For foreign investors
Key facts for KBLI 35203
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal
KBLI 35203 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.
Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.
Momentum investasi
Sektor Listrik & pembangkit energi — Q3 2025
Konteks investasi asing yang dilaporkan BKPM untuk sektor luas tempat KBLI ini berada. Data diagregasi pada tingkat sektor utama — BKPM tidak mempublikasikan rincian per-KBLI 5-digit secara publik.
PMA realisasi
IDR 21.5t≈ USD 1.3b
+18.9% YoY
Negara investor teratas
Singapore24%
Japan21%
South Korea16%
Proyek IPP (Independent Power Producer) mendominasi. Energi terbarukan (KBLI 35101 surya, panas bumi) layak Tax Holiday di tingkat maksimum; proyek batu bara tidak lagi menarik FDI greenfield. Ketentuan PPA PLN menjadi batasan komersial yang mengikat.
§ 02
Panduan khusus Listrik
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 35203 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- ·Izin operasional IUPTL dari ESDM dibutuhkan untuk kegiatan pembangkit listrik.
- ·PLN memegang monopoli transmisi dan distribusi; pembangkitan swasta biasanya menjual ke PLN melalui PPA.
- ·Proyek IPP (Independent Power Producer) dinegosiasikan per kasus; energi terbarukan mendapat insentif tarif.
- ·Investasi energi terbarukan dapat memenuhi syarat Tax Holiday dan insentif KEK.
§ 03
How we handle your KBLI 35203 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
- 1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business daysWe confirm KBLI 35203 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
- 2
Incorporate your PT PMA
7–10 business daysWe draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.
Get an exact quote and timeline for KBLI 35203, scoped to your specific business plan.
Request a quote§ 06
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Ruang lingkup kegiatan
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/ limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Operating License (Izin)
Important: NIB is issued for the preparation stage. Commercial operation requires a full Operating License (Izin) issued by the competent ministry after a substantive review of the operator's capability, facility, and compliance. Operating with NIB alone exposes the entity to penalties, blacklisting, and contract invalidation.
Processing time
15Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
7Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Sumber perolehan Bahan Baku
- 02Surat Pernyataan tertulis di atas materai terkait kesanggupan badan usaha: a. Menyediakan Bahan Bakar Biogas secara berkelanjutan b. Memenuhi aspek keselamatan dan Kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup c. Memenuhi kewajiban Badan Usaha d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan e. Dilakukan peninjauan lapangan oleh Direktorat Jenderal EBTKE dan f. Menjamin dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila di kemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundang undangan
- 03Studi Kelayakan/ Feasibility Study
- 04Analisis kelayakan usaha / informasi kelayakan usaha yang memuat: a. Sumber pasokan dan calon konsumen b. Lokasi kegiatan usaha beserta data teknis sarana dan fasilitas beserta data titik koordinat c. Komponen TKDN d. Skema usaha dan rencana pengembangan usaha e. Penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal f. Dokumen analisis keuangan meliputi rincian biaya investasi, harga beli BBBg, komponen dan besaran harga jual BBBg, serta perhitungan kelayakan usaha
- 05Data Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Biogas (BBBg) yang akan diniagakan
- 06Berita acara pemeriksaan oleh petugas dari Direktorat Jenderal EBTKE Apabila belum dimiliki, agar Pelaku Usaha mengunggah surat pernyataan resmi kop perusahaan bahwa siap dilakukan verifikasi dalam rangka penerbitan Berita Acara Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal EBTKE
- 07Dokumen Penerima Manfaat (Beneficial Ownership)
Kewajiban berkelanjutan
24Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01A. Kewajiban Untuk Seluruh Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Bahan Bakar Biogas Sebagai Bahan Bakar Lain
- 02Memenuhi dan Mematuhi peraturan perundangan undangan
- 03Memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain
- 04Menjamin ketersediaan bahan bakar biogas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
- 05Menjamin harga jual bahan bakar biogas yang wajar
- 06Memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana kegiatan usaha bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain yang meliputi fasilitas penyediaan, pendistribusi-an, dan pemasaran
- 07Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- 08Menjamin standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Biogas sebagai bahan bakar lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan
- 09Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat
- 10Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha Pengadaan Gas Bio kepada Menteri melalui Direktur Jenderal EBTKE setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan
- 11Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian terhadap Izin usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan/atau teknis
- 12Bersedia dilakukan inspeksi / peninjauan lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal EBTKE sewaktu waktu apabila diperlukan
- 13Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang undangan B. Kewajiban Khusus Untuk Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Bahan Bakar Biogas Sebagai Bahan Bakar Lain Yang Melaksanakan Pembangunan Fasilitas Dan Sarana
- 14Menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- 15Menggunakan kaidah keteknikan yang baik
- 16Mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri
- 17Mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan
- 18Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup
- 19Membantu pengembangan masyarakat setempat C. Kewajiban Bagi Pelaku Usaha yang melakukan Kegiatan usaha niaga ekspor dan/atau impor bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain:
- 20Mendapatkan rekomendasi dan/atau evaluasi, sebagai salah satu kelengkapan persyaratan penetapan neraca komoditas oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan
- 21Rekomendasi dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan : a. Dengan memperhatikan kapasitas produksi dan jaminan pemenuhan kebutuhan bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain b. 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun pelaksanaan ekspor dan/atau impor dan c. Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dan/atau evaluasi ekspor dan/atau impor dari Pelaku Usaha
- 22Melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pelaksanaan ekspor dan/atau impor D. Ketentuan Lain Bagi Pelaku Usaha
- 23Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain dapat meniagakan bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain kepada konsumen akhir (skala besar) dan/atau distributor
- 24Terhadap bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain yang dicampur dengan bahan bakar gas melalui jaringan pipa gas, hanya dapat diniagakan oleh pemegang izin usaha niaga bahan bakar gas
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Menteri/Kepala Badan | Seluruh |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 35203, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.