Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the legal framework for the governance of the Special Capital Region of Jakarta, recognizing its unique historical and economic significance as Indonesia's capital and a global city. It aims to ensure equitable welfare and protect human rights for all citizens while adapting to the needs of Jakarta's governance.
The regulation primarily affects the local government of Jakarta, including the Governor, the Regional People's Representative Council (DPRD), and local administrative units such as cities and districts. It also impacts businesses and investors operating within Jakarta, particularly in sectors like trade, finance, and public services.
- Pasal 1 defines the Special Capital Region of Jakarta and its unique governance structure. - Pasal 3 states that Jakarta is an autonomous region with special authority as the National Economic Center and Global City. - Pasal 19 outlines the specific governmental functions and special authorities granted to Jakarta, including urban planning, investment, transportation, and environmental management. - Pasal 20 mandates that Jakarta's governance must adhere to national standards while allowing local adaptations. - Pasal 41 allows Jakarta to set specific tax rates for services, such as parking and entertainment, which can range from 25% to 75%. - Pasal 50 specifies that funding for governance comes from local budgets and other legitimate sources.
- Kewenangan Khusus (Special Authority): Refers to the specific powers granted to Jakarta for governance and administration. - Kota Global (Global City): A city that engages in international trade, investment, and cultural exchanges, contributing significantly to the national economy. - Kawasan Aglomerasi (Agglomeration Area): A region that includes Jakarta and surrounding areas, aimed at synchronizing development efforts across administrative boundaries.
The law is effective upon its promulgation. It replaces and amends previous regulations regarding Jakarta's governance, particularly Law No. 29 of 2007 on the Governance of the Special Capital Region of Jakarta.
This law interacts with Law No. 3 of 2022 regarding the Capital City and its amendments, ensuring that Jakarta's governance aligns with national policies while maintaining its unique status. It also references various laws governing regional autonomy and local government operations.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 defines the Special Capital Region of Jakarta as a province with unique governance characteristics within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Pasal 3 establishes Jakarta as an autonomous region with special authority, emphasizing its role as the National Economic Center and Global City.
Pasal 19 outlines the specific governmental functions and special authorities granted to Jakarta, including urban planning, investment, and environmental management.
Pasal 20 mandates that Jakarta's governance must adhere to national standards while allowing local adaptations.
Pasal 41 allows Jakarta to set specific tax rates for services, such as parking and entertainment, which can range from 25% to 75%.
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
Menimbang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan ralSyat yang
berkeadilan serta memenuhi dan melindungi hak asasi
manusia bagi seluruh masyarakat memerlukan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus untuk menghormati kesejarahan, ciri khas, dan
karakteristik kekhususan Jakarta;
bahwa Jakarta memiliki fungsi dan peran yang strategis
sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai kota
global yang menjadi pusat jejaring bisnis antara
Indonesia dan kota lainnya di dunia, sekaligus
memberikan kontribusi signifikan terhadap
perekonomian nasional dan pendapatan negara serta
menjadi penopang kesejahteraan ralryat Jakarta dan
kesejahteraan nasional;
bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang lbu Kota Negara telah mengamanatkan untuk
melakukan perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2OOT tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia beserta peraturan
pelaksanaannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan
hukum dan kekhususan yang diberikan undang-undang;
a.
b.
c.
d.bahwa...
SK No 207369 A
-- 1 of 60 --
Mengingat
Menetapkan
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hururf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Daerah
Khusus Jakarta;
1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18El, Pasal 20, Pasal 2I, dan
Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 67661 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor L42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS
JAKARTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan
Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi
yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan
pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
1
SK No 205661 A
2.Kewenangan...
-- 2 of 60 --
PRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA
2. Kewenangan Khusus adalah kewenangan yang dimiliki
oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan
fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota
Global.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah
penyelenggaraan uralsan pemerintahan oleh Gubernur
dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah
Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Jakarta.
7. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta.
8. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi
Daerah Khusus Jakarta.
9. Walikota/Bupati adalah kepala Kota Administratif I
Kabupaten Administratif yang bertanggung jawab kepada
Gubernur.
10. Kota Administratif/Kabupaten Administratif adalah
wilayah kerja Walikota/Bupati sebagai perangkat daerah
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
SK No 201018 A
11. Dewan. . .
-- 3 of 60 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
11. Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah lembaga
musyawarah pada tingkat Kota Administratif/Kabupaten
Administratif sebagai wadah peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan
pelayanan masyarakat.
12. Lembaga Musyawarah Kelurahan adalah lembaga
musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung
aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat.
13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-
undangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama
Gubernur.
14. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk
melaksanakan Peraturan Daerah dan peraturan
perundang-undangan serta kewenangan Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pusat Perekonomian Nasional adalah pusat aktivitas
ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang
menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional
secara berkelanjutan.
16. Kota Global adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan
internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis,
pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan
menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga
baik nasional, regional, maupun internasional, serta
menjadi pusat produksi produk strategis internasional,
sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar, baik
bagi kota yang bersangkutan maupun bagi daerah
sekitar.
17. Kawasan Aglomerasi adalah kawasan yang saling
memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan
dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang
terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif
sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional
berskala global.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan umsan
pemerintahan dalam negeri.
SK No 201015 A
BABII ...
-- 4 of 60 --
P[TESIDEN
EElrUELlK IHDONESIA
BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
(1) Dengan Undang-Undang ini, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus
Jakarta.
(2) Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 3
(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan daerah
otonom pada tingkat provinsi.
(21 Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian
Nasional dan Kota Global.
Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 4
Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian
Nasional dan Kota Global sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan,
pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta
pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.
SK No 205664 A
BABIII ...
-- 5 of 60 --
PTIESIDEN
REPUBUK IHDONESIA
BAB III
BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH
Bagian Kesatu
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki batas-batas:
a. sebelah utara dengan Laut Jawa dan Kabupaten
Tangerang Provinsi Banten;
b. sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota
Bekasi Provinsi Jawa Barat;
c. sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa
Barat; dan
d. sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan Provinsi Banten.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas dan peta wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Pembagian Wilayah
Pasal 6
(1) Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dibagi dalam
Kota Administratif dan Kabupaten Administratif.
(21 Wilayah Kota Administratif dan Kabupaten Administratif
terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas
kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 7
(1) Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan
penghapusan Kota Administratif dan Kabupaten
Administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
SK No205665A
(2) Pembentukan...
-- 6 of 60 --
FRESIOEN
REPUBL|K IHDONESIA
(21 Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan
penghapusan kecamatan dan kelurahan diatur dengan
Peraturan Daerah.
BAB IV
ASAS DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Asas Pemerintahan
Pasal 8
Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus
Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas
dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.
Bagian Kedua
Susunan Pemerintahan
Pasal 9
Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta
terdiri atas Gubernur dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.
Bagian Ketiga
Gubernur dan Wakil Gubernur
Pasal 10
(1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin
oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil
Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan
umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(2) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang
memperoleh suara lebih dari 5Oo/o (lima puluh persen)
ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
SK No 2A5666 A
(3) Dalam...
-- 7 of 60 --
FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
(3) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diadakan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak
pertama dan kedua pada putaran pertama.
(4) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang
sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5) Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan
ayat (3) dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
DPRD
Pasal 1 1
(1) DPRD memiliki fungsi pembentukan Peraturan Daerah
dan peraturan lainnya sesuai dengan kewenangan,
anggaran, dan pengawasan.
(21 Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah anggota DPRD diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undan gan.
Bagian Kelima
Perangkat Daerah
Paragraf 1
Susunan Perangkat Daerah
Pasal 12
(1) Gubernur dan DPRD di Provinsi Daerah Khusus Jakarta
dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibantu
oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9.
