Presidential Regulation No. 40 of 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku

Issued

Mar 17, 2022

Effective

Mar 17, 2022

Issuer

Indonesia, Pemerintah Pusat

Status

In force

§ 01

What this regulation does

PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk kawasan laut antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O14 tentang Kelautan dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2Ol9 tentang Rencana Tata Ruang La.ut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku; berupa rencana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; Rencana Tata Ruang laut Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 6345); perencanaan z.onasi zonasi kawasan Dasar Negara Negara 2Ol9 Nomor 89, Republik Indonesia 1 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O3); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2O19 tentang MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWII,AYAH I.AUT MALUKU. BABI... SK No 132s93 A -- 1 of 81 -- PRESIDEN BLIK INDONESIA BAB I KE*TENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peratrrran Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk- bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasiona-I. 2. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan taut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, seiat, dan Laut. 3. Perairan Pesisir adalah l,aut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil l,aut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pu1au, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. 4. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat perturnbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 5. Pola Ruang laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam u,ilavah perairan dan wilayah yurisdiksi. 6. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 7. Kawasan Lindung adalah u'ilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 8.Kawasarr... SK No 133691 A -- 2 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONES 8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagran dari Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan. 9 Kawasan Konservasi adalah kaw'asan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/ atau dimanfaatkan secara tlerkelanjutan. 10. Karvasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adaleth wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara. pertahanan dan keamanan nega!'a, ekonomi, sosial, budaya, dan/ata,u lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetankan sebagai situs warisan dunia. 11. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, lingkungan hidup, dan/ atau situs warisan dunia, yang penge.mbangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. 12. Alur Pelay'aian adalah perairan yang dari segr kedalaman, lebar, dan bebas trambatar pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. 13. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, Laut teritorial, zana tambahan, dan z,ona ekonomi eksklusif Indonesia. 14. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang Laut dal ketentuan ya untuk setiap kawasan/ zona peruntrrkan. 15. Pulau . . . SK No 133692 A -- 3 of 81 -- PRESIDEN REPIJEL]K INDONESIA 15. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal L,aut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. 16. Pertambangan adalah sgfegian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau barubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengemhangan dan/atau pemanfaatan, pengangk'-rtan dan penjualan, serta kegratan pascatambang. 17. Sentra Industri Maritim adalah <iaerah yang berperan sebagai sentra untuk pengemhangan galangan k-apal, pengadaan dan pernbuatan suku cadang, peralatan kapal, dan r/atau perawatan kapai. 18. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan adalah daerah ya.rrg berperan sebagai sentra pengambilan, pengembangbiakan, rlanr.l atau pemanfaatan potensi sumber daya hayati Laut. 19. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/ atau lalu lintas xapal. 20. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di u'iiayah pesisir dan/ atau Laut yang meliputi wisata pentai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut. 21. Sumber Daya Ikan addah potensi semua jenis ikan. 22. Sumber l)aya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui mauprrn yang tidak dapat diperbahanii yang nren:iliki keunggulan kom.paratrf dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam .iangka panjang. SK No 133693 A 23. Pelabuhan . . . -- 4 of 81 -- PRESIDEN BLIK INDONESIA 23. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atar: perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. 24. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta-hun 1945. 26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai urrsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 28. Menteri adalah menteri yang menyelenggara}an urusan pemerintahan di bida:rg kelautan dan penkanan. Pasal 2... SK No 133694A -- 5 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONES Pasal 2 (I) Cakupan wilal'a6 pengaturan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku meliputi wilayah pei'airan dan wilayah yurisdiksi di Laut Maluku. (21 Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perairan pedalaman; b. perairan kepulauan; dan c. Laut teritorial. (3) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. zona tambahan; b. zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan c. landas kontinen. Pasal 3 (1) Batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah la.ut Maluku meliputi: a. sebelah utara, yaitu sebagai berikut: 1. garis yang menghubungkan Tanjurrg Punguwatu Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3 20'Lintang Utara-l25o 36' Buiur Timur ke arah timur laut sepanjang panEi timur Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian timur Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3' 2O'Lintang Utara-l25' 37' Bujur 'fimur; 2. garis . . . SK No 133695 A -- 6 of 81 -- PRES!DEN REPIIELIK INDONES 2. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3" 20' Lintang Utara-I21" 37' Bujur Timur ke arah timur laut ke Tanjung Pallo Pulau Kaburuang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3' 43'Lintang Utara'-126' 49' Bujur Timur; 3. garis yang menghubungkan Tanjung Pallo Pulau Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3' 43' Lintang Utara-126' 49' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagran utara Pulau Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Uera pada koordinat 3' 51'Lintang Utara-126" 45' Bujur Timur; 4. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Kabaman, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3' 51' Lintang Utara-126' 45' Bujur Timur ke arah barat menuju bagian selatan Pulau Salibabu, Kabupa.ten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3" 49' Lintang Utara-126' 4'Bujur Timur; 5. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3' 49' Lintang Utara-126" 4' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Salebabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagran timur Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3' 58'Lintang Utara-126" 38' Bujur Timur; 6.garis... SK No 133700 A -- 7 of 81 -- 7 PRESIDEN REPUBLIK INDONES 6 garls yang menghubungkan bagian timur Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3' 58' Lintang Utara-126" 38' Bujur Timur ke arah timur laut menuju bagran selatan Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4" O'Lintang Utara-126" 40' Bujur Timur; garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4' O'Lintang Utara-26" 4O'Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Anderuwo Prrlau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4" 29'Lintang Utara-126' 5 1' Bujur Timur; garls yang Tanjung Anderuwo Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4" 29'Lintang Utara-126' 51' Bujur fimur ke arah tenggara menuju Tanjung Sopi Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku U tara pada koordinat 2' 38' Lintang Utara-128' 34' Bujur llmur; dan garis yang menghubungkan Tanjung Sopi Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 2' 38' Lintang Utara-128' 34'Bujur Timur ke arah tenggara sepanjang pantai barat Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Wayabula, Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2" l6'Lintang Utara-l28' 1t'Bujur Timur; 8 9 SK No 133701A b. sebelah . . . -- 8 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b. sebelah timur, yaitu sebagai berikut: l. garis yang menghubungkan Taqiung Wayabula Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2' 16' Lintang Utara-128' 11' Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Jojefa Pulau Halmahera, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 2" ll'Lintang Utara-128' 4' Bujur Timur; 2. garis yang menghubungkan Tanjung Jojefa Pulau Halmahera, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 2" 11' Lintang Utara-128" 4' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Rotan Pulau Halmahera, Kabupaten Haimahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pa.da koordinat O' 50'Lintang Selatan-l28" 13' Bujur Timur; 3. garis yang menghubungkan Tanjung Rotan Pulau Halmahera, Kabupaten Halmahera Selatar., Provinsi Maluku Utara pada koordinat O' 50' Lintang Selatan-l28" 13' Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Pasiitam Pulau Bisa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Malulm Utara pada koordinat 1' 10'Lintang Selatan-I27" 33' Bujur Timur; 4. garis yang menghubungkan Tanjung Pasiitam Pulau Bisa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat l" lO' Lintang Selatan-l27" 33' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Bisa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara menuju bagian selatan Pulau Bisa, Kabupaten Flalmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 17' Lintang Selatan-I27" 40' Bujur fimur; 5.garis... SK No 133702A -- 9 of 81 -- c PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _10_ 5. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Bisa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 17' Lintang Selatan-l27" 4O' Bujur Timur ke arah selatan menuju bagian utara Pulau Obimayor, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 2O' Lintang Selatan-l27' 40'Bujur fimur; dan 6. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Obimayor, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 2O' Lintang Selatan-l27" 40' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Obimayor, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Kawassi Pulau Ohimayor, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 37'Lintang Selatan-I 27' 23' Bujur Timur; sebelah selatan, yaitu sebagai berikut: 1. garis yang menghubungkan Tanjung Kawassi Pulau Obimayor, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 37' Lintang Selatan-l27" 23' Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Dehokolano Pulau Lifmatola, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1" 49'Lintang Selatan - 126" 29' Bujur Timur; 2. garis yang menghubungkan Tanjung Dehokolano Pulau Lifmatola, Kabupaten Kepulauan Sula, Provirrsi Maluku Utara pada koordinat l' 49' Lintang Selatan-126' 29' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Lifmatola, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara menuju bagran barat Pulau Lifmatola, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 49'Lintang Selatan-126' 2l'Bujur Timur; 3.garis... SK No 133703 A -- 10 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONES 3 garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Lifmatola, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 49' Lintang Selaf:n-126' 21' Bujur Timur ke arah barat laut menuju bagian timur Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1'49' Lintang Selatan-l 26' 20' Bujur Timur; garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Provlrsi Maluku Utara pada koordinat l" 49' Lintang Selatan-126" 2O' Bqiur fimur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Dofa Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 49' Lintang Selatan- 125' 19'Bujur Timur; garis yang menghubungkan Tanjung Dofa Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 49' Lintang Selatan-l25' 19' Bujur Timur ke arah barat laut menuju Tanjung Fatokombu Pulau Taliabu, Kabupaten Pulat- Taliabu, Provinsi Ma1uku Utara pada koordinat 1" 47' Lintang Selatan-l25' 19' Bujur Timur'; garis yang menghubungkan Tanjung Fatokombu Pulau Taliabu, Kabupaten Pu1au Taliabu, Provinsi Maluku Utara pada koordinat L" 47' Lintang Selatan-l2s' 19' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Marikasu Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 39' Lintang Selatan-l24" 24' Bujur Timur; dan 7.garis... 4 5 6 SK No 133704A -- 11 of 81 -- d PRESTDEN REPUBLIK INDONES _t2_ 7. garis yang menghubungkan Tanjung Marikasu Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1" 39' Lintang Selatan-l2{" 24' Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Balast Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulau,esi Tengah pada koordinat 1' 43' Lintang Selatan-I23' 34' Bujur Timur; sebelah barat, yaitu sebagai berikut: l. garis yang menghubungkan Tanjung Balast Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1" 43' Lintang Selatan-I23' 34'Bujur Timur ke arah utara separrjang pantai timur Pularr Banggai, Kabupaten Banggai l,aut, Provinsi Sula.resi Tengah menuju Tanjung Sumbolumbol Pulau Banggai, Kabupaten Banggai laut Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1" 28' Lintang Selatan-123" 3l' Bujur Timur; 2. garis yang menghubungkan menuju Tanjung Sumbolumbol Pulau Banggai, Kabupaten tsanggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1" 28' Lintang Selatan-I23' 31' Bujur Timur ke arah barat laut menuju Tanjung Keleko Pulau Peling, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1' 27' Lintang Selatar:-123" 3O' Bujur Timur; 3.garis... SK No 133705 A -- 12 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 garis yang menghubungkan Tanjung Keleko Pularr Peling, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat L" 27'Lintzng Selatan-i23' 3O'Bqjur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Peling, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah menuju Tanjung Paisubatrr Pulau Peling, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1" 13' Lintang Selatan-Izs" 2l' Bujur Timur; garis yang menghubungkan menuju Tanjung Paisubatu Pulau Peling, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat l' 13' Lintang Selatan-123" 2l' Bujur Trmur ke arah barat laut menuju bagian utara Pulau Bakalan Pauno, Kabupaten Banggai Kepulauan, Frovinsi S ulawesi Tengah pada koordinat 1" 8' Lintang Selatan-l23' 18' Bujur Timur; garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Bakalan Pauno, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1' 8' Lintang Selatan-l23" 18' Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Botok Pulau Sulawesi, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1" 3'Litrtang Selatan-l23' 18'Bujur Timur; garis yang menghubungkan Tanjung Botok Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1' 3'Lintang Selatan-l23" 18' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Sulawesi, Kabupaten Banggai Kepularran, Provinsi Sulawesi Tengah menuju Tanjung Pasirpanjang Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 0' 39' Lintang Selatan-l23' 24' Bujur Timur; 7.garis... 4 5 6 SK No 133706 A -- 13 of 81 -- PRESIDEN REPLIELIK INDONESIA -t4- 7. garis yang menghubungkan Tanjung Pasirpanjang, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 0" 39' Lintang Selatan - L23" 24' Bujur 'Iimur ke arah utara rnenuju Tanjung Tombalilatu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada koordinat O' 18'Lintang Utara-123' 24' Bujur Tirnur; 8. garis yang menghubungkan Tanjung 'Iombalilatu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada koordinat O' 18' Lintang Utara-123' 24'Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Sulawesi menuju Tanjung Puisan, Kabrrpaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat l' 4l' Lintang Utara-L25' 9' Bujur Timur; 9. garis yang menghubungkan Tanjung Puisan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 1" 4 1' Lintarrg Utara - 125" 9' tsujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Buang Pulau Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2" 4'Lintang Utara-125' 2O'Bujur Timur; 1O. garis yang menghubungkan Tanlung Buang Pulau Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, hovinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2" 4'Lintang Utara-125" 20' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Meoh Pulau Biaro, Kabupaten Keprllaq"t Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2' 8'Lintang Utara-125" 2O'Bujur Timur; 11. garis . .. SK No 133707A -- 14 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _15_ 11. garis yang menghubungkan Tanjung Meoh Pulau Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2" 8'Lintang Utara-125' 20' Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Toka Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2' 18'Lintang Utara-125" 25' Bujur Timur; 12. garis 1'ang menghubungkan Tanjung Toka Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagu.landang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2' 18' Lintang