Law No. 17 of 2008 on Shipping

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
P E L A Y A R A N
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara
kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah
perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan
kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang;
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan
Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional
diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan
memperkukuh kedaulatan negara;
c. bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan,
kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran,
dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian
dari sistem transportasi nasional yang harus
dikembangkan potensi dan peranannya untuk
mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien,
serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang
mantap dan dinamis;
d. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan
internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha,
otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara,
dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan
pelayaran demi kepentingan nasional;
e. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
penyelenggaraan pelayaran saat ini sehingga perlu diganti
dengan undang-undang yang baru;
f. bahwa . . .

-- 1 of 206 --

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,
perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelayaran;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYARAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan
keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia
beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
3. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut
dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang
dengan menggunakan kapal.
4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk
melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang
usaha pokoknya.
5. Angkutan . . .

-- 2 of 206 --

5. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat
yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik
tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan
dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor,
dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia
dengan ukuran tertentu.
6. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan
dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
7. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional
atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk
melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh
perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus
kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
8. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan
pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah
untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau
tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum
memberikan manfaat komersial.
9. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat
memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.
10. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan
menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang
berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan
dokumen angkutan multimoda dari satu tempat
diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke
suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang
tersebut.
11. Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di
dalam surat izin usaha suatu perusahaan.
12. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal
yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
13. Piutang-Pelayaran yang Didahulukan adalah tagihan
yang wajib dilunasi lebih dahulu dari hasil eksekusi kapal
mendahului tagihan pemegang hipotek kapal.
14. Kepelabuhanan . . .

-- 3 of 206 --

14. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang
kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas
kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan
keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau
antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan
daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
15. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem
kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis,
hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional,
dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan
antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan
yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik
turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta
sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi.
17. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri
dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri
dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai
tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta
angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan
antarprovinsi.
18. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri,
alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antarprovinsi.
19. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri,
alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama
dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam
provinsi.
20. Terminal . . .

-- 4 of 206 --

20. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas
kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat,
tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun
penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
21. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari
pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri
sesuai dengan usaha pokoknya.
22. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal
yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang
merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani
kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
23. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan
dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang
digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
24. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan
di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan
yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan
pelayaran.
25. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang
pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah
dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
26. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan
secara komersial.
27. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian,
pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian
pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang
belum diusahakan secara komersial.
28. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang
kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan
terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
29. Kolam . . .

-- 5 of 206 --

29. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang
digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan
olah gerak kapal.
30. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
31. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
32. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu
keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan
keamanan yang menyangkut angkutan di perairan,
kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
33. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran
perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan,
kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang,
status hukum kapal, manajemen keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen
keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
34. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang
memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan,
permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan
serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong
dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan
sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
35. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang
melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan
permesinan kapal, jaminan mutu material marine,
pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan
perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
36. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.
37. Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
38. Kapal . . .

-- 6 of 206 --

38. Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh
instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta
tugas-tugas Pemerintah lainnya.
39. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera
Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
40. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan
di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk
melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya
yang tercantum dalam buku sijil.
41. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai
wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
43. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran,
Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi,
alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi,
pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan
pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan
pelayaran kapal.
44. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari
satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta
untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan-
pelayaran.
45. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman,
lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap
aman dan selamat untuk dilayari.
46. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau
sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan
dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan
efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
47. Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus
untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap
pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis
tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa
pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem
elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran
yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
48. Pemanduan . . .

-- 7 of 206 --

48. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu,
memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda
tentang keadaan perairan setempat yang penting agar
navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat,
tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan
lingkungan.
49. Perairan Wajib Pandu adalah wilayah perairan yang
karena kondisi perairannya mewajibkan dilakukan
pemanduan kepada kapal yang melayarinya.
50. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang
nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan pemanduan kapal.
51. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang
berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal
yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di
bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan
peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan
air.
52. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar
perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang
dikehendaki atau untuk mengambil material dasar
perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
53. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau
pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur
kedalaman perairan.
54. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau
kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
55. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan
terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami
kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan
termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan
bawah air atau benda lainnya.
56. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan
yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan
tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan
terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan
pelayaran.
57. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya
untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran
lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang
terkait dengan pelayaran.
58. Mahkamah . . .

-- 8 of 206 --

58. Mahkamah Pelayaran adalah panel ahli yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang
bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan
kecelakaan kapal.
59. Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan
penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan
pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada
Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh
Menteri.
60. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang
khusus didirikan untuk pelayaran.
61. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
62. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
63. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
64. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang pelayaran.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pelayaran diselenggarakan berdasarkan:
a. asas manfaat;
b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
c. asas persaingan sehat;
d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
f. asas kepentingan umum;
g. asas . . .

-- 9 of 206 --

g. asas keterpaduan;
h. asas tegaknya hukum;
i. asas kemandirian;
j. asas berwawasan lingkungan hidup;
k. asas kedaulatan negara; dan
l. asas kebangsaan.
Pasal 3
Pelayaran diselenggarakan dengan tujuan:
a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang
melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi
angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan
perekonomian nasional;
b. membina jiwa kebaharian;
c. menjunjung kedaulatan negara;
d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri
angkutan perairan nasional;
e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian
tujuan pembangunan nasional;
f. memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam
rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan
g. meningkatkan ketahanan nasional.
BAB III
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
Pasal 4
Undang-Undang ini berlaku untuk:
a. semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan,
keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan
lingkungan maritim di perairan Indonesia;
b. semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan
c. semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar
perairan Indonesia.
BAB IV . . .