(2) Perangkat...
SK No 2A5667 A
-- 8 of 60 --
FRESIDEN
REPTJBLIK INDONESIA
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh kepala perangkat daerah yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui sekretaris daerah.
(3) Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal terdiri atas:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas daerah;
e. badan daerah; dan
f. Kota Administratif/Kabupaten Administratif.
(41 Perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah
disusun berdasarkan beban kerja dan berbasis kinerja
serta bersifat fleksibel.
Paragraf 2
Kota Administratif/ Kabupaten Administratif
Pasal 13
(1) Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f merupakan
perangkat daerah kewilayahan Provinsi Daerah Khusus
Jakarta.
(21 Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Walikota/Bupati yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur.
(3) Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (21
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(4) Walikota/Bupati bertugas membantu Gubernur untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan minimal:
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
berdasarkan pelimpahan dari Gubernur;
SK No205668A
b. penyelenggaraan. . .
-- 9 of 60 --
PRESIDEN
REPUEUK ThIDONESIA
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat
pelayanan langsung kepada masyarakat;
c. penataan kawasan di wilayahnya;
d. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah oleh perangkat daerah;
e. pembinaan lembaga kemasyarakatan, kelurahan,
kecamatan, kota/ kabupaten; dan
f. tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
(5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4l,, Walikota/Bupati dapat diberikan dana
operasional.
(6) Perangkat Kota Administratif/Kabupaten Administratif
dan dana operasional disusun dengan memperhatikan
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Walikota/Bupati
dalam membantu Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Paragraf 3
Kecamatan
Pasal 14
(1) Kecamatan berkedudukan sebagai unit kerja Kota
AdministratlflKabupaten Administratif yang bersifat
kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota/ Bupati.
(21 Kecamatan dipimpin oleh camat yang diangkat dari
pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas
membantu melaksanakan sebagian tugas
Walikota/Bupati.
(41 Unit kerja perangkat daerah pada tingkat kecamatan
secara operasional berada di bawah camat dan secara
teknis administratif berada di bawah perangkat daerah
masing-masing.
SK No 205669 A
(5) Dalam...
-- 10 of 60 --
PRESIDEN
REPUEIJK INDONESIA
(5) Dalam rangka mendukung koordinasi pelaksanaan tugas
antara camat dan unit kerja perangkat daerah, pada
kantor camat dapat disediakan sarana dan prasarana
sebagai kantor bersama bagi unit kerja perangkat daerah
atau unit kerja Walikota/Bupati.
Paragraf 4
Kelurahan
Pasal 15
(1) Kelurahan berkedudukan sebagai unit kerja kecamatan
yang bersifat kewilayahan yang berada dan bertanggung
jawab kepada camat.
(21 Kelurahan dipimpin oleh lurah yang diangkat dari
pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bertugas
membantu melaksanakan sebagian tugas camat.
(41 Unit kerja perangkat daerah tingkat kelurahan secara
operasional berada di bawah lurah dan secara teknis
administratif berada di bawah perangkat daerah
masing-masing.
(5) Dalam rangka mendukung koordinasi pelaksanaan tugas
antara lurah dan unit kerja perangkat daerah, pada
kantor lurah dapat disediakan sarana dan prasarana
sebagai kantor bersama bagi unit kerja perangkat daerah.
(6) Pada kelurahan dapat dibentuk kantor bersama bagi
unit kerja perangkat daerah dan unit kerja Kota
Admini st r atlf I Kabupate n Admini stratif.
(71 Dalam rangka mendukung tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), kelurahan diberi alokasi dana paling
sedikit 5o/o (lima persen) yang berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah sesuai beban kerja dan
wilayah administratifnya yang wajib diperuntukkan
penyelqsaian masalah sosial kemasyarakatan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lurah dan
susunan organisasi serta alokasi dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (71 diatur dalam
Peraturan Gubernur.
Paragrafs...
SK No 201021 A
-- 11 of 60 --
P[TESIDEN
REpUBLIK INDONESTA
-t2-
Paragraf 5
Pembentukan, Susunan, Tipe, dan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah
Pasal 16
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan,
dan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal L2 ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah setelah
mendapat persetujuan dari Menteri dan pertimbangan
tertulis dari menteri yang menyelenggarakan ur-Llsan
pemerintahan di bidang aparatur negara.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata
kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB V
DEWAN KOTA/ DEWAN KABUPATEN
DAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN
Bagian Kesatu
Dewan Kota/ Dewan Kabupaten
Pasal 17
(1) Untuk menampung aspirasi masyarakat pada Kota
Administratif/Kabupaten Administratif dibentuk Dewan
Kota/Dewan Kabupaten.
(21 Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertugas:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Kota Administratif/Kabupaten Administratif kepada
Walikota/Bupati;
b. menyampaikan laporan pengawasan sosial terhadap
Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan
publik kepada Gubernur;
c. memberi masukan kepada Walikota/Bupati
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan
lingkup penyelenggaraan pemerintahan Kota
Administratif/ Kabupaten Administratif;
d. men5rusun .
SK No 2A567l A
-- 12 of 60 --
PRESIDEN
REPUEL|K INDONESIA
d. menyusun rencana kerja Dewan Kota/Dewan
Kabupaten setiap tahunnya; dan
e. menJrusun tata tertib Dewan Kota/Dewan
Kabupaten.
(3) Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan
masyarakat dengan komposisi 1 (satu) kecamatan
1 (satu) wakil.
(41 Gubernur menetapkan anggota Dewan Kota/Dewan
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi,
kedudukan, tugas, tata kerja, dan tata cara
pemilihan keanggotaan Dewan Kota/ Dewan Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Daerah.
Bagian Kedua
Lembaga Musyawarah Kelurahan
Pasal 18
(1) Untuk menampung aspirasi masyarakat pada kelurahan
dibentuk Lembaga Musyawarah Kelurahan.
(21 Lembaga Musyawarah Kelurahan bertugas:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
kelurahan kepada lurah;
b. menyampaikan laporan pengawasan sosial terhadap
lurah dalam penyelenggaraan pelayanan publik
kepada camat; dan
c. memberi masukan kepada lurah dalam
menyelesaikan berbagai permasalahan lingkup
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
(3) Walikota/Bupati menetapkan anggota Lembaga
Musyawarah Kelurahan berdasarkan usulan dari camat.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi,
kedudukan, tugas, tata kerja, dan tata cara pemilihan
keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Daerah.
SK No 207366 A
BAB VI
-- 13 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB VI
URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Urusan Pemerintahan
Pasal 19
(1) Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki
kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota yang berlaku secara umum berdasarkan
undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan
Kewenangan Khusus:
a. urusan pemerintahan; dan
b. kelembagaan.
(3) Kewenangan Khusus urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21huruf a mencakup:
a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. perumahan dan kawasan permukiman;
c. penanaman modal;
d. perhubungan;
e. lingkungan hidup;
f. perindustrian;
g. pariwisata dan ekonomi kreatif;
h. perdagangan;
i. pendidikan;
j. kesehatan;
k. kebudayaan;
1. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
n. kelautan dan perikanan; dan
o. ketenagakerjaan.
SK No 201017 A
(4) Kewenangan...
-- 14 of 60 --
FRESIDEN
RIFUBUK TNDONESIA
(4) Kewenangan Khusus kelembagaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 hurr.f b mencakup penetapan
susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan di
Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
(5) Selain Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4l', Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Jakarta diberi Kewenangan Khusus dalam
penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di
bidang:
a. kepegawaian; dan
b. keuangan daerah.
