Government Regulation
In forcePP 7/2023
No. 7 of 2023
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan
Issued
Feb 16, 2023
Effective
Feb 16, 2023
Issuer
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status
In force
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the framework for mastering space technology in Indonesia, aimed at achieving national independence and competitiveness in the space sector. It outlines the responsibilities of various entities involved in space exploration and utilization, ensuring safety, security, and the protection of sensitive technologies.
The regulation affects government agencies (Badan), research institutions, universities, legal entities, and individuals involved in space technology activities. It applies to sectors related to space exploration, satellite technology, rocket technology, and aeronautics.
- Pasal 3 mandates that the mastery of space technology must be conducted by designated agencies (Badan) and includes the development of rocket and satellite technologies (Pasal 3 ayat (2)). - Pasal 4 outlines that mastery can be achieved independently or through national and international cooperation, adhering to relevant laws. - Pasal 5 specifies that non-agency organizers can also engage in space technology mastery, provided they meet safety and security standards. - Pasal 19 requires that technology transfer must be approved by the relevant agency to ensure compliance with international standards. - Pasal 20 emphasizes the government's role in ensuring the security of sensitive space technologies imported into Indonesia.
- Antariksa (Space): The region beyond the Earth's atmosphere. - Keantariksaan (Space Activities): All activities related to the exploration and utilization of space. - Teknologi Sensitif Keantariksaan (Sensitive Space Technology): Technologies that may have military applications or could be used for mass destruction weapons development. - Penyelenggara Keantariksaan (Space Organizers): Entities conducting space activities, including government bodies and private organizations.
The regulation is effective from February 16, 2023, and replaces previous regulations related to space technology mastery that conflict with its provisions (Pasal 57).
This regulation interacts with Law No. 21 of 2013 concerning Space, and it is designed to align with international standards for space technology and safety, ensuring that Indonesia's space activities are compliant with global practices.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 3 requires that mastery of space technology is conducted by designated agencies (Badan) and includes the development of rocket and satellite technologies.
Pasal 4 allows for mastery to be achieved through independent efforts or national/international cooperation, adhering to relevant laws.
Pasal 5 permits non-agency organizers to engage in space technology mastery, provided they meet safety and security standards.
Pasal 19 mandates that technology transfer must be approved by the relevant agency to ensure compliance with international standards.
Pasal 20 emphasizes the government's role in ensuring the security of sensitive space technologies imported into Indonesia.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (54K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
SALINAN
REPUBLIK INOONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan
daya saing bangsa melalui penguasaan teknologi
keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 seraa
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 57, dan
Pasal 92 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O13 tentang
Keantariksaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan;
Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OL3 tentang
Keantariksaan (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol3 Nomor 133, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a35);
MEMUTUSI(AN:
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUASAAN
TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN.
I
2
SK No 169727 A
BABI.
-- 1 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Antariksa adalah rLtang beserta isinya yang terdapat di
luar ruang udara yang mengelilingi dan melingkupi
rLlang udara.
2. Keantariksaan adalah segala sesuatu tentang Antariksa
dan yang berkaitan dengan eksplorasi dan
pendayagunaan Antariksa.
3. Penyelenggaraan Keantariksaan adalah setiap kegiatan
eksplorasi dan pemanfaatan Antariksa yang dilakukan,
baik di dan dari bumi, ruang udara, maupun Antariksa.
4. Penguasaan adalah kemampuan dasar yang harus
dimiliki dan/atau dikuasai untuk mencapai akses dan
kemandirian di bidang Keantariksaan.
5. Pengembangan adalah kegiatan ilmiah yang
menghasilkan produk dan layanan teknologi
Keantariksaan untuk kesejahteraan ralryat dan
produktivitas bangsa.
6. Pelindungan adalah upaya mewujudkan keselamatan
dan keamanan dalam penguasaan teknologi
Keantariksaan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan
Keantariksaan serta melindungi negara dan warga
negaranya dari dampak negatif yang ditimbulkan.
7. Penyelenggara Keantariksaan adalah pihak atau subjek
yang melaksanakan Penyelenggaraan Keantariksaan.
8. Teknologi Sensitif Keantariksaan adalah teknologi yang
berkaitan dengan peralatan atau jenis teknologi yang
dapat digunakan untuk pengembangan wahana
Antariksa baik untuk keperluan sipil maupun militer,
terutama berkaitan dengan pengembangan senjata
pemusnah massal.
9. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan
memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang
berada di lingkungan dalam negeri maupun yang
berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
SK No 156312A
1O.Keamanan...
-- 2 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
10. Keamanan adalah segala upaya dan komitmen secara
internasional bagi setiap Penyelenggara Keantariksaan
untuk memelihara danf atau menjamin pemanfaatan
Antariksa dan benda-benda langit lainnya untuk
maksud-maksud damai dan tidak menimbulkan
kerusakan bagi lingkungan bumi dan Antariksa melalui
keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia,
fasilitas, dan prosedur.
11. Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya
persyaratan Keselamatan dalam pemanfaatan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, wahana
Antariksa, kawasan bandar antariksa, transportasi
Antariksa, navigasi Keantariksaan, masyarakat, serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
L2. Wahana Antariksa adalah benda buatan manusia yang
terkait dengan Keantariksaan dan bagian-bagiannya.
13. Roket adalah bagian Wahana Antariksa yang digunakan
untuk mengantarkan muatan ke Antariksa dan latau
mengembalikan Wahana Antariksa, termasuk
muatannya ke bumi.
14. Satelit adalah Wahana Antariksa buatan manusia yang
mengelilingi bumi dan benda Antariksa lainnya untuk
berbagai fungsi dan tujuan.
15. Asing adalah perseorangan warga negara Asing, badan
usaha Asing, dan/atau pemerintah Asing.
16. Badan adalah lembaga pemerintah yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam
menyelenggarakan penelitian, petrgembangan,
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi,
penyelenggaraan ketenaganukliran, dan
penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
Pasal 2
Lingkup materi pengaturan Peraturan Pemerintah ini
meliputi:
a. Penguasaan dan Pelindungan teknologi Keantariksaan;
b. standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan
dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan; dan
c. peran serta masyarakat dalam Penguasaan teknologi
Keantariksaan.
