Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation amends the previous regulation regarding the classification of motor vehicles subject to Luxury Goods Tax (PPnBM) and the procedures for exemptions and refunds. It aims to align the tax structure with the latest classifications and investment incentives in the automotive sector, particularly for battery electric vehicles (BEVs).
This regulation primarily affects manufacturers and importers of motor vehicles, particularly those involved in the production and sale of luxury vehicles. It also impacts businesses in the automotive sector that are investing in electric vehicle technology.
- Article 18 outlines the tax base for luxury goods tax, specifying that certain investments in the electric vehicle industry may qualify for reduced tax rates after a minimum investment of Rp5 trillion is realized (Pasal 18 ayat (1)). - The tax base for various categories of motor vehicles is detailed, with specific percentages applied to the sale price based on the vehicle type (Pasal 18 ayat (2)). - Article 31 provides the process for individuals or entities to apply for a tax exemption certificate (SKB PPnBM) if the tax authority's online system is unavailable (Pasal 31 ayat (1)). - The regulation also specifies the responsibilities of taxpayers to ensure the accuracy of information provided in tax exemption applications (Pasal 31 ayat (5)).
- PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah): Luxury Goods Tax. - SKB PPnBM: Tax Exemption Certificate for Luxury Goods Tax. - BEV: Battery Electric Vehicle.
This regulation is effective from April 1, 2022, and amends the previous regulation No. 141/PMK.010/2021. It updates the tax rates and procedures in line with new classifications and investment incentives.
This regulation references several laws and regulations, including the 1945 Constitution, the General Taxation Law, and various government regulations related to luxury goods tax and investment in the automotive sector. It specifically amends provisions in the previous regulation No. 141/PMK.010/2021, ensuring consistency with the latest tax policies.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Article 18 states that if an investment of at least Rp5 trillion is realized in the electric vehicle industry, the luxury goods tax base may not apply for a period of two years from the investment realization or when commercial production begins.
The tax base for luxury goods tax varies by vehicle type, with specific percentages outlined in Article 18, such as 66.67% for certain vehicles and up to 93% for others, depending on their specifications.
Article 31 allows individuals or entities to apply for a tax exemption certificate (SKB PPnBM) if the tax authority's online system is unavailable, requiring supporting documents as specified in Article 29.
Taxpayers are responsible for the accuracy of the information provided in their applications for tax exemptions, as stated in Article 31 ayat (5).
This regulation takes effect on April 1, 2022, and amends the previous regulation No. 141/PMK.010/2021.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (25K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 /PMK.0 10 /2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 141/PMK.010/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa dengan perubahan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian sistem klasifikasi barang pada jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah; b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah belum mengakomodir perubahan sistem klasifikasi barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a , sehingga perlu diubah; c. bahwa b e rdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 