Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Indonesian government, facilitates the merger of PT Bhanda Ghara Reksa into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. The aim is to enhance efficiency, effectiveness, and business penetration in distribution and trade networks, thereby ensuring the availability and affordability of essential goods, including food supplies.
This regulation primarily affects state-owned enterprises (BUMN), particularly PT Bhanda Ghara Reksa and PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. It is relevant to sectors involved in warehousing and trade.
According to Pasal 1, PT Bhanda Ghara Reksa, established under Government Regulation No. 26 of 1976, is merged into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, which is recognized as a state-owned enterprise under Government Regulation No. 38 of 1971. Pasal 2 states that with this merger, PT Bhanda Ghara Reksa will dissolve without liquidation, and all rights, obligations, and assets will automatically transfer to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. The value of the assets will be determined by the Minister of Finance based on the proposal from the Minister of State-Owned Enterprises (Pasal 2 ayat (2)). The merger will be executed by the Minister of State-Owned Enterprises and the Minister of Finance as per their respective authorities (Pasal 3).
"Perusahaan Perseroan (Persero)" refers to a limited liability company owned by the state, while "Badan Usaha Milik Negara (BUMN)" means state-owned enterprises. "Kewenangan" translates to authority, and "likuidasi" means liquidation.
This regulation came into effect on September 15, 2021, the same date it was enacted. It repeals and renders ineffective Government Regulation No. 26 of 1976 regarding state capital participation for the establishment of state-owned enterprises in the warehousing sector (Pasal 4).
The regulation references Government Regulation No. 43 of 2005, which outlines the merger, consolidation, acquisition, and transformation of state-owned enterprises. It also cites the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 states that PT Bhanda Ghara Reksa is merged into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, enhancing operational efficiency.
According to Pasal 2, PT Bhanda Ghara Reksa will dissolve without liquidation, transferring all rights and obligations to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
Pasal 2 ayat (2) mandates that the Minister of Finance will determine the value of PT Bhanda Ghara Reksa's assets based on the proposal from the Minister of State-Owned Enterprises.
Pasal 3 specifies that the merger will be executed by the Minister of State-Owned Enterprises and the Minister of Finance according to their respective authorities.
Pasal 4 indicates that this regulation repeals Government Regulation No. 26 of 1976 regarding state capital participation for warehousing enterprises.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2O2I TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BHANDA GHARA REKSA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PI PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penetrasi bisnis jaringan distribusi dan perdagangan, serta mendukung ketersediaan dan keterjangkauan termasuk bahan pangan, perlu melakukan penggabungan Perusahaan perseroan (persero) pT Bhanda Ghara Reksa ke dalam perusahaan perseroan (Persero) PT Perusahaan perdagangan Indonesia; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan usaha Milik Negara, penggabungan Badan Usaha Milik Negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiinana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu men-etapkan Peraturan Pemerintah tentang penggaburg"., Perusahaan Perseroan (persero) pr Bhanda crrara Reksa ke dalam Perusahaan perseroan (persero) pr perusahaan Perdagangan Indonesia; a. b c SK No 095501 A Mengingat . . -- 1 of 4 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42971 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a55a); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BHANDA GHARA REKSA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA. Pasal 1 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pergudangan digabungkan ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). 2 3 SK No 097508 A Pasal 2 . -- 2 of 4 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 2 (1) Dengan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa dinyatakan bubar tanpa iikuidasi dengan ketentuan segala hak dan kewajiban serta kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa beralih karena hukum kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. (21 Besarnya nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Pasal 3 Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Terhitung sejak tanggal mulai berlakunya penggabi:ngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tah:un 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 097509 A Agar -- 3 of 4 -- PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2O2l PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal l5 September 2O2l MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 218 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ang-undangan dan trasi Hukum, ttd SK No 095502 A na Djaman * -- 4 of 4 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
tentang BUMN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 97/2021. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
This regulation is effective as of September 15, 2021, as stated in Pasal 5.