SK No 156313 A
BAB II .
-- 3 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB II
PENGUASAAN DAN PELINDUNGAN
TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN
Bagian Kesatu
Penguasaan Teknologi Keantariksaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 3
(1) Penguasaan teknologi Keantariksaan wajib
dilaksanakan oleh Badan.
(21 Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas
pada:
a. Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket;
b. Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit;
c. Penguasaan dan Pengembangan teknologi
aeronautika; dan
d. penjalaran teknologi.
(3) Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan
rencana induk Penyelenggaraan Keantariksaan dan
prioritas riset nasional.
Pasal 4
(1) Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara:
a. mandiri; dan/atau
b. kerja sama nasional dan/atau internasional.
(21 Kerja sama nasional dan/atau internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
SK No 156314A
Pasal 5. . .
-- 4 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 5
(1) Penyelenggara Keantariksaan terdiri atas:
a. Badan; dan
b. Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.
(2) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. lembaga penelitian dan pengembangan;
b. perguruan tinggi;
c. badan hukum Indonesia; dan/atau
d. orang perseorangan.
(3) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan dapat
melaksanakan Penguasaan teknologi Keantariksaan.
(4) Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi standar dan
prosedur Keamanan dan Keselamatan.
Pasal 6
Penyelenggara Keantariksaan dapat menggunakan sarana
dan prasarana milik Penyelenggara Keantariksaan lainnya
dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perulndang-undangan.
Badan dalam
melakukan:
Pasal 7
Penguasaan teknologi Keantariksaan,
a. Pengembangan sarana dan prasarana Badan;
b. Pengembangan sumber daya Badan; dan
c. pembinaan kepada Penyelenggara Keantariksaan selain
Badan.
SK No 156315 A
Paragraf2...
-- 5 of 45 --
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
Paragraf 2
Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Roket
Pasal 8
(1) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket
dilaksanakan o leh Penyelen ggar a Keantariksaan.
(2) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Penguasaan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi:
a. motor Roket;
b. struktur Roke!
c. penjejakan, telemetri, dan kendali; dan
d. muatan.
(3) Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a hanya
dapat dilaksanakan oleh Badan, kecuali ditentukan lain
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(41 Dalam hal Penguasaan dan Pengembangan teknologi
motor Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf a yang dilaksanakan oleh Penyelenggara
Keantariksaan selain Badan, wajib memperoleh izin dari
Badan.
(5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan izin
Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket
sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diatur dalam
Peraturan Badan.
Pasal 9
(1) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal8 ayat (4), dikenai sanksi administratif oleh Kepala
Badan.
(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan;
c. pencabutan izin; dan/atau
d. denda administratif.
SK No 056752 A
(3) Denda .
-- 6 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf d dikenakan sebesar nilai kerugian
berdasarkan perhitungan tim teknis ahli dan tim penilai
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 10
(1) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan wajib
melaporkan hasil Penguasaan dan Pengembangan
teknologi motor Roket sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (a) kepada Kepala Badan.
(21 Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala Badan dalam melakukan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli
terkait.
(41 Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai bahan evaluasi pemberian izin
Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket.
Pasal 1 1
(1) Badan dalam melakukan Penguasaan dan
Pengembangan teknologi Roket wajib:
a. men5rusun program Pengembangcrn Roket;
b. membuat perancangan dan prototipe Roket; dan
c. melaksanakan pengujian Roket.
(21 Dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat
mengikutsertakan Penyelenggara Keantariksaan selain
Badan.
Pasal 12
Dalam melakukan Penguasaan dan Pengembangan teknologi
Roket, Penyelenggara Keantariksaan wajib menjaga
Keamanan dan Keselamatan pelaksanaan kegiatan dan
masyarakat dari risiko kecelakaan.
SK No 156317 A
Paragraf3...
-- 7 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK TNDONESIA
Paragraf 3
Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Satelit
Pasal 13
(1) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit
dilaksanakan oleh Penyelenggara Keantariksaan.
(2) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Penguasaan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi:
a. bus Satelit;
b. muatan Satelit; dan
c. ruas bumi dan operasi Satelit.
Pasal 14
(1) Badan dalam melakukan Penguasaan dan
Pengembangan teknologi Satelit wajib:
a. men5rusun program Pengembangan Satelit
nasional;
b. membuat perancangan dan prototipe Satelit;
c. melaksanakanpengujian Satelit;
d. membangun dan mengoperasikan stasiun bumi
untuk telemetri, penjejakan, dan komando jarak
jauh; dan
e. melaksanakan peluncuran Satelit dengan
kemampuan sendiri danlatau melalui kerja sama.
(21 Dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat
mengikutsertakan Penyelenggara Keantariksaan selain
Badan.
Paragraf 4
Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Aeronautika
Pasal 15
(1) Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika
dilaksanakan oleh Penye le n ggar a Keantariksaan.
SK No 156318 A
(2) Penguasaan...
-- 8 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Penguasaan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi:
a. propulsi;
b. aerostruktur;
c. avionik; dan
d. kendali terbang.
(3) Badan dapat bekerja sama dengan Penyelenggara
Keantariksaan selain Badan dan/atau Asing dalam
Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Badan dalam melaksanakan Penguasaan dan
Pengembangan teknologi aeronautika bertindak sebagai
pusat penelitian dan Pengembangan produk
aeronautika.
Pasal 16
(1) Badan dalam melakukan Penguasaan dan
Pengembangan teknologi aeronautika wajib men5rusun
dan melaksanakan program Pengembangan teknologi
aeronautika.
(2) Dalam melakukan penJrusunan dan melaksanakan
program Pengembangan teknologi aeronautika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat
mengikutsertakan Penyelenggara Keantariksaan selain
Badan.
Paragraf 5
Penjalaran Teknologi
Pasal 17
(1) Penjalaran teknologi Keantariksaan dilakukan dengan
mempertimbangkan kepentingan :
a. pengguna publik/pemerintah; dan/atau
b. pengguna nonpublik.
(21 Dalam hal penjalaran teknologi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, Badan mengutamakan
kepentingan pengguna publik/pemerintah yang bersifat
layanan umum.
SK No 156319A
(3) Dalam...
