Undang-undang (UU) Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kinqdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence)
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, Law No. 70 of 2024, ratifies the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence, signed on October 23, 2017. The law aims to enhance defense cooperation between the two nations, reflecting Indonesia's commitment to international collaboration in defense matters.
The primary entities affected by this law include the Government of Indonesia, the Government of Cambodia, and their respective defense and military agencies. This law is relevant to sectors involved in defense, military cooperation, and international relations.
- Article 1 (Pasal 1) confirms the ratification of the Agreement, which outlines various forms of cooperation in defense. - Article 2 (Pasal 2) states that this law will take effect upon its promulgation. - The Agreement includes provisions for regular bilateral dialogues on strategic defense issues, exchange visits between defense bodies, military intelligence sharing, and cooperation in defense technology (as detailed in the explanatory notes).
- Persetujuan (Agreement): Refers to the specific agreement between Indonesia and Cambodia regarding defense cooperation. - Badan Pertahanan (Defense Agency): Refers to the governmental bodies responsible for defense matters in both countries.
This law comes into effect on the date of its promulgation, which is October 28, 2024. It does not replace or amend any existing laws but serves to formalize the international agreement.
The law is enacted in accordance with Article 10 of Law No. 24 of 2000 concerning International Agreements, which mandates that international agreements in the defense sector must be ratified by law. This establishes a legal framework for the cooperation outlined in the Agreement.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Article 1 (Pasal 1) ratifies the Agreement between the two governments regarding defense cooperation, signed on October 23, 2017.
Article 2 (Pasal 2) states that this law will take effect upon its promulgation on October 28, 2024.
The Agreement includes provisions for regular bilateral dialogues, exchange visits, military intelligence sharing, and cooperation in defense technology.
The law designates the relevant authorities responsible for implementing the Agreement, ensuring that both governments adhere to the outlined cooperation.
The Agreement includes provisions for resolving disputes arising from its implementation, ensuring a framework for addressing any issues that may arise.
Full text extracted from the official PDF (8K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
REPUBUK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE CAVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ROYAL GOWRNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagran dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian intemasional; b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan lAgreement betueen tle Gouernment of tle Republic of Indonesia and the Rogal Gouemment of tle Kingdom of Cambodia onening Cooperation in the Fteld of Defenel, pada tanggal 23 Oktober 2Ol7 di Pampanga, Filipina; c. bahwa . . . $K No237727 A -- 1 of 7 -- REPUBUK INDONESI,A -2 Mengingat : 1 c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2O00 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement behleen tle Gouernment of tle Republic of Indonesia and tle Royal Gouernment of tle Kirqdom of Cambodia coneming Cooperation in the Field of Defencel; Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (21 dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: 2 SK No237673A Menetapkan . . . -- 2 of 7 -- PRESIDEN FEPUBUK INDONESIA Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREE,MENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ROYAL CAWRNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCD. Pasal I (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between tle Gouemment of tle Republic of Indonesia and the Rogal Gouernment of the Kingdom of Cambodia @nceming Cooperation in the Field of Defencel yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2Ol7 di Pampanga, Filipina. (21 Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between tle Gouernment of the Republic of Indonesia and. the Rogal Gouernment of tle Kingdom of Cambodia coneming Cooperation in the Field of Defencel dalalr, bahasa Indonesia, bahasa Khmer, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar SK No 238015 A -- 3 of 7 -- PRESIDEN REPUBLTK TNDONESTA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengeta-huinya, memerintahkan Undang-Undang ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 256 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bidang Perundang-undangan dan Hukum ttd ttd * ,KI SK No237728A Djaman -- 4 of 7 -- PRESIDEN REFUBUK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERA"IAAN KAMBOJA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEDN THE CAVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE ROYAL CAWRNMENT OFTHE KINGDOMOF CAMBODIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCq I. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/ atau dari dalam negeri merupalan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Seiring dengan kepentingan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia menjalin kerja sama di bidang pertahanan yang merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Kerja salna antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement betraeen tte Gouernment of the Republic of Indonesia and the Rogal Gouemment of tle Kingdom of Cambodia conerning Cooperation in tle Field of Defencel yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2Ol7 di Pampanga, Filipina, yang selanjutnya disebut Persetqjuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang. SK No238007A Materi -- 5 of 7 -- 1 2 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 Materi muatan dalam Persetqiuan antara lain: tujuan dibuatnya Persetujuan; ruang lingkup kerja sama mencakup: a. dialog dan konsultasi bilateral reguler mengenai isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan bersama; b. pertukaran kunjungan antara Badan Pertahanan dan Angkatan Bersenjata; c. pertukaran kunjungan pejabat tinggi, termasuk dari Angkatan Bersenjata; d. pertukaran informasi dalam intelijen militer; e. kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri pertahanan; f. meningkatkan kerja sama antar-Angkatan Bersenjata; g. meningkatkan kapasitas di bidang pertahanan dan militer melalui program pendidikan dan pelatihan; dan h. bidang lain yang disepakati bersama. otoritas berwenang yang ditugasi melaksanakan Persetujuan; pelindungan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan; pengaturan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan; penyelesaian perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan; ketentuan mengenai amendemen; dan ketentuan mengenai pemberlakuan dan pengakhiran Persetujuan. II. PASAL. . . 3 4 5 6 7 8 SK No237677A -- 6 of 7 -- PRESIDEN REPUEUK INDONESIA II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7OO7 SK No238008A -- 7 of 7 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Undang-undang (UU) Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kinqdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence)
tentang PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by UU 70/2024. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The Agreement includes clauses for the protection of intellectual property rights related to the cooperation, safeguarding innovations and developments.