Law
In forceUU 124/2024
No. 124 of 2024
Undang-undang (UU) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah
Issued
Oct 28, 2024
Effective
Oct 28, 2024
Issuer
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status
In force
Undang-undang (UU) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the legal framework for Kabupaten Donggala in Central Sulawesi, aiming to enhance governance and sustainable development in the region. It replaces the outdated legal basis from 1959 to align with current legal dynamics and improve local governance.
This regulation primarily affects local government entities in Kabupaten Donggala, including its 16 districts (kecamatan), local businesses, and residents. It is relevant to sectors such as agriculture, fisheries, tourism, and local industry.
- Pasal 1 defines Kabupaten Donggala and its geographical context within Central Sulawesi. - Pasal 3 lists the 16 districts that comprise Kabupaten Donggala, which are essential for administrative purposes. - Pasal 4 outlines the boundaries of Kabupaten Donggala, which are crucial for governance and resource management. - Pasal 6 describes the characteristics of Kabupaten Donggala, emphasizing its natural resources and cultural heritage, which are vital for local development strategies. - Pasal 8 states that existing regulations from the 1959 law remain in effect unless they conflict with this new law, ensuring a smooth transition. - Pasal 9 repeals the previous law governing Kabupaten Donggala, confirming the establishment of this new legal framework.
- Kabupaten (district): A local government area in Indonesia. - Kecamatan (sub-district): Administrative divisions within Kabupaten Donggala.
This law is effective from October 28, 2024, and it replaces the provisions of Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 regarding the establishment of Kabupaten Donggala.
The regulation explicitly states that it aligns with the principles outlined in the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 and interacts with existing laws regarding local governance and regional autonomy.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 defines Kabupaten Donggala as a district within Central Sulawesi, established under the previous law from 1959.
Pasal 3 lists the 16 districts that make up Kabupaten Donggala, which is essential for local governance.
Pasal 4 outlines the geographical boundaries of Kabupaten Donggala, which are critical for administrative and resource management.
Pasal 6 describes the region's characteristics, including its natural resources and cultural aspects, which are important for local development.
Pasal 8 states that existing regulations from the 1959 law remain valid unless they conflict with this new law.
Full text extracted from the official PDF (9K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN DONGGALA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. b. c. d. bahwa Kabupaten Donggala di provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S; bahwa pembangunan Kabupaten Donggala diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Donggala di provinsi Sulawesi Tengah; bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Donggala, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah; Pasal 18, Pasal 18A, Pasal l8B ayat(21, pasal 20,pasal2l, dan Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . . . SK No 209270 A -- 1 of 9 -- Menetapkan PRESIDEN REPUBUK INDONESIA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN DONGGALA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi Sulawesi Tengah adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Kabupaten Donggala adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. 3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Donggala. Pasal 2 Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Donggala berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822). SK No 20i654 A BAB II -- 2 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB II CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK KABUPATEN DONGGALA Pasal 3 Kabupaten Donggala terdiri atas 16 (enam belas) Kecamatan, yaitu: a. Kecamatan Rio Pakava; b. Kecamatan Dampelas; c. Kecamatan Banawa; d. Kecamatan Labuan; e. Kecamatan Sindue; f. Kecamatan Sirenja; g. KecamatanBalaesang; h. Kecamatan Sojol; i. Kecamatan Banawa Selatan; j. KecamatanTanantovea; k. Kecamatan Pinembani; l. Kecamatan Sindue Tombusabora; m. Kecamatan Sindue Tobata; n. Kecamatan Banawa Tengah; o. Kecamatan Sojol Utara; dan p. Kecamatan Balaesang Tanjung. Pasal 4 (1) Kabupaten Donggala mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar; SK No 207711 A b. sebelah -- 3 of 9 -- FRESIDEN R"EPLIBLIK TNDONESIA b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Sigi; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. (2) Penegasan batas daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 5 Ibu Kota Kabupaten Donggala berkedudukan di Kecamatan Banawa. Pasal 6 Kabupaten Donggala memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa daerah aliran sungai, pesisir dan pantai, kawasan perairan berupa danau, sungai dan waduk, serta kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan; b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pertambangan, energi, dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, potensi perdagangan dan jasa, dan potensi industri; dan c. suku bangsa dan kultural yang secara umum memitiki karakter religius, berbasis budaya dan sejarah, sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan. SK No 207656 A BABIII ... -- 4 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822lr, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Donggala dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor T4,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang diundangkan. Pasal 10 ini mulai berlaku pada tanggal SK No 20i657 A Agar -- 5 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Undang-Undang ini dengan dalam Lembaran Negara Repubtik Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 310 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERTAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundan g-undangan dan nistrasi Hukum, JUti ttd \L- + SK No 209271 A S vanna Djaman -- 6 of 9 -- PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR I24 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN DONGGALA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH I. UMUM Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan tujuan negara. Salah satu tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Donggala dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Kedudukan Kabupaten Donggala sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Desain pengaturan Kabupaten Donggala berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat. Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Donggala dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 209272A II.PASAL... -- 7 of 9 -- PRESIDEN REFUBL|K INDONESIA II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Cukup jelas Huruf b Huruf c Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Potensi sumber daya alam berupa pertanian terutama tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan. Suku atau etnis masyarakat Kabupaten Donggala mayoritas adalah suku atau etnis Kaili yang terdiri dari beberapa subetnis yang telah terintegrasi dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari dan masih dilestarikan hingga saat ini. SK No 207660 A Pasal9... -- 8 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 706I SK No 209273 A -- 9 of 9 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Undang-undang (UU) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah
tentang OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by UU 124/2024. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 9 explicitly repeals the previous law governing Kabupaten Donggala, establishing this new legal framework.