-- 9 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Dalam hal penjalaran teknologi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, Badan mengutamakan
kepentingan pengguna nonpublik yang berpartisipasi
langsung.
(4) Partisipasi langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dapat berupa keikutsertaan dalam:
a. penelitian;
b. Penguasaan;
c. Pengembangan; dan/atau
d. pembiayaan.
(5) Badan mengupayakan penjalaran dan pemanfaatan
teknologi Keantariksaan melalui:
a. kegiatan penelitian bersama;
b. hilirisasi; dan
c. hibah teknologi.
(6) Badan dapat bekerja sama dengan Penyelenggara
Keantariksaan selain Badan dan/atau Asing, dalam
penjalaran teknologi Keantariksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 18
(1) Badan menyelenggarakan rapat koordinasi nasional
untuk sinkronisasi program, kegiatan, dan pendanaan
dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan nasional.
(2) Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan
Penyelenggara Keantariksaan selain Badan,
kementerian/ lembaga terkait, dan pemerintah daerah.
(3) Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun.
SK No 156320 A
Bagian
-- 10 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Kedua
Pelindungan Teknologi Keantariksaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 19
(1) Badan dalam melaksanakan penguasaan teknologi
Keantariksaan wajib mengupayakan Alih Teknologi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(21 Penyelenggara Keantariksaan selain Badan dalam
melaksanakan Penguasaan teknologi Keantariksaan
dapat melakukan Alih Teknologi sesuai dengan
ketentuan peraturan perLlndang-undangan.
(3) Dalam hal Penyelenggara Keantariksaan selain Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 melakukan Alih
Teknologi wajib memperoleh persetujuan dari Badan.
(41 Ketentuan mengenai persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan.
Paragraf 2
Penjaminan Keamanan Teknologi Sensitif Keantariksaan
Pasal 20
(1) Dalam pelaksanaan Alih Teknologi Keantariksaan,
Pemerintah memberikan penjaminan Keamanan
Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor ke
wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(21 Penjaminan Keamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada pemilik Teknologi Sensitif
Keantariksaan yang diimpor.
(3) Penjaminan Keamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan untuk:
a. perdamaian;
b. kepentingan nasional; dan
c. pemenuhankewajibaninternasional.
(41 Penjaminan Keamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan:
SK No 156321 A
a. menJrusun
-- 11 of 45 --
PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA
-t2-
a. men5rusun daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan;
b. pemberian izin impor Teknologi Sensitif
Keantariksaan; dan
c. pengendalian impor Teknologi Sensitif
Keantariksaan.
Pasal 2 1
(1) Untuk pelaksanaan penjaminan Keamanan Teknologi
Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Badan men)rusun daftar Teknologi Sensitif
Keantariksaan dengan melibatkan kementerian/
lembaga terkait.
(2) Daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Badan.
Pasal 22
Daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 1, digunakan untuk:
a. menegakkan pengendalian impor atas Teknologi Sensitif
Keantariksaan; dan
b. mengawasi penggunaan Teknologi Sensitif
Keantariksaan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pasal 23
(1) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan yang
mengimpor Teknologi Sensitif Keantariksaan wajib
memenuhi perizinan berusaha dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi dari
Badan.
(21 Dalam hal Teknologi Sensitif Keantariksaan yang
diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditujukan untuk kegiatan berusaha, impor Teknologi
Sensitif Keantariksaan perlu persetujuan teknis oleh
Badan.
SK No 1563224
Pasal24
-- 12 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 24
(1) Rekomendasi untuk mendapatkan perizinan berusaha
impor Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan persetujuan
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21
diberikan oleh Badan dengan memperhatikan daftar
Teknologi Sensitif Keantariksaan dan pemenuhan
persyaratan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. persyaratan administratif;
b. persyaratan teknis; dan
c. persyaratan finansial.
(3) Dalam hal Penyelenggara Keantariksaan selain Badan
menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan
impor Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tanggung jawab tetap melekat
kepada Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.
Pasal 25
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. bukti pendirian badan hukum; dan
b. sertifikat penerapan sistem manajemen Keselamatan
dan kesehatan kerja dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.
Pasal 26
(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. dokumen Keamanan proliferasi;
b. dokumen rencana dan tujuan penggunaan;
c. dokumen kepemilikan pengguna dan pengguna
akhir;
SK No 156323 A
d. dokumen
-- 13 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONES!A
d. dokumen analisis Keamanan dan Keselamatan;
dan
e. dokumen batasan dan kondisi operasi.
(21 Ketentuan mengenai dokumen persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Badan.
Pasal 27
(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf c berlaku untuk Penyelenggara
Keantariksaan selain Badan berbentuk badan hukum
yang mengajukan permohonan impor Teknologi Sensitif
Keantariksaan.
(21 Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berupa bukti kemampuan finansial
pertanggungjawaban kerr.rgian akibat kegiatan
Keantariksaan.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan finansial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan.
Pasal 28
Pemberian rekomendasi dari Badan dalam rangka perizinan
berusaha impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi
dengan Sistem Online Single Submfssfon (OSS).
Pasal 29
(1) Penyelenggara Keantariksaan yang mengimpor
Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diperuntukkan
sebagai alat peralatan pertahanan dan keamanan wajib
memenuhi perizinan berusaha dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan dan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
SK No 156324A
(2) Dalam...
-- 14 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Dalam hal Teknologi Sensitif Keantariksaan yang
diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditujukan untuk kegiatan berrrsaha, impor Teknologi
Sensitif Keantariksaan perlu persetujuan teknis oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
rekomendasi untuk mendapatkan izin impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
Pasal 30
(1) Tata cara pelayanan, pengawasan, dan pemberian
fasilitas kepabeanan terhadap impor Teknologi Sensitif
Keantariksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(2) Impor Teknologi Sensitif Keantariksaan hanya dapat
dilakukan melalui pelabuhan tertentu yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Badan.
Pasal 31
(1) Badan melakukan pengendalian impor Teknologi
Sensitif Keantariksaan.
(2) Pengendalian impor Teknologi Sensitif Keantariksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
memastikan Teknologi Sensitif Keantariksaan hanya
dipergunakan:
a. sesuai peruntukan awal; dan
b. oleh pengguna akhir.
