Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the framework for discipline among civil servants (PNS) in Indonesia, ensuring adherence to laws and regulations as outlined in Article 86 of Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. It aims to maintain order and improve the integrity, professionalism, and accountability of PNS.
This regulation applies to all civil servants (PNS) in Indonesia, including those appointed as village heads. It governs their conduct, obligations, and the penalties for violations of discipline.
- Article 2 mandates that PNS must adhere to obligations and avoid prohibited actions. - Article 3 outlines specific obligations, including loyalty to Pancasila and the Constitution (Article 3(a)), maintaining national unity (Article 3(b)), and executing government policies (Article 3(c)). - Article 4 details additional obligations, such as attending oath ceremonies (Article 4(a)), prioritizing national interests (Article 4(c)), and reporting threats to national security (Article 4(d)). - Article 5 lists prohibitions, including abuse of authority (Article 5(a)), working for foreign entities without permission (Article 5(c)), and engaging in activities that harm the state (Article 5(h)). - Article 7 states that violations of these obligations may result in disciplinary action. - Article 8 categorizes disciplinary actions into light, medium, and heavy penalties, with specific examples provided in subsequent articles. - Article 24 requires that disciplinary actions must be enforced by authorized officials.
- PNS (Pegawai Negeri Sipil): Civil Servants - Pejabat Pembina Kepegawaian: Personnel Management Officials - Hukuman Disiplin: Disciplinary Punishment - Pelanggaran Disiplin: Disciplinary Violation - Upaya Administratif: Administrative Efforts - Unit Kerja: Work Unit - Dampak Negatif: Negative Impact
This regulation came into effect on August 31, 2021, and replaces Government Regulation No. 53 of 2010 on Civil Service Discipline. Existing disciplinary actions that were in process before this regulation remains valid (Article 40).
This regulation amends and replaces previous regulations, specifically Government Regulation No. 53 of 2010, and aligns with Law No. 5 of 2014. It also references the need for further regulations from the National Civil Service Agency (Badan Kepegawaian Negara) for implementation details (Article 44).
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
PNS must comply with obligations and avoid prohibited actions as stated in Article 2.
PNS must demonstrate loyalty to Pancasila and the Constitution (Article 3(a)), maintain national unity (Article 3(b)), and execute government policies (Article 3(c)).
PNS are prohibited from abusing authority (Article 5(a)), working for foreign entities without permission (Article 5(c)), and engaging in activities that harm the state (Article 5(h)).
Violations can lead to disciplinary actions categorized as light, medium, or heavy, as detailed in Article 8.
Disciplinary actions must be enforced by authorized officials as per Article 24.
Full text extracted from the official PDF (64K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 549!;
Mengingat
MEMUTUSKAN:
McNetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
I'l( l.lo f fltrr< - A
2. Pejabat
-- 1 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil
Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara
di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang
diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
4. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan.
5. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di
dalam maupun di luar kantor.
6. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau
perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau
melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh
Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena
melanggar peraturan Disiplin PNS.
8. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman
Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
9. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai
tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas
dalam organisasi.
10. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan
turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama
baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan
tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
1 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
:ll{ Nlo l0r.-'il n
BAB II
-- 2 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 3
PNS wajib:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik
di dalam maupun di luar kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 4
Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, PNS wajib:
a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
:,1< l.lo 106 -<.1 /
b. menghadiri
-- 3 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
c. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, danf atau golongan;
d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
g. menggunakan dan memelihara barang milik negara
dengan sebaik-baiknya;
h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan kompetensi; dan
i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perLlndang-undangan.
Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 5
PNS dilarang:
a. menyalahgunakanwewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik
kepentingan dengan jabatan;
c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa
izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian;
e.bekerja...
:il( i\lo l(X.:5.i A
-- 4 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,
atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak
bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara
secara tidak sah;
g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan
dan/atau pekerjaan;
l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil
Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah dengan cara:
f . ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan
atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS
lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan
fasilitas negara;
,1, ),16 l(lh-5(., r,
5. membuat
-- 5 of 51 --
PFTESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS Masuk Kerja
dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf f diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman
Disiplin.
Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 8
(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
a. Hukuman Disiplin ringan;
b. Hukuman Disiplin sedang; atau
c. Hukuman Disiplin berat.
:.1<' [..1o i(rz,-.5; I
(2) Jenis...
