes.
The regulation stipulates that CKD and IKD vehicles must meet specific approval conditions from the Minister of Industry to qualify for reduced tariffs.
Importers must comply with the provisions outlined in the Minister of Industry Regulation No. 23 of 2021 regarding the importation of motor vehicles and components.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (25K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Baral?-g dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.010/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang lmpor; b. bahwa untuk mendorong peningkatan nilai tambah perakitan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan mempercepat program kendaraan bermotor listrik www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 11 -- Mengingat berbasis baterai untuk transportasi jalan, perlu memberikan insentif bea masuk atas impor barang dan bahan tertentu melalui perubahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang ,Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor ·75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.010/2020 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 11 -- Menetapkan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK/01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang lmpor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan: 1. Nomor 213/PMK.010/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1979); 2. Nomor 17 /PMK.010/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 277); dan www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 11 -- 3. Nomor 17 /PMK.010/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238), diubah sebagai berikut: 1. Catatan Bab 98 yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.010/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor pada Bab 98 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.010/2020 tentang Perubahan Ketiga · atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, diubah sehingga struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor pada Bab 98 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Catatan Bab 98 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 serta struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 2, merupakan bagian dari sistem klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea ir1 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 11 -- Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) sebagaimana _telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238). 2. Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 2, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah terdaftar pada Kantor Pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. 3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 11 -- ) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 198 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian ministrasi Kementerian YAH(M 13-199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 11 -- LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PMK. 010/2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR CATATAN BAGIAN, CATATAN BAB, DAN CATATAN SUBPOS BAB98 Ketentuan Khusus Untuk Industri Alat Transportasi Catatan. 1. (A) Kecuali jika konteksnya menentukan lain, terhadap pos 98.01 dan pos 98.02 tidak berlaku: (a) Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS); dan (b) Catatan yang ditetapkan untuk pos 01.01 sampai dengan pos 97.06. (B) (a) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang dari subpos 9801.40 sampai dengan 9801.80 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. (b) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang pada subpos 9801.90 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap. (C) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang dari pos 98.02 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor. CHAPfER 98 Special Provisions for The Transportation Equipment Industry Note. 1. (A) Unless the context otherwise required, the following shall not apply for heading 98.01 and heading 98.02: (a) General Rules for The Interpretation of the Harmonized System; and (b) Notes to heading 0 1.01 to heading 97.06. (B) (a) Provisions on the import requirements of goods of subheadings 9801.40 to 9801.80 are stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 37 Year 2021 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry. (b) Provisions on the import requirements of goods of subheading 9801. 90 is stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 37 Year 2021 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry and/ or the Regulation of the Minister of Industry Number 28 Year 2020 concerning Completely Knocked Down and Incompletely Knocked Down Battery Electric Vehicle Industry. (C) Provisions on the import requirements of goods of heading 98.02 is stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59/M-IND/PER/5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 11 -- (D) Untuk keperluan pos 98.01, berlaku keten tuan se bagai beriku t: (a) Perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dapat menggunakan Bab 98 ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk. (b) Kendaraan bermotor meliputi kendaraan bermotor dari subpos 8701.20, pos 87.02, pos 87.03, dan pos 87.04. (c) Sasis dilengkapi dengan mesin dan/atau motor listrik, untuk kendaraan dari Pos 87.02 jenis bus adalah sasis sudah dilengkapi dengan mesin dan/atau motor listrik namun belum dilengkapi bodi/kabin sebagaimana dimaksud dalam pos 87.06. (E) Pos 98.01 hanya meliputi kendaraan bermotor yang: (a) diimpor oleh perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih; (b) dilengkapi dengan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan (c) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/ a tau Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang lndustri Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap. (F) Pos 98.02 hanya meliputi komponen kendaraan bermotor yang: (a) diimpor oleh perusahaan industri komponen; dan (b) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/ PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor. (G) Istilah "Completely Knocked Dow-rt' dalam subpos 8701.20, pos 87.02, pos 87.03, dan pos 87.04, hanya berlaku untuk kendaraan bermotor yang: (a) dilengkapi persetujuan dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan (D) For the purposes of heading 98.01, the following provisions shall apply: (a) Manufacturing company of four- wheeled or more motor vehicle is determined by the minister who responsible for industrial affairs or appointed official. (b) Motor vehicles include motor vehicles of subheading 8701.20, heading 87.02, heading 87.03, and heading 87.04. (c) Chassis fitted with engines and/or electric motor, for vehicles of Heading 87.02 of the bus type is chassis that have been fitted with engines and/ or electric motor but not yet equipped with body/ cabin as referred to in heading 87.06. (E) Heading 98.01 only covers motor vehicles which: (a) are imported by manufacturing company of four-wheeled or more motor vehicle; (b) have received Approval Letter from official appointed by the minister who responsible for industrial affairs; and (c) fulfill the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 37 Year 2021 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry and/or the Regulation of the Minister of Industry Number 28 Year 2020 concerning Completely Knocked Down and Incompletely Knocked Down Battery Electric Vehicle Industry. (F) Heading 98.02 only covers motor vehicles components which: (a) are imported by manufacturing company of components; and (b) fulfill the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59/M-IND/PER/5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry. (G) The term "Completely Knocked Down" in subheading 8701.20, heading 87.02, heading 87.03, and heading 87.04, only apply to motor vehicles which: (a) have received Approval Letter from official appointed by the minister who responsible for industrial affairs; and www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 11 -- (b) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Pera tu ran Men teri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/ atau Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap . (H) (a) lstilah « Completely Knocked Down" untuk kendaraan bermotor roda dua dan rod a tiga dari su bpos 8711.10 sampai dengan subpos 8711.50, hanya berlaku untuk impor yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59 / M- IND/ PER/ 5 /2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor. (b) Istilah "'Completely Knocked Dowd' untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga pada subpos 8703.80, subpos 8704. 90, dan subpos 8711.60 hanya berlaku untuk impor yang: (i) dilengkapi dengan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; clan (ii) memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M- lND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Be1motor clan/ atau Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Industri Kendaraan ·Bermotor - Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap. (I) Kendaraan bermotor atau komponen kendaraan bermotor yang tidak diatur atau tidak memenuhi ketentuan dalam Bab ini, diklasifikasikan pada pos tarif masing-masing yang sesuai dalam Bab 1 sampai dengan Bab 97 . 2. Ketentuan mengenai tata laksana impor 2. terhadap barang sebagaimana diatur dalam Catatan 1 di atas dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (b) fulfill the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 37 Year 2021 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry and/or the Regulation of the Minister of Industry Number 28 Year 2020 concerning Completely Knocked Down and Incompletely Knocked Down Battery Electric Vehicle Industry. (H) (a) The term "Completely Knocked Down" for two-wheeled and three-wheeled motor vehicles in subheading 8711.10 to subheading 8711.50, only apply to import which fulfill the provisions as stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59 /M-IND /PER/ 5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry. (b) The term "Completely Knocked Down" for two-wheeled and three-wheeled motor vehicles in subheading 8703.80, subheading 8704.90, and subheading 8711.60 only apply to import which: (i) have received Approval Letter from official appointed by the minister who responsible for industrial affairs; and (ii) fulfill the provisions as stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59 / M- IND /PER/ S /2010 concerning the Motor Vehicle Industry and/or the Regulation of the Minister of Industry Number 28 Year 2020 concerning Completely Knocked Down and Incompletely Knocked Down Battery Electric Vehicle Industry. (I) Motor vehicles or motor vehicle components which are not stipulated or do not fulfill the provisions of this Chapter, are classified in their respective headings in Chapter 1 to Chapter 97. Provisions regarding the import governance of goods as stipulated in Notes 1 above shall be implemented in accordance with the provisions of customs legislation. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ministrasi Kementerian AR~ 13 199703 1 001 SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 11 -- LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PMK. 010/2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR STRUKTUR KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK Bea No. Pos Tariff Uraian Barang Description Masuk/ HS Code Import Duty (1) (2) (3) (4) (5) 98.01 Kendaraan bermotor dalam keadaan Incompletely knocked down terurai tidak lengkap; sasis dengan motor vehicles; incompletely mesin terpasang dalam keadaan knoc;ked down chassis fitted with terurai tidak lengkap. engines. 