Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Nindya Karya
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Indonesian government, outlines the restructuring of the ownership structure of PT Nindya Karya, a state-owned enterprise (BUMN), through the issuance of new shares. The aim is to enhance the company's performance and value by increasing its capital through the issuance of new shares, as approved by the shareholders outside of a general meeting.
The regulation primarily affects PT Nindya Karya, a state-owned enterprise in the construction sector, and PT Perusahaan Pengelola Aset, which will acquire the new shares. It also impacts the government as the original shareholder of PT Nindya Karya.
- Pasal 1 states that PT Nindya Karya will increase its capital by IDR 499,997,421,000 through the issuance of new series B shares with a nominal value of IDR 84,882 each. - Pasal 2 outlines that PT Perusahaan Pengelola Aset will take part in the new shares, resulting in the government’s direct ownership dropping to 1%, while PT Perusahaan Pengelola Aset will hold 99% of the shares. - Pasal 3 indicates that the shares acquired by PT Perusahaan Pengelola Aset are temporary and must be transferred back to the state by 2020, following the applicable regulations. - Pasal 4 establishes that this regulation is effective upon its promulgation.
- BUMN (Badan Usaha Milik Negara): State-Owned Enterprises. - Persero: A type of state-owned company in Indonesia. - PT (Perseroan Terbatas): Limited Liability Company.
The regulation came into effect on August 13, 2012, upon its promulgation. It does not explicitly replace or amend any previous regulations but is based on the provisions of Law No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises.
This regulation is issued in accordance with Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and Government Regulation No. 44 of 2005 regarding the procedures for state capital participation and management in state-owned enterprises. These laws provide the framework for the restructuring process outlined in this regulation.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 specifies that PT Nindya Karya will increase its capital by IDR 499,997,421,000 through the issuance of new shares, with each share having a nominal value of IDR 84,882.
Pasal 2 states that PT Perusahaan Pengelola Aset will acquire the new shares, resulting in the government's direct ownership of PT Nindya Karya being reduced to 1%.
Pasal 3 indicates that the shares acquired by PT Perusahaan Pengelola Aset are temporary and must be transferred back to the state by 2020.
Pasal 4 establishes that this regulation is effective immediately upon its promulgation on August 13, 2012.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA KARYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya perlu melakukan restrukturisasi dengan menerbitkan saham baru; b. bahwa restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah didahului dengan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor KEP- 172/MBU/2012 tanggal 20 April 2012 yang menyetujui restrukturisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya dengan cara menerbitkan saham baru; c. bahwa penerbitan saham baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan merubah struktur kepemilikan Negara atas saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya; Mengingat : . . . -- 1 of 4 -- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA KARYA. Pasal 1 Dalam rangka restrukturisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dilakukan penambahan modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya sebesar Rp499.997.421.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui penerbitan saham baru seri B dengan nominal per saham sebesar Rp84.882,00 (delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah). Pasal 2 . . . -- 2 of 4 -- Pasal 2 (1) Saham baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diambil bagian oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk melaksanakan program restrukturisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya. (2) Pengambilan bagian saham oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kepemilikan saham Negara secara langsung pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya menjadi 1% (satu persen) dan kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya menjadi 99% (sembilan puluh sembilan persen). Pasal 3 (1) Saham yang diambil bagian oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat sementara. (2) Saham yang diambil bagian oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kembali kepada Negara dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan paling lambat tahun 2020. Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . -- 3 of 4 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 162 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, SETIO SAPTO NUGROHO -- 4 of 4 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Nindya Karya
tentang BUMN - STRUKTUR ORGANISASI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 69/2012. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.