-- 6 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25o/o (dua
puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25o/o (dua
puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua
puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(41 Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. penurLlnan jabatan setingkat lebih rendah selama 12
(dua belas) bulan;
b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS.
Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman
Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewaj iban
Pasal 9
(1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban:
a. melaksanakan. . .
i.f.. lrln l()(r 15;l A
-- 7 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh
pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Unit Kerja;
b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit
Kerja;
c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit
Kerja;
d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam
sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap
orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit
Kerja;
e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit
Keda; dan
f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Unit Kerja.
:il( Nlo l0(,15,) /r
(2) Hukuman .
-- 8 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang tidak
memenuhi ketentuan:
a. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit
Kerja;
b. Masuk Keda dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang
berdampak pada Unit Kerja berupa:
1. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja
tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama
3 (tiga) hari keda dalam 1 (satu) tahun;
2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja
tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama
4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja
dalam 1 (satu) tahun; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS
yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan
10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
c. menggunakan dan memelihara barang milik negara
dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
d. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Unit Kerja.
3l<' l.lo l()(.lrr0 r'
Pasal 10
-- 9 of 51 --
PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA,
Pasal 10
(1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban:
a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit
Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh
pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal3 huruf c, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi
yang bersangkutan;
d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi
yang bersangkutan;
e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam
sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap
orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi
yang bersangkutan;
f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi
yang bersangkutan; dan
g.bersedia...
:.t'. [.lo l0rr'i, I A
-- 10 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
(21 Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak
memenuhi ketentuan:
a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang
sah;
b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang
sah;
c. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi
yang bersangkutan;
d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
keamanan negara atau merugikan keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi
yang bersangkutan;
e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat administrator
dan pejabat fungsional;
Sl( Nlo l06lf''l A
f. Masuk
-- 11 of 51 --
PFIES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa:
1) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25oh (dua
puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi
PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai
dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu)
tahun;
2l pemotongan tunjangan kineda sebesar 25o/o (dua
puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi
PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
sah secara kumulatif selama 14 (empat belas)
sampai dengan 16 (enam belas) hari keda dalam 1
(satu) tahun; dan
3) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25oh (dua
puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan
bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan
yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas)
sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1
(satu) tahun.
g. menggunakan dan memelihara barang milik negara
dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
Pasal 1 1
(1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada Unit Kcrja, instansi, dan/atau negara;
"t,: [..16 l()rr-16,:, A
b. menjaga
-- 12 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh
pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada negara;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam
sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap
orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf E,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
dan
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada negara.
ili( \k_r 10616,_l A
(2) Hukuman .
-- 13 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t4-
(21 Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak
memenuhi ketentuan:
a. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara
dan/atau pemerintah;
b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
keamanan negara atau merugikan keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara
dan/atau pemerintah;
c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat pimpinan
tinggi dan pejabat lainnya;
d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf f berupa:
1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk
Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif
selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua
puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2l pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS
yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima)
sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja
dalam 1 (satu) tahun;
' ,t/ f,trr | ()(r 165 A
3) pemberhentian. . .
-- 14 of 51 --
PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA
3) pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang
tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara
kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari
kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
4) pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang
tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara
terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i.
Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan
Pasal 12
Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang melanggar
ketentuan larangan:
a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,
atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak
bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit
Kerja;
b.melakukan...
i,lt, I'.lo l06lr,^ A
-- 15 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Unit Kerja;
c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Unit Kerja.
Pasal 13
Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar
ketentuan larangan:
a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak
atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik
negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada instansi yang bersangkutan;
b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Unit Kerja danlatau instansi
yang bersangkutan;
c.melakukan...
ll!'. l'lo l()(1167 A
-- 16 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
c. melakukan kegiatan yang merugikan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;
d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;
e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan
yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;
f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
dan
g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil
Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta
kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf n angka 2.
Pasal 14
Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar
ketentuan larangan:
a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a;
b.menjadi...
',l( l',ln l(',.1(.ll A
-- 17 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik
kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b;
c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa
izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c dan huruf d;
d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak
atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik
negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada negara dan/atau pemerintah;
f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan
dan/atau pekerjaarr sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf k;
h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
ll( irlq ll')(r.rr1() fl
i.memberikan...
-- 18 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil
Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka
6, dan angka 7 dengan cara:
1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan
PNS lain;
2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan
fasilitas negara;
3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye;
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk.