-- 10 of 206 --

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 5
(1) Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya
dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pengaturan;
b. pengendalian; dan
c. pengawasan.
(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara
lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria,
perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan
keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan.
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan,
perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang
pembangunan dan pengoperasian.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan
pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan
penegakan hukum.
(6) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek
kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk :
a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau
barang secara massal melalui perairan dengan
selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur,
nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang
terjangkau oleh daya beli masyarakat;
b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di
perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan,
serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian
dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu
dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
c. mengembangkan . . .

-- 11 of 206 --

c. mengembangkan kemampuan armada angkutan
nasional yang tangguh di perairan serta didukung
industri perkapalan yang andal sehingga mampu
memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri
maupun dari dan ke luar negeri;
d. mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan
nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung
kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan
perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh
sehingga mampu mandiri dan bersaing;
e. meningkatkan kemampuan dan peranan
kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan
pelayaran dengan menjamin tersedianya alur-
pelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran yang memadai dalam rangka
menunjang angkutan di perairan;
f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa
bahari, profesional, dan mampu mengikuti
perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran;
dan
g. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan
upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran
yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan,
kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.
(7) Pemerintah daerah melakukan pembinaan pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan
kewenangannya.
BAB V
ANGKUTAN DI PERAIRAN
Bagian Kesatu
Jenis Angkutan di Perairan
Pasal 6
Jenis angkutan di perairan terdiri atas:
a. angkutan laut;
b. angkutan sungai dan danau; dan
c. angkutan penyeberangan.
Bagian Kedua . . .

-- 12 of 206 --

Bagian Kedua
Angkutan Laut
Paragraf 1
Jenis Angkutan Laut
Pasal 7
Angkutan laut terdiri atas:
a. angkutan laut dalam negeri;
b. angkutan laut luar negeri;
c. angkutan laut khusus; dan
d. angkutan laut pelayaran-rakyat.
Paragraf 2
Angkutan Laut Dalam Negeri
Pasal 8
(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh
perusahaan angkutan laut nasional dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki
oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
(2) Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau
barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah
perairan Indonesia.
Pasal 9
(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan
dilaksanakan secara terpadu, baik intra-maupun
antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem
transportasi nasional.
(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tetap
dan teratur (liner) serta dapat dilengkapi dengan trayek
tidak tetap dan tidak teratur (tramper).
(3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani
trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.
(4) Jaringan . . .

-- 13 of 206 --

(4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam
negeri disusun dengan memperhatikan:
a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan
pariwisata;
b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
c. rencana umum tata ruang;
d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan
e. perwujudan Wawasan Nusantara.
(5) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi
perusahaan angkutan laut nasional dengan
memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa
angkutan laut.
(6) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
(7) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan
teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan
mempertimbangkan:
a. kelaiklautan kapal;
b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan
diawaki oleh warga negara Indonesia;
c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;
d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi;
dan
e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.
(8) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib
dilaporkan kepada Pemerintah.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut
dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3 . . .

-- 14 of 206 --

Paragraf 3
Angkutan Laut Luar Negeri
Pasal 11
(1) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan
oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau
perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan
kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing.
(2) Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan agar perusahaan angkutan laut nasional
memperoleh pangsa muatan yang wajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk
angkutan laut lintas batas dapat dilakukan dengan
trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak
teratur.
(4) Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan
kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia
yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib
menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umum.
(5) Perusahaan angkutan laut asing yang melakukan
kegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesia
yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara
berkesinambungan dapat menunjuk perwakilannya di
Indonesia.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar
negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan
angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 4 . . .

-- 15 of 206 --

Paragraf 4
Angkutan Laut Khusus
Pasal 13
(1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan
usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan
sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia
yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan
diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
(2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin operasi dari
Pemerintah.
(3) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan
kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan kondisi
dan persyaratan kapal sesuai dengan jenis kegiatan
usaha pokoknya.
(4) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang mengangkut muatan atau barang
milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau
barang umum kecuali dalam hal keadaan tertentu
berdasarkan izin Pemerintah.
(5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa:
a. tidak tersedianya kapal; dan
b. belum adanya perusahaan angkutan yang mampu
melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa
angkutan yang ada.
(6) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan
kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan Indonesia
yang terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib
menunjuk perusahaan angkutan laut nasional atau
pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagai agen
umum.
(7) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat
menjadi agen bagi kapal yang melakukan kegiatan yang
sejenis dengan usaha pokoknya.
Pasal 14 . . .

