Law
In forceUU 133/2024
No. 133 of 2024
Undang-undang (UU) Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan
Issued
Oct 28, 2024
Effective
Oct 28, 2024
Issuer
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status
In force
Undang-undang (UU) Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the legal framework for Kabupaten Gowa in South Sulawesi, aiming to enhance governance and development in the region. It replaces the outdated legal basis from 1959, ensuring that the governance aligns with current legal standards and the needs of the local population.
This regulation primarily affects local government entities within Kabupaten Gowa, including its 18 districts (kecamatan) and the residents of these areas. It is relevant to sectors such as agriculture, tourism, and local culture, which are integral to the region's development.
- Pasal 1 defines Kabupaten Gowa as a district formed under the previous law, emphasizing its role within the Republic of Indonesia. - Pasal 3 outlines the 18 districts that comprise Kabupaten Gowa, which include Kecamatan Somba Opu, the capital district. - Pasal 4 specifies the geographical boundaries of Kabupaten Gowa, detailing its borders with neighboring regions. - Pasal 6 highlights the characteristics of Kabupaten Gowa, including its geographical features, natural resources, and cultural aspects. - Pasal 8 states that existing regulations from the 1959 law remain in effect unless they conflict with this new law, ensuring a smooth transition. - Pasal 9 repeals the previous law governing Kabupaten Gowa, marking a clear shift to the new regulatory framework.
- Kabupaten (district): A local government area in Indonesia. - Kecamatan (sub-district): An administrative division within a Kabupaten. - Otonomi Daerah (regional autonomy): The authority of local governments to manage their own affairs.
The regulation will take effect on October 28, 2024. It replaces the provisions of Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 regarding the establishment of Kabupaten Gowa.
The regulation explicitly states that it aligns with the principles outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly regarding the governance structure and regional autonomy. It also refers to the need for synchronization with other relevant laws governing local government operations.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 establishes Kabupaten Gowa as a district within South Sulawesi, formed under the previous law, emphasizing its role in the national framework.
Pasal 3 lists the 18 districts that make up Kabupaten Gowa, including the capital district, Kecamatan Somba Opu.
Pasal 4 details the geographical boundaries of Kabupaten Gowa, specifying its borders with neighboring regions.
Pasal 6 outlines the unique characteristics of Kabupaten Gowa, including its geographical features, natural resources, and cultural aspects.
Pasal 8 states that existing regulations from the 1959 law remain valid unless they conflict with this new law, ensuring continuity during the transition.
Full text extracted from the official PDF (8K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
Menimbang Mengingat SALINAN PRESIDEN REPUBUK INDONESTA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN GOWA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pembangunan Kabupaten Gowa diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan; c. bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yaf,g menjadi dasar pembentukan Kabupaten Gowa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan; Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (21, pasal 20, pasal 21, dan Pasal 22D ayat 12) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . . . SK No 209315 A -- 1 of 9 -- PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menetapkan MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN GOWA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Kabupaten Gowa adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. 3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gowa. SK No 209136 A Pasal 2 -- 2 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 2 Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Gowa berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)'. BAB II CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK KABUPATEN GOWA Pasal 3 Kabupaten Gowa terdiri atas 18 (delapan belas) Kecamatan, yaitu: a. KecamatanBontonompo; b. Kecamatan Bajeng; c. Kecamatan Tompobulu; d. Kecamatan Tinggimoncong; e. Kecamatan Parangloe; f. Kecamatan Bontomarannu; g. KecamatanPallangga; h. Kecamatan Somba Opu; i. Kecamatan Bungaya; j. Kecamatan Tombolopao; k. Kecamatan Biringbulu; l. Kecamatan Barombong; m. Kecamatan Pattallasang; n. Kecamatan Manuju; o. Kecamatan Bontolempangang; p.Kecamatan... SK No 209137 A -- 3 of 9 -- PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -4 p. Kecamatan Bontonompo Selatan; q. Kecamatan Parigi; dan r. Kecamatan Bajeng Barat. Pasal 4 (1) Kabupaten Gowa mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Bone; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bantaeng; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar. (2) Penegasan batas daerah Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 5 Ibu Kota Kabupaten Gowa berkedudukan di Kecamatan Somba Opu. Pasal 6 Kabupaten Gowa memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis berupa kawasan dataran tinggi dan dataran rendah; b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, dan potensi pariwisata; dan c. suku bangsa dan budaya yang secara umum memiliki karakter religius dan menjunjung tinggi adat istiadat. SK No 209138 A BAB III -- 4 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822l', dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Gowa dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor T4,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang diundangkan. Pasal 1O ini mulai berlaku pada tanggal SK No 209139 A Agar -- 5 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Undang-Undang ini dengan dalam Lembaran Negara Repubtit< Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 319 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan strasi Hukum, ttd e tu :(: SK No 209316 A vanna Djaman t /;i r -- 6 of 9 -- FRESIDEN REPUBUK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN GOWA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN I. UMUM Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan tujuan negara. Salah satu tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Gowa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan 'T.,legara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Kedudukan Kabupaten Gowa sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Desain pengaturan Kabupaten Gowa berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang- Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat. Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Gowa dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 209317 A II. PASAL . -- 7 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA II. PASAL DEMI PASAL 1 Cukup jelas. 2 Cukup jelas. 3 Cukup jelas. 4 Cukup jelas. 5 Cukup jelas. 6 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Potensi sumber daya alam pertanian antara lain padi, jagung, dan hortikultura. Potensi sumber daya alam perkebunan antara lain kakao dan kopi. Potensi pariwisata antara lain di dataran tinggi berupa wisata alam dan di dataran rendah berupa wisata budaya dan wisata religi. Huruf c Suku bangsa mayoritas yaitu suku Makassar. 7 Cukup jelas. Pasal 8. . Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal SK No 209142A -- 8 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7O7O SK No 209318 A -- 9 of 9 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Undang-undang (UU) Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan
tentang OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by UU 133/2024. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 9 repeals the previous law governing Kabupaten Gowa, marking a clear transition to the new regulatory framework.