Law
In forceUU 81/2024
No. 81 of 2024
Undang-undang (UU) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Issued
Oct 28, 2024
Effective
Oct 28, 2024
Issuer
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status
In force
Undang-undang (UU) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the legal framework for Kabupaten Dompu in Nusa Tenggara Barat, Indonesia, aimed at enhancing effective governance and sustainable development in the region. It replaces the outdated legal basis from 1958, ensuring that the governance structure aligns with contemporary legal standards and the needs of the local population.
This regulation primarily affects local government entities, including the Kabupaten Dompu administration, and indirectly impacts residents and businesses operating within the eight districts (kecamatan) of Kabupaten Dompu, which include Dompu, Kempo, Hu'u, Kilo, Woja, Pekat, Manggalewa, and Pajo.
- Pasal 1 defines Kabupaten Dompu and its geographical context within Nusa Tenggara Barat. - Pasal 3 outlines the administrative structure, specifying the eight kecamatan that comprise Kabupaten Dompu. - Pasal 4 details the boundaries of Kabupaten Dompu, which are to be confirmed by the Minister of Home Affairs. - Pasal 6 describes the region's characteristics, including its geographical features, natural resources, and cultural diversity, which are essential for planning and development initiatives. - Pasal 8 states that existing regulations from the 1958 law remain in effect unless they conflict with this new law, ensuring a smooth transition. - Pasal 9 explicitly revokes the previous law governing Kabupaten Dompu, establishing this regulation as the new legal framework.
- Kabupaten (district): A local government area in Indonesia. - Kecamatan (sub-district): An administrative division within a Kabupaten. - Nusa Tenggara Barat: The province where Kabupaten Dompu is located.
This law is effective from October 28, 2024, and it replaces the provisions of Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 regarding the formation of Kabupaten Dompu. Transitional provisions ensure that existing regulations remain valid unless they contradict this new law.
The regulation references the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, which serves as the constitutional basis for regional governance. It also mentions the need for synchronization with other laws governing local government operations, ensuring that Kabupaten Dompu's governance aligns with national standards.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 defines Kabupaten Dompu as a district within Nusa Tenggara Barat, established under the previous law from 1958.
Pasal 3 specifies that Kabupaten Dompu consists of eight kecamatan, which are essential for local governance.
Pasal 4 outlines the geographical boundaries of Kabupaten Dompu, which will be confirmed by the Minister of Home Affairs.
Pasal 6 describes the unique geographical, natural, and cultural characteristics of Kabupaten Dompu that are vital for development.
Pasal 8 states that existing regulations from the 1958 law remain valid unless they conflict with this new law.
Full text extracted from the official PDF (9K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN DOMPU DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. b. c. d. bahwa Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembangunan Kabupaten Dompu diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dompu di provinsi Nusa Tenggara Barat; bahwa Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Dompu, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Dompu di provinsi Nusa Tenggara Barat; SK No 209199 A Mengingat -- 1 of 9 -- Mengingat Menetapkan PRESIDEN REPUELIK lf,6DONESlA Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. DOMPU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Kabupaten Dompu adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Dompu. SK No 20i651 A Pasal 2 -- 2 of 9 -- PRESIDEN REFUBLIK INDOHESIA Pasal 2 Tanggal 14 Agustus 1958 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Dompu berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655). BAB II CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK KABUPATEN DOMPU Pasal 3 Kabupaten Dompu terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, yaitu: a. Kecamatan Dompu; b. Kecamatan Kempo; c. Kecamatan Hu'u; d. Kecamatan Kilo; e. Kecamatan Woja; f. Kecamatan Pekat; g. Kecamatan Manggalewa; dan h. Kecamatan Pajo. Pasal 4 (1) Kabupaten Dompu mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, Teluk Sanggar, dan Kabupaten Bima; SK No 20i652A b.sebelah... -- 3 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bima; c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Kabupaten Sumbawa; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Saleh. (2) Penegasan batas daerah Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 5 Ibu Kota Kabupaten Dompu berkedudukan di Kecamatan Dompu. Pasal 6 Kabupaten Dompu memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan perairan berupa laut, dan kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, serta kawasan taman nasional dan kawasan kepulauan yang menjadi kawasan strategis pariwisata; b. potensi sumber daya alam berupa pertambangan, energi dan sumber daya mineral, pertanian terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, serta perikanan; dan c. memiliki keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan. BABIII ... SK No 208669 A -- 4 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Dompu dalam Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang diundangkan. Pasal 10 ini mulai berlaku pada tanggal SK No 209001 A Agar -- 5 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Undang-Undang ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 267 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan trasi Hukum, ttd SK No 209200 A 'anna Djaman -- 6 of 9 -- PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN DOMPU DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT I. UMUM Penyelen ggar aar, pemerintahan dan pe mbangunan yan g dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan tujuan negara. Salah satu tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Dompu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Kedudukan Kabupaten Dompu sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Desain pengaturan Kabupaten Dompu berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat. SK No 209201 A Berkaitan . -- 7 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Dompu dalam Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang- undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Yang dimaksud dengan "pantai" antara lain Pantai Lakey. Yang dimaksud dengan "taman nasional" antara lain Taman Nasional Gunung Tambora dan Taman Nasional Moyo Satonda. Huruf b Cukup jelas. Huruf c . . SK No 209004 A -- 8 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf c Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7OI8 SK No 209202 A -- 9 of 9 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Undang-undang (UU) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat
tentang OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by UU 81/2024. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 9 revokes the previous law governing Kabupaten Dompu, establishing this regulation as the new legal framework.