Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the President of Indonesia, establishes the dissolution of PT Kertas Leces, a state-owned enterprise, due to its declared bankruptcy. The decision follows a ruling from the Surabaya Commercial Court, which determined that the company is insolvent. This regulation outlines the legal framework for the liquidation process and the handling of remaining assets.
The regulation specifically affects PT Kertas Leces, a state-owned enterprise (BUMN) in Indonesia. It is relevant to stakeholders involved in the liquidation process, including creditors, employees, and government agencies overseeing state-owned enterprises and bankruptcy proceedings.
- Pasal 1 states that PT Kertas Leces is dissolved due to its bankruptcy status as determined by the Surabaya Commercial Court. - Pasal 2 mandates that the liquidation process must comply with relevant laws concerning state-owned enterprises, bankruptcy, and limited liability companies. - Pasal 3 requires that the liquidation process be completed within nine years from the date of the bankruptcy declaration. - Pasal 4 specifies that any remaining assets after liquidation must be deposited into the state treasury. - Pasal 5 indicates that this regulation is effective from the date of its promulgation.
- BUMN (Badan Usaha Milik Negara): State-Owned Enterprises in Indonesia. - Pailit: Bankruptcy, a legal status of a person or entity that cannot repay the debts it owes to creditors. - Insolvensi: Insolvency, the state of being unable to pay debts owed.
The regulation is effective from February 20, 2023, the date it was promulgated. It does not explicitly replace or amend any previous regulations but operates within the existing legal framework governing state-owned enterprises and bankruptcy.
The regulation references several laws, including Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, indicating that the liquidation process must adhere to these legal standards. It also aligns with Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the establishment, management, supervision, and dissolution of state-owned enterprises, as amended by Government Regulation No. 23 of 2022.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 states that PT Kertas Leces is dissolved due to its bankruptcy status as determined by the Surabaya Commercial Court.
Pasal 2 mandates that the liquidation process must comply with relevant laws concerning state-owned enterprises, bankruptcy, and limited liability companies.
Pasal 3 requires that the liquidation process be completed within nine years from the date of the bankruptcy declaration.
Pasal 4 specifies that any remaining assets after liquidation must be deposited into the state treasury.
Pasal 5 indicates that this regulation is effective from the date of its promulgation, February 20, 2023.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN PRESIDEN RET'UELIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaianl2Ol8/PN Niaga Sby. Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby. tanggal 25 September 2018, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces dinyatakan pailit dan menyebabkan harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) PI Kertas leces berada dalam keadaan insolvensi; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal L42 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, harta pailit yang berada dalam keadaan insolvensi merupakan salah satu alasan terjadinya pembubaran perseroan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces; 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42971 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68a 1); 3.Undang-Undang... Mengingat SK No 169865 A -- 1 of 4 -- 3 4 PRESIDEN REPUEUK INDONESIA Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 131, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44431; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OOT tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68a1); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO5 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO5 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68OO); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES. Pasal 1 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun l9S2 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas l,eces Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) bubar karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/ 2O18IPN Niaga Sby. Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2O14lPN Niaga Sby. tanggal 25 September 2Ot8, sehingga harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces berada dalam keadaan insolvensi. Pasal2... 5 Menetapkan SK No 169771 A -- 2 of 4 -- PRESIDEN REPI.IBUK INDONESIA Pasal 2 Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas kces sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan: a. peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara; b. peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; c. peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas; dan d. peraturan pemndang-undangan lainnya. Pasal 3 Penyelesaian pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces termasuk likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) tahun terhitung sejak Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas l,eces dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Pasal 4 Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan ke Kas Negara. Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . SK No 169735 A -- 3 of 4 -- PRESIDEN REPIJELIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2O Februari 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 28 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, ttd. ttd. SK No 169734A sil Djaman -- 4 of 4 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
tentang BUMN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 9/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.