Utara- 125' 25' Bujur Timur ke arah utara separrjang pantai timur Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Tokanbamba Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2 23' Lintang Utara-125" 26' Bujur Timur; 13. garis yang menghubungkan Tanjung Tokanbamba Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepuiauan Siau Tagu.landarrg Biarc, Provinsi Sulau,esi Utara pada koordinat 2" 23'Lintang Utara-125' 26' Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung finokolang Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2' 38' Lintang Utara-125' 25' Bujur Timur; 14. garis. . . SK No 133708 A -- 15 of 81 -- I=TiIiFIIIIEIfI K INDONES 14. garis yang menghubungkan Tanjung Tinckolang Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2' 38'Lintang Utara-125' 25' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Nameng Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagu.landang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2" 48'Lintang Utara-l 25" 25' Bujur Timur; 15. garis yang menghubungkan Tanjung Nameng Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat2" 48'Lintang Utara-125' 25' Bujur Timur ke arah utara menuju bagian selatan Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3" 3'Lintang Utara-125" 3O'Bujur Timur; 16. garis yang menghubungkan bagan selatan Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3' 3' Llntang (Jtara-125' 30' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Para., Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulavresi Utara menuju bagian utara Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sarrgihe, Provinsi Sulawesi U'eara pada koordinat 3' 5' Lintang Utara-125" 3O' Bujur Timur; SK No 133709 A !7. garis . . . -- 16 of 81 -- PRESIDEN BLIK INDONESIA 17. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Suiawesi Utara pada koordinat 3' 5' Lintang Utara-125' 30' Bujur Timur ke arah utara menuju bagian selatan Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3" 9' Lintang Utara-125' 31' Bujur Timur; 18. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3' 9' Lintang Utara-125' 31' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagran utara Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3' 1O'Lintang Utara-125'31' Bujur Timur; dan 19. garis yang menghubungk^an bagian utara Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3' 1O' Lintang Utara-125' 31' Bujur Timur ke arah timur laut menuju Tanjung hrnguwatu Pulau Batunderang, Kahupaten Kepulauan Sangihe, Pr,rvinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3' 2O'Lintang Utara- 1 25o 36' Bujur Timur. (21 Peta batas rencana zpnasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (3) Wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwtlayah Laut Maluku berada di dalam batas rencana zonasi Kawasarr Antarwilayah Laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BABII ... SK No l337l0A -- 17 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB II PERAN DAN FUNGSI Pasal 4 Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Malulnr berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang wilayah nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah Laut Maluku. Pasal 5 Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku berfungsi untuk: a. penyelarasan rencana Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah dengan rencana tata ruang; b. pemberian arahan untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang KSN, dan rencana zonasi KSNT yang berada di dalam wilayah perencanaan Laut Maluku; c. penetapan Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir, di wilayah yurisdiksi untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut; d. koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Maluku; e. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Laut Maluku; dan f. pengendalian pemanfaatan ruang laut di laut Maluku. BABIII ... SK No l337ll A -- 18 of 81 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA _19_ BAB III RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Rencana zonasi wilayah perairarr memuat: a. tujuan, kebljakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah perairan; b. rencana Struktur Ruang l^aut di wilayah perairan; c. rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan; d. Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional; e. alur migrasi biota Laut di wilayah perairan; dan f. Peraturan Pemanfaatan Ruang wilayah perairan. Bagian Kedua T\rjuan, Kebiiakan, dan Strategi Perencanaan 7-onasi di Wilayah Perairan Paragraf I I\rjuan Pasal 7 Perenca:raan zonasi wilayah perairan ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan: a. pusat pertumbuhan kelautan yang efektif, berdaya saing, dan ramah lingkungan; b. jaringan prasarana dan sarana Laut yang efektif dan efisien; c. lumbung ikan nasional: d. kegiatan perikanan berbasis budi daya Laut lepas pantai dengan metode ramah lingkungan; SK No 133712A e.pengelolaan... -- 19 of 81 -- PRESIDEN REPIIBLIK INDONESIA e. pengelolaan energi yang memperhatikan kelestarian lingkungan; f. kegiatan Wisata Bahari yang berdaya saing, berorientasi global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; g. sistem pertahanan dan keamanan wilayah negara secara efektif dengan kemampuan dan kinerja terpadu; h. perluasan dan pengelolaarr Kawasan Konservasi di [,aut secara efektif dan operasional; i. kelestarian biota laut; dan j. KSNT yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan kelestarian ekosistem kau'asan segitiga terumbu karang dunia. Paragral 2 Kebijakan dan Strategi Pasal 8 (1) Kebijakan dalam rangka pusat pertumbuhan kelautan yang efektif, berdaya saing, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. Sumber Daya Ikan dengan memanfaatkan peran Pelabuhan Perikanan; b. pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap danl atau perikanan budi daya; c. pengembangan Sentra Industri Maritim; darr d. pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan. (2) Strategi untuk pengembangan Sumber Daya Ikan dengan rnemanfaatkan peran Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf a meliputi: peran Pelabuhan Perikanan a. sebagai pusat pemanfaatan Sumber Daya lkan; dan SK No 133713 A b. mengernbangkan . . . -- 20 of 81 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -2r- b. mengembangkan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan. (3) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi: a. mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan pada sentra kegiatan perikanan tangkap dan/ atau perikanan budi daya; b. mengembangkan dan mengefektilkan usaha pada sentra kegiatan perikanan tangkap dan/ atau perikanan budi daya; dan c. menata konektivitas dan peran antarsentra kegiatan perikanan tangkap dan/ atau perikanan budi daya. (41 Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Maritim; dan b. mengembangkan kegiatan yang berbasis industri maritim yang diselaraskan dengan pusat kegiatan nasional. (5) Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan b. mengembangkan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan yang diselaraskan dengan pusat kegiatan nasional. SK No 132569A Pasal 9... -- 21 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 9 (l) Keb[iakan dalarn rangka mewujudkan jaringan prasa-rana dan sarana Laut yarrg efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dengan mernanfaatkan peran Pelabuhan Laut yang terpadu; b. peningkatan upaya kegiatan pengawasan dan pengamanan di koridor Alur Laut Kepulauan Indonesia; dan c. penataan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut yang selaras dengan pemanfaatan ruang Laut di sekitarnya. (21 Strategi untuk optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dengan memanfaatkan peran Pelabuhan Laut yang terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengembangkankonektivitasPelabuhanLaut; b fungsi dan peran Pelabuhan Laut; dan prasalana dan sarana Pelabuhan Laut. (3) Strategi untuk peningkatan upaya kegiatan pengawasan dan pengamanan di koridor Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurt.f b meliputi: aktivitas dan intensitas kegiatan c a. b. c. pelayaran pada jalur Alur [.aut Kepulauan Indonesia secara efektif dan berkesinambungan menja-nrin penyelenggaraan hak lintas alur l,aut kepulauan; dan efektivitas kearnanan di Alur Laut Kepulauan Indcnesia dengan pelaksanaan pelindungan lingkungan Laut. SK No 133715 A (4) Strategi. . . -- 22 of 81 -- PRESIDEN REPUBL]K INDONES (4) Strategi untuk penataan alur pipa dan/ atau kabel bawah Laut yang seiaras dengan pemanfaatan ruang Laut di sekitarnya ss$agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a dan mengendalikan altivitas pemasangan alur pipa dan/ atau kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan dengan pema:: faatan ruang lainnya; dan kapasitas dan intensitas pengawasan, pemantauan, dan pengamanan alur pipa dan/ atau kabel bawah l,aut secara efektif. Pasal 10 (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan lumbung ikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: a. peningkatan produktivitas perikanan tangkap di Laut Maluku; b. pengembangan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan; c. pelindungan area penangkapan ikan bagr nelayan; dan d. pengembangan wila5rah sesuai dengan kearifan lokal Masyarakat. (21 Strategr untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap di l,aut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dilaksanakan dengan modernisasi teknologi perikanan. (31 Strategi untuk pengembangan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (L) huruf b meliputi: a" memodifikasi alat penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan; b SK No 133716A b. membangun . . . -- 23 of 81 -- PRESIDEN REPI.IBLIK INDONESIA b. membangun pengaturan kelembagaan yang efektif untuk pemulihan degradasi habitat pendukung; dan c. melaksanakan penegakan hukum terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yrang merusak lingkungan. (4) Strategi untuk pelindungan area penangkapan ikan bagi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a b ruang untuk kegiatan penangkapan ikan; dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan-undangan terkait daerah penangkapan ikan dan penggunaan alat penangkapan ikan serta penempatan alat bantu penangkapan ikan. (5) Strategi untuk pengembangan wilay.ah sesuai dengan kearifan lokal Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. melaksanakanpemberdayaanMasyarakatmelalui kegiatan berupa praktik kearifan lokal; dan b. melestarikan budaya dan adat Masyarakat pesisir di Laut Maluku Pasal 11 (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kegiatan perikanan berbasis budi daya l,aut lepas pantai dengan metode ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 huruf d meliputi: a. pelaksanaan . . . SK No 133717 A -- 24 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. pelaksanaan tata kelola zona perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan potensi lestarinya; dan b. penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan perikanan budi daya Laut lepas pantai. (21 Strategi untuk pelaksanaan tata kelola zona perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan potensi lestarinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengalokasikan nrang Laut untuk pengembangan budi daya perikanan l,aut lepas pantai; b. menJrusun rencana aksi pengembangan zona perikanan budi daya L,aut lepas pantai; dan c. mengakselerasi investasi dan promosi dalam rangka optimalisasi zona perikanan budi daya Laut lepas pantai. (3) Strategi untuk penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan perikanan budi daya la.ut lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kapasitas zona dan rekayasa teknologi dalam pengembangan kegiatan perikanan budi daya Laut lepas pantai secara lestari dan ramah lingkungan. Pasa1 12 (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan energi yang memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan dengan pengembangan sumber daya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan. (21 Strategi untuk pengembangan sumber daya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan pemanfaa'.an energi angin, arus Laut, pasang surut, gerakan dan perbedaan suhu lapisan Laut. Pasal 13. . . SK No 132570 A -- 25 of 81 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA Pasal 13 (l) Kebljakan dalam rangka me,wujudkan kegiatan Wisata Bahari yang berdaya saing, berorientasi global, dan pertumbuhan ekonomi kreatif berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilalsanakan dengan pengembangan kegiatan Wisata Bahari berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Laut Maluku. l2l Strategi untuk pengembangan kegiatan Wisata Bahari berkelanjutan untuk mendorong pertr.rmbuhan ekonomi di kawasan Laut Maluku sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputr: a. menetapkan peruntukan mang Laut untuk kegiatan Wisata Rahari; b. mendorong prran serta Masyarakat lokal dalam pengembangan kegiatan Wisata Baheri; zona di dalam Kawasan Konservasi di Laut dan cagar budaya maritim untuk kegiatan Wisata Bahari; dan rnengembangkan destinasi Wisata Bahari yang baru. c. d Pasal 14 (l) Kebiiakan cialam rangka slstem pertahanan dan keamanan wilayah negara secara efektif dengan kemampuan dan kinerja terpaclu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi: a. peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Laut Maluku; dan b. penguatan sarana sistem pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Ikan. SK No 133719A (2) Strategi . . . -- 26 of 81 -- PRESIDEN ELIK INDONESIA (21 Strategi untuk upaya pengamanan dan hukum di perairan laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. membangun dan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan di Laut; b. kerjasama pertahanan dan keamanan dan penegakan hukum dengan negara tetangga di wilayah perbatasan; dan peran serta Masyarakat . dalam kegiatan pengawasan di wilayah perbatasan. (3) Strategi untuk penguatan sarana sistem pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. meningkatkan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya lkan dan pengawasan di Laut dalam satu sistem pengawasan terpadu; dan menambah jumlah stasiun pengawasan dan/ atau sistem lain yang terintegrasi dengan sistem pemantauan kapal perikanan terutama di titik pintu masuknya kapal perikanan berbendera asing ke Indonesia; c. pemasangan sistem pemantauan kapal perikanan bagi kapal perikanan berukuran GT 3O (tiga puluh gross tonnagel ke atas; dan d. memperkuat prasarana dan sarana atau instrumen pengawasan Masyarakat dengan melengkapi prasarana dan sarana pengawasannya. Pasal 15 (i) Kebijakan dalam rangka mewujudkan perluasan dan pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut secara efektif dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h berupa pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut untuk kepentingan pelestarian dan kesejahteraan Masyarakat. (2) Strategi. . . c. b. SK No 133477A -- 27 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 24.. l2i Strategi untuk pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut untuk kepentingan pelestarian dan keseja-hteraan Masyarakat sebagairrran4 dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyusun rencana pengelolaan dan zpnasi Kawasan Konservasi di Laut; efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut; merehabilitasi dan memulihkan ekosistem di Kawasan Konservasi di Laut; meningkatJ<an pengawasan dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Konservasi di Laut; dan mengembangkan jejaring Kawasan Konservasi di Laut. b. c. d. e Pasal 16 (l) Kebijakan dalam rangka kelestarian biota Lau t sebagairnana dimaksud dalam Pasa-l 7 huruf i berupa pelindungan alur migrasi biota l,aut. (2) Strategi untuk pelindungan alur migrasi biota Laut sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan, dan pengamanan alur migrasi biota Laut. Pasal 17 (l) Kebijakan dalam rangka mewujudkan KSNT yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan kelestarian ekosistem kawasan segitiga terumbu karang dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufj meliputi: a. pengembangan KSNT untuk pengendalian lingkungan hidup yang berupa daerah cadangan karbon biru dan kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis; dan SK No 133721A b.pengelolaan... -- 28 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONES -29 b. pengelolaan KSNT untuk pelindungan situs warisan dunia yang berupa habitat spesies langka terancam punah. (21 Strategi pengembangan KSNT untuk (3) lingkurrgan hidup yang berupa daerah cadangan karbon biru dan kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengidentifikasi lokasi yang diperuntukan sebagai daerah cadangan karbon biru dan kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis; b. menJrusun rumusan tuJuan, kebljakan, dan strategi pengelolaan daerah cadangan karbon biru dan kawasan yang signilikan secara ekologis dan biologis sebagai bagran dari kawasan segitiga terumbu karang dunia; dan c. men5rusun dan menetapkan rencana zonasi KSNT yang berupa cadangan karbon biru dan kawasan yang signifrkan secara ekologis dan biologis. Strategi pengelolaan KSNT untuk pelindungan situs warisan dunia yang berupa habitat spesies langka terancam punah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. mengidentifikasi lokasi Jrang diperuntukan sebagai daerah pelindungan habitat spesies langka terancam punah; b. men]'usun rumusan tqiuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan daerah pelindungan habitat spesies langka terancam punah; dan c. men5rusun dan menetapkan rencana znnasi KSNT yang berupa situs warisan dunia. SK No 133722A Bagian -- 29 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Ketiga Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan Paragraf 1 Umum Pasal 18 Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku meliputi: a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut. Paragral'2 Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan Pasal i9 (1) Susunan pusat perfumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan b. pusat industri kelautan. (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Pelabuhan Perikanan; dan b. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/ atau perikanan budi daya. (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Sentra Industri Mantim; dan b. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan. Pasal 2O... SK No 133723 A -- 30 of 81 -- PRESIDEN REPI"JBLIK INDONES Pasal 2O (1) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal L9 ayat (21 huruf a dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. (21 Arah pengembangan sebagainaana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pentahapan urnum Pelabuhan Perikanan sslagai berikut: a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar; b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan c. Pelabuha:r Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri. (3) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaima:ra dimaksud pada ayat (21 huruf a merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyedia produk primer. (4) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai fasilitasi pemasaran secara regional. (5) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pelabuhan Perikanan yang berfungsi menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa pasa-r baru serta meningkatkan nilai tambah, sehingga memicu dampak penggandanya. (6) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. Pasal 21 ... SK No 133724 A -- 31 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONES - 32.. Pasal 21 Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi. Pasal 22 Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi: a. Pelabuhan Perikanan Dodepo di Kabupaten tsolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; b. Pelabuhan Perikanan Kema di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesr Utara; c. Pelabuhan Perikanan Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; d. Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan e. Pelabuhan Perikanan Goto di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Pasal 23 Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi: a. Pelabuhan Perikanan Bitung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; b. Pelabuhan Perikanan Ternate di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan c. Pelabuhan Perikanan Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. SK No 133725 A Pasal 24... -- 32 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasa724 Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b ditetapkan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Selaten. Pasal 25 Sentra Irdustri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) hurtrf a ditetapkan di Kota Bitung. Pasal 26 Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b ditetapkan di Kota Bitung. Pasal 27 Fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan diintegrasikan dengan sistem pusat pelayanan daiam rencana tata ruang. paragraf 3 Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana [.aut Pasal 28 (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi: a. sistem jaringan transportasi; dan b. sistemjaringantelekomunikasi. (21 Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan b. Alur Pelayaran. (3) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kabel bawah Laut. SK No 133726A Pasal 29... -- 33 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 29 (1) Tatanan nasional sebagaimana (2t dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a benrpa Pelabuhan Laut. Pelabuhan Laut sebagaimana dimalsud pada ayat (1), meliputi: a. Pelabuhan Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; b. Pelabuhan Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara; c. Pelabuhan Buhias di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara; d. Pelabuhan Sawang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagu.landang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara; e. Pelabuhan Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara; f. Pelabuhan Dapalan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; g. Pelabuhan Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; h. Pelabuhan Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; i. Pelabuhan Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara; j. Pelabuhan Bitung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; k. Pelabuhan Bataka di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; l. Pelabuhan Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; m. Pelabuhan Mahri di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; SK No 133727 A n. Pelabuhan. . . -- 34 of 81 -- FRESTDEN REPUBLIK INDONESIA n. Pelabuhan Babang di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; o. Pelabuhan Guruapin di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; p. Pelabuhan Indari di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; q. Pelabuhan Koititi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; r. Pelabuhan Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; s. Pelabuhan Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; t. Pelabuhan Loleo Jaya di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; u. Pelabuhan Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; v. Pelabuhan Pigaraja di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; w. Pelabuhan PosiPosi Gane di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; x. Pelabuhan Pulau Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; y. Pelabuhan Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Malukri Utara; z. Pelabuhan Wayaua di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; aa. Pelabuhan Yaba di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; bb. Pelabuhan Dama di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara; cc. Pelabuhan Wayabula di Kabupaten Pulau Morotai, Provirrsi Maluku Utara; SK No 133728 A dd. Pelabuhan. . . -- 35 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA dd. Pelabuhan Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; ee. Pelabuhan Tikong di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara; ff. Pelabuhan Bastiong di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; gg. Pelabuhan Mangga Dua di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; hh. Pelabuhan Moti di Kota Ternare, Provinsi Maluku Utara; ii. Pelabuhan Tilure di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; ij. Pelabuhan Ternate/A.Yani di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; kk. Pelabuhan Gita/Payahe di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; 11. Pelabuhan Maidi/Lifofa di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; mm. Pelabuhan Soasio/Goto di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku lJtara; dan nn. Pelabrrhan Sofrfi di Kota Tidore I(epulauan, Frovirrsi Maluku Utsra. (3) Dalam hal terd€rpat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Pasal 3O... SK No 133729A -- 36 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 3O (1) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21 huruf b meliputi: a. Alur Laut Kepulauan Indonesia III; dan b. Alur Pelayaran masuk Pelabuhan. 