For foreign investors
Key facts for KBLI 21021
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Dicadangkan untuk modal Indonesia — sepenuhnya terbuka untuk Anda
KBLI 21021 dibatasi pada kepemilikan Indonesia 100% menurut Perpres 10/2021. Sebagai investor lokal (pemegang saham WNI atau perusahaan 100% lokal) ini menguntungkan Anda: kegiatan ini tertutup untuk modal asing, mengurangi lapis kompetisi. Pendirian PT lokal mudah dijalankan.
Aturan sub-kegiatan
Sub-kegiatan dengan ketentuan sektor
1- Industri bahan baku obat tradisional untuk manusiaModal dalam negeri 100%
Catatan. Insentif ini khusus PMA. PT lokal tidak memenuhi syarat — kerangka pajak Anda adalah PPh Final 0,5% di bawah PP 55/2022.
§ 02
Panduan khusus Farmasi
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 21021 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) / BPOM
- ·Sertifikasi CPOB wajib untuk semua fasilitas produksi.
- ·Izin Edar BPOM (NIE) dibutuhkan untuk setiap SKU produk.
- ·Modal asing di farmasi bermerek terbuka hingga 100%; obat generik mungkin memiliki persyaratan mitra lokal.
- ·Manufaktur vaksin dilindungi strategis; partisipasi asing sering via JV dengan Bio Farma.
§ 03
Halal certification
Indonesia requires BPJPH Halal certification for an expanding range of consumer-product categories. This KBLI's activities fall in scope — see what's required and when.
BPJPH certification required
Halal certification is rolling in for pharmaceuticals.
OTC pharma mandatory by October 2029
OTC pharmaceuticals must hold Halal certification by October 2029; prescription drugs follow by 2034. The bar for pharma is high — every excipient, gelatin source, and processing aid must trace back to Halal-certified suppliers. Plan an 8-12 month certification project. We coordinate BPJPH alongside the BPOM marketing authorisation that any pharma product needs anyway.
- 01
Audit & gap analysis
Review your formulation, supply chain, and facility against BPJPH criteria. Identify ingredients or processes that need swapping.
- 02
LPH inspection
An accredited Halal Inspection Body (LPPOM-MUI is the largest) audits the facility and reviews documentation.
- 03
BPJPH issuance
The Halal certificate is issued under the BPJPH register and the Halal label can be applied to packaging.
Halal certification is a core Emerhub service. We've handled BPJPH projects for foreign-brand food, cosmetics, and pharma operators across Indonesia — including supply-chain re-sourcing where needed. Bundle it with your PT PMA setup and we coordinate both timelines.
Talk to a Halal advisor§ 02
What this means for foreign investors
An honest read of the situation, plus the structures that work in practice. We've handled all of these — book a call to walk through your specific plan.
You can't hold equity in this activity directly.
This KBLI is reserved to 100% Indonesian capital under Pres. Reg. 10/2021. Foreign investors cannot own shares in an entity registered for this code. The honest paths forward are: (1) operate a different but related KBLI that's open to PMA, (2) partner with a fully Indonesian-owned licensee under a commercial / IP / supply agreement (not equity), or (3) explore a Special Economic Zone where the rule may be relaxed.
Pathways that work
Move to a different value-chain step
The cleanest path: operate a related but open KBLI. For example, foreign investors blocked from primary commodity production frequently succeed with the processing, distribution, branding, or export-trade codes upstream or downstream of the restricted activity.
§ 07
Reference data: how this KBLI is regulated
The data below is the official OSS regulatory profile for this code. It applies to qualifying Indonesian operators (or to your operating partner). Foreign investors won't file these directly, but it's useful context when structuring a partnership or commercial arrangement.
Foreign investors:the licensing matrix below is for context only — direct PMA registration isn't possible for this code. See pathways above for what actually works.
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Operating License (Izin)
Important: NIB is issued for the preparation stage. Commercial operation requires a full Operating License (Izin) issued by the competent ministry after a substantive review of the operator's capability, facility, and compliance. Operating with NIB alone exposes the entity to penalties, blacklisting, and contract invalidation.
Processing time
7Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
5Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan
- 02Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha
- 03Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran
- 04Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi
- 05$47
Kewajiban berkelanjutan
11Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian
- 02Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan
- 03Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan
- 04Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik
- 05Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja
- 06Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)
- 07Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi
- 08Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Herbal Indonesia atau standar lain yang ditentukan
- 09Memiliki dokumen Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Ekstrak Bahan Alam
- 10Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Apoteker Penanggung Jawab Industri Industri Ekstrak Bahan Alam
- 11Menyampaikan laporan penyaluran produk setiap 6 (enam) bulan sesuai ketentuan perundang undangan di bidang kesehatan
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Menteri/Kepala Badan | Seluruhnya |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
§ 05
Auxiliary permits (PB UMKU)
PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 1 candidate permit across 1 regulator; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.
Pharmaceuticals
1 permitBPOM (National Agency of Drug & Food Control). Applies to drugs, processed food, traditional medicine, cosmetics, and health supplements — produced, imported, repackaged, or distributed for human consumption. BPOM is the gating regulator; product registration is required before any commercial sale.
Bicara dengan Emerhub
KBLI 21021 butuh struktur khusus. Mari kita rancang.
KBLI yang dibatasi butuh struktur yang dirancang seputar pembatasan tersebut — kemitraan, kode alternatif, KEK, atau pengaturan komersial. Kami sudah menangani semuanya. Satu percakapan akan memberi tahu Anda apa yang cocok untuk rencana Anda.