Pasal 15
(1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan
menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf f dihitung secara kumulatif sampai
dengan akhir tahun berjalan.
(2) PNS...
't; I ll., I Or. -.7f) A
-- 19 of 51 --
PRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA
(21 PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati
ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus
menerus selama 1O (sepuluh) hari kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4)
diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan
berikutnya.
Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum
Pasal 16
Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:
a. Presiden;
b. Pejabat Pembina Kepegawaian;
c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang
setara;
e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang
setara;
f. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
g. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.
Pasal 17
(1) Presiden menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin
bagi PNS yang menduduki:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; dan
b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang merupakan
Pejabat Pembina Kepegawaian,
untuk semua jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (21, ayat (3), dan ayat (4).
(2) Presiden menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin
bagi PNS yang menduduki:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
b. Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama; dan
c. Jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya
menjadi wewenang Presiden,
untuk jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c.
:.1,. \lp iQr,a / I A
(3) Penjatuhan
-- 20 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan usul:
a. Menteri yang mengoordinasikan bagi PNS yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; dan
b. Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan
jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya
menjadi wewenang Presiden.
Pasal 18
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat
Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi
menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya di lingkungannya untuk jenis
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2), ayat (3), dan ayat (a) huruf a dan huruf b.
(2) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat
Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi
menetapkan penjatuhan Hukunran Disiplin bagi:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya
untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);
b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (41 huruf a dan
huruf b;
c. Pejabat Administrator k; bawah di lingkungannya
untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); dan
d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang
Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman
Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4).
:.11 Na lft6l'i I A
(3) Pejabat
-- 21 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan Hukuman
Disiplin bagi:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya
untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan
huruf b;
c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya
untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); dan
d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang
Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman
Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
Pasal 19
Kepala Perwakilan Republik Indonesia berwenang
menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
Pasal 20
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara
di lingkungan Pusat dan Provinsi, berwenang menjatuhkan
Hukuman Disiplin bagi:
a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
ll!( \lrr l(-tt.-7:1
b. PNS
-- 22 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
Pasal 21
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang
setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (21dan ayat (3).
Pasal 22
(1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di
lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (21;
b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada Unit
Kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,
Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat
menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Pejabat...
:ll( Nlo l0(rl7 I A
-- 23 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan
keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
Pasal 23
(1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di
lingkungan Pusat, Provinsi, dan KabupatenlKota
berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)r;
b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3); dan
c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (21.
(2) Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada unit
kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,
Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat
menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan
keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
Pasal 24
(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan
Pelanggaran Disiplin.
(2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan
Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang
Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
,r,, [..1o l0(\a-i.. n
(3) Dalam
-- 24 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan
Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang
dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang
Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
(41 Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses
pemeriksaan.
(5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', juga
menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang
melakukan Pelanggaran Disiplin.
Pasal 25
Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang
Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman
Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
Bagian Kelima
Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 26
(1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin
dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk
dilakukan pemeriksaan.
(21 Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan
tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat
panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka
dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan
diperiksa pada pemanggilan pertama.
[il( Nlo 106).'/6 A
(a) Apabila. .
-- 25 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(41 Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga,
maka Pejabat yang Berwenang Menghukum
menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti
dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
Pasal 27
(1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga
melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi
Hukuman Disiplin.
(21 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung
maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam
bentuk berita acara pemeriksaan.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman
Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka
atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman
Disiplin.
(4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 menyatakan kewenangan penjatuhan
Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang
lebih tinggi, maka atasan langsung wqjib melaporkan berita
acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
Pasal 28
(1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan
pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil
pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang
Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
(21 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan
Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah melalui proses pemeriksaan.
:lr( t l11 l flr.. l'i I
Pasal 29
-- 26 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 29
(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan
dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan
pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
(2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan
dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh
tim pemeriksa.
(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan,
dan unsur kepegawaian.
(4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain
yang ditunjuk.
(5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat
lain yang ditunjuk.
(6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut,
maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan
yang lebih tinggi secara berjenjang.
Pasal 3O
Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang
Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari
pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.
Pasal 31
(1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga
melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan
dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan
sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung
sejak yang bersangkutan diperiksa.
:-il': I'lo l()6l7li A
(2) Pembebasan
-- 27 of 51 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai
dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
(3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat
pejabat pelaksana harian.