-- 16 of 206 --

Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut
khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 5
Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat
Pasal 15
(1) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagai usaha
masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan
bagian dari usaha angkutan di perairan mempunyai
peranan yang penting dan karakteristik tersendiri.
(2) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan oleh
orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia
yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta
diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Pasal 16
(1) Pembinaan angkutan laut pelayaran-rakyat dilaksanakan
agar kehidupan usaha dan peranan penting angkutan
laut pelayaran-rakyat tetap terpelihara sebagai bagian
dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu
kesatuan sistem transportasi nasional.
(2) Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat
dilaksanakan untuk:
a. meningkatkan pelayanan ke daerah pedalaman
dan/atau perairan yang memiliki alur dengan
kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau;
b. meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan
usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja; dan
c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan
kewiraswastaan dalam bidang usaha angkutan laut
nasional.
(3) Armada angkutan laut pelayaran-rakyat dapat
dioperasikan di dalam negeri dan lintas batas, baik
dengan trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak
tetap dan tidak teratur.
Pasal 17 . . .

-- 17 of 206 --

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut
pelayaran-rakyat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Angkutan Sungai dan Danau
Pasal 18
(1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri
dilakukan oleh orang perseorangan warga negara
Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal
berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal
berkewarganegaraan Indonesia.
(2) Kegiatan angkutan sungai dan danau antara Negara
Republik Indonesia dan negara tetangga dilakukan
berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang
bersangkutan.
(3) Angkutan sungai dan danau yang dilakukan antara dua
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau
kapal berbendera negara yang bersangkutan.
(4) Kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan
dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra-
dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem
transportasi nasional.
(5) Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilaksanakan
dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau
trayek tidak tetap dan tidak teratur.
(6) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan
di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan
tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
Pasal 19
(1) Untuk menunjang usaha pokok dapat dilakukan kegiatan
angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
(2) Kegiatan . . .

-- 18 of 206 --

(2) Kegiatan angkutan sungai dan danau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha
dengan izin Pemerintah.
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan sungai
dan danau diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Angkutan Penyeberangan
Pasal 21
(1) Kegiatan angkutan penyeberangan di dalam negeri
dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal
berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal
berkewarganegaraan Indonesia.
(2) Kegiatan angkutan penyeberangan antara Negara
Republik Indonesia dan negara tetangga dilakukan
berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan pemerintah negara yang bersangkutan.
(3) Angkutan penyeberangan yang dilakukan antara dua
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau
kapal berbendera negara yang bersangkutan.
Pasal 22
(1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang
berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan
jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang
dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang
dan kendaraan beserta muatannya.
(2) Penetapan lintas angkutan penyeberangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur
kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
b. fungsi . . .

-- 19 of 206 --

b. fungsi sebagai jembatan;
c. hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan
dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan
dengan jarak tertentu;
d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari
kendaraan pengangkutnya;
e. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat
mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar-
dan intramoda.
(3) Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan
menggunakan trayek tetap dan teratur.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan
penyeberangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Angkutan di Perairan untuk Daerah masih Tertinggal
dan/atau Wilayah Terpencil
Pasal 24
(1) Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal
dan/atau wilayah terpencil wajib dilaksanakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2) Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan
penugasan.
(3) Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan biaya yang disediakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada perusahaan angkutan laut nasional
dengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya
produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
(5) Pelayaran . . .

-- 20 of 206 --

(5) Pelayaran-perintis dan penugasan dilaksanakan secara
terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan
pembangunan wilayah.
(6) Angkutan perairan untuk daerah masih tertinggal
dan/atau wilayah terpencil dievaluasi oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah setiap tahun.
Pasal 25
Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dapat dilakukan dengan cara kontrak jangka panjang dengan
perusahaan angkutan di perairan menggunakan kapal
berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal yang diawaki oleh warga negara Indonesia.
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayaran-perintis dan
penugasan pada angkutan di perairan untuk daerah masih
tertinggal dan/atau wilayah terpencil diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Keenam
Perizinan Angkutan
Pasal 27
Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib
memiliki izin usaha.
Pasal 28
(1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh:
a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha
yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah
kabupaten/kota;
b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan
usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan
beroperasi pada lintas pelabuhan
antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau
c. Menteri . . .

-- 21 of 206 --

c. Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan
pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.
(2) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat diberikan
oleh:
a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota
dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah
kabupaten/kota; atau
b. gubernur yang bersangkutan bagi orang perseorangan
warga negara Indonesia atau badan usaha yang
berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan
antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi,
pelabuhan antarprovinsi, dan pelabuhan
internasional.
(3) Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan oleh:
a. bupati/walikota sesuai dengan domisili orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha; atau
b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
untuk orang perseorangan warga negara Indonesia
atau badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
(4) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang
dioperasikan wajib memiliki izin trayek yang diberikan
oleh:
a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang
melayani trayek dalam wilayah kabupaten/kota;
b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang
melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah
provinsi; atau
c. Menteri bagi kapal yang melayani trayek antarprovinsi
dan/atau antarnegara.
(5) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh:
a. bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha;
atau
b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
(6) Selain . . .

-- 22 of 206 --

(6) Selain memilik izin usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang
dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian
kapal yang diberikan oleh:
a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang
melayani lintas pelabuhan dalam wilayah
kabupaten/kota;
b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang
melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota
dalam provinsi; dan
c. Menteri bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan
antarprovinsi dan/atau antarnegara.
Pasal 29
(1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) badan
usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan
ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh
puluh lima Gross Tonnage).
(2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan
angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga
negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture)
dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang
memiliki kapal berbendera Indonesia sekurang-
kurangnya 1 (satu) unit kapal dengan ukuran GT 5000
(lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak
berkewarganegaraan Indonesia.
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
perizinan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Ketujuh . . .