(6) Pelaksanaan kewenangan di luar Kewenangan Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5)
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(71 Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), ayat (41, dan ayat (5) dapat ditambah sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan Provinsi Daerah
Khusus Jakarta.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan
Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (71diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 20
(1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta
dilaksanakan berdasarkan asas otonomi.
(21 Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta wajib
mengacu pada norna, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria khusus terhadap penyelenggaraan
Kewenangan Khusus yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
(4) Dalam rangka menetapkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
(5) Norma...
SK No 2A5674 A
-- 15 of 60 --
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
(5) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (21tidak dapat:
a. menarik kewenangan Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Jakarta menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat;
b. mewajibkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta untuk mendapatkan izin, persetujuan,
rekomendasi, dan/atau bentuk lainnya kepada
Pemerintah Pusat.
(6) Pemerintah Pusat memastikan penerapan norma,
standar, prosedur, dan kriteria oleh daerah melalui
pengawasan umum dan pengawasan teknis sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(71 Dalam hal Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Jakarta tidak mematuhi norma, standar, prosedur, dan
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam
pelaksanaan kewenangannya, Pemerintah Pusat dapat:
a. menarik pelaksanaan kewenangan; dan/atau
b. menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(8) Norma, standar, prosedur, dan kriteria khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling
lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
(9) Dalam hal norma, standar, prosedur, dan kriteria khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan,
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat
menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka
melaksanakan Kewenangan Khusus dengan berpedoman
pada Undang-Undang ini.
Bagian Kedua
Kewenangan Khusus di Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Pasal 2 1
(1) Kewenangan Khusus di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (3) huruf a meliputi:
a. sumber daya air;
b.persampahan...
SK No 205675 A
-- 16 of 60 --
FRESIDEN
REPUBUX IHDONESIA
-t7-
b. persampahan;
c. air minum;
d. air limbah;
e. drainase;
f. permukiman;
g. penataan bangunan dan lingkungan; dan
h. jalan.
(21 Kewenangan Khusus dalam subbidang sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup
kegiatan:
a. penanganan tanggap darurat bencana banjir
dan/atau perubahan iklim;
b. pelaksanaan sebagian operasi dan pemeliharaan
sumber daya air;
c. penertiban sempadan sungai; dan
d. pemanfaatan sumber daya air sesuai dengan kriteria
teknis metropolitan dari Pemerintah Pusat untuk
seluruh sungai yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta.
(3) Kewenangan Khusus dalam subbidang persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup
kegiatan penetapan, pengembangan sistem dan
pengelolaan persampahan termasuk pengelolaan
persampahan yang berada di kawasan strategis nasional
di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
(4) Kewenangan Khusus dalam subbidang air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup
kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum
termasuk penyediaan air minum di kawasan strategis
nasional di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
(5) Kewenangan Khusus dalam subbidang air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup
kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air
limbah domestik termasuk pengelolaan air limbah
di kawasan strategis nasional di wilayah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta.
(6) Kewenangan...
SK No 205676 A
-- 17 of 60 --
PRESIDEN
REFUILTK INDONESIA
(6) Kewenangan Khusus dalam subbidang drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup
kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
yang terintegrasi langsung dengan sungai termasuk
pengelolaan drainase di kawasan strategis nasional yang
berada di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
(71 Kewenangan Khusus dalam subbidang permukiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
mencakup kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada
permukiman termasuk di kawasan strategis nasional
yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
(8) Kewenangan Khusus dalam subbidang penataan
bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g mencakup kegiatan penyelenggaraan
penataan bangunan dan lingkungan, termasuk penataan
bangunan dan lingkungan di kawasan strategis nasional
yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
(9) Kewenangan Khusus dalam subbidang jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mencakup
kegiatan penyelenggaraan jalan dalam wilayah Provinsi
Daerah Khusus Jakarta kecuali jalan bebas hambatan
fialan tol) yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi jalan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Kewenangan Khusus di Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 22
Kewenangan Khusus di bidang perumahan dan kawasan
permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)
huruf b meliputi:
a. penyediaan dan penetapan kriteria penghunian rumah
layak dan terjangkau bagi masyarakat; dan
b. penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan
tertentu yang kriterianya ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.
SK No 201022 A
BagianKeempat...
-- 18 of 60 --
PRESIDEN
REPUEUI( IND{ONESIA
-L9-
Bagian Keempat
Kewenangan Khusus di Bidang Penanaman Modal
Pasal 23
(1) Kewenangan Khusus di bidang penanaman modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) hurrrf c
meliputi:
a. pengembangan iklim penanaman modal;
b. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
c. data dan sistem informasi penanaman modal.
(21 Kewenangan Khusus dalam subbidang pengembangan
iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pengembangan
kemitraan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha
menengah (UMKM) serta koperasi yang bekerja sama
dengan usaha besar, baik berupa penanaman modal
asing maupun penanaman modal dalam negeri.
(3) Kewenangan Khusus dalam subbidang pengendalian
pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pengendalian
pelaksanaan penanaman modal asing dan penanaman
modal dalam negeri.
(4) Kewenangan Khusus dalam subbidang data dan sistem
informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi kegiatan pengelolaan data dan
informasi perizinan penanaman modal secara terintegrasi.
Bagian Kelima
Kewenangan Khusus di Bidang Perhubungan
Pasal 24
(1) Kewenangan Khusus di bidang perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d
meliputi:
a. lalu lintas dan angkutan jalan;
b. pelayaran; dan
c. perkeretaapian.
SK No 201109 A
(2) Kewenangan
-- 19 of 60 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
(21 Kewenangan Khusus dalam subbidang lalu lintas dan
angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi kegiatan:
a. pengelolaan terminal penumpang tipe A, tipe B, dan
tipe C;
b. penerbitan izin usaha uji berkala kendaraan
bermotor yang dilakukan oleh badan usaha;
c. penyelenggaraanterminalbarang;
d. akses terhadap data kendaraan bermotor yang
melanggar ketentuan jalan berbayar elektronik yang
berasal dari data Kepolisian Negara Republik
Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perr.rndang-undangan ;
e. integrasi pembayaran angkutan umum massal intra
dan antarmoda angkutan;
f. pemberian subsidi layanan angkutan umum lintas
daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara
proporsional;
g. pembatasan usia dan jumlah kepemilikan
kendaraan bermotor perseorangan;
h. pemanfaatan jalan tol untuk pengembangan sarana
dan prasarana angkutan umum;
i. uji coba dan penerapan teknologi dan inovasi
rekayasa lalu lintas;
j. pemanfaatan daerah aliran sungai untuk
pengembangan jaringan angkutan umum massal di
wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan
k. skema pembiayaan alternatif dalam bidang
transportasi.
(3) Kewenangan Khusus dalam subbidang pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
kegiatan:
a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan
usaha; dan
b. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran
ralryat bagi orang perseorangan atau badan usaha.
SK No 205679 A
(4) Kewenangan...
-- 20 of 60 --
PRESIDEN
REPUBL|K IHDONESIA
-2r-
(41 Kewenangan Khusus dalam subbidang perkeretaapian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
kegiatan perencanaan, pengaturan dan pengawasan
perpotongan di atas dan di bawah jalur kereta api dan
persinggungan bangunan dengan jalur kereta api
di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan
berkoordinasi kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
Bagian Keenam
Kewenangan Khusus di Bidang Lingkungan Hidup
Pasal 25
(1) Kewenangan Khusus di bidang lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e
meliputi:
a. pengelolaan limbah B-3; dan
b. pengelolaan sampah.
