Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Government Regulation No. 60 of 2022 outlines the framework for increasing the state capital participation of the Republic of Indonesia in PT Hutama Karya (Persero), a state-owned enterprise (BUMN) focused on construction and infrastructure. This regulation is significant for foreign investors as it highlights the government's commitment to enhancing the capabilities of state-owned enterprises in the construction sector, which may present opportunities for collaboration and investment.
The regulation primarily affects PT Hutama Karya (Persero) and its stakeholders, including investors and partners in the construction and infrastructure sectors. By increasing the state capital participation, the government aims to strengthen the financial position of PT Hutama Karya (Persero), enabling it to undertake larger projects and improve its competitiveness in the market.
Key obligations under this regulation include the requirement for PT Hutama Karya (Persero) to utilize the additional capital effectively to enhance its operational capacity and project execution capabilities. This may involve investing in new technologies, expanding its workforce, or entering into partnerships with private investors, including foreign entities.
Moreover, this regulation interacts with other related regulations concerning investment and state-owned enterprises, such as the Investment Law and regulations governing the establishment and operation of BUMNs. Foreign investors interested in engaging with PT Hutama Karya (Persero) should be aware of the broader regulatory environment, including the need to comply with the Online Single Submission (OSS) system for business licensing and the classification of business activities under the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).
In summary, Government Regulation No. 60 of 2022 is a strategic move by the Indonesian government to bolster the capacity of PT Hutama Karya (Persero) through increased state capital participation, thereby creating potential investment opportunities in the construction and infrastructure sectors for both domestic and foreign investors.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (4K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SIDEN
INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT HUTAMA KARYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan
kapasitas usaha Perusahaan Perseroan
b
(Persero) PT Hutama Karya dalam rangka
melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan
pembangunan jalan tol di Sumatera, perlu melakukan
penambahan penyertaan rnodal Negara Republik
Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Hutama Karya yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali
dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nor4or 19
Tahun 2O03 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Hutama Karya;
Mengingat: . . .
SK No 097207 A
-- 1 of 4 --
Mengingat
Menetapkan
1
2
3
4
5
PRESIDEN
REPUELIK INOONESIA
2
Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2l tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (I*rnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 202i Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6735);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2O05 tentang
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal
Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan
Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O06);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT HUTAMA KARYA.
SK No 097208 A
Pasal 1 . .
-- 2 of 4 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
3
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan
penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Hutama Karya yang statusnya
sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1971
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara
"Hutama Karya" menjadi Pemsahaan Perseroan
(PERSERO).
Pasal 2
(1) Nilai penambahan penyertaan modal negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I sebesar
Rp7.500.O0O.000.000,0O (tujuh triliun lima ratus
miliar rupiah).
(21 Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaraa 2022.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
SK No 097209 A
-- 3 of 4 --
PRESIDEN
REPUELIK INOONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Repirblik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3l Desember 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2022
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 239
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
inistrasi Hukum
ttd
SK No 097210 A
vanna Djaman
-- 4 of 4 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
tentang BUMN - KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 60/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.