-- 23 of 206 --

Bagian Ketujuh
Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
Pasal 31
(1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat
diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di
perairan.
(2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. bongkar muat barang;
b. jasa pengurusan transportasi;
c. angkutan perairan pelabuhan;
d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan
jasa terkait dengan angkutan laut;
e. tally mandiri;
f. depo peti kemas;
g. pengelolaan kapal (ship management);
h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker);
i. keagenan Awak Kapal (ship manning agency);
j. keagenan kapal; dan
k. perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and
maintenance).
Pasal 32
(1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (2) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan
khusus untuk itu.
(2) Selain badan usaha yang didirikan khusus untuk itu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan bongkar
muat dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut
nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang
tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.
(3) Selain badan usaha yang didirikan khusus untuk itu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan
perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan
angkutan laut nasional.
(4) Kegiatan . . .

-- 24 of 206 --

(4) Kegiatan tally yang bukan tally mandiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat
dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional,
perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasa
pengurusan transportasi, terbatas hanya untuk kegiatan
cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti
kemas bagi kepentingannya sendiri.
Pasal 33
Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa
terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib
memiliki izin usaha.
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedelapan
Tarif Angkutan dan Usaha Jasa Terkait
Pasal 35
(1) Tarif angkutan di perairan terdiri atas tarif angkutan
penumpang dan tarif angkutan barang.
(2) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi ditetapkan
oleh Pemerintah.
(3) Tarif angkutan penumpang nonekonomi ditetapkan oleh
penyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayanan
yang diberikan.
(4) Tarif angkutan barang ditetapkan oleh penyedia jasa
angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa
dan penyedia jasa angkutan sesuai dengan jenis,
struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 36
Tarif usaha jasa terkait ditetapkan oleh penyedia jasa terkait
berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia
jasa terkait sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang
ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 37 . . .

-- 25 of 206 --

Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur, dan golongan
tarif angkutan dan usaha jasa terkait diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kesembilan
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut
Paragraf 1
Wajib Angkut
Pasal 38
(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut
penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos
yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
(2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan
dokumen muatan.
(3) Dalam keadaan tertentu Pemerintah memobilisasi armada
niaga nasional.
Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib angkut diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Paragraf 2
Tanggung Jawab Pengangkut
Pasal 40
(1) Perusahaan angkutan di perairan bertangggung jawab
terhadap keselamatan dan keamanan penumpang
dan/atau barang yang diangkutnya.
(2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab
terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah
yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau
perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah
disepakati.
Pasal 41 . . .

-- 26 of 206 --

Pasal 41
(1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal,
berupa:
a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang
yang diangkut; atau
d. kerugian pihak ketiga.
(2) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d
bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan
angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau
seluruh tanggung jawabnya.
(3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar
penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 42
(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan
fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat,
wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang
sakit, dan orang lanjut usia.
(2) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengangkut
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3
Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya
Pasal 44
Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya wajib
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 45 . . .

-- 27 of 206 --

Pasal 45
(1) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
dapat berupa:
a. kayu gelondongan (logs);
b. barang curah;
c. rel; dan
d. ternak.
(2) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 berbentuk:
a. bahan cair;
b. bahan padat; dan
c. bahan gas.
(3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. bahan atau barang peledak (explosives);
b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan
dengan tekanan (compressed gases, liquified or
dissolved under pressure);
c. cairan mudah menyala atau terbakar (flammable
liquids);
d. bahan atau barang padat mudah menyala atau
terbakar (flammable solids);
e. bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing
substances);
f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic
and infectious substances);
g. bahan atau barang radioaktif (radioactive material);
h. bahan atau barang perusak (corrosive substances); dan
i. berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya
(miscellaneous dangerous substances).
Pasal 46
Pengangkutan barang berbahaya dan barang khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib memenuhi
persyaratan:
a. pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di
pelabuhan, penanganan bongkar muat, serta penumpukan
dan penyimpanan selama berada di kapal;
b. keselamatan . . .

-- 28 of 206 --

b. keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar, baik
nasional maupun internasional bagi kapal khusus
pengangkut barang berbahaya; dan
c. pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya
yang diangkut.
Pasal 47
Pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan angkutan laut
yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus
wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar
sebelum kapal pengangkut barang khusus dan/atau barang
berbahaya tiba di pelabuhan.
Pasal 48
Badan Usaha Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan
barang berbahaya dan barang khusus untuk menjamin
keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang di
pelabuhan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan
sistem dan prosedur penanganan barang berbahaya dan
barang khusus di pelabuhan.
Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan
barang khusus dan barang berbahaya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Kesepuluh
Angkutan Multimoda
Pasal 50
(1) Angkutan perairan dapat merupakan bagian dari
angkutan multimoda yang dilaksanakan oleh badan
usaha angkutan multimoda.
(2) Kegiatan angkutan perairan dalam angkutan multimoda
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dilaksanakan
antara penyedia jasa angkutan perairan dan badan usaha
angkutan multimoda dan penyedia jasa moda lainnya.
Pasal 51 . . .