(2) Kewenangan Khusus dalam subbidang pengelolaan
limbah B-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi kegiatan pengelolaan limbah B-3 yang
diproduksi oleh perangkat daerah, unit kerja
perangkat daerah atau yang diproduksi oleh
badan/lembaga/masyarakat yang bekerja sama dengan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
(3) Kewenangan Khusus dalam subbidang pengelolaan
sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi kegiatan pengembangan sistem dan pengelolaan
persampahan termasuk penetapan standar dan perizinan
teknologi dalam pengelolaan sampah.
Bagian Ketujuh
Kewenangan Khusus di Bidang Perindustrian
Pasal 26
(1) Kewenangan Khusus di bidang perindustrian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f
meliputi:
a. perizinan .
SK No2056804
-- 21 of 60 --
FRESIDEN
REFUBLII( INDONESIA
a. perizinan; dan
b. pengawasan dan pengendalian.
(21 Kewenangan Khusus dalam subbidang perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
kegiatan pemberian izin usaha sektor industri strategis
dan penanaman modal asing.
(3) Kewenangan Khusus dalam subbidang pengawasan
dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian
terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha di
kawasan industri yang berada di wilayah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta.
Bagian Kedelapan
Kewenangan Khusus di Bidang Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Pasal27
(1) Kewenangan Khusus di bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)
huruf g meliputi:
a. destinasi pariwisata;
b. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
c. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi
kreatif; dan
d. industri pariwisata.
(2) Kewenangan Khusus dalam subbidang destinasi
pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi kegiatan:
a. pengelolaan destinasi pariwisata termasuk pada
kawasan strategis pariwisata nasional;
b. penetapandestinasipariwisata;
c. pembangunan daya tarik wisata;
d. penetapan daya tarik wisata;
SK No205681 A
e. pembangunan .
-- 22 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK IHDONESIA
e. pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu
dan berkesinambungan; dan
f. pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata.
(3) Kewenangan Khusus dalam subbidang pengembangan
ekosistem ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
a. penetapan kebijakan untuk mendorong
pengembangan dan pengendalian sektor pariwisata
dan ekonomi kreatif yang inovatif; dan
b. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
(41 Kewenangan Khusus dalam subbidang pengembangan
sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr.rf c meliputi
kegiatan pelaksanaan peningkatan pelatihan sumber
daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
(5) Kewenangan Khusus dalam subbidang industri
pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi kegiatan:
a. perizinan berusaha di bidang pariwisata bagi
penanaman modal asing dan penanaman modal
dalam negeri;
b. pelaksanaan pembinaan industri pariwisata;
c. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan
industri pariwisata; dan
d. pengawasan dan pengendalian industri pariwisata.
Bagian Kesembilan
Kewenangan Khusus di Bidang Perdagangan
Pasal 28
(1) Kewenangan Khusus di bidang perdagangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf h
meliputi:
a. perizinan dan pendaftaran perusahaan di bidang
perdagangan;
SK No 205682 A
b.stabilisasi...
-- 23 of 60 --
PRESIDEN
INDONESIA
24-
b. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan
barang penting;
c. pengembangan ekspor; dan
d. standardisasi perlindungan konsumen dan
pengawasan kegiatan perdagangan.
(2) Kewenangan Khusus dalam subbidang perizinan dan
pendaftaran pertrsahaan di bidang perdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
kegiatan:
a. penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan
berbahaya, distributor terdaftar, pemeriksaan
sarana distribusi B-2, serta pengawasan distribusi,
pengawasan dan pelabelan B-2; dan
b. penerbitan izin pengelolaan, pusat perbelanjaan dan
izin usaha toko swalayan.
(3) Kewenangan Khusus dalam subbidang stabilisasi harga
barang kebutuhan pokok dan barang penting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
kegiatan:
a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok
danbarang penting;
b. pemantauan harga, informasi ketersediaan stok
barang kebutuhan pokok dan barang penting;
c. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi
harga pangan pokok; dan
d. menjaga ketersediaan pasokan pangan dan
stabilisasi harga melalui kerja sama antardaerah.
(4) Kewenangan Khusus dalam subbidang pengembangan
ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi kegiatan penyelenggaraan kampanye pencitraan
produk ekspor dan kampanye pencitraan Provinsi Daerah
Khusus Jakarta skala nasional dan skala internasional.
(5) Kewenangan Khusus dalam subbidang standardisasi
perlindungan konsumen dan pengawasan kegiatan
perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi kegiatan:
a.verifikasi...
SK No 181886 A
-- 24 of 60 --
PRESIDEN
REFUBLIK TNDONESIA
a. verifikasi standar ukuran, dan edukasi di bidang
metrologi legal; dan
b. pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan
tidak termasuk kewenangan tata niaga impor setelah
melalui kawasan pabean.
Bagian Kesepuluh
Kewenangan Khusus di Bidang Pendidikan
Pasal 29
(1) Kewenangan Khusus di bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf i meliputi:
a. kualitas dan akses pendidikan; dan
b. pendidikan tinggi.
(21 Kewenangan Khusus dalam subbidang kualitas dan
akses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi kegiatan:
a. perizinan, kerja sama, bantuan pendanaan,
pembinaan, pemantauan operasional, dan
pengawasan pada satuan pendidikan yang didirikan
oleh masyarakat yang bekerja sama dengan lembaga
pendidikan asing;
b. pengelolaan satuan pendidikan yang didirikan oleh
pemerintah daerah yang bekerja sama dengan
lembaga pendidikan asing; dan
c. menetapkan kebijakan zorla layanan satuan
pendidikan untuk pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun
masyarakat.
(3) Kewenangan Khusus dalam subbidang pendidikan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
kegiatan pengelolaan akademi komunitas.
SK No 205684 A
Bagian Kesebelas .
-- 25 of 60 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
Bagian Kesebelas
Kewenangan Khusus di Bidang Kesehatan
Pasal 30
(1) Kewenangan Khusus di bidang kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf j meliputi:
a. data kesehatan; dan
b. upaya kesehatan.
(21 Kewenangan Khusus dalam subbidang data kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
kegiatan:
a. pemrosesan data kesehatan individu penduduk atau
bukan penduduk Provinsi Daerah Khusus Jakarta
yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dan
nonfasilitas pelayanan kesehatan yang berada
di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk
kepentingan penyelenggaraan upaya kesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
b. pemrosesan data dan informasi kesehatan oleh
Provinsi Daerah Khusus Jakarta terintegrasi dengan
sistem informasi kesehatan nasional.
(3) Kewenangan Khusus dalam subbidang upaya kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
kegiatan penerbitan perizinan berusaha rumah sakit yang
ada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, kecuali
rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat.
Bagian Keduabelas
Kewenangan Khusus di Bidang Kebudayaan
Pasal 31
(1) Kewenangan Khusus di bidang kebudayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf k meliputi:
SK No 201020 A
a.prioritas...
-- 26 of 60 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
a. prioritas pemajuan kebudayaan Betawi dan
kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta; dan
b. pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan,
lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta
masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.
(21 Dalam rangka pemajuan kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta membentuk Dana Abadi Kebudayaan yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3) Dalam rangka pemajuan kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta dapat mengusulkan dana tambahan
kepada Pemerintah Pusat.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan Khusus di
bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan pembentukan Dana Abadi Kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21diatur dalam Peraturan Daerah.
Bagian Ketigabelas
Kewenangan Khusus di Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Pasal 32
(1) Kewenangan Khusus di bidang pengendalian penduduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf I
meliputi:
a. menentukan syarat khusus dalam pemberian
bantuan biaya dan/atau bantuan bentuk lainnya
yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta; dan
b. pembebanan biaya layanan tertentu yang disediakan
oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan Khusus di
bidang pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.