(3) Dalam melakukan pengendalian impor Teknologi
Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan berwenang:
a. melakukan inspeksi secara berkala atau sewaktu-
waktu selama proses perizinan dan/atau
berlakunya izin, dengan atau tanpa
pemberitahuan;
SK No 156325 A
b.memasuki...
-- 15 of 45 --
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
b. memasuki dan memeriksa setiap fasilitas dan/atau
kawasan tempat Teknologi Sensitif Keantariksaan
berada; dan
c. meminta laporan pada Penyelenggara
Keantariksaan selain Badan terkait dengan impor
dan/atau pemanfaatan Teknologi Sensitif
Keantariksaan yang diimpor.
(4) Dalam hal fasilitas dan/atau kawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di bawah
pengawasan instansi pemerintah, pemeriksaan
dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi
pemerintah tersebut.
Pasal 32
Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada Badan dan
Penyelenggara Keantariksaan selain Badan untuk
mendorong penguasaan teknologi Keantariksaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
STANDAR DAN PROSEDUR KEAMANAN DAN KESELAMATAN DALAM
PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33
(1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan bertanggungjawab
terhadap Keamanan dan Keselamatan dalam
Penguasaan teknologi Keantariksaan.
(21 Untuk menjamin Keamanan dan Keselamatan dalam
Penguasaan teknologi Keantariksaan, setiap
Penyelenggara Keantariksaan wajib memenuhi standar
dan prosedur Keamanan dan Keselamatan.
(3) Badan wajib membuat standar dan prosedur Keamanan
dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi
Keantariksaan.
SK No 167929 A
Pasal 34
-- 16 of 45 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-t7-
Pasal 34
(1) Standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan
dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)
mencakup bidang:
teknologi Roket;
teknologi Satelit; dan
teknologi aeronautika.
l2l Badan wajib mengawasi kepatuhan pemenuhan standar
dan prosedur Keamanan dan Keselamatan yang
dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Keantariksaan
selain Badan.
Pasal 35
Standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam
Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
a. sarana dan prasarana;
b. bahan baku dan komponen;
c. lingkungan;
d. personel;
e. kegiatan; dan
f. transportasi.
Pasal 36
(1) Badan dan/atau menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertahanan wajib
menyediakan informasi keselamatan Penyelenggaraan
Keantariksaan sesuai dengan kewenangannya.
a.
b.
c.
SK No 167930 A
(2) Badan
-- 17 of 45 --
PRESIDEN
REFUEUK INDONESIA
(21 Badan wajib memberikan informasi mengenai ancaman
Keselamatan kepada Penyelenggara Keantariksaan
selain Badan untuk kepentingan Keselamatan
Keantariksaa.n.
(3) Ketentuan mengenai pemberian informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perLtndang-undangan.
Bagian Kedua
Sarana dan PrasararLa
Paragraf 1
Umum
Pasal 37
(1) Sarana dan prasarana dalam Penguasaan teknologi
Keantariksaan harus dioperasikan oleh tenaga ahli.
(21 Penyelenggara Keantariksaan wajib memelihara sarana
dan prasarana.
Pasal 38
(1) Penyelenggara Keantariksaan dapat memanfaatkan
sarana dan prasarana milik Penyelenggara
Keantariksaan selain Badan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(21 Penyelenggara Keantariksaan menjamin ketelusuran
penggunaan dan perpindahan sarana dan prasarana.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diperuntukan untuk proses:
a. desain;
b. produksi;
c. uji; dan
d. operasi.
(4) Standar dan prosedur Keamanan sarana desain,
produksi, uji, dan operasi mempertimbangkan:
a. klasifikasi data dan informasi;
SK No 167931 A
b. gangguan. . .
-- 18 of 45 --
PRESIDEN
RIPUBLIK INDONESIA
b. gangguan frekuensi radio; dan
c. pembatasan akses.
(5) Standar dan prosedur Keselamatan sarana desain,
produksi, uji, dan operasi mempertimbangkan:
a. aspek teknis; dan
b. aspek lingkungan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur
Keamanan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan
Badan.
Paragraf 2
Klasifikasi Data dan Informasi
Pasal 39
(1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib membuat
klasifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (41 huruf a untuk menjamin
Keamanan data dan informasi dalam Penguasaan
teknologi Keantariksaan.
(21 Klasifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan sistem Keamanan data.
(3) Data dan informasi hasil Penguasaan teknologi
Keantariksaan merupakan informasi yang bersifat
terbuka.
(41 Dalam hal data dan informasi hasil Penguasaan
teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) bersifat rahasia berdasarkan ketentuan
Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum,
badan publik sebagai Penyelenggara Keantariksaan
dapat menetapkan data dan informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
SK No 167932A
Paragraf3. . .
-- 19 of 45 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
Paragraf 3
Gangguan Frekuensi Radio
Pasal 40
(1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib
mendaftarkan frekuensi radio yang digunakan kepada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang telekomunikasi agar tidak
terjadi gangguan frekuensi radio sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b.
(2) Penanggulangan terhadap gangguan frekuensi radio
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan standar dan prosedur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Pembatasan Akses
Pasal 4 1
(1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan dapat melakukan
pembatasan akses sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (4) huruf c.
(21 Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menjamin Keamanan dan
Keselamatan dalam Penguasaan teknologi
Keantariksaan.
(3) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap personel yang berada dalam
kawasan tertentu.
Bagian Ketiga
Bahan Baku dan Komponen
Pasal 42
(1) Penyediaan bahan baku dan komponen wajib
mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan
komponen produk dalam negeri.
(21 Penyediaan bahan baku dan komponen produk dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
SK No 167933 A
Pasal43...
-- 20 of 45 --
FRESIDEN
REPUEL|K INDONESIA
-2t-
Pasal 43
(1) Penyimpanan bahan baku dan komponen teknologi
Keantariksaan harus mempertimbangkan :
a. lembar data keselamatan bahan;
b. pembatasan akses; dan
c. ketersediaan sistem pemadam kebakaran.
(21 Penyelenggara Keantariksaan wajib menjamin
ketelusuran penggunaan dan perpindahan bahan baku
dan komponen.
