Government Regulation No. 61 of 2023 on the Increase of State Capital Participation of the Republic of Indonesia in the Share Capital of the Public Company (Perum) Indonesian Air Navigation Service Provider

Issued

Dec 27, 2023

Effective

Dec 27, 2023

Issuer

Indonesia, Pemerintah Pusat

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Government Regulation No. 61 of 2023 outlines the framework for increasing the state capital participation of the Republic of Indonesia in the share capital of the Public Company (Perum) Indonesian Air Navigation Service Provider. This regulation primarily affects state-owned enterprises (BUMN) involved in air navigation services, as well as potential investors interested in the aviation sector. The regulation establishes the procedures and requirements for the capital increase, ensuring that the state maintains a significant stake in the company to support its operational and strategic objectives. Key obligations include compliance with the stipulated capital contribution processes and adherence to relevant financial regulations. This regulation interacts with existing laws governing state-owned enterprises and investment, ensuring that the capital increase aligns with national economic goals and the overall development of the aviation industry in Indonesia. Investors should be aware of the implications of this regulation on their investment strategies, particularly in relation to the operational framework of the Perum and the broader regulatory environment governing aviation services in Indonesia.

§ 02

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

SALINAN
PRESIDEN
NEPUEUT INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)LEMBAGA
PEI'IYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas usaha perusahaan Umum
(Perum) Lembaga Penyelenggara pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia dalam rangka mendukung
pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan navigasi
penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku
untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penerbangan
dalam lingkup nasional dan internasional, perlu
melakukan penambahan penyertaan modal Negara
Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan
Umum (Perum) kmbaga penyelenggara pelayanan
Navigasi Penerbangan Indonesia yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan kembali
dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melakianakan
ketentuan Pasal 4 ayat (41 Undang-Undang Nomor 19
Tahun. 20O3 tentang Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undlang
Nomor 6 Tahun 2O23 tentang penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
fah-un 2022 l.entang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan peraturan pemerintah
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia ke Dalam Modal perusahaan
9-y* .E"**) L€mboga penyelenggara pelayanan
Navigasi Penerbangan Indonesia;
b
SK No 188975 A
Mengingat: . . .
\
I

-- 1 of 4 --

FRESIDEN
PEPUELIK INDONE5IA

Mengingat 1
2
Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O22 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6827);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal
Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tallun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan
Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);
3
4
5
SK No 198329A
MEMUTUSKAN: . ..

-- 2 of 4 --

PRESIDEN
NEPUEUK INDONESIA

Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DAI"AM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
INDONESIA.
Pasal I
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan
penyertaan modal negara ke dalam modal Perusahaan
Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan
Navigasi Penerbangan Indonesia yang didirikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Ta}lun 2Ol2
tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
Pasal 2
(1) Nitai penambahan penyertaan modal negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar
Rp659.190.0O0.000,00 (enam ratus lima puluh
sembilan miliar seratus sembilan puluh juta rupiah).
(2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No 198330A
Agar

-- 3 of 4 --

I
PRESIDEN
NEPUBUK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengu.ndangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO MDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 166
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERI.AN SEKRETAzuAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
PIh. D Perundang-undangan dan
trasi Hukum
ttd
cEtrt
**
tK
SK No 188949A
Sihwati kstari
i-l

-- 4 of 4 --

§ 02

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with PP 61/2023?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 61/2023. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2023). PP 61/2023 — Government Regulation No. 61 of 2023 on the Increase of State Capital Participation of the Republic of Indonesia in the Share Capital of the Public Company (Perum) Indonesian Air Navigation Service Provider. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/pp-61-2023

MLA 9th edition

KBLI Directory. "PP 61/2023 — Government Regulation No. 61 of 2023 on the Increase of State Capital Participation of the Republic of Indonesia in the Share Capital of the Public Company (Perum) Indonesian Air Navigation Service Provider." KBLI.CO.ID, 2023, https://kbli.co.id/regulations/pp-61-2023.

Bluebook (legal)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Indon.), summarized in PP 61/2023, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/pp-61-2023 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "PP 61/2023 — Government Regulation No. 61 of 2023 on the Increase of State Capital Participation of the Republic of Indonesia in the Share Capital of the Public Company (Perum) Indonesian Air Navigation Service Provider," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/pp-61-2023.

SALINAN PRESIDEN NEPUEUT INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)LEMBAGA PEI'IYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penerbangan dalam lingkup nasional dan internasional, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan Umum (Perum) kmbaga penyelenggara pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melakianakan ketentuan Pasal 4 ayat (41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun. 20O3 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undlang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 fah-un 2022 l.entang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal perusahaan 9-y* .E"**) L€mboga penyelenggara pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia; b SK No 188975 A Mengingat: . . . \ I -- 1 of 4 -- FRESIDEN PEPUELIK INDONE5IA Mengingat 1 2 Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tallun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006); 3 4 5 SK No 198329A MEMUTUSKAN: . .. -- 2 of 4 -- PRESIDEN NEPUEUK INDONESIA Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DAI"AM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA. Pasal I Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Ta}lun 2Ol2 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Pasal 2 (1) Nitai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp659.190.0O0.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta rupiah). (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian . Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 198330A Agar -- 3 of 4 -- I PRESIDEN NEPUBUK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu.ndangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO MDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 166 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERI.AN SEKRETAzuAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA PIh. D Perundang-undangan dan trasi Hukum ttd cEtrt ** tK SK No 188949A Sihwati kstari i-l -- 4 of 4 --