SK No 200739 A
Pasal 33
-- 27 of 60 --
PRESIDEN
NEPUNUK INDONESIA
Pasal 33
Kewenangan Khusus di bidang keluarga berencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf I
meliputi:
a. pengelolaan sistem informasi keluarga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. pengelolaan tenaga penyuluh keluarga
berencana/petugas lapangan keluarga berencana.
Bagian Keempatbelas
Kewenangan Khusus di Bidang Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Pasal 34
(1) Kewenangan Khusus di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf m, berupa
penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil terhadap penduduk yang terdaftar di Provinsi
Daerah Khusus Jakarta yang tidak bertempat tinggal di
Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam kurr.rn waktu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan Khusus
di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Daerah.
Bagian Kelimabelas
Kewenangan Khusus di Bidang Kelautan dan Perikanan
Pasal 35
(1) Kewenangan Khusus di bidang kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) hurrrf n,
merupakan kewenangan di wilayah laut sampai dengan
12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah
laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
SK No20llllA
(2) Kewenangan .
-- 28 of 60 --
PRESIDEN
REFUBLTK I]TDONESIA
(21 Kewenangan untuk mengelola ruang laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua
belas) mil laut di luar minyak dan gas bumi;
b. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan
kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
c. pengaturan administrasi;
d. pengaturan tata ruang;
e. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut di
luar minyak dan gas bumi;
f. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut;
g. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan
negara;
h. penyelenggaraan reklamasi; dan
i. pengaturan kawasan khusus pada pelabuhan.
(3) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan zona inti
dan zorla penunjang serta kawasan konservasi pada
wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
termasuk pulau-pulau kecil sesuai dengan kajian dan
kebutuhan dalam rangka pengembangan ekonomi di
wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
(41 Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan kewenangan Provinsi Daerah Khusus
Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3).
Bagian Keenambelas
Kewenangan Khusus di Bidang Ketenagakerjaan
Pasal 36
Kewenangan Khusus di bidang ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf o merupakan
kewenangan untuk menetapkan besaran upah minimum
tenaga kerja dan perizinan tenaga kerja asing.
SK No 205688 A
Bagian Ketujuhbelas . . .
-- 29 of 60 --
FRESIDEN
REPUEL|K INDONESIA
Bagian Ketujuhbelas
Kewenangan Khusus di Bidang Kelembagaan
Pasal 37
(1) Kewenangan Khusus di bidang kelembagaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) meliputi:
a. penetapan jenis dan tipe;
b. jumlah; dan
c. susunan perangkat daerah,
sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan Khusus
di bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah setelah
mendapatkan persetujuan Menteri dan pertimbangan
tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.
Pasal 38
(1) Dalam rangka membantu Gubernur dalam perumusan
kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah,
Gubernur dapat mengangkat staf khusus.
(21 Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan penghasilan
staf khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.
Bagian Kedelapanbelas
Kewenangan Khusus di Bidang Kepegawaian
Pasal 39
(1) Dalam melaksanakan Kewenangan Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan:
a. menetapkan tunjangan atau insentif kinerja
aparatur sipil negara sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
b.mengangkat...
SK No 207364 A
-- 30 of 60 --
]|RESIDEN
REPUELIK INDONESIA
b. mengangkat pegawai profesional nonaparatur sipil
negara pada perangkat daerah/unit keda pada
perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan daerah badan layanan umum daerah.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai formula dan besaran
tunjangan atau insentif kinerja aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Gubernur.
Bagian Kesembilanbelas
Kewenangan Khusus di Bidang Keuangan Daerah
Pasal 40
Dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat meminta informasi
penetapan dana bagi hasil yang menjadi pendapatan Provinsi
Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan
perr.rndan g- undan gan.
Pasal 41
(1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat
menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu berupa:
a. jasa parkir paling tinggi 25% (dua puluh lima
persen); dan
b. jasa hiburan tertentu paling rendah 25o/o (dua puluh
lima persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima
persen).
(21 Tata cara pemungutan pajak atas barang dan jasa
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 42
(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat memperoleh
pendapatan yang bersumber dari jenis retribusi perizinan
tertentu pada kegiatan pemanfaatan ruang.
(2) Jenis...
SK No 205565 A
-- 31 of 60 --
FTIESIDEN
REPUBUK INDONESIA
(2) Jenis pelayanan dari retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. kontribusi pembangunan gedung;
b. kontribusi insentif pemanfaatan ruang atas
pembangunan gedung; dan
c. dana oleh penyedia rumah susun komersial yang
menjadi kewajiban pengembang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan retribusi
kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah yang tata
cara penetapan tarifnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 43
(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menerima
penerusan pinjaman dari lembaga asing untuk mendanai
kegiatan yang menjadi prioritas Provinsi Daerah Khusus
Jakarta.
(21 Penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
(3) Tata cara penerusan pinjaman dari lembaga asing oleh
Pemerintah Pusat kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 44
Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menerima hibah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 45
(1) Pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Jakarta diberikan pengaturan
kekhususan yang disesuaikan dengan susunan
organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12.
(21 Pengaturan kekhususan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
SK No 207367 A
(3) Dalam
-- 32 of 60 --
PRESIOEN
REPUILIK INDONESIA
(3) Dalam hal Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum ditetapkan, pengelolaan keuangan
daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 46
(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau
pejabat pembuat komitmen dapat melakukan kontrak
tahun jamak melampaui masa jabatan Gubernur bagi
kegiatan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah.
(21 Kegiatan yang dapat dilakukan dengan kontrak tahun
jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk
kegiatan yang menyangkut kepentingan rakyat luas dan
mendesak namun tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu)
masa jabatan Gubernur.
(3) Pelaksanaan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harrrs dilengkapi dengan kajian yang
memuat alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21yang
dilakukan oleh ahli atau lembaga independen.
Pasal 47
(1) Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah pada
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan
pengaturan kekhususan yang mendukung pencapaian
Kota Global.
(21 Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah untuk
tujuan investasi di luar barang milik daerah yang
digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi
perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta dapat membentuk lembaga manajemen aset.
(3) Pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga
oleh lembaga manajemen aset sebagaimana dimaksud
pada ayat (21dapat berupa:
a. sewa;
b. kerja sama pemanfaatan;
c. bangun guna serah atau bangun serah guna;
d. kerja sama penyediaan infrastruktur;
e.kerja...
SK No 201108 A
-- 33 of 60 --
I'RESIDEN
REFUBIJK INDONESIA
e. kerja sama operasional;
f. kerja sama sewa guna;
g. kerja sama pendayagunaan;
h. kerja sama pemberdayaan; dan
i. bentuk kerja sama lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan
barang milik daerah oleh lembaga manajemen aset
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Gubernur.
Pasal 48
(1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat
mengusulkan pemanfaatan barang milik negara yang
berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan pemanfaatan
barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
BAB VII
KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI
Pasal 49
(1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat
melakukan kerja sama dengan daerah, badan usaha dan
lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
(21 Keq'a sama daerah dengan daerah lain atau badan lembaga
di dalam negeri dapat dilaksanakan secara langsung.
(3) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkaitan dengan aspek keuangan negara,
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta terlebih
dahulu melakukan koordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.
(4) Kerja...
SK No 205568 A
-- 34 of 60 --
PRESIDEN
REPUEUK INT}ONESIA
(4) Kerja sama daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dan
berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
(5) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dituangkan secara tertulis dan menjadi dasar bagi
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan
penandatanganan perjanjian dengan daerah, badan
usaha dan lembaga yang ada di luar negeri.
BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 50
(1) Pendanaan pelaksanaan kewenangan urusan
pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang
sah.
