Minister of Trade Regulation No. 39 of 2022 on Amendments to Minister of Trade Regulation No. 30 of 2022 on Export Provisions for Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil

Issued

Jun 7, 2022

Effective

Jun 8, 2022

Issuer

Indonesia, Kementerian Perdagangan

Status

Revoked

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Minister of Trade Regulation No. 39 of 2022 updates the previous regulation (Minister of Trade Regulation No. 30 of 2022) regarding the export provisions for specific palm oil products and used cooking oil. This regulation primarily affects exporters of crude palm oil, refined, bleached and deodorized palm oil, refined, bleached and deodorized palm olein, and used cooking oil. Key obligations for exporters include compliance with new documentation requirements and adherence to export quotas set by the government. The regulation aims to streamline the export process while ensuring that exports align with national economic interests and sustainability goals. It interacts with other regulations concerning customs and trade, ensuring that exporters are aware of their responsibilities under the customs law (beacukai) and related export-import regulations. Foreign investors involved in the palm oil sector should familiarize themselves with these changes to ensure compliance and avoid potential penalties. The regulation reflects Indonesia's ongoing efforts to manage its palm oil exports responsibly and sustainably.

§ 02

KBLIs affected

Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.

4 KBLIs referenced by Other 39/2022

Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.

§ 03

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (6K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN EKSPOR CRUDE PALM OIL,
REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND
DEODORIZED PALM OLEIN, DAN USED COOKING OIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi
nasional khususnya sektor industri Crude Palm Oil,
Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined,
Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking
Oil, perlu mengatur ketentuan pengalihan alokasi ekspor
Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm
Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan
Used Cooking Oil kepada pihak lain;
b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun
2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined,
Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and
Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil perlu
ditambahkan ketentuan pengalihan alokasi ekspor
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu
diubah;

-- 1 of 5 --

Mengingat
c. * bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022
tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined,
Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and
Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan
Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6653);

-- 2 of 5 --

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 492);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022
tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined,
Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and
Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 505);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN EKSPOR
CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED
PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM
OLEIN, DAN USED COOKING OIL.
Pasal I
Ketentuan Pasal 18 dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm
Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined,
Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 505)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
(1) Eksportir minyak goreng yang telah menyalurkan minyak
goreng ke distributor/pelaku usaha jasa logistik eceran
sesuai dengan program sebagaimana diatur dalam
fl
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan
masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam
kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana

-- 3 of 5 --

Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana tercantum dalam
aplikasi sistem informasi minyak go reng curah, dapat
mengajukan alokasi Ekspor sesuai realisasi penyaluran
minyak goreng curah yang belum dibayarkan subsidinya
oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
dan setelahnya tidak dapat meminta penggantian subsidi
kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
(2) Eksportir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
mengajukan permohonan pengalihan alokasi Ekspor
kepada pihak lain dengan mengirimkan surat kepada
Direktur Jenderal.
(3) Kementerian Perdagangan menyampaikan basil
keputusan pengalihan alokasi Ekspor masing-masing
Eksportir sesuai nomor induk berusaha berdasarkan
hasil rapat koordinasi an tar kementerian /lembaga
pemerintah nonkementerian kepada Lembaga National
Single Window untuk menjadi referensi pada SINSW
dalam validasi pengajuan PE.
(4) Alokasi Ekspor yang telah dialihkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan.
(5) Pengaturan pemberian alokasi Ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diu'dangkan.

-- 4 of 5 --

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2022
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD LUTFI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementeriah Perdagangan
Kepala Biro Hukum,
pt i
I * 	I '
'01*3
Sri rfariyati

-- 5 of 5 --

§ 02

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 39/2022?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 39/2022. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2022). Other 39/2022 — Minister of Trade Regulation No. 39 of 2022 on Amendments to Minister of Trade Regulation No. 30 of 2022 on Export Provisions for Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/other-39-2022

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 39/2022 — Minister of Trade Regulation No. 39 of 2022 on Amendments to Minister of Trade Regulation No. 30 of 2022 on Export Provisions for Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil." KBLI.CO.ID, 2022, https://kbli.co.id/regulations/other-39-2022.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil (Indon.), summarized in Other 39/2022, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/other-39-2022 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN EKSPOR CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN, DAN USED COOKING OIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor industri Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil, perlu mengatur ketentuan pengalihan alokasi ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil kepada pihak lain; b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil perlu ditambahkan ketentuan pengalihan alokasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah; -- 1 of 5 -- Mengingat c. * bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653); -- 2 of 5 -- 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492); 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 505); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN EKSPOR CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN, DAN USED COOKING OIL. Pasal I Ketentuan Pasal 18 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 505) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Eksportir minyak goreng yang telah menyalurkan minyak goreng ke distributor/pelaku usaha jasa logistik eceran sesuai dengan program sebagaimana diatur dalam fl ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana -- 3 of 5 -- Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana tercantum dalam aplikasi sistem informasi minyak go reng curah, dapat mengajukan alokasi Ekspor sesuai realisasi penyaluran minyak goreng curah yang belum dibayarkan subsidinya oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan setelahnya tidak dapat meminta penggantian subsidi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (2) Eksportir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan permohonan pengalihan alokasi Ekspor kepada pihak lain dengan mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal. (3) Kementerian Perdagangan menyampaikan basil keputusan pengalihan alokasi Ekspor masing-masing Eksportir sesuai nomor induk berusaha berdasarkan hasil rapat koordinasi an tar kementerian /lembaga pemerintah nonkementerian kepada Lembaga National Single Window untuk menjadi referensi pada SINSW dalam validasi pengajuan PE. (4) Alokasi Ekspor yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan. (5) Pengaturan pemberian alokasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diu'dangkan. -- 4 of 5 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2022 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementeriah Perdagangan Kepala Biro Hukum, pt i I * I ' '01*3 Sri rfariyati -- 5 of 5 --