Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Government Regulation No. 65 of 2023 outlines the increase of state capital participation in PT Aviasi Pariwisata Indonesia, a state-owned enterprise (BUMN) focused on tourism aviation. This regulation is significant for foreign investors as it clarifies the government's commitment to enhancing the capital structure of this enterprise, which may impact investment opportunities in the tourism sector. The regulation primarily affects PT Aviasi Pariwisata Indonesia and its stakeholders, including potential investors looking to engage with or invest in the company. Key obligations under this regulation include the requirement for the company to utilize the additional capital effectively to improve its operational capabilities and expand its services. This regulation interacts with other related regulations governing state-owned enterprises and investment, ensuring that the capital increase aligns with national economic goals and the strategic development of the tourism industry. Foreign investors should be aware of the implications of this regulation on their investment strategies, particularly in sectors related to tourism and aviation, as it may open up new avenues for collaboration and investment in Indonesia's growing tourism market.
Full text extracted from the official PDF (6K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
I\l
SALINAN
PRESIDEN
NEPUELII( INDONES]A
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DAI-A,M MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas usaha perusahaan perseroan
(Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia dalam rangka
mendukung pembangunan dan pengelolaan Kawasan
Ekonomi Khusus Mandalika yang dllaksanakan oleh
PI Pengembangan Pariwisata Indonesia dan Kawasan
Ekonomi Khusus Sanur yang dilaksanakan oleh pI
Hotel Indonesia Natour, perlu melakukan
penambahan penyertaan modal Negara Republik
Indonesia ke dalam modal saham perusahaan
Perseroan (Persero) PI Aviasi pariwisata Indonesia
yang selanjutnya diteruskan seluruhnya menjadi
penambahan penyertaan modal perusahaan
Perseroan (Persero) Pf Aviasi pariwisata Indonesia ke
dalam modal saham pf pengembangan pariwisata
Indonesia dan PT Hotel Indonesia Natour, yalg
b-ersumber dari Anggaran pendapatan aa" neiania
Negara Tahun Anggaran ZOZS sebagaimana
ditetapkan kembali dalam rincian e-nggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun AnEaran
2023;
b. bahwa . . .
SK No 190167A
-- 1 of 5 --
T.{'TI-IIITIIItrII=FTI]
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 leatang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentarry Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara
nepublik Indonesia ke dalam Modal Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PI Aviasi Pariwisata
Indonesia;
Pasal 5 ayat l2l Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 1.entan;g Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentar:g
Anggaran Pendapatan dan Betanja Negara -Tahun
enggaran 2023 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6827);
Mengingat I
2
3
4
SK No 188979A
5. Peraturan . . .
-- 2 of 5 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
5
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal
Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 116' Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahur, 2O16 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan
Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan
penyertaan modal negara ke dalam modal saham
Ferusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata
Indonesia yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan
(Persero) aitetapt an berdasarkan Peraturan Pemerintah
ilomor '48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahrn 2O2l
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero).
Menetapkan
SK No 188980A
Pasal 2...
-- 3 of 5 --
rif ,rFTTtxrrFrr[r+]7tr
(1)
t2t
PasaJ2
Nilai penambahan penyertcran modal negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar
Rp1.014.200.000.000,00 (satu triliun empat belas
miliar dua ratus juta ruPiah).
Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteruskan
seluruhnya menjadi penambahan penyertaan modal
Perusahaan Perseroan (Persero) PI Aviasi Pariwisata
Indonesia ke dalam modal saham:
a. PI Pengembangan Pariwisata Indonesia sebesar
Rp872.090.000.000,O0 (delapan ratus tujuh
puluh dua miliar sembilan puluh juta rupiah);
b
dan
PT Hotel Indonesia Natour sebesar
(3)
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
Rp 142. 1 1 0.0OO.OOO,0O (seratus empat puluh dua
miliar seratus sepuluh juta rupiah).
Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2O23 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O23.
SK No 188981A
-- 4 of 5 --
FRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam [rmbaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanlgal 29 Desember 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 170
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Plh. De darlg Perundang-undangan dan
strasi Hukum,
ttd
$
Et!.t
*
I,K
!l
SK No 190168A
ihwati Lestari
-- 5 of 5 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
tentang BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 65/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.