Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters)
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation ratifies the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters, signed on April 5, 2017. It aims to enhance defense cooperation between the two nations, contributing to national security and international peace.
The regulation primarily affects government entities involved in defense, including the Ministry of Defense of Indonesia and its Brazilian counterpart. It also impacts military personnel and institutions engaged in defense cooperation activities.
- Pasal 1 (1) confirms the ratification of the Agreement, which outlines the scope of cooperation including high-level visits, military meetings, and human resource development through education and training. - Pasal 1 (2) states that the original texts of the Agreement in Indonesian, Portuguese, and English are integral to the law. - The Agreement includes provisions for sharing military knowledge, experiences, and technology, as well as enhancing defense industry cooperation (Pasal 2).
- Persetujuan (Agreement): Refers to the formal agreement between Indonesia and Brazil regarding defense cooperation. - Kementerian Pertahanan (Ministry of Defense): The government body responsible for defense policy and military affairs in Indonesia.
The law comes into effect on the date of its promulgation, which is October 28, 2024. It does not replace any existing laws but serves to formalize the defense cooperation agreement.
The regulation references Pasal 10 of Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 regarding international agreements, indicating that ratification of such agreements must be done through legislation. This establishes a legal framework for the cooperation outlined in the Agreement.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 (1) ratifies the Agreement signed on April 5, 2017, between Indonesia and Brazil regarding defense cooperation.
The Agreement includes various areas of cooperation such as high-level visits, military meetings, and human resource development (Pasal 1).
Pasal 1 (2) states that the original texts of the Agreement in Indonesian, Portuguese, and English are integral to the law.
The Agreement allows for the exchange of military knowledge and experiences, as well as technological cooperation (Pasal 2).
The Agreement promotes collaboration in the defense industry, including joint production and marketing efforts (Pasal 2).
Full text extracted from the official PDF (8K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
EtrFIliIiN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PERS TUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF'THE REPWUC OF INDo.NESIA AND THE GOVERNMENTOFTHE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON COOPERATION IN DEFENCE RELATDD MATTER1 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang F) b bahwa - sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional; bahw.a untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil telah menandatangani Persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait pertahanan (Agreement behteen the Gouernment of the Repubtic of Indonesia and tle Gouemment of tle Fed.eratiue Republb of Brozil on Cooperation in Defene Related Mattersl, pada tanggal 5 April 2OL7 di Rio de Janeiro, Brasil; c. bahwa . . . SK No237723A -- 1 of 7 -- PRESIDEN REPUBUK INDONESIA c Mengingat : I d bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan ar:ta:ra Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Agreement behaeen the Gouernment of the Republic of Indonesia and the Gouernment of tlrc Federatiue Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matter$; Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: SK No237656A Menetapkan . . . -- 2 of 7 -- PRESIDEN REPUEUK INDONESTA Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (AGRE,E,MENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON COOPERATION IN DEFENCE REIATED MATTERS). Pasal I (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Agreement betueen the Gouemm.ent of ttte Republic of Indonesia and tte Gouernment of the Federatiue Republic of Brazil on Cooperation in Defene Related Mattersl yang telah ditandatangani pada tanggal 5 April 2Ol7 di Rio de Janeiro, Brasil. (21 Salinan naskah asli Persetqiuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Agreement betueen the Gouemment of the Republic of Indonesia and tle Gouernment of the Federatiue Republic of Brazil on in Defene Related Matter$ dalam bahasa Indonesia, bahasa Portugis, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan menrpakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No238014A Agar -- 3 of 7 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. J orang mengetahuinya, memerintahkan Undang-Undang ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 254 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bidang Perundang-undangan dan Administrasi HUku*, ttd ttd SK No237724A dia vanna Djaman -- 4 of 7 -- PRESIDEN REPUBUK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASILTENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE CAWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOWRNMENTOFTHE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON COOPERATION IN DEFENCE RELATED MATTER1 I. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dan gangguan dari luar negeri dan/ atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Seiring dengan kepentingan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia menjalin kerja sama di bidang pertahanan yang merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federatif Brasil diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Agreement behueen the Gouernment of the Republic of Indonesia and tle Gouernment of the Federatiue Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Mattersl telah ditandatangani pada tanggal 5 April 2Ol7 di Rio de Janeiro, Brasil, yang selanjutnya disebut Persetqjuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang. SK No238002A Materi -- 5 of 7 -- PRESIDEN REPUBUK INDONESIA Materi muatan dalam Persetqiuan antara lain: a. ruang lingkup kerja sama mencakup: 1. pertukaran kunjungan pada tingkat kebijakan oleh delegasi tingkat tinggi termasuk otoritas militer dan sipil dari masing- masing Kementerian Pertahanan Para Pihak; 2. pertemuan antarinstitusi pertahanan dan militer; 3. peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada institusi pertahanan kedua Pihak melalui pendidikan dan pelatihan; 4. pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam bidang operasi militer dan intelijen militer serta hal penggunaan peralatan militer asing dan nasional, demikian juga dalam hubungannya dengan operasi pemeliharaan perdamaian internasional; 5. berbagi pengalaman ilmiah dan teknologi di berbagai bidang terkaitpertahanan, melalui pertukaran informasi, saling kunjung, dan inisiatif lainnya yang menjadi kepentingan bersama yang saling menguntungkan bagr Kementerian Pertahanan kedua negara; 6. peningkatan kerja sama industri pertahanan yang merupakan kepentingan bersama kedua Pihak, terutama di bidang peralatan dan jasa, dukungan logistik, ekspor bidang pertahanan, transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, dan pemasaran bersama; dan 7. bekerja sama dalam bidang pertahanan dan militer lainnya yang menjadi kepentingan bersama kedua Pihak; b. pedoman prinsip dan tujuan yang relevan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pelaksanaan Persetujuan; c. pengaturan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan; d. pelindungan informasi rahasia yang berasal dari Persetqjuan; e. penyelesaian sengketa yang timbul dari Persetujuan; f. status personel yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan; g. protokol tambahan dan perubahan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan; dan h. ketentuan mengenai pemberlakuan dan pengakhiran Persetujuan. II. PASAL. . . SK No2376604 -- 6 of 7 -- FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3 II. PASALDEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7OO5 SK No238005A -- 7 of 7 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters)
tentang PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by UU 68/2024. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The law takes effect on October 28, 2024, the date of its promulgation.
The regulation is based on Pasal 10 of Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, which governs the ratification of international agreements.