Bagian Keempat
Lingkungan
Pasal 44
(1) Penyelenggara Keantariksaan wajib memenuhi baku
mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam hal kegiatan peluncuran Roket, Penyelenggara
Keantariksaan wajib:
a. memetakan lintasan Roket yang direncanakan;
b. memprakirakan daerah potensi jatuhnya bekas
Roket (debris);
c. menentukan area yang ditetapkan sebagai tempat
jatuh Roket;
d. mengamankan daerah lokasi jatuh Roket yang
direncanakan;
e. mengamankan bekas Roket (debris) di lokasi yang
direncanakan; dan
f. mengamankan dan mengambil kembali bekas
Roket (debris) yang jatuh di lokasi yang tidak
direncanakan.
SK No 167934 A
Bagian
-- 21 of 45 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
Bagian Kelima
Personel
Pasal 45
(1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib memberikan
pelindungan Keamanan dan Keselamatan kepada
personelnya berupa:
a. kesehatan kerja;
b. Keselamatan kerja di lingkungan risiko tinggi dan
berbahaya; dan
c. bantuan hukum.
(21 Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. perancang Wahana Antariksa;
b. pembuat Wahana Antariksa;
c. penguji Wahana Antariksa; dan
d. operator Wahana Antariksa.
(3) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus
memiliki sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh
Badan atau instansi lain.
(41 Sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus diperbaharui secara periodik.
(5) Penyelenggara Keantariksaan wajib menjaga
ketelusuran personel.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi
keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diatur
dalam Peraturan Badan.
Bagian Keenam
Kegiatan
Pasal 46
Kegiatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan yang
memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
wajib menjamin Keamanan dan Keselamatan sesuai dengan
standar dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal47...
SK No 167935 A
-- 22 of 45 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
Pasal4T
(1) Kegiatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan
meliputi:
a. perancangan Wahana Antariksa;
b. produksi Wahana Antariksa;
c. pengujian Wahana Antariksa;
d. pemeliharaan Wahana Antariksa; dan
e. pemanfaatan Wahana Antariksa.
(21 Penyelenggara Keantariksaan wajib menjamin
Keamanan kegiatan Penguasaan teknologi
Keantariksaan dengan mengacu pada:
a. standar perancangan;
b. standar produksi;
c. standar pengujian;
d. standar pemeliharaan; dan
e. standar lain yang ditetapkan instansi yang
berwenang.
(3) Ketentuan mengenai standar sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf a sampai dengan huruf d diatur
dalam Peraturan Badan.
(4) Dalam hal pengujian Wahana Antariksa berupa uji
statik dan/atau uji terbang Roket harus terlebih dahulu
memenuhi standar kelaikan dan memperoleh izin dari
Badan.
(5) Badan membentuk tim verifikasi untuk melakukan
penilaian terhadap standar kelaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).
(6) Ketentuan mengenai tata cara perizinan uji statik
dan/atau uji terbang, pembentukan, dan tugas tim
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dan
ayat (5) diatur dalam Peraturan Badan.
Pasal 48
(1) Untuk menjamin Keamanan dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
penyelenggara Keantariksaan wajib:
Keselamatan
33 ayat (1)
SK No 167936 A
a menginformasikan
-- 23 of 45 --
(21
I,RESIDEN
REFI.IBUK INDONESIA
a. menginformasikan kegiatan pengujian Wahana
Antariksa dan zrlnra aman kepada masyarakat
sekitar melalui pemerintah daerah setempat;
b. membuat permohonan perizinan notam (notice to
air manl dan notmat (notie to maine4; dan
c. berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.
Badan menunjuk dan menetapkan petugas
Keselamatan peluncuran.
Petugas Keselamatan peluncuran terdiri atas:
a. Iligllt diredor;
b. safety o,ssurqnce engineers; dan
c. safety oJficer.
Petugas Keselamatan peluncuran bertugas:
a. memutuskan pelaksanaan peluncuran;
b. memastikan peluncuran telah dilaksanakan sesuai
dengan standar operasional prosedur;
c. memastikan Penyelenggara Keantariksaan
mematuhi izin kegiatan Keantariksaan atau izin
peluncuran; dan
d. dalam hal Roket memiliki flUht termination system
dan jika trayektori Roket tidak sesuai rencana,
petugas Keselamatan wajib memerintahkan
terminasi terbang Wahana Antariksa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, penunjukan,
dan penetapan petugas Keselamatan peluncur€rn diatur
dalam Peraturan Badan.
(3)
(4)
(5)
Bagian Ketujuh
Tlansportasi
Pasal 49
(1) Penyelenggara Keantariksaan wajib memberikan
jaminan Keamanan dan Keselamatan berupa
pengawalan dalam pemindahan bahan, alat, dan/atau
produk teknologi Keantariksaan melalui koordinasi
dengan instansi Yang berwenang.
(2) Pengiriman...
SK No 169718A
-- 24 of 45 --
REPUBUK INDONESIA
(21 Pengiriman Wahana Antariksa ke negara lain dilakukan
dengan penerbangan khusus atau transportasi lainnya
dari Indonesia ke negara peluncur.
(3) Dalam hal transportasi harus melalui negara ketiga,
per-wakilan diplomatik dan/atau konsuler Negara
Kesatuan Republik Indonesia di negara tersebut
disiagakan untuk mengawasi proses transit hingga
Wahana Antariksa meninggalkan negara tersebut.
BAB IV
PERAN SERTA MASYARAI(AT DALAM PENGUASAAN
TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 50
(1) Dalam rangka meningkatkan Penguasaan teknologi
Keantariksaan secara optimal, masyarakat memiliki
kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk
berperan serta dalam Penguasaan teknologi
Keantariksaan.
(21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan:
a. memantau dan menjaga ketertiban Penguasaan
teknologi Keantariksaan;
b. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam
penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar
teknis di bidang Penguasaan teknologi
Keantariksaan;
c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan,
penyelenggaraan, dan pengawasan Penguasaan
teknologi Keantariksaan ;
d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan
kepada pejabat yang berwenang terhadap
Penguasaan teknologi Keantariksaan yang
mengakibatkan dampak penting terhadap
lingkungan;
SK No 167938 A
e.melaporkan...