(41 PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan
hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara
dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih
tinggi.
Pasal 32
(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang
memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung
maupun secara virtual.
(21 Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan
tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk
menjatuhkan Hukuman Disiplin.
(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita
acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 33
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Pejabat yang Berwenang
Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
lir{ i'.lo lC6-7'r ,A
(2) Dalam
-- 28 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran
Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
Pasal 34
Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang
mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai
bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi
pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin
terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
Pasal 35
(1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata
melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya
hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin
yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran
yang dilakukan.
(2) PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian
melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama,
kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih
berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah
dijatuhkan kepadanya.
(3) PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali
atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
(4) Dalam hal PNS yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin
merupakan PNS yang mendapatkan penugasan khusus
dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan
bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau
Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka
pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan
penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan
instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.
l,r,' l.,lr, lr)6.11/) A
Pasal 36. . .
-- 29 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 36
(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdapat indikasi
penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan
kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau
tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat
pengawas intern pemerintah.
(21 Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbukti, aparat pengawas intern pemerintah
merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.
Pasal 37
(1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan
keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
(21 Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman
Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau
pejabat lain yang ditunjuk.
(3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan
ditetapkan.
(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak
hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman
Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
{ll( Nlo l0(l,lJl i A
BABIV...
-- 30 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.
BAB IV
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin
Pasal 38
(1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15
(lima belas) sejak diterima.
(21 Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya
Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya
administratifnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam
Peraturan Pemerintah tersendiri.
Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 39
(1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan
oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang
bersangkutan.
(21 Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu
bahan penilaian daiam pembinaan PNS yang
bersangkutan.
(3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin
termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke
dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
Aparatur Sipil Negara.
BABV...
I;l< l.,lo I 0(. ls I
-- 31 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
(1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani
oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
(2) Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang
Berwenang Menghukum atau banding administratif
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini diselesaikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 74, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) beserta
peraturan pelaksanaannya.
(3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan
pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.
(4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah, maka hasil
pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya
berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 4 1
PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (l.,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424ll, dijatuhi
salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.
:;l( irlo l(|6ali I A
Pasal 42
-- 32 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal42
(1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam
Peraturan Pemerintah ini, berlaku setelah Peraturan
Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.
(21 Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai
Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud padp. ayat
(1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (31
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 43
Ketentuan Peraturan Pemerintah ini mutatis mutandis
berlaku untuk calon PNS.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 45
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
1. Peraturan perundang-undangan yang merupakan
pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan
mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3O21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135), sepanjang tidak
mengatur jenis Hukuman Disiplin sedang, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 46
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar. . .
SK No 106893 A
-- 33 of 51 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.
orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
rtd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 1 Agustus 2O2l
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 202
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan
strasi Hukum,
trd
SK No 023648 A
na Djaman
-- 34 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
I. UMUM
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk
menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas,
PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin PNS. Selama ini
ketentuan mengenai Disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2OlO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur
Sipil Negara, ketentuan mengenai Disiplin PNS tersebut perlu disesuaikan.
Untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan
akuntabel, diperlukan peraturan Disiplin PNS yang dapat dijadikan
pedoman dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat mendorong
PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi
kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam
pengembangan karier.
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang
Desa, PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa juga wajib menaati
ketentuan peraturan Disiplin PNS antara lain setia kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. Dalam melaksanakan
tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan wajib menerapkan prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik (good gouernance) serta bersikap disiplin,
jujur, adil, transparan, dan akuntabel.
Peraturan . . .
Iil( l.lo l()(.18f. n
-- 35 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS ini antara lain memuat
kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada
PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan Hukuman
Disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan
pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan
berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan
datang.
Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis
Hukuman Disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu Pelanggaran
Disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat yang
Berwenang Menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan
Hukuman Disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi
Pejabat yang Berwenang Menghukum telah ditentukan dalam Peraturan
Pemerintah ini.
Penjatuhan hukuman berupa jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang,
atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh
PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan
dampak dari pelanggaran yang dilakukan.
Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi PNS
yang melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin
diberikan hak untuk membela diri melalui Upaya Administratif, sehingga
dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan
Hukuman Disiplin.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas
.'ll( l.lo l0(..'S7 A
Pasal3...