1 /PMK.010/2021 tentang www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 17 -- Mengingat Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 ten tang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 17 -- Menetapkan 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 ten tang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694); 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1150); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 141/PMK.010/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJU ALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Pe natausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 17 -- Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1150), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, dan Pasal 1 7 tidak berlaku dalam hal adanya realisasi investasi paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) pada industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi battery electric vehicles: a. setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tercapainya realisasi; atau b. saat industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi battery electric vehicles mulai berproduksi komersial. (2) Dasar Pengenaan Pajak untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, dan Pasal 17 yang memenuhi ketentuan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku se bagai berikut: a. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 66.:% (enam puluh 3 enam dua per tiga persen) dari Harga Jual; b. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 73 ~% (tujuh puluh tiga 3 satu per tiga persen) dari Harga Jual; c. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jual; d. untuk kendaraan bermotor sebagaimana www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 17 -- dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jual; e. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 86~% (delapan puluh3 enam dua per tiga persen) dari Harga Jual; f. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 93 ~% (sembilan puluh 3 tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual; atau g. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 53 ~% (lima puluh tiga 3 satu per tiga persen) dari Harga Jual. (3) Pemberlakuan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi yang dis am paikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atas tercapainya besaran realisasi investasi pada mobil listrik. (4) Pemberlakuan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah adanya realisasi investasi. (5) Dalam hal industri melakukan percepatan produksi komersial kendaraan battery electric vehicles, Menteri dapat mempercepat pemberlakuan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pem e rintahan di bidang perindustrian. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 17 -- Pasal 31 (1) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat ( 1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Orang Pribadi atau Badan dapat mengajukan permohonan SKB PPnBM ke kantor pelayanan pajak tempat terdaftar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kepala kantor pelayanan pajak dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4). (2) Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila ditandatangani oleh orang pribadi, pengurus, pejabat yang berwenang, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor pelayanan pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPnBM diterima menerbitkan: a. SKB PPnBM, dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan telah dilengkapi informasi sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dokumen sebagaim ana dimaksud da lam Pasal 29 ayat (4), dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5); atau b. surat penolakan, dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan tidak dilengkapi informasi sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dokumen sebagaimana dimaksud da lam Pasal 29 ayat (4), dan/ atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5). (4) Dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan dito lak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Orang Pribadi atau Badan dapat mengajukan permohonan SKB PPnBM kembali. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 17 -- (5) Wajib Pajak bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam permohonan penerbitan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1). 3. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan , Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 . www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 17 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 342 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. iJ Kepala Bagian ministrasi Kementerian /-~,: -, .\--. ~ , , RIA SYAB 4\. ~ NIP 0213 -199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 17 -- LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 /PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 141/PMK.010/ 2021 TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. JENIS KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG UNTUK PENGANGKUTAN KURANG DARI 10 (SEPULUH) ORANG TERMASUK PENGEMUDI YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Kapasitas Konsumsi Tingkat T ar if Pos Tariff No. U raian Barang Mesin Bahan Emisi PPnBM HS Code B akar CO 2 1. Kendaraan bermotor Ex . 8703.21.41 dengan mesin piston Ex. 8703.21.42 pem bakaran dalam Ex. 8703.21.44 bolak -bal ik cetus api Ex. 8703.21.45 dengan kapasitas Ex. 8703.21.51 silinder tidak m el ebihi Ex. 8703.21.59 3.000 cc, termasuk Ex . 8703.21.99 kendaraan hybrid Ex. 8703.22.41 (kend araan bermotor Ex. 8703 . 22.42 dengan kedua mesin Ex. 8703.22.46 piston pembakaran Ex. 8703.22.47 dalam bolak balik cet us Ex. 8703.22.51 api dan motor listrik Ex. 8703.22.59 seba gai motor untuk s 3000 cc > 1 5,5 < 150 15 % Ex. 8703.22.90 penggerak) km/liter gram/km Ex. 8703.23.54 Ex . 8703.23.55 Ex. 8703.23.56 Ex. 8703.23.57 Ex. 8703.23.58 Ex. 8703.23 . 61 Ex. 8703.23.62 Ex . 8703.23.63 Ex. 8703.23.64 Ex. 8703.23.65 Ex. 8703.23.66 Ex. 8703.23.67 Ex . 8703.23.68 Ex. 8703.23 . 71 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 17 -- Kapasitas Konsumsi Tingkat Ta rif Pos Ta riff No. U raian Barang Ba han Emisi Mesin Bakar CO2 PPnBM HS Code Ex. 8703.23. 72 Ex. 8703 . 23.73 Ex. 8703 . 23.74 Ex. 8703.4 0 .31 Ex. 8703.40.32 Ex. 8703.40.33 Ex. 8703.40 . 56 Ex. 8703.40 . 57 Ex. 8703.40 . 58 > 11 ,5 s .d. 150 s.d. Ex. 8703.40.61 Ex. 8703.40.62 1 5,5 200 20% Ex. 8703.40 .63 km/liter gra m/km Ex. 8703.40.64 Ex. 8703.40.65 Ex . 8703.4 0. 66 Ex. 8703.40 . 71 Ex. 8703.40. 72 Ex. 8703.4 0. 73 Ex. 8703.40 . 74 Ex. 8703.40 . 75 Ex. 8703 .40. 76 Ex. 8703.40.8 1 Ex. 8 703.40. 82 Ex . 8703.40.83 Ex . 87 0 3.40.84 Ex. 87 03.40. 85 Ex. 8703 .40. 86 Ex. 8703 .4 0.91 Ex . 8703.40.92 Ex . 87 0 3.40.93 Ex. 87 03.40.94 Ex. 8703.40.95 Ex. 8703.40.96 > 9,3 s .d. > 200 Ex. 8703.60.31 11 ,5 s.d. 250 25% Ex . 8703.60.32 km/liter gram /km Ex . 8703 . 60.33 Ex. 8703 . 60.56 Ex . 8703 . 60.57 Ex . 8703.60.58 Ex. 8703 . 60 .61 Ex . 8703 . 60.62 Ex . 8703 . 60.63 E x. 8703 .60 .64 Ex. 8703.60.65 Ex. 8703.60 . 66 Ex. 8703.60.71 Ex . 87 03. 60.72 E x. 8703 .60 . 73 Ex. 8703 .60 . 74 Ex. 8703.60 . 75 Ex. 8703.60.76 Ex. 8703 . 60.81 Ex . 8703 .60 . 82 Ex. 8703 .60 . 83 Ex . 8703.60.84 Ex. 8703 .60 . 85 Ex. 8703.60.86 < 9,3 > 25 0 40 % Ex. 8703.60.91 km/ li ter gram/km Ex. 8703 .60 . 92 Ex. 8703.60.93 Ex. 8703.60 .94 Ex. 8703.60.95 Ex. 8703 . 