-- 29 of 206 --

Pasal 51
(1) Angkutan multimoda dilakukan oleh badan usaha yang
telah mendapat izin khusus untuk melakukan angkutan
multimoda dari Pemerintah.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab (liability) terhadap barang sejak
diterimanya barang sampai diserahkan kepada penerima
barang.
Pasal 52
Pelaksanaan angkutan multimoda dilakukan berdasarkan 1
(satu) dokumen yang diterbitkan oleh penyedia jasa angkutan
multimoda.
Pasal 53
(1) Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi
kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang
serta keterlambatan penyerahan barang.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikecualikan dalam hal penyedia jasa angkutan
multimoda dapat membuktikan bahwa dirinya atau
agennya secara layak telah melaksanakan segala
tindakan untuk mencegah terjadinya kehilangan,
kerusakan barang, serta keterlambatan penyerahan
barang.
(3) Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbatas.
Pasal 54
Penyedia jasa angkutan multimoda wajib mengasuransikan
tanggung jawabnya.
Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kesebelas . . .

-- 30 of 206 --

Bagian Kesebelas
Pemberdayaan Industri Angkutan Perairan Nasional
Pasal 56
Pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan
nasional dilakukan dalam rangka memberdayakan angkutan
perairan nasional dan memperkuat industri perkapalan
nasional yang dilakukan secara terpadu dengan dukungan
semua sektor terkait.
Pasal 57
(1) Pemberdayaan industri angkutan perairan nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib dilakukan
oleh Pemerintah dengan:
a. memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;
b. memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang
antara pemilik barang dan pemilik kapal; dan
c. memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar
minyak untuk angkutan di perairan.
(2) Perkuatan industri perkapalan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 wajib dilakukan oleh
Pemerintah dengan:
a. menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu;
b. mengembangkan pusat desain, penelitian, dan
pengembangan industri kapal nasional;
c. mengembangkan standardisasi dan komponen kapal
dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan
lokal dan melakukan alih teknologi;
d. mengembangkan industri bahan baku dan komponen
kapal;
e. memberikan insentif kepada perusahaan angkutan
perairan nasional yang membangun dan/atau
mereparasi kapal di dalam negeri dan/atau yang
melakukan pengadaan kapal dari luar negeri;
f. membangun kapal pada industri galangan kapal
nasional apabila biaya pengadaannya dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
g. membangun . . .

-- 31 of 206 --

g. membangun kapal yang pendanaannya berasal dari
luar negeri dengan menggunakan sebanyak-
banyaknya muatan lokal dan pelaksanaan alih
teknologi; dan
h. memelihara dan mereparasi kapal pada industri
perkapalan nasional yang biayanya dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri
angkutan perairan dan perkuatan industri perkapalan
nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua belas
Sanksi Administratif
Pasal 59
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (8), Pasal
28 ayat (4) atau ayat (6), atau Pasal 33 dapat dikenakan
sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif;
c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau
d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4)
atau Pasal 13 ayat (6) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa tidak diberikan pelayanan jasa
kepelabuhanan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VI . . .

-- 32 of 206 --

BAB VI
HIPOTEK DAN PIUTANG-PELAYARAN
YANG DIDAHULUKAN
Bagian Kesatu
Hipotek
Pasal 60
(1) Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal
Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan
pembebanan hipotek atas kapal.
(2) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan
pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan
dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.
(3) Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta
Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek.
(4) Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap.
(5) Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan
grosse akta pengganti berdasarkan penetapan
pengadilan.
Pasal 61
(1) Kapal dapat dibebani lebih dari 1 (satu) hipotek.
(2) Peringkat masing-masing hipotek ditentukan sesuai
dengan tanggal dan nomor urut akta hipotek.
Pasal 62
Pengalihan hipotek dari penerima hipotek kepada penerima
hipotek yang lain dilakukan dengan membuat akta pengalihan
hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal
di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk
Pendaftaran Kapal.
Pasal 63 . . .

-- 33 of 206 --

Pasal 63
(1) Pencoretan hipotek (roya) dilakukan oleh Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atas
permintaan tertulis dari penerima hipotek.
(2) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan oleh pemberi hipotek, permintaan tersebut
dilampiri dengan surat persetujuan pencoretan dari
penerima hipotek.
Pasal 64
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan
hipotek diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Piutang-Pelayaran yang Didahulukan
Pasal 65
(1) Apabila terdapat gugatan terhadap piutang yang dijamin
dengan kapal, pemilik, pencarter, atau operator kapal
harus mendahulukan pembayaran piutang-pelayaran
yang didahulukan.
(2) Piutang-pelayaran yang didahulukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
a. untuk pembayaran upah dan pembayaran lainnya
kepada Nakhoda, Anak Buah Kapal, dan awak
pelengkap lainnya dari kapal dalam hubungan dengan
penugasan mereka di kapal, termasuk biaya repatriasi
dan kontribusi asuransi sosial yang harus dibiayai;
b. untuk membayar uang duka atas kematian atau
membayar biaya pengobatan atas luka badan, baik
yang terjadi di darat maupun di laut yang
berhubungan langsung dengan pengoperasian kapal;
c. untuk pembayaran biaya salvage atas kapal;
d. untuk biaya pelabuhan dan alur-pelayaran lainnya
serta biaya pemanduan; dan
e. untuk . . .