(21 Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat
mengusulkan tambahan dukungan pendanaan untuk
pelaksanaan kewenangan yang bersifat khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB IX
KAWASAN AGLOMERASI
Pasal 51
(1) Untuk menyinkronkan pembangunan Provinsi Daerah
Khusus Jakarta dengan daerah sekitar, dibentuk
Kawasan Aglomerasi.
SK No 201039 A
(2) Kawasan...
-- 35 of 60 --
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
(21 Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup minimal wilayah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten
Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota
Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang
Selatan, dan Kota Bekasi.
(3) Sinkronisasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana
tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan
kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota
yang termasuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi.
Pasal 52
(1) Sinkronisasi dokumen rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dilakukan melalui
penJrusunan dokumen rencana tata ruang kawasan
strategis nasional yang mencakup seluruh atau sebagian
wilayah Kawasan Aglomerasi.
(21 Dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat fungsi ruang dan struktur ruang
yang dapat menjamin keselarasan pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan pada Kawasan Aglomerasi.
(3) Pen5rusunan dokumen rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 53
(1) Dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (3) dituangkan dalam rencana induk
pembangunan Kawasan Aglomerasi.
(21 Pen5rusunan dokumen rencana induk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan
kebijakan strategis Pemerintah Pusat serta Provinsi
Daerah Khusus Jakarta sebagai Kota Global.
SK No 2A5570 A
(3) Rencana. .
-- 36 of 60 --
PRESIDEN
REruBUK INDONESIA
(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat program dan kegiatan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah
kabupaten/kota pada Kawasan Aglomerasi yang menjadi
prioritas untuk menjamin sinkronisasi pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan
Aglomerasi.
(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) minimal mencakup:
a. transportasi;
b. pengelolaan sampah;
c. pengelolaan lingkungan hidup;
d. penanggulangan banjir;
e. pengelolaan air minum;
f. pengelolaan B-3 dan limbah B-3;
g. infrastrukturwilayah;
h. penataan rrrang; dan
i. energi.
(5) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 minimal memuat program, kegiatan, penanggung
jawab dan kerangka waktu pelaksanaan.
(6) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan nasional dan dokumen perencanaan
pembangunan daerah.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan
dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 54
Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
rencana induk di Kawasan Aglomerasi, Pemerintah Pusat
dapat memberikan dukungan anggaran kepada daerah
di Kawasan Aglomerasi dengan mempertimbangkan
kapasitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
SK No 201113 A
Pasal 55. . .
-- 37 of 60 --
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
Pasal 55
(1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan
penataan ruang kawasan strategis nasional pada
Kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (3) dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi.
(21 Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas:
a. mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang
kawasan strategis nasional pada Kawasan
Aglomerasi dan dokumen rencana induk
pembangunan Kawasan Aglomerasi; dan
b. mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana
induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah.
(3) Ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk
oleh Presiden.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan
Aglomerasi dan tata penunjukannya diatur dengan
Peraturan Presiden.
Pasal 56
Program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana
induk pembangunan Kawasan Aglomerasi merrrpakan
program/kegiatan strategis nasional yang menjadi prioritas
bagi kementerian/lembaga dan daerah pada Kawasan
Aglomerasi.
Pasal 57
(1) Dalam rangka penyediaan layanan lintas daerah
dan/atau berdampak lintas daerah, pemerintah daerah
pada Kawasan Aglomerasi dapat melakukan kerja sama
pembentukan badan layanan bersama.
(21 Badan layanan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak:
a. mempunyai kekayaan sendiri;
b.mengelola...
SK No 205572 A
-- 38 of 60 --
PRESIDEN
REPUBUK INT}ONESIA
b. mengelola anggaran sendiri;
c. mengelola pegawai sendiri; dan
d. melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(3) Pembentukan badan layanan bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
bersama kepala daerah setelah mendapat persetujuan
DPRD.
(41 Sumber pendapatan badan layanan bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. pendapatan sendiri; dan
c. penerimaan lain yang sah.
Pasal 58
(1)
(2t
(3)
(4)
(5)
Badan layanan bersama dipimpin oleh kepala badan
dibantu oleh wakil kepala badan.
Pada badan layanan bersama dibentuk dewan pengawas
yang bertugas memberikan persetujuan atas kebijakan
dan anggaran badan layanan bersama serta melakukan
pengawasan atas operasionalisasi dan keuangan badan
layanan bersama.
Dewan pengawas dibantu oleh satuan pengawas internal.
Kepala badan, wakil kepala badan, dan dewan pengawas
dipilih oleh kepala daerah dan ditetapkan dengan
keputusan bersama kepala daerah pada Kawasan
Aglomerasi.
Proporsi suara kepala daerah dalam pemilihan kepala
badan dan wakil kepala badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditentukan berdasarkan proporsi modal
dan/atau saham masing-masing daerah.
Pasal 59
(1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan
kerja sama wajib antardaerah dengan daerah sekitar
untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan
perkotaan Jakarta dan daerah berbatasan di sekitarnya.
SK No 20lll4A
(2) Kerja. . .
-- 39 of 60 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Kerja sama wajib antardaerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan untuk memadukan
pembangunan antarwilayah dan antarsektor sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kerja sama wajib antardaerah dengan daerah berbatasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:
a. perencanaaarL, pengelolaan, dan pengendalian
jaringan prasarana perkotaan meliputi drainase, air
limbah, dan persampahan di Kawasan Aglomerasi;
b. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sistem
transportasi secara terpadu dan massal di Kawasan
Aglomerasi;
c. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian
sumber daya air, serta pemantapan program
pengendali banjir dan rob secara terintegrasi di
Kawasan Aglomerasi;
d. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian
pencemaran udara dan air di Kawasan Aglomerasi;
dan
e. pelaksanaan kegiatan bersama untuk mendukung
kebutuhan pelayanan perkotaan sebagai kawasan
perkotaan strategis nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikoordinasikan oleh Menteri bersama dengan menteri
yang secara teknis membidangi urusan yang
dikerjasamakan.
(5) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diikuti dengan sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran antardaerah dalam rangka pelaksanaan
kerja sama wajib yang menjadi tanggung jawab
masing-masing daerah.
(6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
SK No 205574 A
Pasal 60. . .
-- 40 of 60 --
PRESIDEN
EEPUBIJK INT}ONESIA
-4t-
Pasal 60
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Aglomerasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan
Pasal 59 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 61
Dalam rangka pemanfaatan tanah di wilayah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta, setiap orang harus berkoordinasi dengan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62
Dewan Kota/ Dewan Kabupaten dan Lembaga Musyawarah
Kelurahan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya
sampai dengan berakhir masa jabatannya.
Pasal 63
Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota
Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan
penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu
Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 64
Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini
tetap menjadi lbu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta
sampai dilakukan perubahan menurut Undang-Undang ini.
SK No 201103 A
Pasa165...
-- 41 of 60 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
Pasal 65
Barang milik daerah milik Provinsi Daerah Khusus Jakarta
yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat diserahterimakan
untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah
penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu
Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
Pasal 66
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
pemindahan Ibu Kota Negara secara bertahap,
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan
termasuk tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan
organisasi lainnya beserta kelengkapan pendukungnya yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
berkedudukan di Ibu Kota Negara, masih tetap dapat
dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam
Peraturan Presiden yang mengatur mengenai perincian
rencana induk Ibu Kota Nusantara.
Pasal 67
Sebelum rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi
ditetapkan, kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan
daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Aglomerasi tetap
dapat menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan
yang memiliki keterkaitan lintas wilayah.