60.96 E x. 8703.90.91 E x. 8703.90.92 E x. 8703.90.96 Ex. 8703 .90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 17 -- Ka p as i tas Konsumsi Tingkat Ta ri f Pos Tariff No. Uraian Barang Mesin Bahan Emisi PPnBM HS Code Bakar CO2 2. Kendaraan bermotor Ex. 8703.31.41 dengan mesin piston Ex. 8703.31.42 pembakaran dalam nya la Ex. 8703 . 31.46 kompresi (diesel atau Ex. 8703.31.47 semi - diesel) dengan Ex. 8703.31.51 kapas i tas silinder tidak Ex. 8703.31.59 melebi h i 3.000 cc, Ex. 8703.31.99 termasuk kendaraan Ex. 8703.32.54 hybrid (kendaraan > 1 7,5 < 150 Ex. 8703.32.61 bermotor dengan ked ua km/liter gram/km 15% Ex. 8703.32.62 mes in piston Ex. 8703.32.63 pembakaran dala m nya la Ex. 8703.32.71 kompresi (diesel atau Ex. 8703.32.72 semi -d iesel) dan motor Ex. 8703.32.73 li strik sebagai motor Ex . 8703.32 . 74 u n tuk pe n ggerak) Ex. 8703.32.75 Ex. 8703.32.76 Ex. 8703.32.81 Ex. 8703.32.82 Ex. 8703.32.83 Ex. 8703.33.54 Ex . 8703.33.61 Ex . 8703.33.71 Ex. 8703.33.80 Ex . 8703.33 . 90 > 1 3,0 s.d. 150 s.d. Ex. 8703.50.31 1 7,5 200 20% Ex. 8703.50.32 km/liter gram/km Ex. 8703.50.33 Ex . 8703.50 . 56 Ex. 8703.50 . 57 Ex. 8703.50.58 Ex. 8703 . 50.61 Ex. 8703 . 50.62 Ex. 8703.50.63 5a 3000 cc Ex . 8703.50 .64 Ex. 8703.50 .65 Ex. 8703.50.66 Ex. 8703 . 50.71 Ex. 8703.50.72 Ex. 8703.50.73 Ex. 8703.50.74 Ex. 8703.50.75 Ex. 8703.50.76 Ex. 8703 .50 . 81 Ex. 8703.50.82 Ex. 8703.50.83 Ex. 8703.50 . 84 > 1 0,5 s.d. > 200 Ex. 8703.50.85 13 ,0 s.d. 250 25% Ex. 8703.50.86 km/ l iter gram/km Ex. 8703.50.91 Ex. 8703.50.92 Ex. 8703.50.93 Ex. 8703.50.94 Ex. 8703.50.95 Ex. 8703.50.96 Ex. 8703.70.31 Ex. 8703.70.32 Ex. 8703.70.33 Ex. 8703.70.56 Ex. 8703.70.57 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703.70.61 Ex. 8703.70.62 Ex. 8703.70.63 Ex. 8703.70.64 > 10,5 > 250 Ex. 8703.70.65 km/ l iter gram/km 40% Ex. 8703. 7 0.66 Ex. 8703.70.71 Ex. 8703.70.72 Ex . 8703.70.73 fi J/www.jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 17 -- Kapasitas Konsumsi Tin gkat Tarif Pos Tariff No. U r aia n Barang B ahan Emisi Mesin Bakar CO 2 PPnBM HS Code Ex. 8703.70.74 Ex. 8703.70.75 Ex. 8703.70 . 76 Ex. 8703.70.81 Ex. 8703.70 . 82 Ex. 8703.70.83 Ex. 8703.70 . 84 Ex. 8703.70.85 Ex. 8703.70.86 Ex. 8703 .7 0 .91 Ex. 8703.70 .92 Ex. 8703 . 70 .9 3 Ex. 8703 . 70.94 Ex. 8703.70.95 Ex. 8703.70.96 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703 .90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99 3. Kendaraan bermotor Ex. 8703.24.44 dengan mesin piston Ex. 8703.24.45 pem bakaran dalam Ex. 8703 . 24.49 bol ak-ba lik cetus api > 1 5,5 < 1 50 40 % Ex. 8703.2 4. 51 dengan kapasitas km/liter gram/km Ex. 870 3 .2 4. 59 silinder melebihi 3.000 Ex. 8703 . 24.61 cc tetapi tidak melebihi E x. 8703.24.69 4.000 cc, termasuk Ex . 8703.40.31 kendaraan hybrid Ex. 8703.40 . 33 (kendaraan b ermotor Ex. 8703.40 . 58 den ga n kedua mesin > 11 ,5 s.d. 150 s.d. Ex . 8703.40.67 piston pembakaran 15,5 200 50 % Ex. 8703.40.68 dalam bolak balik cetus km/liter gram/km Ex. 8703.40.77 api dan motor listrik Ex. 8703.40.8 7 sebagai motor untuk > 3000 s.d. Ex. 8703.40.97 penggerak) ,,; 4000cc Ex. 8703.40.98 Ex. 8703.60.31 Ex . 8703.60.33 > 9,3 s.d. > 200 Ex. 8703.60.58 11 ,5 s .d . 250 60% Ex . 8703.60.67 km/liter gram/km Ex. 8703.60.68 Ex. 8703.60. 77 Ex. 8703.60.87 E x. 8703.60.97 Ex. 8703.60.98 Ex. 8703.90 . 91 < 9,3 > 250 Ex . 8703.90 . 92 km/liter gram/km 70% Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90 .97 Ex. 8703 . 90.98 Ex. 8703.90.99 4. Kendaraan b ermotor Ex. 8703 . 33 .54 dengan mesin piston Ex. 8703.33.62 pembakaran dala m nyala > 17,5 < 150 Ex. 8703.33. 72 kompresi (diesel atau km/liter gram/km 40 % Ex. 8703 .3 3 .80 semi-diesel) dengan Ex. 8703 . 33 . 