-- 34 of 206 --

e. untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh
kerugian fisik atau kerusakan yang disebabkan oleh
pengoperasian kapal selain dari kerugian atau
kerusakan terhadap muatan, peti kemas, dan barang
bawaan penumpang yang diangkut di kapal.
(3) Piutang-pelayaran yang didahulukan tidak dapat
dibebankan atas kapal untuk menjamin gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf e
apabila tindakan tersebut timbul sebagai akibat dari:
a. kerusakan yang timbul dari angkutan minyak atau
bahan berbahaya dan beracun lainnya melalui laut;
dan
b. bahan radioaktif atau kombinasi antara bahan
radioaktif dengan bahan beracun, eksplosif atau
bahan berbahaya dari bahan bakar nuklir, produk,
atau sampah radioaktif.
Pasal 66
(1) Pembayaran piutang-pelayaran yang didahulukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diutamakan dari
pembayaran piutang gadai, hipotek, dan piutang yang
terdaftar.
(2) Pemilik, pencarter, pengelola, atau operator kapal harus
mendahulukan pembayaran terhadap biaya yang timbul
selain dari pembayaran piutang-pelayaran yang
didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. biaya yang timbul dari pengangkatan kapal yang
tenggelam atau terdampar yang dilakukan oleh
Pemerintah untuk menjamin keselamatan pelayaran
atau perlindungan lingkungan maritim; dan
b. biaya perbaikan kapal yang menjadi hak galangan
atau dok (hak retensi) jika pada saat penjualan paksa
kapal sedang berada di galangan atau dok yang berada
di wilayah hukum Indonesia.
(4) Piutang-pelayaran sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal 65 mempunyai jenjang prioritas sesuai dengan
urutannya, kecuali apabila klaim biaya salvage kapal
telah timbul terlebih dahulu mendahului klaim yang lain,
biaya salvage menjadi prioritas yang lebih dari piutang-
pelayaran yang didahulukan lainnya.
BAB VII . . .

-- 35 of 206 --

BAB VII
KEPELABUHANAN
Bagian Kesatu
Tatanan Kepelabuhanan Nasional
Paragraf 1
Umum
Pasal 67
(1) Tatanan Kepelabuhanan Nasional diwujudkan dalam
rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan
berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan
mempunyai daya saing global untuk menunjang
pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan
Nusantara.
(2) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara
nasional yang menggambarkan perencanaan
kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi,
dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
(3) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:
a. peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan;
b. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan
c. lokasi pelabuhan.
Paragraf 2
Peran, Fungsi, Jenis, dan Hierarki Pelabuhan
Pasal 68
Pelabuhan memiliki peran sebagai:
a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan
hierarkinya;
b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
e. tempat . . .

-- 36 of 206 --

e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau
barang; dan
f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.
Pasal 69
Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:
a. pemerintahan; dan
b. pengusahaan.
Pasal 70
(1) Jenis pelabuhan terdiri atas:
a. pelabuhan laut; dan
b. pelabuhan sungai dan danau.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mempunyai hierarki terdiri atas:
a. pelabuhan utama;
b. pelabuhan pengumpul; dan
c. pelabuhan pengumpan.
Paragraf 3
Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Pasal 71
(1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b merupakan
pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan,
pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan
penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.
(2) Rencana Induk Pelabuhan Nasional disusun dengan
memperhatikan:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota;
b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
c. potensi sumber daya alam; dan
d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional
maupun internasional.
(3) Rencana . . .

-- 37 of 206 --

(3) Rencana Induk Pelabuhan Nasional memuat:
a. kebijakan pelabuhan nasional; dan
b. rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.
(4) Menteri menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(5) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.
(6) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis
akibat bencana yang ditetapkan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Rencana Induk
Pelabuhan Nasional dapat ditinjau kembali lebih dari 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Paragraf 4
Lokasi Pelabuhan
Pasal 72
(1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu
sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai
dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
(2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah
Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKp) pelabuhan.
Pasal 73
(1) Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk
Pelabuhan.
(2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain
terkait di lokasi pelabuhan;
e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
Pasal 74 . . .

-- 38 of 206 --

Pasal 74
(1) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah
daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.
(2) Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasar pada kriteria
kebutuhan:
a. fasilitas pokok; dan
b. fasilitas penunjang.
(3) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasar pada kriteria
kebutuhan:
a. fasilitas pokok; dan
b. fasilitas penunjang.
Pasal 75
(1) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (1) dilengkapi dengan Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
(2) Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan koordinat geografis untuk
menjamin kegiatan kepelabuhanan.
(3) Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan, terdiri atas:
a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan
b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur-
pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal,
kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah
gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan
kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
(4) Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan merupakan
perairan pelabuhan di luar Daerah Lingkungan Kerja
perairan yang digunakan untuk alur-pelayaran dari dan
ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat,
pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan
kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan,
fasilitas pembangunan, dan pemeliharaan kapal.
(5) Daratan . . .

-- 39 of 206 --

(5) Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh
penyelenggara pelabuhan.
(6) Pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang telah
ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah
dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 76
(1) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan
untuk pelabuhan laut ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari
gubernur dan bupati/walikota akan kesesuaian
dengan tata ruang wilayah provinsi dan
kabupaten/kota; dan
b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan
pengumpan.
(2) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan
untuk pelabuhan sungai dan danau ditetapkan oleh
bupati/walikota.
Pasal 77
Suatu wilayah tertentu di daratan atau di perairan dapat
ditetapkan oleh Menteri menjadi lokasi yang berfungsi sebagai
pelabuhan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
serta memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan
lingkungan.
Pasal 78
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara
penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua . . .

-- 40 of 206 --

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan
Paragraf 1
Umum
Pasal 79
Kegiatan pemerintahan dan pengusahaan di pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diselenggarakan
secara terpadu dan terkoordinasi.
Paragraf 2
Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan
Pasal 80
(1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 meliputi:
a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
b. keselamatan dan keamanan pelayaran; dan/atau
c. kepabeanan;
d. keimigrasian;
e. kekarantinaan.
(2) Selain kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat kegiatan pemerintahan
lainnya yang keberadaannya bersifat tidak tetap.
(3) Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh
penyelenggara pelabuhan.
(4) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan oleh Syahbandar.
(5) Fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,
dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 3 . . .

-- 41 of 206 --

Paragraf 3
Penyelenggara Pelabuhan
Pasal 81
(1) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (3) yaitu terdiri atas:
a. Otoritas Pelabuhan; atau
b. Unit Penyelenggara Pelabuhan.
(2) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan
secara komersial.
(3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum
diusahakan secara komersial.
(4) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat merupakan Unit Penyelenggara
Pelabuhan Pemerintah dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
pemerintah daerah.
Pasal 82
(1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
81 ayat (1) huruf a dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada Menteri.
(2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dibentuk dan
bertanggung jawab kepada:
a. Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan
Pemerintah; dan
b. gubernur atau bupati/walikota untuk Unit
Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah.
(3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dibentuk
untuk 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.
(4) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai
wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk
lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk
melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang
dituangkan dalam perjanjian.
(5) Hasil . . .

-- 42 of 206 --

(5) Hasil konsesi yang diperoleh Otoritas Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(6) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
81 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaannya harus
berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Pasal 83
(1) Untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a
Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung
jawab:
a. menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang,
kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-
Pelayaran;
d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di
pelabuhan;
f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan;
g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas
penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas
pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa
kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas
Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
h. menjamin kelancaran arus barang.
(2) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan
penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan
yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum
disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
Pasal 84 . . .

-- 43 of 206 --

Pasal 84
Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 Otoritas Pelabuhan mempunyai
wewenang:
a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan
perairan pelabuhan;
b. mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
c. mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan
melalui pemanduan kapal; dan
d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa
kepelabuhanan.
Pasal 85
Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diberi hak
pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 86
Aparat Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan
dan kompetensi di bidang kepelabuhanan sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan.
Pasal 87
Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung
jawab:
a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam
pelabuhan, dan alur-pelayaran;
b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-
Pelayaran;
c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
d. memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
e. menyusun . . .

-- 44 of 206 --

e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan;
f. menjamin kelancaran arus barang; dan
g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
Pasal 88
(1) Dalam mendukung kawasan perdagangan bebas dapat
diselenggarakan pelabuhan tersendiri.
(2) Penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan
bebas.
(3) Pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan
pelayaran pada pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini.
Pasal 89
Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Pelabuhan dan Unit
Penyelenggara Pelabuhan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 4
Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan
Pasal 90
(1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas
penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan
jasa terkait dengan kepelabuhanan.
(2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan
dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
(3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang,
dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:
a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk
bertambat;
b. penyediaan . . .

-- 45 of 206 --

b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan
bakar dan pelayanan air bersih;
c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun
penumpang dan/atau kendaraan;
d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk
pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti
kemas;
e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan
tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta
peralatan pelabuhan;
f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti
kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat
barang;
h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan
konsolidasi barang; dan/atau
i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan
kapal.
(4) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang
menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai
tambah bagi pelabuhan.
Pasal 91
(1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara
komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya.
(2) Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha
Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan untuk lebih dari satu terminal.
(3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
ayat (1) pada pelabuhan yang belum diusahakan secara
komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara
Pelabuhan.
(4) Dalam . . .

-- 46 of 206 --

(4) Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas pelabuhan
lainnya pada pelabuhan yang diusahakan Unit
Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan
Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.
(5) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat dilakukan oleh
orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau
badan usaha.
Pasal 92
Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan
yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dilakukan berdasarkan
konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang
dituangkan dalam perjanjian.
Paragraf 5
Badan Usaha Pelabuhan
Pasal 93
Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
92 berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal
dan fasilitas pelabuhan lainnya.
Pasal 94
Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau
pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban:
a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas
pelabuhan;
b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan
sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh
Pemerintah;
c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada
fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang
menyangkut angkutan di perairan;
e. memelihara kelestarian lingkungan;
f. memenuhi . . .

-- 47 of 206 --

f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam
perjanjian; dan
g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik
secara nasional maupun internasional.
Pasal 95
Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Pelabuhan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 6
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan
Pasal 96
(1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan
izin dari:
a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul; dan
b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan
pengumpan.
(2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis
kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan
memperhatikan keterpaduan intra-dan antarmoda
transportasi.
Pasal 97
(1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai
dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta
memperoleh izin.
(2) Izin mengoperasikan pelabuhan laut diberikan oleh:
a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul; dan
b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan
pengumpan.
Pasal 98
(1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib
memperoleh izin dari bupati/walikota.
(2) Pembangunan . . .