12\ Ketentuan mengenai Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 31 Kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara, sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah, dan seb"gian perar.ran sebelah barat Frovinsi Maluku Utara. Pasal 32 Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 31 merupakan arahan untuk penyusunan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang wilayah pror.insi, rencana tata ruang KSN, dan rencana zonasi KSNT. Pasal 33 Rencana Struktur Ruang l,aut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 31 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.00O tercantum dalam Lampiran II yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. SK No 133730A Bagran -- 37 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONES Bagian Keempat Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan Paragraf I Umum Pasal 34 Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan meliputi: a. arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir; dan b. rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir. Paragral 2 Arahan Rencana Pola Ruang di Perairan Pesisir Pasal 35 Arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi: a. arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi; b. arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN; <ian c. arahan rencana Pola Ruang Laut untuk rencana zorrasi KSNT. Pasal 36 Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berrrpa arahan rencana pola ruang untuk: a. Kawasarr. Budi Daya; dan b. Kawasan Lindung. SK No 133731A Pasal 37... -- 38 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONES Pasal 37 (1) Kawasan Budi Da_va sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa arahan pemanfaatan ruang untuk: a. pariwisata; b. Pelabuhan; c. Pertambangan; d. perikanan tangkap; e. perikanan budi daya; f. industri; g. fasilitas umum; dan h. pertahanan dan keamanan. 12) Arahan pemanfaatan ruang untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagran perairan Provinsi Sulawesi Utara, di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara. (3) Arahan pemanfaatan ruang untuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebogian perairan Provinsi Sulawesi Utara dan di sebagran peraran Provinsi Maluku Utara. (4) Arahan pemanfaatan ruang untuk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seb"gian perairan Provinsi Sulawesi Tengah. (5) Arahan pemanfaatan ruang untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan peikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di sebagran perairan Provinsi Sulawesi Utara, di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara. (6) Arahan pemanfaatan ruang untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di seb"gan perairan Provinsi Sulawesi Utara dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara. (7) Arahan . . . SK No 133732 A -- 39 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _40_ l7l Arahan pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara. (8) Arahan pemanfaatan ruang untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di sebag'an perairan Provinsi Sulawesi Utara, di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara. Pasal 38 (l) Kawasan Lindung sebagaimana dimalsud dalam Pasal 36 huruf b meliputi: a. indikasi Kawasan Konservasi di Laut; dan b. Kawasan Konserva.si di l,aut yang telah ditetapkan. l2l Indikasi Kawasan Konservasi di Laut sebaga:mana dimaksud pada ayat (l) huruf a berada di: a. sebagian perairan Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara; b. sebagran perairan Pulau Bantik, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utaral c. sebagian perairan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi IJtara; d. sebagian perairan Pulau Pas Koro, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; e. sebagian perairan Pulau Filonga, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; f. sebagian perairan Pulau Sibu, Kota Tidore Kepulauan, Provin si Maluku Utara; g. seb"gan perairan Pulau Babua, Kahupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; 1r. sslagian . . . SK No 133733 A -- 40 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA h. sebagian peraran Tobo-Tobo, Kabupaten Halmahera lJtara, Provinsi Maluku Utara; i. sebagian perairan Pulau Sali, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; j. sebagian perairan Pulau Mandioli, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Mahrku Utara; dan k. seb"gran perairan Pulau Dowara Lamo, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. (3) Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairarr Kahupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara; b. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; c. Kawasan Konservasi di Perairar Kepulauan Guraici di sebagian perairan Kabupaten Hajmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; d. Kawasan Konservasi di perairan Pulau Ma}ian dan Pulau Moti di sebagian perairan Kabupaten Halmahera Selatan, Pror"insi Maluku Utara; e. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; dan f. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan sekitar Kabupaten Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. SK No 133734A Pasal 39... -- 41 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 39 Arahan nencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional sesuai dengan sudut kepentingan KSN. Pasal 4O (1) Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang *51J sslagairrrana dimaksud dalam Pasal 39 berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN meliputi: a. KSN dari sudut kepentingan ekonomi; dan b. KSN dari sudrrt kepentingan pertahanan dan keamanan. (21 KSN dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Kawasan Manado Bitung; dan b. Kawasan Perkotaan Bitung, Minahasa, dan Manado. (3) KSN dari sudut kepentingar, pertahanan dan keamanan sehagaimana dimaksud pada. ayat (1) huruf h meliputi: a. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengatr, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Uura; dan b, Kawasan Perbatasan Nega:'a di Provinsi Ma1uku Utara dan Provinsi Papua Barat. Pasal 41 (1) Arahan rencana pola ruang di wilayah Kawasan Manado Bitung sebagaispll4 dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi: a. Kawasan Budi Daya; dan b. Kawasan Lindung. pera1ran dimaksud SK No 133735 A (2) Kawasan . . . -- 42 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (21 Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa arahan pemanfaatan ruang untuk Pelabuhan yang berada di perairan sekitar Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. (3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa arahan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi perairan daerah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Pasal 42 (1) Arahan rencana poia ruang di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Bitung, Minahasa, dan Manado sebagaima:ra dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi: a. Kawasan Budi Daya; dan b. Kawasan Lindung. (2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk: a. Pelabuhan yang berada di sebagian perairan sekitar Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; b. industri yang berada di sebagian perairan sekitar kawasan industri dan industri manufaktur di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; dan c. jasa atau perdagangan yang berada di sebagian perairan sekitar Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. (3) Kawa san Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b berupa Kawasan Konservasi Perairan di sebagian perairan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Pasal 43... SK No 133736 A -- 43 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _44_ Pasal 43 Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara serta Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O ayat (3) dilaksanalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 44 (1) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi: a. pelindungan situs warisan dunia; dan b. pengendalian lingkungan hidup. (21 Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk pelindungan situs warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa habitat spesies langka terancam punah yang berada di sebagian perairan Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. (3) Habitat spesies langka terancam punah sebagaimana dimalsud pada ayat (2) berupa alokasi ruang untuk fungsi pelindungan ikan Banggai cardinal. (41 Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. daerah cadangan karbon biru; dan b. kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis. (5) Daerah cadangan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di: a. sebagian perairan sekitar Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara; b. sebagian perairan sekitar Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara; c. sebagian . . . SK No 132596A -- 44 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA _45_ c. sebagian perairan sekitar Pulau kmbeh, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; dan d. sebagian perairan sekitar Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. (6) Daerah cadangan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa alokasi ruang untuk fungsi pelindungan ekosistem pesisir dan/ atau Laut sebagai penyediaan dan cadangan karbon biru. (71 Kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di sebagian perairan Kawasan Ekoregion Laut Sulu- Sulawesi. (8) Kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagaimana dimal<sud pada ayat (7) berupa alokasi ruang untuk fungsi pelindungan terumbu karang, padang lamun, ikan karang tropis, dan migrasi penyu, lumba-lumba, hiu, paus, dan ikan pari. Pasal 45 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku. (21 Pelaksanaan aralean rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, mn4 dan/ atau sub zona yang ditetapkan dengan: a. Peraturan Presiden tentang rencana tata ruang KSN; b. Peraturaa Presiden tentang rencana zonasi KSNT; dan c. Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi. SK No 133738A Paragraf3... -- 45 of 81 -- PRESIDEN REP1JBLIK INDONES Paragraf 3 Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan Pesisir Pasal 46 Rencana Pola Ruang l,aut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berupa penetapan Kawasan Pemanfaatan Umum. Pasal 47 Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliptrti: a. zona Ul yang merupakan zona pariwisata. b. zona U8 yang merupakai z,otrla perikanan tangkap; c. zona U9 yang merupakarr zor:.a perikanan budi daya; d. zorra Ul4 yang merupakar:. zor:.a pengelolaan errergi; dan e. zona U18 yang merupakan zona pertahanan dan keamanan. Pasal 48 (l) Zona Ul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa alokasi ruang Laut di Laut Maluku yang memiliki potensi pengembangan Wisata Bahari di sebagian perairan sepanjang garis khatulistiwa. (2) 7-ona UL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berada di sebagian perairan sebelah selatan Kabupaten Boiaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Pasai 49 Zana U8 sebagaimana dimaksud da-larn Pasal 47 hurrf b berupa alokasi ruang Laut di Laut Malukti yang meneiliki poterrsi Surnber Daya Ikan. SK No 133739 A Pasal 50... -- 46 of 81 -- PRESIDEN REPUELIK TNDONES Pasal 50 (1) Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal +7 huruf c berupa glokasi ruang Laut di Laut Maluku yang memiliki potensi untuk pengembangan budi daya Laut. (21 ZonaU9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah timur Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 5l (1) Zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d benrpa alokasi ruang Laut di Laut Maluku yang rnemiliki potensi untuk pemanfaatan energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan Laut. (2) 7.onaU14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebogiran perairan sebelah timur Pulau Karalelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pasal 52 (1) Zona Ul8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi: a. daerah latihan militer; dan b. daerah disposal amunisi. l2l Daerah latihan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. zona Ul8-l yang berada di sebagran perairan sebelah timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara; dan b. zona UL8-2 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Pulau Banggai, Kabupaten Banggai laut, Provinsi Sulawesi Tengah. SK No 133740A (3) Daerah... -- 47 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Daerah disposal amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa zona U!.8-3 yang berada di sebagian perarran sebelah timur Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. (41 7.ona Ul8 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 53 Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 52 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.O0O tercantum dalam Lampiran III yang merurpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Bagian Kelima Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional Pasal 54 (l) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku dialokasikan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasronal. l2l Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam l,ampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presrden ini. (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pembahan kegiatan yang bemilai strategis nasionaL berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 133741A Bagian -- 48 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONES Bagian Keenam Alur Migrasi Biota Laut di Wilayah Perairan Pasal 55 Alur migrasi biota Laut di wilayah perairan meliputi: a. alur migrasi penyu yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara, sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi 'Iengah, dan perairan sebelah selatan Provinsi Maluku Utara; b alur migrasi setasea yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara dan sebagian perairan sebelah barat Provinsi Maluku Utara; c. alur migrasi hiu paus yang berada di seb"gan perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Utara dan sebagian perairan sebelah iimur Provinsi Sulawesi Tengatr; dan d. alur migrasi tuna dan caka-lang yang berada di sebagian perairan sebelah sela+.an Provinsi Sulawesi Utara dan sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 56 Aiur migrasi biota Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala I : 500 . OO0 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Bagian Ketujuh Peraturan Pemanfaatan Ruarrg Wilayah Perairan Pasal 57 (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah perairan meliputi: a. PeratLlran Pemanfaatan Ruang pada rencana Strukurr Ruang Laut; b. Peraturan . . . SK No 133742 A -- 49 of 81 -- PRESIDEN REPI..IBLIK INDONESIA -50 b. Peraturan Penranfaatan Ruang pada rencana pola ruang di Perairan Pesisir; dan c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir. l2l Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuharr kelautan; dan b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut. (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf a meliputi: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pelabuhan Perikanan; b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sentra kegiatan perikanan tangkap dan/ atau perikanan budi daya; c. Peraturar Pernanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Maritim. (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional ; b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Pelayaran; dan c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut. (5) Ketentuan . . . SK No 133743 A -- 50 of 81 -- PRESTDEN PIJBLIK INDONESIA (5) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang taut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum. (7) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan neemperhatikan keberadaan alur migrasi biota Laut. Pasal 58 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemanfaatan ruang Laut di Pelabuha:r Perikanan yang mendukung pengembangan kawasan; 2. pemanl'aatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/ atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan; 3. pemanfaatar: ruang l,aut di sentra kegiatan perikararr tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang rnendukung ketersediaarr prasarana dan sarana penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan y.drrg memadai; 4. pemanfaatan ruang La-ut di Sentra Industri Biotelcrologi Kelautan yang mendukung pengembangan untuk sektor SK No 133744A kelautan; dan/atau 5. pemanfaatan . . . -- 51 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b c 5. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Maritim yang mendukung pengembangan prasarana dal sarana yang mendukung kegiatan maritim; kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan; kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengganggu dan/ atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang susunan pusat pertumbuhan kelautan; 2. kegiatan yang mengganggu dan/ atau merusak prasarana dan sarana susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/ atau 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan. Pasal 59 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a rneliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: I. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepelabuhanan 2. penempatan dan/ atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; 4. pemeliharan lebar dan kedalaman alur; 5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran; 6. pelaksanaan hak lintas damai; dan/atau SK No 132571A 7. pembatasan . . . -- 52 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/ atau melintasi Kawasan Konservasi di Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana [.aut; kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengganggu dan/ atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan; 2. kegiatan yang mengganggu dan/ atau merusak Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; 3. pendirian, penempatan, dan/ atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut yang mengganggu Alur Pelayaran dan/ atau keselamatan pelayaran; 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana Laut. Pasal 60 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penelitian dan pendidikan; 2. lalu lintas kapal dari dan/ atau menuju Pelabuhan utama, Pelabuhan pengumpul, atau Pelabuhan pengumpan; c SK No 132572 A 3. pelaksanaan . . . -- 53 of 81 -- b PRESIDEN REPUBLIK INDONES 3. pelaksanaan saluage dan/ atau pekeq'aan bawah air; 4. pengerukan Alur Pelayaran; 5. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; 6. penetapan sistem rute kapal; 7. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh Masyarakat; dan/atau 8. pelaksanaan hak lintas alur Laut kepulauan dan/ atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kegiatan y-ang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemasangan pipa dan,/ 41a11 kabel bawah Laut; 2. pembinaan dan pengawasan; dan/atau 3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/ atau fungsi Alur Pelayaran; kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. Pertambangan; 2. pembangu.nan balgunan dan instalasi di Laut kecuali untuk fungsi navigasi; 3. pembudidayaan ikan; 4. pembuangan sampah dan iimbah; 5. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; 6. kegia-tan lainrrya yang mengurang nilai dan/ atau fungsi Alur Pelayaran; dan/atau 7. kegiatan yang tidak mendukung dan mengganggu fungsi Alur Pelayaran. SK No 133747 A Pasal 61 ... -- 54 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA Pasal 61 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: !.. penelitisn dan pendidikan; 2. pemasangan, pemeliharaan, dan,/ atau perbaikan kabel bawah Laut; 3. pelayaran; 4. Wisata Bahari; dan/ atau 5. kegiatan konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pembudidaS'aan ikan yang tidak mengganggu keberadaan alur kabel bawah Laut; 2. kegiatan ikan dengari alat c penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif Can tidak mei'usak dasar Laut; 3. pendirian dan/alau penempatan bangunan di Laut di sekitar alur kabel bawah Laut; dan/ atau 4. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur kabel bawah Laut; kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: l. labuh kapal; 2. usaha Pertambangan mineral dan batubara; danlatau 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang mengganggu keberadaan dan fungsi kabel bawah Laut. Pasal 62... -55 SK No 133748 A -- 55 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 56- Pasal 62 Peraturan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Umum sebagaimana Pasal 57 ayat (6) meliputi: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona Ul; b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8; c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U9; d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk mnaul4; dar. e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18. Pasal 63 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona Ul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penelitian dan pendidikan; 2. penyediaan prasarana dan sarana wisata yang tidah berdampak pada kerusakan lingkungan; 3. menyeiam dan wisata pancing; 4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunarni; 5. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau 6. pemanfaamn lainnya yang mendukung fungsi znnaUL; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu znna UL; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. Pertambangan; 2. pembuangan limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem Laut; dan/atau 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai, fungsi, dan estetika di zona IJl. untuk Kawasan dimaksud dalam Pasal 64... SK No 133749 A -- 56 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONES Pasal 64 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi: a, kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penelitian dan pendidikan; 2. penangkapan ikan yang tidah melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang 3. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; 4. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunarni; dan/atau 6. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8; kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemasangar: alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; 2. pernhuangan material pengerukan; dan/ atau 3. pemanl'aatan iainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8; kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. penangkapan ikan yang alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan rrkuran i<apal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI; 2. pembuangar. lirnbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan berbaha5,'a dan beracun ke Laut; dan/ atau 3. p\-manfaaran lainn_va yang mengganggll keberlanjutan Surnber Daya Ikarr di zona U8. b c SK No 133750A Pasal 65... -- 57 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 65 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk ?r:.r:a U9 sebagaimana dimaksud dalarrr Pasal 62 huruf c meliputi: a. kegiatarr yang diperbolehkan meliputi: I. penelitian dan pendidikan; 2. pembudida),aan ikan dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan darr teknologi budi daya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.r; 3. kegiatan pemas:rngan pe ralatan pendeteksi tsunami; 4. kepentingan penyelenggarann pertahanan negara; dan/atau 5. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan znna U9; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. Wisata Bahari; dan/atau 2. pemanfaatan iainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan pembudidayaan ikan; c. kegiaan yang tidak dipcrbolehkan meliputi: l. pembuangan sampah dan limbah; dan/ atau 2. pemanfaatan lainnya yarrg mengganggu dan mengubah fungsi zona U9. Pasal 66 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zor:.a U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliprrti: l. penelitian dan pendidikan; 2. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; SK No 133751A 3.kepentingan... -- 58 of 81 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -59 3. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau 4. kegiatan pemanfaatan energi terbarukan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang dipertrolehkan dengan syarat meliputi: 1. penangkapan ikan yang tidak lnengganggu altivitas di zona U14; 2. pendirian, penempatan, dan/ atau pembongkaran bangunari dan instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan/atau 3. kegiatan pemaafaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zonaUl4; c. kegratan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi baru dan energi terbarukan; 2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenaga.listrikan ; dan / atau 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan znnaUl4. Pa sal 67 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk ?,ona U18 sebagaimana dimaksud daiam Pasal 62 hurrf e meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: l. kegiatan militer: 2. rrji coba peralatan dan persenjataan militer; 3^ pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem l,aut dan peningkatan nilai tambah bagi SK No 133752 A zona U18; 4. penangkapan . . . -- 59 of 81 -- b PRESlDEN REPUELIK INDONESIA 4. penangkapan ikan dan kenavigasian yang tidak mengganggu fungsi zona U18; 5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/ atau 6. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi ?,r:.naUL81' kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan. c BAB IV RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI Bagian Kesatu Umum Pasal 68 Rencana zonasi wilayah yurisdiksi memuat: a. tqjuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah yurisdiksi; b. rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi; c. rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi; d. alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi; dan e. Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah yurisdiksi. SK No 132573 A Bagian -- 60 of 81 -- PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Kedua Tujuan, Kebljakan, dan Strategi Perencanaan T,onasi Wilayah Yurisdiksi Paragraf I T\rjuan Pasal 69 Perencanaan zonasi w'i

Presidential Regulation No. 40 of 2022

What this regulation does

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Key provisions

Role of the Zoning Plan

Functions of the Zoning Plan

Objectives of Marine Zoning

Sustainable Fisheries Development

Management of Conservation Areas

Offshore Aquaculture Management

Public Utilization Areas

Conservation Areas

KBLIs affected

5 KBLIs referenced by Perpres 40/2022

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with Perpres 40/2022?

Cite this page