10814 9801.40.00 - Traktor jalan untuk semi-trailer dari - Road tractors for semi-trailers of 0% subpos 8701.20 selain dari barang subheading 8701.20 other than pada subpos 9801.90. those of subheading 9801.90. 9801.50 - Kendaraanjenis bus dari pos 87.02 - Bus vehicles of heading 87.02 selain dari barang pada subpos other than those of subheading 9801.90: 9801.90: 10815 9801.50.10 - - Dengan g.v.w. tidak lebih dari 5 - - Of a g.v.w. not exceeding 5 7.5% ton tonnes 10815a 9801.50.20 - - Dengan g.v.w. lebih dari 5 ton - - Of a g.v.w. exceeding 5 tonnes 0% tetapi tidak le bih dari 24 ton but not exceeding 24 tonnes 10815b 9801.50.30 - - Dengan g. v. w. lebih dari 24 ton - - Of a g.v.w. exceeding 24 tonnes 0% 9801.60 - Kendaraan bermotor untuk - Motor vehicles for the transport of pengangkutan orang dari pos 87.03, persons of heading 87.03, with set dengan nilai set kendaraan paling value at least Rp150.000.000,00 sedikit sebesar Rp 150.000.000,00 (one hundred and fifty million (seratus lima puluh juta rupiah) rupiah) other than those of selain dari barang pada subpos subheading 9801. 90 : 9801.90: - - Sedan: - - Sedan: 10816 9801.60.11 - - - Dengan bodi belum disambung - - - With body in unassembled and 0% dan belum dicat unpainted 10816a 9801.60.12 - - - Dengan bodi yang telah - - - With body in assembled and 0% disambung dan telah dicat painted - - Lain-lain, dengan sistem gardan - - Others, with two wheel drive tunggal (4x2) : (4x2) system: 10816b 9801.60.21 - - - Dengan bodi belum disambung - - - With body in unassembled and 0% dan belum dicat unpainted 10816c 9801.60.22 - - - Dengan bodi yang telah - - - With body in assembled and 0% disambung dan telah dicat painted - - Lain-lain, dengan sistem gardan - - Others, with four wheel drive ganda (4x4): (4x4) system : 10816d 9801.60.31 - - - Dengan bodi belum disambung - - - With body in unassembled and 0% dan belum dicat unpainted 10816e 9801.60.32 - - - Dengan bodi yang telah - - - With body in assembled and 0% disambung dan telah dicat painted 9801.70 - Kendaraan bermotor roda empat - Motor vehicles for the transport of atau lebih jenis kendaraan angkutan goods of heading 87.04 other than barang dari pos 87.04 selain dari those of subheading 9801.90: barang pada subpos 9801. 90 : www.jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 11 -- Bea No. Pos Tariff Uraian Barang Description Masuk/ HS Code Import Duty (1) (2) (3) (4) (5) 10817 9801.70.10 - - Dengan g.v.w. tidak lebih dari 5 - - Of a g.v.w. not exceeding 5 7.5% ton tonnes 10817a 9801.70.20 - - Dengan g.v.w. lebih dari 5 ton - - Of a g.v.w. exceeding 5 tonnes 0% tetapi tidak lebih dari 24 ton but not exceeding 24 tonnes 10817b 9801.70.30 - - Dengan g.v.w. lebih dari 24 ton - - Of a g.v.w. exceeding 24 tonnes 0% 9801.80 - Sasis dilengkapi dengan mesin, - Chassis fitted with engines, for the untuk kendaraan dari Pos 87 . 02 jenis bus vehicles of headings 87.02 bus selain dari barang pada subpos other than those of subheading 9801.90: 9801.90: 10818 9801.80.10 - - Dari pos tarif 8706.00.22 dengan - - Of subheading 8706 . 00.22 with 0% g.v.w. lebih dari 5 ton tetapi tidak a g.v.w. exceeding 5 tonnes but not lebih dari 24 ton exceeding 24 tonnes 10818a 9801.80.20 - - Dari pos tarif 8706.00.23 dengan - - Of subheading 8706.00 . 23 with 0% g.v.w. lebih dari 24 ton a g.v.w. exceeding 24 tonnes 9801.90 - Kendaraan bermotor listrik roda - Four-wheeled or more electric empat atau lebih, hanya dengan motor vehicle, only with battery motor listrik berbasis baterai untuk electric motor for propulsion: penggerak: 10819a 9801.90.10 - - Traktor jalan untuk semi-trailer - - Road tractors for semi-trailers of 0% dari subpos 8701.20 subheading 8701.20 10819b 9801.90.20 - - Kendaraan bermotor untuk - - Motor vehicles for transport of pengangkutan sepuluh orang atau ten or more persons including the 0% lebih termasuk pengemudi dari driver of subheading 8702.40 subpos 8702.40 10819c 9801.90.30 - - Kendaraan bermotor untuk - - Motor vehicles for transport of pengangkutan orang lainnya dari other persons of subheading 0% subpos 8703.80 8703 . 80 10819d 9801.90.40 - - Kendaraan pengangkutan barang - - Motor vehicles for transport of 0% dari subpos 8704.90 goods of subheading 8704 .90 10819e 9801.90.50 - - Sasis dilengkapi dengan motor - - Chassis fitted with electric motor listrik sebagai penggerak , dari pos for propulsion , of heading 87.06 0% 87.06 98.02 Komponen kendaraan bermotor Components of incompletely dalam keadaan terurai tidak knocked down motor vehicle. lengkap. 10820 9802.10.00 - Mesin piston pembakaran dalam - Rotary internal combustion piston bolak balik berputar atau cetus api engine or reciprocating spark- atau mesin piston pembakaran dalam ignition combustion piston engine 2.5% nyala kompresi (diesel/semi diesel) or compression-ignition piston engine (diesel/ semi diesel) 10821 9802.20.00 - Gear box - Gear boxes 2 . 5% 10822 9802.30.00 - Poros penggerak - Drive-axles 2.5% MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ministrasi Kementerian AH CM 13 199703 1 001 SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 11 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahaan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 13/PMK.010/2022/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
The regulation will replace previous amendments and will be effective seven days after its promulgation, ensuring a smooth transition for affected parties.