-- 25 of 45 --
PRESIDEN
RSPUEL|K INDONESIA
e. melaporkan jika mengetahui terjadinya
ketidaksesuaian prosedur Keantariksaan atau
ketidakberfungsian peralatan dan fasilitas
Penguasaan teknologi Keantariksaan;
f. melaporkan jika mengetahui terjadinya kecelakaan
atau kejadian terhadap peluncuran Wahana
Antariksa atau adanya benda jatuh dari Antariksa;
g. mengutamakan dan mempromosikan budaya
Keselamatan Keantariksaan; dan/atau
h. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap
Penguasaan teknologi Keantariksaan yang
mengganggu, merugikan, dan/atau
membahayakan kepentingan umum.
(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara
Keantariksaan menindaklanjuti masukan, pendapat,
dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b sampai
dengan huruf f.
(4) Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana
dimaksud pada ayat l2l, masyarakat ikut bertanggung
jawab menjaga ketertiban serta Keselamatan dan
Keamanan Penguasaan teknologi Keantariksaan.
(5) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan
membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat.
Pasal 51
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok,
organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi
kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan
kemitraan.
SK No 167939 A
Bagian . . .
-- 26 of 45 --
PRESIDEN
EEPUBLIK INDONESIA
Bagian Kedua
Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Pasal 52
Masyarakat melaksanakan peran serta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf g, dan
huruf h secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 53
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f disampaikan
secara tertulis kepada Badan, kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian, danf atau Pemerintah Daerah
terkait Penguasaan teknologi Keantariksaan dengan disertai
data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 54
(1) Setiap Badan, kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah yang
menerima masukan, pendapat, dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O ayat (2) huruf b,
huruf c, dan huruf d wajib memberikan tanggapan atau
keterangan sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 Setiap Badan, kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah yang
menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (21 huruf e dan huruf f wajib
menindaklanjuti sesuai dengan tugas fungsinya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
PEMBINAAN
Pasal 55
(1) Dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi
Keantariksaan, Badan melakukan pembinaan kepada
Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.
SK No 167940 A
(2) Pembinaan...
-- 27 of 45 --
l2t
(3)
(4)
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap Penguasaan dan Pengembangan:
a. teknologi Roket;
b. teknologi Satelit;
c. teknologi aeronautika.
Dalam melakukan pembinaan terhadap Penguasaan
dan pengembangan ieknologi aeronautika sebagaimana
dimaksrid pada-ayat (2) huruf c, Badan berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan . urusan
pem--erintahan di bidang transportasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan'
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (3) diatur dalam Peraturan Badan.
BAB VI
PENDANAAN
Pasal 56
Pendanaan Penguasaa.n teknologi Keantariksaan bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
pendap&n dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah
dan tiaat mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan
pelaksanaan yang terkait dengan Penguasaan teknologi
keantariksaan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini'
Pasal 58
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar. . .
SK No 169719 A
-- 28 of 45 --
REPIIBL|K INDONESIA
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.
orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam l,embaran Negara RePublik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari2O2S
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 26
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARI.AT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
undangan dan
Hukum,-
SK No 169712 A
Djaman
-- 29 of 45 --
FRESIDEN
REFI.JBUK INDONESIA
PENJEI,ASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN
I. UMUM
Undang-Und.ang Nomor 2t Tahun 2Ol3 tentang Keantariksaan
mengamanatkat bahwa Penguasaan, Pengembangan' penjalaran dan
petn?ungan teknotogi Keantariksaan ditujukan untuk mewujudkan
kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara; menjamin
keberlanjutan Keantariksaan untuk kepentingan generasi masa kini dan
generasi masa depan; melindungi negara dan warga negaranya dari dampak
negatif yang ditimbulkan; dan mewujudkan penyelenggaraan
Xeantaritsaan yang menjadi komponen pendukung pertahanan dan
integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Penguasaan, Pengembangan,
penjalaran dan pelindungan teknologi Keantariksaan tidak dapat terlepas
dari sistem Keantariksaan yang terdiri atas 3 (tiga) segmen utama, yaitu: (i)
segmen Antariksa benrpa Satelit, stasiun Antariksa internasional, dan lain
se6againya; (ii) segmen bumi berupa stasiun bumi, wahana peluncur,
seluruh personel operasional; dan (iii) segmen koneksi komunikasi.
Tiga segmen sistem Keantariksaan tersebut secara konvensional terdiri
atas 6 ("""*1 sistem utama, yaitu: (i) Segmen kendali bumi (ground control
segmentl,yang berfungsi untuk menjamin efektivitas operasi dan kesehatan
Sa-tetit; (iii S.S*en koneksi 3C lCommand, Control and Communicstion link
""g^rnq, yang berfungsi sebagai penghubung antara pemberi perintah di
Uuhi dan Satetit yang sedang mengorbit sehingga dapat menjamin
efektivitas misi Satelit. Segmen koneksi 3C ini dapat berlangsung untuk
lebih dari satu Satelit; (iii) Segmen Antariksa lspace segment), YanB
berfungsi sebagai simpul penjamin efektivitas sistem penghubung perintah
dari bumi kepada Satetit. Selanjutnya data yang diterima dari Satelit
tersebut diterrrskan kembali kepada sistem kendali di bumi maupun
pengguna akhir. Sistem Antariksa merupakan sistem yang paling kompleks
d"rr-t t*ahal; (iv) Segmen koneksi data (data link segment), yarfri sistem
yang berfungsi sebagai penghubung untuk meneruskan data dan/atau
SK No 169725 A
informasi
-- 30 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
informasi dari sistem Antariksa kepada pengguna akhir (end usefl; (v)
Segmen pengguna (user segment), yaitu sistem yang berfungsi sebagai
sistem pendukung dapat berupa kawasan maupun aset angkatan udara
maupun angkatan laut yang diperlukan untuk mendukung sistem
Antariksa dalam menerima data Satelit serta hal-hal terkait pemrosesan
dan penyampaian data tersebut; dan (vi) Segmen peluncur (launch
segment), yaitu sistem yang berfungsi untuk mendukung peluncuran
Wahana Antariksa.