-- 48 of 206 --

(2) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian
lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra-
dan antarmoda transportasi.
(3) Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dioperasikan
setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan
operasional serta memperoleh izin.
(4) Izin mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau
diberikan oleh bupati/walikota.
Pasal 99
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 7
Tanggung Jawab Ganti Kerugian
Pasal 100
(1) Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau
badan usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan
bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap
kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan
yang diakibatkan oleh kegiatannya.
(2) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab
untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada
bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan
oleh kapal.
(3) Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab atas ganti
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik
dan/atau operator kapal yang melaksanakan kegiatan di
pelabuhan wajib memberikan jaminan.
Pasal 101
(1) Badan Usaha Pelabuhan bertanggung jawab terhadap
kerugian pengguna jasa atau pihak ketiga lainnya karena
kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.
(2) Pengguna . . .

-- 49 of 206 --

(2) Pengguna jasa pelabuhan atau pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan tuntutan
ganti kerugian.
Bagian Ketiga
Terminal Khusus dan Terminal
untuk Kepentingan Sendiri
Pasal 102
(1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan dapat dibangun terminal khusus.
(2) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan
sendiri.
Pasal 103
Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
ayat (1):
a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan tertentu; dan
c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan
fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta
instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai
dengan kebutuhan.
Pasal 104
(1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dibangun dan
dioperasikan dalam hal:
a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung
kegiatan pokok tersebut; dan
b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis
operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran
apabila membangun dan mengoperasikan terminal
khusus.
(2) Untuk . . .

-- 50 of 206 --

(2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi
persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan
keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan
izin dari Menteri.
(3) Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk
jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan
Undang-Undang ini.
Pasal 105
Terminal khusus dilarang digunakan untuk kepentingan
umum kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Menteri.
Pasal 106
Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai
dengan izin yang telah diberikan dapat diserahkan kepada
Pemerintah atau dikembalikan seperti keadaan semula atau
diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus
untuk menunjang usaha pokok yang lain atau menjadi
pelabuhan.
Pasal 107
(1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 yang diserahkan kepada Pemerintah dapat berubah
statusnya menjadi pelabuhan setelah memenuhi
persyaratan:
a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;
d. mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan;
e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
dan
f. kelestarian lingkungan.
(2) Dalam . . .

-- 51 of 206 --

(2) Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi
pelabuhan, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas
penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran,
dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan
dimiliki oleh pengelola terminal khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan dikuasai oleh
negara.
Pasal 108
Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal khusus dan
perubahan status terminal khusus diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Keempat
Penarifan
Pasal 109
Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai
dengan jasa yang disediakan.
Pasal 110
(1) Tarif yang terkait dengan penggunaan perairan dan/atau
daratan serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan
oleh Otoritas Pelabuhan ditetapkan oleh Otoritas
Pelabuhan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.
(2) Tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan
Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha
Pelabuhan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif
yang ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan
pendapatan Badan Usaha Pelabuhan.
(3) Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang
diusahakan secara tidak komersial oleh Pemerintah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(4) Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang
diusahakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah
dan merupakan penerimaan daerah.
Bagian Kelima . . .

-- 52 of 206 --

Bagian Kelima
Pelabuhan yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri
Pasal 111
(1) Kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran
perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri
dilakukan oleh pelabuhan utama.
(2) Penetapan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional;
b. kepentingan perdagangan internasional;
c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan
laut nasional;
d. posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran
internasional;
e. Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
f. fasilitas pelabuhan;
g. keamanan dan kedaulatan negara; dan
h. kepentingan nasional lainnya.
(3) Terminal khusus tertentu dapat digunakan untuk
melakukan kegiatan perdagangan luar negeri.
(4) Terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
a. aspek administrasi;
b. aspek ekonomi;
c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;
d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;
e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi
pemegang fungsi keselamatan dan keamanan
pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina;
dan
f. jenis komoditas khusus.
(5) Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi
perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 112 . . .

-- 53 of 206 --

Pasal 112
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) dapat dikenakan
sanksi administratif berupa denda administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 113
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelabuhan dan terminal
khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam
Peran Pemerintah Daerah
Pasal 114
Peran pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
dilakukan untuk memberikan manfaat bagi pemerintah
daerah.
Pasal 115
(1) Upaya untuk memberikan manfaat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 pemerintah daerah
mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:
a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan,
kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian
lainnya;
b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di
pelabuhan;
c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan
pelabuhan;
d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang
menghubungkan pelabuhan dengan kawasan
perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan
perekonomian lainnya;
e. membina . . .

-- 54 of 206 --

e. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan
memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat
berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan
pelabuhan;
f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat
wilayah;
g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan;
dan
h. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi
pelabuhan dan terminal khusus.
(2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan
atau menyalahgunakan peran, tugas, dan wewenang,
Pemerintah mengambil alih peran, tugas, dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB VIII
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 116
(1) Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi
keselamatan dan keamanan angkutan di perairan,
pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.
(2) Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah.
Bagian Kedua
Keselamatan dan Keamanan Angkutan Perairan
Pasal 117
(1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu
kondisi terpenuhinya persyaratan:
a. kelaiklautan kapal; dan
b. kenavigasian.
(2) Kelaiklautan . . .

-- 55 of 206 --

(2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan
daerah-pelayarannya yang meliputi:
a. keselamatan kapal;
b. pencegahan pencemaran dari kapal;
c. pengawakan kapal;
d. garis muat kapal dan pemuatan;
e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
f. status hukum kapal;
g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran
dari kapal; dan
h. manajemen keamanan kapal.
(3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
sertifikat dan surat kapal.
Pasal 118
Kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1)
huruf b ter