Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the President of Indonesia, formally dissolves PT Merpati Nusantara Airlines following its declaration of bankruptcy by the Surabaya Commercial Court. The dissolution is based on the company's insolvency status, which necessitates liquidation and the settlement of its remaining assets.
This regulation specifically affects PT Merpati Nusantara Airlines, a state-owned enterprise (BUMN) in the aviation sector. It also impacts creditors, employees, and stakeholders involved with the company, as they will be part of the liquidation process.
- Pasal 1 states that PT Merpati Nusantara Airlines is dissolved due to its bankruptcy declaration. - Pasal 2 outlines that the liquidation process must adhere to relevant laws governing state-owned enterprises, bankruptcy, and limited liability companies. - Pasal 3 mandates that the liquidation must be completed within five years from the bankruptcy declaration date. - Pasal 4 specifies that any remaining assets after liquidation must be deposited into the State Treasury.
- 'Badan Usaha Milik Negara' (BUMN) refers to state-owned enterprises in Indonesia. - 'Kepailitan' means bankruptcy, a legal status of a person or entity that cannot repay debts. - 'Perseroan Terbatas' (PT) refers to a limited liability company in Indonesia.
The regulation takes effect on the date of its promulgation, which is February 20, 2023. It does not explicitly replace or amend any previous regulations but follows the legal framework established by existing laws regarding state-owned enterprises and bankruptcy.
The regulation references several laws, including Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, indicating that the dissolution process must comply with these existing legal frameworks.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 states that PT Merpati Nusantara Airlines is officially dissolved due to its bankruptcy status as declared by the Surabaya Commercial Court.
Pasal 2 requires that the liquidation of PT Merpati Nusantara Airlines must comply with laws governing state-owned enterprises, bankruptcy, and limited liability companies.
According to Pasal 3, the liquidation process must be completed within five years from the date of the bankruptcy declaration.
Pasal 4 mandates that any remaining assets after the liquidation process must be deposited into the State Treasury.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
Menimbang Mengingat PR.ESIDEN REPIJBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus- Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pailit dan menyebabkan harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines berada dalam keadaan insolvensi; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, harta pailit yang berada dalam keadaan insolvensi merupakan salah satu alasan terjadinya pembubaran perseroan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines; 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42971 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68a 1); 3.Undang-Undang... SK No 169900 A -- 1 of 4 -- 3 4 PRESIDEN REPTIBI.JK INDONESIA Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 131, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaall; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68a 1); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO5 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20OS tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800); MEMUTUSKAN: 5 Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH PERUSAHAAN PERSEROAN NUSANTARA AIRLINES. PEMBUBARAN PT MERPATI TENTANG (PERSERO) Pasal 1 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 197 L tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna "Merpati Nusantara" menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) bubar karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor S/Pdt.Sus- Pembatalan Perdamaianl2O22/PN.Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022, sehingga harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) PI Merpati Nusantara Airlines berada dalam keadaan insolvensi' Pasal 2... SK No 169867 A -- 2 of 4 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 2 Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan: a. peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara; b. peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; c. peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas; dan d. peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 3 Penyelesaian pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines termasuk likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Pasal 4 Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan ke Kas Negara. Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . SK No 093452A -- 3 of 4 -- PRESIDEN RE!,UELIK INDONESI'\ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2O Februari202S PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2O Februari 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 27 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan Hukum, ttd. SK No 169732A Djaman -- 4 of 4 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
tentang BUMN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 8/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.