Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Indonesian government, pertains to the increase of state capital investment in the shares of PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), a state-owned enterprise. The aim is to improve PLN's capital structure and enhance its operational capacity to support infrastructure development in the electricity sector. The state will inject a total of Rp5 trillion into PLN, sourced from the 2021 State Budget.
The regulation facilitates the addition of state capital to PLN to strengthen its financial position and operational capabilities, thereby enabling it to better fund infrastructure projects in the electricity sector.
This regulation primarily affects PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), which is classified as a state-owned enterprise (BUMN). It is relevant to stakeholders in the electricity sector, including investors and government entities involved in energy infrastructure.
- Pasal 1 states that the Indonesian government will increase its capital investment in PLN, which is recognized as a Perseroan (limited liability company) based on Government Regulation No. 23 of 1994. - Pasal 2 outlines that the value of the state capital increase is set at Rp5 trillion, sourced from the 2021 State Budget. - Pasal 3 indicates that this regulation will come into effect upon its promulgation.
- Perseroan (limited liability company): A company structure in Indonesia that allows for limited liability for its shareholders. - BUMN (Badan Usaha Milik Negara): State-owned enterprises in Indonesia.
The regulation is effective from the date of its promulgation, which is August 10, 2021. It does not explicitly replace or amend any previous regulations but is based on existing laws regarding state-owned enterprises.
The regulation references several laws, including Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and Law No. 11 of 2020 on Job Creation, which amend previous provisions regarding state enterprises and capital investment processes.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
According to Pasal 1, the Indonesian government will increase its capital investment in PLN, which is classified as a Perseroan based on Government Regulation No. 23 of 1994.
Pasal 2 specifies that the amount of the state capital increase is Rp5 trillion, sourced from the 2021 State Budget.
As stated in Pasal 3, this regulation will take effect upon its promulgation on August 10, 2021.
The regulation is based on Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation, as referenced in the preamble.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAI{ REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2021
T.ENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM T"IODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LIS,I.RIK I.IEGARA
DENGAN RAHMA'I'TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : t'ahwa untuk mempcrbaiki struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan perseroan
(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dalam rangka
meningkatkan kemampuan pendanaan guna
melar^jrrtkan pembangunan infrastruktur
ketcnagalistrikan, perlu melakukan llenambahan
pen) crtaan mo.ial Negara Republik Indonesia ke dalam
modal saharn Perusahaan perseroan (persero) pT
Perusahaa-n Listrik Negara yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O2l;
a
b biahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurruf a cian untuk melakianakan
ketentuan Pasal 4 ayai (a) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
scbagair:rana fctah dir.rbah dengan Undang-Undlng
Nomor 11 J'ahun 2O2O tentang Cipta I(erja, perlu
menbiapkan Peraturan pemerintah - tentang
Penaml-rahan Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia' ke Dalam Modal Saham perusahaan
Pcrseroan (Persero) PT Penrsahaan Listrik Negara;
SK No 046970 A
Mengingat:...
-- 1 of 4 --
Mengingat
2
1
3
4
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 19 Tahurr 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297lr sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik InConesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahrrn 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S,-Tambahan Lembaran
ltregara Republik Indonesia Nomor a355);
Unclang-Urrdang Nomor 9 Tahun '2O2O tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O2l (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6570);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tatrun 2005 tentang
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal
Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan
Ter:batas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 116, 'lambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah
diubah dengan Peratt,ran Pemerintah Nomor'/2 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahrrn 2005 tentang Tata Cara Penyertaan
dan Penatausahaan Moclal Negara pada Badan Usaha
Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6006);
5
SK No 046971 A
MEMUTUSKAN
-- 2 of 4 --
Menetapkan :
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
I\{EMUTUSI(AN
PERATURA}J PEMBRINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN IVIODAL NEGARA REPUBI,IK INDONESIA KE
DALAM MODAI, SAHAM PERUSAFIAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
Pasal I
Negara Repuhlik Indonesia melakukan penambahan
penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan
Perseroan (Persero) FrI Perusahaan Listrik Negara yang
statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Noruor 23 'lahun l9g4
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM)
Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Pasal 2
(1) Nilai penambahan penyertaan moda negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal i sebesar
Rp5.000.00O.000.000,00 (lima triliun rupiah).
(21 Penarnbahan penyertaan modal negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber, dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2I.
Pasal 3
f'eraturan Pemerintah ini
diundangkan. rnulai berlaku pada tanggal
SK No 046972 A
Agar
-- 3 of 4 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatanllya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
.toKo wtDoDo
Diundangkan di .Jakarta
pada tanggal lO Agustus 2021
MENTERI HUI(UM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOI,Y
LEMBARAI,I NECARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2o2I NoIvIoR 179
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Peruudang-undan gan dan
[{ukum,
ttd
ttd
SK No 046973 A
Djaman
-- 4 of 4 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
tentang BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 83/2021. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.