90 kapasitas si linder Ex. 8703.50.31 melebihi 3.000 cc tetapi Ex. 8703.50.33 tidak melebihi 4 .000 cc, Ex. 8703.50.58 te rm as uk kendaraa n > 3000 s.d. > 1 3,0 s.d. 1 50 s .d. Ex. 8703.50.67 hybrid (kendaraan ,,; 4000cc 17,5 200 50% Ex. 8703 .50. 77 bermotor dengan kedua km/liter gram/km Ex. 8703.50.87 mesin pembakaran Ex. 8703.50 .97 d a l am nyala kompresi Ex. 8703.70.31 (diese l atau semi - diese l) Ex. 8703.70.33 dan m otor listrik sebagai > 10,5 s.d. > 200 Ex. 8703.70.58 motor untuk penggerak) 13 ,0 s.d. 250 60% Ex. 8703.70.67 km/liter gram/km Ex. 8703 . 70 . 77 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 17 -- Ka p asitas Konsum s i Tin gkat Tari f P os Tarif/ No. Ur a i an B arang Bahan Emisi Mesin Bak a r CO 2 PPnBM HS Code Ex. 8703.70.87 Ex. 8703.70.97 Ex. 8703 . 90 .9 1 > 10,5 > 250 70% Ex. 8703.90.92 km/ lit er gram/ km Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90 . 97 Ex. 8703 . 90 .9 8 Ex. 8703.90.99 5 . Kendaraan bermotor Ex . 8703 . 80 . 91 h a n ya dengan m o tor Ex. 8703.80.92 listrik untuk p enggerak 15% Ex. 8703.80.96 - - - Ex . 8703.80 . 97 Ex. 8703.80 . 98 Ex. 8703.80 . 99 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 17 -- B. JENIS KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG UNTUK PENGANGKUTAN MULAI DARI 10 (SEPULUH) ORANG SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) ORANG TERMASUK PENGEMUDI YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Kapasitas Konsumsi Tingkat Tarif Pos T arif/ No. U raian Barang Mesin Bahan Emisi PPnBM HS Code Bakar CO 2 1. Kendara a n bermotor Ex. 8702.30.50 dengan mesin piston > 1 1,6 < 200 15% Ex. 8702.30 .7 1 pem ba karan dalam km/liter gram/km Ex. 8702.30.79 bolak-balik cetus api, s 3000cc Ex. 8702.30.91 termasuk kendaraan <= 11,6 >= 200 20 % Ex. 8702.30.99 hybrid (kendaraan km/liter gram/km Ex. 8702.90.40 bermotor dengan kedua Ex. 8702.90.71 m esin piston > 11,6 < 200 25% Ex. 8702.90.79 pembakaran dalam > 3000 s.d. km/liter gram/km Ex. 8702.90.80 bolak balik cetus api s 4000cc Ex. 8702.90.90 dan motor listrik <= 11,6 >= 200 sebagai motor untuk km/liter gram/km 30% penl!l!erak) 2. Kendaraan bermotor Ex . 8702.10.60 dengan mesin piston > 13,1 < 200 1 5% Ex. 8702.10.81 pembakaran da lam km/liter gram/km Ex. 8702 . 10 . 82 n yala kompresi (diesel s 3000cc Ex. 8702. 1 0.89 atau semi-diesel), <= 13,1 >= 200 Ex. 8702.10.91 termasuk kendaraan km/liter gram/km 20% Ex. 8702.10 .99 hybrid (kend araan Ex. 8702 . 20 .50 bermotor dengan kedua Ex. 8702.20.71 mesin piston > 13 ,1 < 200 25% Ex. 8702.20.72 pem bakaran dalam > 3000 s.d. km/liter gram/km Ex. 8702.20.79 nyala kompresi (diesel s 4000cc Ex. 8702.20.91 atau semi-diesel) d an <= 13,1 >= 200 Ex. 8702.20.99 motor listrik sebagai km/ liter gram/km 30% motor untuk penggerak) 3. Kendaraan bermotor Ex. 8702.40.50 hanya dengan motor Ex. 8702.40.71 listrik untuk pen ggerak - - - 15% Ex. 8702.40 . 79 Ex. 8702.40.91 Ex. 8702.40.99 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 17 -- C. JENIS KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KABIN GANDA YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Kap asi tas Konsumsi Tin g ka t T ari f Pos Tari f/ No. U rai a n Barang Bahan Emisi Mesin Bakar CO 2 PPnBM HS Code 1. Kendaraan bermotor > 15,5 < 150 Ex. 8704.31.26 dengan k a bin ganda km/liter gram/km 10% Ex. 8 704.31. 29 dengan mesin piston Ex. 8704 .51. 26 pembakaran dalam 11,6 - 15,5 150- Ex. 8704.51.29 :s; 3000cc 200 12% cetus api, 'i!:'/W tidak km/liter me l ebihi 5 t , terma s uk gram/km kenda raa n hybrid <= 1 1 ,6 > = 200 15% (kendaraan bermotor k m / li te r gram/km dengan kedu a mesin > 15,5 < 1 50 20 % piston pe mbakaran km / liter gram/km dalam cetus api d an > 3000 s.d. 150 - motor listrik sebagai 11,6- 15,5 :s; 4000cc 200 25% motor un tuk p enggera k) km /li t er gram/km <= 11 ,6 >= 200 30% km/lit er gram/km 2. Kendaraan bermotor > 17,5 < 150 Ex. 8704.21.26 den gan kab in ganda km / li te r gram / km 10% Ex . 