Law
In forceUU 87/2024
No. 87 of 2024
Undang-undang (UU) Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu
Issued
Oct 28, 2024
Effective
Oct 28, 2024
Issuer
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status
In force
Undang-undang (UU) Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the legal framework for Kabupaten Bengkulu Utara in the Province of Bengkulu, aiming to enhance local governance and sustainable development in accordance with the principles of the Republic of Indonesia. It replaces outdated laws from 1959 that no longer align with current legal and societal dynamics.
This regulation primarily affects local government entities, including the Kabupaten Bengkulu Utara administration, local businesses, and residents within the 19 districts (kecamatan) of Kabupaten Bengkulu Utara. It also impacts sectors such as agriculture, forestry, fisheries, and tourism, which are significant for local development.
- Pasal 1 defines Kabupaten Bengkulu Utara and its governance structure, emphasizing its role as an autonomous region within the Republic of Indonesia. - Pasal 3 outlines the administrative divisions, specifying that Kabupaten Bengkulu Utara consists of 19 districts. - Pasal 4 establishes the geographical boundaries of Kabupaten Bengkulu Utara, which are to be confirmed by the Ministry of Home Affairs. - Pasal 6 highlights the region's characteristics, including its natural resources and cultural diversity, which are essential for local development strategies. - Pasal 7 mandates that local governance must adhere to existing laws and regulations. - Pasal 8 and Pasal 9 detail the transitional provisions, stating that previous laws will remain in effect unless they contradict this new regulation.
- Kabupaten (district): A local government area in Indonesia. - Kecamatan (sub-district): An administrative division within a Kabupaten. - Otonomi daerah (regional autonomy): The authority of local governments to manage their own affairs.
This law comes into effect on October 28, 2024, and replaces the previous laws from 1959 regarding the establishment of Kabupaten Bengkulu Utara. It ensures that all prior regulations remain valid unless they conflict with this new law.
The regulation explicitly references the need for compliance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and aligns with the principles of regional autonomy as outlined in existing laws governing local governance. It also indicates that any conflicting regulations from 1959 are nullified upon the enactment of this law.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 defines Kabupaten Bengkulu Utara as an autonomous region within the Province of Bengkulu, established to enhance governance and development.
Pasal 3 specifies that Kabupaten Bengkulu Utara consists of 19 districts, detailing their names and administrative functions.
Pasal 4 outlines the geographical boundaries of Kabupaten Bengkulu Utara, which must be confirmed by the Ministry of Home Affairs.
Pasal 6 describes the region's characteristics, including its geographical features, natural resources, and cultural diversity, which are vital for local development.
Pasal 7 mandates that local governance must adhere to existing laws and regulations, ensuring legal consistency.
Full text extracted from the official PDF (11K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN Menimbang a Mengingat PRESIDEN REPUBUK INOONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN BENGKULU UTARA DI PROVINSI BENGKULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa Kabupaten Bengkulu Utara di provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Daiar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara diselenggarakan secara berkehnjutan dalam Iatu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara di provinsi Bengkulu; bahwa Undang-undang Nomor 2g rahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Damrat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 19s6 No. ss), undang-undang Damrat Nomor s tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No, 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam .lingkungan Daerah tingkat I Sumatera seiatan, !99"g"i Undang-undang, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk U.n_dang-Undang tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu; Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), pasal 20, pasal 2r, dan Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S; Dengan . . . b c d SK No 209223 A -- 1 of 9 -- Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BENGKULU UTARA DI PROVINSI BENGKULU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi Bengkulu adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu. 2. Kabupaten Bengkulu Utara adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang. 3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. SK No 208957 A Pasal2... -- 2 of 9 -- PRESIDEN REFUBUK INDONESIA Pasal 2 Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821). BAB II CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK KABUPATEN BENGKULU UTARA Pasal 3 Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas 19 (sembilan belas) Kecamatan, yaitu: a. Kecamatan Enggano; b. Kecamatan Kerkap; c. Kecamatan Kota Arga Makmur; d. Kecamatan Giri Mulya; e. Kecamatan Padang Jaya; f. Kecamatan Lais; g. Kecamatan Batik Nau; h. Kecamatan Ketahun; i. Kecamatan Napal Futih; j. Kecamatan Putri Hijau; k. Kecamatan Air Besi; l. Kecamatan Air Napal; m. Kecamatan Hulu Palik; n. Kecamatan Air Padang; o. Kecamatan Arma Jaya; p. Kecamatan Tanjung Agung Palik; q.Kecamatan... SK No207918A -- 3 of 9 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA q. Kecamatan Ulok Kupai; r. Kecamatan Pinang Raya; dan s. Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Pasal 4 (1) Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Merangin; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Samudra Hindia (Selat Mentawai); dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko. (2) Penegasan batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 5 Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berkedudukan di Kecamatan Kota Arga Makmur. Pasal 6 Kabupaten Bengkulu Utara memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, serta pesisir pantai sebagai bagian dari potensi kewilayahan Kabupaten Bengkulu Utara; b. potensi sumber daya alam berupa pertanian terutama perkebunan dan peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, serta potensi pariwisata; dan c. suku bangsa dan budaya terdiri atas keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan. BABIII ... SK No 208674 A -- 4 of 9 -- PR.ESIDEN REPUELIK INDONESIA BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran- Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran- Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor l82ll, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkulu Utara dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran- Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran- Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor l82ll, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang diundangkan. Pasal 10 ini mulai berlaku pada tanggal SK No 208971 A Agar -- 5 of 9 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Undang-Undang ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 273 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum , * E(oI SK No 209224 A Si Djaman -- 6 of 9 -- I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN BENGKULU UTARA DI PROVINSI BENGKULU UMUM Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan tujuan negara. Salah satu tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bengkulu Utara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Kedudukan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang. Desain pengaturan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat. SK No 208972A Berkaitan -- 7 of 9 -- PRESIDEN REFT.IELIK INDONESIA Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkulu Utara dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57)' tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang, yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 1 Cukup jelas. 2 Cukup jelas. 3 Cukup jelas. 4 Cukup jelas. 5 Cukup jelas. 6 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang termasuk pertanian hortikultura, perkebunan, agroekosistem. meliputi tanaman pangan, dan peternakan dalam suatu SK No 207923 A Huruf c -- 8 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf c Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7024 SK No 209226 A -- 9 of 9 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Undang-undang (UU) Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu
tentang OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by UU 87/2024. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 8 and Pasal 9 state that previous laws will remain in effect unless they contradict this new regulation, ensuring a smooth transition.