-- 36 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan "setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah" adalah setiap PNS di samping taat juga
berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan negara dan
Pemerintah serta tidak menentang Pancasila, dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan"
adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negAra atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "tugas kedinasan" adalah tugas yang
diberikan oleh atasan yang berwenang sesuai dengan:
a. perintah kedinasan;
b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian; dan
c. peraturan kedinasan.
Huruf f
Kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam
sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang,
baik di dalam maupun di iuar kedinasan termasuk
melaksanakan kewajiban bekerja dengan jujur, tertib, cermat,
dan bersemangat untuk kepentingan negara dan pemerintah.
Huruf g. . .
lll( Nlo l0r.2flll A
-- 37 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Huruf g
Kewajiban menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk melaksanakan
kewaj iban menj unj un g tin ggi kehormatan ne gara, pemerintah,
dan martabat PNS.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "Masuk Kerja dan menaati ketentuan
jam kerja" adalah kewajiban melaksanakan tugas sesuai
dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan
melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu
bekerja.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "memberikan kesempatan kepada
bawahan untuk mengembangkan kompetensi" adalah
memberikan kesempatan pada bawahan untuk meningkatkan
kemampuan antara lain memberikan kesempatan mengikuti
rapat, seminar, pelatihan, dan pendidikan formal lanjutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf i. . .
::t./ lrlrr 111,'.r;l() A
-- 38 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Huruf i
Yang dimaksud dengan "pemberian yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan" termasuk memberi atau
menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih
apapun.
Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan wewenang"
meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan
wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Lingkup
penyalahgunaan wewenang termasuk tindakan melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan
pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan
tujuan pemberian kewenangan tersebut.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga
milik negara secara tidak sah" adalah perbuatan yang
dilakukan tidak atas dasar ketentuan termasuk tata cara
maupun kualifikasi barang, dokumen, atau benda lain yang
dapat dipindahtangankan.
Huruf g. . .
:il( Nl6r lfl(rt\rl a
-- 39 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Huruf g
Yang dimaksud dengan "pungutan di luar ketentuan" adalah
pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau
penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang,
barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau
pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "melakukan kegiatan yang merugikan
negara" termasuk kegiatan yang dilakukan bersama dengan
atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam
maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, baik secara
langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan
kerugian keuangan negara.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "menerima hadiah yang berhubungan
dengan jabatan dan/atau pekerjaan" termasuk menerima
hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah
tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena
telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Huruf I
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n .
'.1'. l.lo l(16l')l ,A
-- 40 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Huruf n
Angka 1
PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk
mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang
ditawarkan peserta pemilu, tanpa menggunakan
atribut partai atau atribut PNS.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "menggunakan atribut partai"
adalah dengan menggunakan dan/ atau memanfaatkan
pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar
partai politik, calon Presiden/Wakil Presiden, calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota
Dewan Perwakilan Ralcyat, calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah dalam masa kampanye.
Yang dimaksud "menggunakan atribut PNS" adalah
menggunakan seragam Korpri, seragam dinas,
kendaraan dinas, dan lain-Iain.
Angka 3
Yang dimaksud dengan "peserta kampanye" adalah
PNS bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas
kampanye ltim sukses, tenaga ahli, penyandang dana,
pencari dana, dan lain-lain.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Pasal 6. . .
li''. i'lr IOfra()a n,
-- 41 of 51 --
PRESIDEN
REPLIBLIK IT.IDONESIA
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat 12)
Huruf a
Teguran lisan merupakan jenis hukuman ringan yang
dituangkan dalam surat keputusan Pejabat yang
Berwenang Menghukum serta dinyatakan secara lisan
oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dan
disampaikan kepada PNS yang melakukan Pelanggaran
Disiplin.
Huruf b
Teguran tertulis merupakan jenis hukuman ringan yang
dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat
yang Berwenang Menghukum kepada PNS yang
melakukan Pelanggaran Disiplin.
Huruf c
Pernyataan tidak puas secara tertulis merupakan jenis
hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan
secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum
kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "penurunan jabatan setingkat
lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan" adalah
penurunan jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional
menjadi jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan
semula selama 12 (dua belas) bulan.
Huruf b. . .
:ir( l.l6 lrl1.1t1'1 4
-- 42 of 51 --
PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pembebasan dari jabatannya
menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan"
adalah pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan
fungsional dengan menugaskan ke dalam jabatan
pelaksana.