Dalam Penguasaan, Pengembangan, penjalaran serta pelindungan
teknologi Keantariksaan terdapat sistem utama yang terdiri dari jenis
teknologi atau komponen (baik parsial maupun lengkap)yang dikategorikan
oleh kelompok negara tertentu (rezim unilateral) atau dengan regulasi
nasional negara dari pemilik teknologi (regulasi nasional) tersebut sebagai
Teknologi Sensitif Keantariksaan (sensitiue space teclmologg). Terkait
Teknologi Sensitif Keantariksaan, untuk tujuan pengadaan khususnya
impor teknologi tersebut wajib tunduk pada rezim unilateral atau pada
pengaturan teknologi sensitif dari negara pengekspor teknologi dimaksud.
Pemenuhan persyaratan rezim unilateral dan ketentuan nasional negara
pengekspor terkait teknologi sensitif tersebut menjadi syarat mutlak yang
pelaksanaannya selalu ditentang oleh negara berkembang karena
dipandang tidak sesuai dengan prinsip hukum internasional, bersifat
diskriminatif, menghambat kemajuan teknologi negara berkembang atau
bahkan bertentangan dengan hukum nasional negara penerima barang dan
jasa dimaksud (negara pengimpor).
Oleh karena itu, negara-negara yang tujuan nasionalnya mengejar
kemandirian di bidang Keantariksaan hanya memiliki dua cara untuk
menempuhnya yaitu (i) masuk anggota rezirn unilateral terkait atau (ii)
membuat aturan nasional tentang penjaminan keamanan dan keselamatan
teknologi sensitif keantariksaan. Khusus bagi Indonesia, ketentuan
Teknologi Sensitif Keantariksaan tersebut merupakan penghambat utama,
karena lndonesia bukan anggota rezim unilateral, dengan alasan bahwa
rezim tersebut bukan di bawah lingkup Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan
pemberlakuannya belum selaras dengan hukum nasional Indonesia
khususnya hukum kepabeanan dan sistem pengadaan barang dan jasa
pemerintah.
Untuk mencapai tujuan Penguasaan, Pengembangan, penjalaran serta
pelindungan teknologi Keantariksaan dan penjaminan Keamanan dan
Keselamatan Teknologi Sensitif Keantariksaan serta pemenuhan ketentuan
internasional di tingkat nasional maka ditetapkan Peraturan Pemerintah
ini.
SK No 167944A
Peraturan
-- 31 of 45 --
II
PRESIDEN
REPTIBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenal:
a. Penguasaan dan Pelindungan teknologi Keantariksaan;
b. standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan
teknolo gi Keantariksaan ;
c. peran serta rnasyarakat dalam Penguasaan teknologi Keantariks€an;
d. pembinaan; dan
e. pendanaan.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mandiri" adalah kemampuan
ban[sa dalam mengUasai ilmu pengetahuan dan
tekriologi Keantariksaan yang sejajar dan sederajat
dengan negara maju dengan mengandalkan kemampuan
dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing'
Huruf b
yang dimaksud dengan "kerja sama nasional" adalah
kerja sama yang dilakukan diantaranya dengan
p".!.,*"n tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan,
p"ri"tittt^t, dErah, badan usaha milik negara dan
swasta.
yang dimaksud dengan "kerja sama internasional"
adalah kerja sama yang dilakukan diantaranya dengan
negara, organisasi internasional, dan swasta Asing dalam
Ueituk bilateral, regional dan/atau multilateral'
Ayat(2) ...
SK No 169720 A
-- 32 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (21
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-
undangan" antara lain Undang-Undang yang mengatur
mengenai perj anj ian internasional.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "lembaga penelitian dan
pengembangan" dapat berupa organisasi yang berdiri
sendiri atau bagian organisasi pemerintah, pemerintah
daerah, lembaga penunjang, dan organisasi masyarakat.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Yang dimaksud dengan "sarana" antara lain laboratorium,
fasilitas pabrikasi, perakitan, integrasi dan pengujian, serta
peluncuran untuk teknologi Roket, alat uji, alat desain, alat
perakit, alat penjejakan, telemetri dan kendali, alat akuisisi
data untuk teknologi Satelit dan laboratorium, fabrikasi,
perakitan, integrasi dan pengujian untuk teknologi
aeronautika.
SK No 167946 A
Yang. . .
-- 33 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
Yang dimaksud dengan "prasarana" antara lain sistem
pemadam kebakaran, pengelolaan limbah, transportasi,
jaringan komunikasi, listrik dan air bersih untuk teknologi
Roket, gedung dan fasilitas perakitan, integrasi dan pengujian,
gedung penjejakan, gedung telemetri dan kendali untuk
teknologi Satelit dan sistem pemadam kebakarar:., pengelolaan
limbah, transportasi, jaringan komunikasi, listrik dan air
bersih dan gedung pusat perancangan dan landasan pacu
untuk teknologi aeronautika.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "sumber daya" antara lain manusia,
bahan baku, dan komponen.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "motor Roket" adalah sub sistem
Roket yang berfungsi menghasilkan gaya dorong Roket
yang terdiri dari propelan, tabung motor Roket, sistem
penyala, dan nossel.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "struktur Roket" adalah bagian
Roket yang menerima beban kerja yang ditimbulkan dari
aerodinamik, propulsi, dan sistem mekanik yang
mengintegrasikan bagian-bagian Roket.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "penjejakan, telemetri, dan
kendali" adalah pengukuran jarak jauh untuk
mendapatkan informasi sikap wahana dan
mengendalikan wahana pada situasi yang diinginkan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat(3) ...
SK No 167947 A
-- 34 of 45 --
PRESTDEN
REPUBUK INDONESIA
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-
undangan" antara lain Undang-Undang yang mengatur
mengenai pertahanan keamanan negara.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 1 1
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "program Pengembangan Roket"
adalah program yang disusun untuk pengembangan
Roket yang dapat dibuat berdasarkan jenis bahan bakar,
misi, dan/atau mekanisme terbang.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
SK No 167948 A
Ayat (2)
-- 35 of 45 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "bus Satelit" adalah struktur
dasar Satelit itu sendiri dan subsistem yang mendukung
Satelit, termasuk lokasi muatan Satelit.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "muatan Satelit" adalah
instrumen yang dibawa oleh Satelit dan digunakan untuk
mencapai misi yang telah ditentukan.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "program Pengembangan Satelit
nasional" adalah program yang disusun untuk
Pengembangan Satelit yang dapat dibuat berdasarkan
misi Satelit antara lain telekomunikasi, pengamatan
bumi, pengamatan atmosfer dan Antariksa, navigasi dan
tujuan lain yang memiliki nilai manfaat bagi
kemaslahatan dan kesejahteraan nasional.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(21 ...