8704.21.29 den gan mesin piston 15 0 - Ex. 8704.41.26 pembakaran dalam :s; 3000cc 13,1 - 15,5 2 00 12 % Ex. 8704.41.29 n ya la kompresi (diesel km/liter gram/km atau semi diesel), 'i!:'/W <= 13 , 1 >= 200 tid a k melebihi 5 t, km/liter gram/km 15% termasuk kendaraa n hybrid (kend araa n > 17 ,5 < 150 20 % bermotor deng a n k edua km/liter gram/km m esi n piston 150 - pem bakaran dala m > 3000 s .d. 1 3,1 - 15 ,5 200 25 % nyala kompr es i (d iese l :s; 4000 cc km / liter gram/km atau semi -d iesel) d a n <= 13 , 1 >= 2 00 motor li strik se bagai 30% motor untuk pene:e:erak) km/liter gram/km 3 . Kend araan bermotor Ex. 87 04. 60 . 21 dengan kabin ganda Ex. 87 0 4.60 . 29 hanya dengan motor - - - 10% listrik untuk penggerak , f!:vW tidak melebihi 5 t www.jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 17 -- D . J ENI S KENDARAAN BERMOTOR LAI NNYA YANG D I KENAI PAJAK PENJUALAN AT AS BARANG MEWAH No. U raian Barang Tarif Pos T arif/ PPnBM HS Code 1. Mobi l golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu 50% Ex. 8703 .1 0.10 2. Kendaraan kh u sus yang dibuat untuk perjalanan di atas salj u, di 60% Ex. 8703.10.90 pantai, d i gu n ung, atau kendaraan se ienis 3 . Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan mesin 60% Ex. 8703.21.91 piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder Ex. 8703.31.91 meleb i hi 250 (dua ratus lima puluh) cc tetapi tidak me leb ih i 500 Ex . 87 1 1.30.19 (lima ratusl cc Ex. 8711.30.90 4. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan mesin 95% Ex. 8703.21.91 p i sto n pembakaran da lam b olak- balik dengan kapasitas silinder Ex. 8703.22.90 me leb ihi 500 (lima ratus) cc Ex. 8703.23.71 Ex. 8703.23. 72 Ex. 8703.23.73 Ex. 8703.23.74 Ex. 8703.24.69 Ex. 8703.31.91 Ex. 8703.32.81 Ex. 8703.32.82 Ex. 8703 . 32.83 Ex. 8703.33.90 Ex. 8711.40.19 Ex. 8711.40.90 Ex. 8711.50. 90 5. Tra iler, semi - trailer dari tipe caravan, untuk peru m ahan atau 95% Ex. 8716.10 . 00 kemah 6. Kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4.000 95% Ex. 8703 . 24.44 (empat ribu) cc Ex. 8703.24.45 Ex. 8703.24.49 Ex. 8703 . 24.51 Ex. 8703.24.59 Ex. 8703.24.61 Ex. 8703.24 . 69 Ex. 8703.33 . 54 Ex. 87 03.33.62 Ex. 8703.33.72 Ex. 8703 . 33 .80 Ex . 8703.33 . 90 Ex. 8703.40.31 Ex. 8703.40.33 Ex. 8703.40 . 58 Ex. 8703.40.67 Ex. 8703.40.68 Ex. 8703.40.77 Ex. 8703.40.87 Ex. 8703.40.97 Ex. 8703.40.98 Ex. 8703.50.31 Ex. 8703.50.33 Ex. 8703.50.58 Ex. 8703.50.67 Ex. 8703.50.77 Ex. 8703.50.87 Ex. 8703.50.97 Ex. 8703.60.31 Ex. 8703.60.33 Ex. 8703.60.58 Ex. 8703.60.67 Ex. 8703.60.68 Ex . 8703.60.77 Ex . 8703.60.87 Ex. 8703.60.97 Ex. 8703.60.98 Ex. 8703.70.31 Ex. 8703.70 . 33 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703.70.67 Ex. 8703.70.77 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 17 -- No. Uraian Barang T arif Pos Tar if / PPnBM HS Code -.c.:=- Ex . 8703 . 70.87 Ex. 8703 . 70 .97 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.9 0. 92 Ex. 8703.9 0. 96 Ex . 8703.90.97 Ex. 87 0 3.9 0 .98 Ex. 8703.90.99 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ministrasi Kernen terian AI;-I <M 13 199703 1 001 SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 17 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah
tentang PERPAJAKAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 42/PMK.010/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
This regulation interacts with various laws, including the General Taxation Law and previous luxury goods tax regulations, ensuring alignment with national tax policies.