Pasal 68
Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana,
serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan
pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Daerah
Khusus Jakarta yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan kecuali diatur lain dengan Undang-
Undang ini.
BABXII ...
SK No 200736 A
-- 42 of 60 --
PRESIDEN
REPIJBLTK INDONESIA
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47441
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum
diubah berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 70
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 71
Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
Pasal72
Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Perwakilan Daerah melalui alat kelengkapan yang menangani
bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan
terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkan
mekanisme yang diatur dalam undang-undang mengenai
pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pasal 73
Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan
Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
SK No 205577 A
Agar
-- 43 of 60 --
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.
EITIIEIIEtrN
INDONESIA
44-
orang mengetahuinya, memerintahkan
Undang-Undang ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024
PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 76
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
undangan dan
Hukum,
ttd.
D
SK No 181890 A
Djaman
-- 44 of 60 --
I
PRESIDEN
if:Fu3uK lNrloNEstA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
UMUM
Desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan telah menjadi pilihan
bentuk pemerintahan oleh para pendiri bangsa Indonesia untuk
mewujudkan tujuan bernegara Republik Indonesia yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang harus negara lakukan
untuk mencapai tujuan negara tersebut adalah dengan membagi
kewenangan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis
melalui desentralisasi. Desentralisasi menjadi pilihan selain karena
keinginan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika
yang terjadi di daerah, juga karena pemerintahan yang desentralistis lebih
kondusif bagi percepatan pengembangan demokrasi di Indonesia. Selain
desentralisasi secara umum, Indonesia juga mengakui satuan-satuan
pemerintahan yang bersifat khusus berupa desentralisasi yang bersifat
asimetris atau berbeda dengan daerah pada umumnya. Para pendiri
bangsa telah menyadari bahwa variabilitas yang tinggi antardaerah, dan
kondisi geografis yang terdiri atas beribu-ribu pulau menjadi salah satu
tantangan yang besar dan berat untuk mewujudkan tujuan negara,
terutama jika Negara Indonesia dikelola secara sentralistis.
Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan bagian dari Negara
Indonesia yang dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan
tujuan bernegara Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki
luas daratan sekitar 664,01 Km2 dan luas lautan sekitar 6.977,5 Km',
dengan penduduk berjumlah 11.248.839 jiwa pada tahun 2023. Sebagai
pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta
merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat badan usaha milik
negara, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi
tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor
sekretariat Association of Southeast Asian Nations.
SK No 201104 A
Provinsi
-- 45 of 60 --
PRESIDEN
REFTTSUK IND()NESIA
Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah berperan sebagai Ibu Kota
Negara, namun selain perannya sebagai Ibu Kota Negara, beberapa peran
penting Jakarta dalam pembangunan yang perlu mendapatkan
pengakuan sebagai kekhususan. Peran penting yang dimiliki Provinsi
Daerah Khusus Jakarta sejak kemerdekaan Indonesia ada tiga, yaitu
sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis dan perdagangan nusantara,
serta sebagai pusat kebudayaan nasional.
Peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan yaitu sebagai Ibu Kota
Negara disematkan bagi Jakarta sebelum Indonesia merdeka. Sebelum
kemerdekaan, Belanda menjadikan Jakarta sebagai wilayah administrasi
(gewestl yaitu status otonomi diberikan kepada jajahannya di Hindia
Belanda (lndonesia). Setelah adanya otonomi di Hindia Belanda, dengan
lahirnya Desentralisatie Wet 1903, Provinsi Daerah Khusus Jakarta
menjadi gemeente, lalu kemudian berubah menjadi stadsgeemente
berdasarkan Stad sg emeente Ordonnantie 1924 Jakarta.
Provinsi Daerah Khusus Jakarta mempunyai peranan penting dalam
lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Daerah Khusus
Jakarta merrrpakan tempat terjadinya peristiwa penting terbentuknya
Negara Kesatuan Republik lndonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga menjadi lbu
Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Daerah Khusus
Jakarta sudah menjadi pusat bisnis jauh sebelum ada Indonesia, yaitu
dimulai dari zaman Kerajaan Banten dengan nama Sunda Kelapa hingga
menjadi pelabuhan Jayakarta. Pelabuhan Jayakarta dijadikan oleh
Vereenigde Oostindisclrc Compagnie sebagai pusat pengendalian
perdagangan dan militer di seluruh nusantara. Kemudian di era yang
lebih modern, keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta telah
menjadi salah satu pelabuhan terpenting dalam perdagangan nasional
dan internasional di Indonesia. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa
Jakarta lahir dan berkembang menjadi pusat pemerintahan di samping
sebagai Ibu Kota Negara dan sekaligus pusat bisnis nasional sampai saat
ini.
Peran penting Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota
Negara sekaligus sebagai kota bisnis selama puluhan tahun menyebabkan
kontribusi ekonomi Provinsi Daerah Khusus Jakarta bagi perekonomian
nasional cukup besar yaitu sebesar 17,3%o (tujuh belas koma tiga persen),
sedangkan kontribusi ekonomi Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap
ekonomi di Pulau Jawa sebesar 28o/o (dua puluh delapan persen) di
tahun 2021. Dari sisi perdagangan, Pelabuhan Tanjung Priok yang
menjadi pintu masuk dan keluar bagi barang dari dalam dan luar negeri
menjadi pelabuhan dengan produksi bongkar muat peti kemas terbanyak
SK No 201125 A
nomor
-- 46 of 60 --
PRESIDEN
REruEUK INDONESIA
nomor 22 (dua puluh dua) dunia. Pelabuhan Tanjung Priok adalah pintu
masuk bagi l7,3yo (tujuh belas koma tiga persen) impor barang yang
masuk ke Indonesia, dan juga 35,4yo (tiga puluh lima koma empat persen)
dari impor ke Pulau Jawa. Sementara itu, 50,3% (lima puluh koma tiga
persen) ekspor dari Pulau Jawa dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
Di level domestik, Pelabuhan Tanjung Priok menampung 47,4o/o (empat
puluh tujuh koma empat persen) barang untuk didistribusikan ke luar
Jawa, dan menerima 2O,7o/o (dua puluh koma tujuh persen) barang dari
luar pulau untuk didistribusikan.
Dengan kedudukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu
Kota Negara, sektor pemerintah berkontribusi penting dalam
perekonomian Jakarta. Produk Domestik Regional Brrrto untuk Provinsi
Daerah Khusus Jakarta dari sisi konsumsi pemerintah mencapai
Rp456.820.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam triliun delapan
ratus dua puluh miliar Rupiah) atau sekitar 16%o (enam belas persen) dari
total Produk Domestik Regional Brr,rto Provinsi Daerah Khusus Jakarta di
tahun 2021. Data estimasi menunjukkan bahwa dalam setiap
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) belanja pemerintah (pusat dan daerah)
di Jakarta berkontribusi terhadap Rpl.630.000,00 (satu juta enam ratus
tiga puluh ribu Rupiah) pendapatan dari sektor lain di Jakarta, dan
Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah)
pendapatan di luar Jakarta. Sementara itu, dalam data estimasi juga
1 (satu) pekerjaan di bidang pemerintahan memberikan kesempatan kerja
sebesar 2,05 (dua koma nol lima) orang di sektor lain di Jakarta dan
9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) orang di luar Jakarta.
Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah mengalami pertumbuhan
penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi
lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang terus menumn, serta
mengalami berbagai permasalahan urban yang masih belum terselesaikan
dengan baik seperti banjir, penurunan muka tanah, polusi udara dan air,
perubahan iklim, permasalahan transportasi, kemacetan, pemukiman
kumuh, sampah, ruang terbuka hijau, pengelolaan limbah, pedagang kaki
lima, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang memerlukan
pemecahan secara komprehensif. Kondisi tersebut tidak mampu
diselesaikan dengan model tata kelola pemerintahan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Permasalahan di Jakarta bukan lagi menjadi
permasalahan lokal tetapi merupakan permasalahan nasional yang
penyelesaiannya tidak hanya bergantung pada Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Jakarta sendiri saja, namun juga sangat bergantung pada
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya di sekitar Provinsi
Daerah Khusus Jakarta.
SK No 201127 A
Penanganan
-- 47 of 60 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
Penanganan permasalahan-permasalahan di Provinsi Daerah Khusus
Jakarta memerlukan kesatuan strategi penanganan yang melibatkan
pemerintah daerah di sekitar Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang,
Tangerang Selatan, Bekasi, dan Cianjur. Sebagai contoh, untuk mengatasi
permasalahan banjir di Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta
harus bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa
Barat, Pemerintah Kota Bogor, dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk
memperbaiki permasalahan dari hulu sampai dengan hilir. Di hulu,
Pemerintah Kabupaten Bogor berkontribusi untuk mengurangi debit air
melalui penghijauan di kawasan puncak. Di Provinsi Daerah Khusus
Jakarta sendiri, Pemerintah Pusat berkontribusi untuk mengelola daerah
aliran sungai yang menjadi kewenangan pusat bukan kewenangan
daerah. Contoh lain misalnya, untuk mengatasi kemacetan Jakarta perlu
dilakukan pengurangan jumlah kendaraan ke Jakarta melalui penyediaan
transportasi umum buat warga Jakarta dan pembatasan kendaraan
pribadi ke Jakarta. Pada faktanya, jumlah kendaraan pribadi di Jakarta
mencapai 2O (dua puluh) juta unit yang bersumber dari berbagai kota
di sekitar Provinsi Daerah Khusus Jakarta, bukan hanya berasal dari
Provinsi Daerah Khusus Jakarta saja. Kebijakan pembatasan kendaraan
pribadi selama ini diterapkan melalui kebijakan ganjil genap, kebijakan
3 in 7, atau pengoptimalan angkutan umum pada kenyataanya
memerlukan kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah di sekitar
Jakarta.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2l
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, telah memindahkan Ibu Kota
Negara Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ke lbu Kota Nusantara yang terletak di sebagian wilayah Penajam Paser
Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini
berkonsekuensi pada perubahan status, kedudukan dan fungsi Provinsi
Daerah Khusus Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.
Aktivitas pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang sangat
berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan di Jakarta tentu akan
terdampak kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah
Khusus Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan
Timur. Dengan demikian, perlu adanya pengkajian yang komprehensif
terhadap dampak pemindahan lbu Kota Negara tersebut. Aspek yang
perlu dikaji tersebut, antara lain meliputi:
a. status kekhususan Jakarta'
SK No 201126 A
b. sistem.
-- 48 of 60 --
FRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
b. sistem pemerintahan;
c. perekonomianJakarta;
d. pembangunan sumber daya manusia;
e. mobilitas dan konektivitas;
f. lingkungan hidup dan bencana alam;
g. pemukiman dan perumahan; dan
h. penataan rarang.
Meskipun berdasarkan ketentuan Undang-Undang pemindahdn Ibu
Kota Negara dilakukan secara bertahap dan pelaksanaan pemindahan
ditetapkan dengan Keputusan Presiden, kepastian hukum mengenai
status Jakarta perlu segera dirumuskan dan ditetapkan. Sesuai ketentuan
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara, pembentuk Undang-Undang diminta untuk segera
melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OOT
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lama 2 (dua) tahun
setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara, ditetapkan. Undang-Undang tersebut mengatur tata
kelola Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota
Negara.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
SK No 205583 A
Pasal 3
-- 49 of 60 --
PRESIDEN
REPTIELIK INDONESIA
Pasal 3
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 1 1
Cukup jelas.
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "daerah otonom" adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
SK No205584A
Pasal12...
-- 50 of 60 --
PRESIDEN
REPUEUK INTX)NESIA
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "paling sedikit 5% (lima persen) yang
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah" setelah
dikurangi dana alokasi khusus dan dana alokasi umum yang
diperuntukkan ke kelurahan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara.
Yang dimaksud dengan "masalah sosial kemasyarakatan" antara
lain:
a. kesejahteraan pangan dan papan bagi lansia yang tidak
memiliki mata pencaharian;
SK No 200742 A
b.pendidikan...
-- 51 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
b. pendidikan gratis untuk anak yatim piatu;
c. modal kerja untuk penyandang disabilitas;
d. perbaikan gizi bagi balita yang orang tuanya dalam kondisi
di bawah garis kemiskinan;
e. membuka lapangan kerja untuk anak yang putus sekolah;
f. pengadaan taman bermain bagi masyarakat di daerah
kumuh;
g. fasilitasi kegiatan keagamaan di daerah kumuh. Contoh:
penyediaan tempat bagi anak yatim piatu untuk belajar
ilmu agama;
h. kegiatan dasa wisma, pos pelayanan terpadu (posyandu),
pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), juru
pemantau jentik fiumantik); dan
i. kelompok kerja bank sampah mandiri yang dikelola oleh
kader dan rukun warga.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam pelaksanaan Kewenangan Khusus Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Jakarta hanya mempedomani norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang khusus mengatur kekhususan
Daerah Khusus Jakarta dan tidak mengikuti norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang berlaku secara umum.
SK No2055864
Ayat(3) ...
-- 52 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
SK No2055874
Pasal 27 . ..
-- 53 of 60 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
Pasal27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "satuan pendidikan" tidak termasuk
satuan pendidikan keagamaan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
SK No 205588 A
Ayat(4) ...
-- 54 of 60 --
FRESIDEN
REPUELIK IHOONESTA
Ayat (a)
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat ini, antara lain memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
SK No205589A
Pasal 41
-- 55 of 60 --
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
-t2-
Pasal 4 1
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'Jasa hiburan tertentu" yang
tarifnya diatur dalam Undang-Undang ini adalah diskotek,
karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, sedangkan
jasa hiburan lainnya mengikuti tarif dalam undang-undang
mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah.
Ayat (21
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan"
adalah antara lain peraturan perundang-undangan mengenai
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah.
Pasal42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-
undangan" adalah antara lain peraturan perundang-undangan
mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
SK No 200743 A
Pasal45...
-- 56 of 60 --
PRESIDEN
REtr,UBLlK INDONESIA
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha
berbentuk perseroan terbatas, koperasi, dan/atau badan usaha
bentuk lainnya, baik badan usaha yang masuk ke dalam
kelompok usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, maupun
usaha besar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
SK No 201120 A
Pasal 52
-- 57 of 60 --
PRESIDEN
REFUEUK INOONESIA
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau
badan hukum, baik badan hukum publik maupun badan hukum
privat.
Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah kegiatan yang bukan
berbentuk perizinan atau bentuk kewajiban lainnya yang bersifat
pembatasan kepada warga masyarakat.
SK No 20ll2l A
Pasal62...
-- 58 of 60 --
PRESIDEN
REPTJSLIK INDONESIA
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
SK No 201122 A
Pasal 72
-- 59For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
tentang OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by UU 2/2024. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 50 specifies that funding for governance comes from local budgets and other legitimate sources.
Pasal 62 states that existing local councils will continue their duties until their terms expire, ensuring continuity in governance.
Pasal 51 establishes the framework for developing the Agglomeration Area, which includes Jakarta and surrounding regions, to synchronize development efforts.
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.