Huruf c
Jenis hukuman pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana
contoh berikut:
Seorang PNS bernama A, menduduki jabatan sebagai
Kepala Bidang Peningkatan Kinerja PPPK. Yang
bersangkutan diduga melanggar ketentuan tidak Masuk
Keda tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama
10 (sepuluh) hari kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan
oleh atasan langsungnya bersama tim pemeriksa, terbukti
yang bersangkutan tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari keda.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka atasan langsung
melaporkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum
yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang
Berwenang Menghukum dan Pejabat Pembina
Kepegawaian menjatuhkan Hukuman Disiplin berat
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
:,t/ NIO l0r)l().1 A
Ayat (21
-- 43 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Contoh:
Seorang PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan
Maret 2Ol9 tidak masuk bekerja selama 3 (tiga) hari kerja
maka yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin
berupa teguran lisan.
Selanjutnya, pada bulan Mei sampai dengan Juli 2OI9
yang bersangkutan tidak Masuk Kerja selama 4 (empat)
sampai dengan 6 (enam) hari kerja. Dalam hal demikian,
maka yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin
berupa teguran tertulis.
Selanjutnya, pada bulan September sampai dengan bulan
November 2019 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja
selama 7 (tujuh) sampai dengan 1O (sepuluh) hari kerja.
Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dijatuhi
Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara
tertulis.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c .
iil( hlo lpr-.1()'\ A
-- 44 of 51 --
PRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan" adalah peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada pejabat
yang berwenang termasuk peraturan kedinasan.
Yang dimaksud dengan "pejabat fungsional" adalah PNS
yang menduduki jabatan fungsional yang diwajibkan
melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 1 1
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c. . .
:'l'. irlo 106r.')f, A.
-- 45 of 51 --
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan" adalah peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada pejabat
yang berwenang termasuk peraturan kedinasan.
Yang dimaksud dengan "pejabat lainnya" adalah PNS
yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan
harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
L2
Cukup jelas.
13
Cukup jelas.
l4
Cukup jelas.
15
Ayat ( 1)
Yang dimaksud dengan "dihitung secara kumulatif sampai
dengan akhir tahun berjalan" adalah dihitung secara kumulatif
selama 1 (satu) tahun berjalan mulai bulan Januari sampai
dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16. . .
l :tz Llrl l (lt, ,'_')-i n
-- 46 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "jabatan lain yang pengangkatan
dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden"
antara lain Panitera Mahkamah Agung dan Panitera
Mahkamah Konstitusi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal24...
::ll( [rlq] lOrrl()S \
-- 47 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat {2)
Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang
Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin
kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Proses pemeriksaan penjatuhan Hukuman Disiplin oleh atasan
kepada pejabat yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin
dilakukan dengan mendengar keterangan dan dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 25
Yang dimaksud dengan "tidak terdapat Pejabat yang Berwenang
Menghukum" adalah terdapat satuan organisasi yang pejabatnya
lowong, antara lain karena berhalangan tetap.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya dengan
memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan
surat panggilan.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal27...
':r( i.iq l()rra_.\,'\ n
-- 48 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 27
Ayat (1)
Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kebenaran
Pelanggaran Disiplin yang dilakukan PNS, serta untuk
mengetahui faktor yang mendorong atau menyebabkan yang
bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin.
Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga
Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat mempertimbangkan
jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan dengan adil.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan secara tertutup" adalah
pemeriksaan hanya dihadiri oleh PNS yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin dan pemeriksa.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Kewajiban melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil
pemeriksaan secara hierarki termasuk hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh inspektorat.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hocl.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 30. . .
lii( irln lo(..100 A
-- 49 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat ( 1)
Pembebasan sementara dari tugas jabatannya dimaksudkan
untuk kelancaran pemeriksaan dan kelancaran tugas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal40...
lll,.- irlo | ()rr-lO I A
-- 50 of 51 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang diberlakukan
setelah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Gaji
dan Tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ketentuan ini dimaksudkan untuk jenis Hukuman Disiplin sedang
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih tetap berlaku sampai
dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan
Tunjangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4
tentang Aparatur Sipil Negara.
Pasal 46
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6718
SK No 023649 A
-- 51 of 51 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
tentang KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 94/2021. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Existing disciplinary actions before this regulation remains valid (Article 40).
This regulation came into effect on August 31, 2021, replacing Government Regulation No. 53 of 2010.
PNS have the right to appeal disciplinary actions through Upaya Administratif (Article 4).