SK No 167949 A
-- 36 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "propulsi" adalah ilmu yang
mempelajari tentang daya dorong yang dihasilkan oleh
sistem untuk menggerakan kendaraan atau obyek
lainnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "aerostruktur' adalah ilmu yang
mempelajari tentang bahan dan elemen yang digunakan
untuk membuat struktur wahana atau pesawat terbang.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "avionik" adalah ilmu yang
mempelajari tentang elektronika yang dirancang untuk
digunakan dalam kendaraan aerospace. Terdiri atas
komunikasi, navigasi, tampilan atau antarmuka, dan
manajemen dari berbagai sistem serta ratusan sistem
yang ada di dalam pesawat terbang untuk menampilkan
fungsinya masing-masing.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kendali terbang" adalah ilmu
pengetahuan yang mempelajari tentang keseimbangan
dalam olah gerak wahana atau pesawat terbang dan
perintah, batas dan aturan perilaku wahana atau
pesawat terbang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19. . .
SK No 093340A
-- 37 of 45 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESI"A
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "persetujuan dari Badan" dilakukan
untuk memenuhi ketentuan standar internasional teknologi
sensitif (seperti daftar pemenuhan standar, instansi yang
berwenang menegakan aturan/inspeksi dan lain-lain, rezim
unilateral izin guna ganda), dan tidak termasuk alih teknologi
untuk kepentingan pertahanan.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penjaminan Keamanan" adalah
jaminan bahwa barang dan teknologi yang diimpor hanya
digunakan di wilayah kedaulatan dan wilayah yuridiksi Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga" antara lain
kementerian yang menangani urusan kepabeanan,
kementerian yang menangani urusan perdagangan,
kementerian yang menangani urusan pertahanan, kepolisian
negara Republik Indonesia, badan yang menangani ur-usan
intelijen negara, dan badan yang menangani urusan terorisme.
Ayat (2)
Cukup jelas.
SK No 167951 A
Pasal 22. . .
-- 38 of 45 --
P$TESIDEN
REPUBUK INDONESIA
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengendalian impor" dilakukan oleh
Badan dan tidak termasuk pengendalian impor untuk
kepentingan pertahanan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
SK No 167952A
Ayat(41 ...
-- 39 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-
undangan" antara lain Undang-Undang yang mengatur
mengenai keterbukaan informasi publik.
Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tenaga ahli" adalah yang telah
memiliki sertifikasi dan/atau memiliki keahlian yang diakui
secara nasional dan/atau internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
SK No 167953 A
Ayat(2)...
-- 40 of 45 --
FRESIDEN
REPUEL|K INDONESIA
-t2-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "aspek teknis" antara lain suhu,
karakteristik bahan baku, dan paparan radiasi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "aspek lingkungan" antara lain
suhu, listrik statis, gangguan frekuensi, kualitas udara,
air, dan tanah.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.
(41
Yang dimaksud dengan "badan publikl adalah badan eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
SK No 167954 A
Pasal 40
-- 41 of 45 --
PRESIOEN
REPUEL|K INDONESIA
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-
undangan" antara lain Undang-Undang yang mengatur
mengenai telekomunikasi.
Pasal 4 1
Cukup jelas
Pasal42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
SK No 167955 A
Huruf c. . .
-- 42 of 45 --
FRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-t4-
Hurrrf c
Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang! antara
lain Otoritas Bandara, Tentara Nasional Indonesia,
Badan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
Indonesia dan instansi berwenang lainnya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "petugas Keselamatan peluncuran"
adalah orang yang diusulkan oleh Penyelenggara
Keantariksaan dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan
Badan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat
Ayat
Ayat
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas.
(1)
Cukup jelas.
(2t
Cukup jelas.
(3)
Yang dimaksud dengan "rtegara ketiga" adalah negara tertentu
yang dalam perjalanan ke negara tujuan dilakukan transit
padanya. Misalnya perjalanan dari negara Indonesia ke India
yang memerlukan transit di Singapura, maka perwakilan
diplomatik dan/atau konsuler Indonesia di Singapura
melakukan pengawasan proses transit wahana di wilayah
tersebut.
SK No 056749 A
Pasal 52
-- 43 of 45 --
PRESIDEN
REFIJELIK INDONESIA
Pasal 52
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan"
*t"t" lain Undang-Undang yang mengatur mengenai administrasi
pemerintahan.
Pasal 53
Yang dimaksud dengan "data dukungl dalam pelaksanaan peran
serta masyarakat dalam bentuk masukan, pendapat, dan
pertimbangit antara lain berupa hasil kajian, naskah urgensi, dan
keterangan.
Yang dimaksud dengan "data dukungl dalam pelaksanaan peran
"ert" masyarakat dalam bentuk pelaporan antara lain berupa foto,
informasi tempat, dan waktu kejadian.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pembinaan" antara lain perumusan
kebijakan, pemberian pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sertifikasi kompetensi, pendampingan pengqasaan dan
pengembangan teknologi Keantariksaan-
Ayat (2)
CukuP jelas.
Ayat (3)
yang dimaksud dengan "pembinaan terhadap Penguasaan dan
Pen[embangan teknologi aeronautika" adalah tidak termasuk
yang diperuntukkan untuk alat peralatan pertahanan dan
keamanan yang dibina oleh Komite yang membidangi Industri
Pertahanan.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
SK No 169721 A
Pasal 57 . ..
-- 44 of 45 --
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_ 16_
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6851
SK No 169714A
-- 45 of 45 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan
tentang ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 7/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 50 encourages public involvement in monitoring and providing feedback on space technology activities.
Pasal 56 outlines that funding for space technology mastery comes from the state budget and other legitimate sources.