Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Government Regulation No. 59 of 2023 outlines the increase of state capital participation in PT Brantas Abipraya, a state-owned enterprise (BUMN). This regulation primarily affects PT Brantas Abipraya and its stakeholders, including investors and partners involved in infrastructure projects. The regulation specifies the amount and conditions under which the Republic of Indonesia will increase its capital investment in the company. This move aims to strengthen PT Brantas Abipraya's financial position, enabling it to undertake larger projects and enhance its competitiveness in the construction sector. The regulation also aligns with broader government initiatives to boost investment in state-owned enterprises, ensuring they can effectively contribute to national development goals. Investors should be aware of how this capital increase may impact their engagements with PT Brantas Abipraya, particularly in terms of project financing and collaboration opportunities. Additionally, this regulation interacts with existing laws governing state-owned enterprises and investment, ensuring compliance with the overarching framework for public sector investments in Indonesia.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (7K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DAI.,AM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO} PT BRANTAS ABIPRAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf a dan untuk sslagaimana melaksanakan a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalaa dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalsm modal saham Perusahaan P_erseroan (Perscro) pT Brantas Abipraya yang 9"ri pengalihan Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan berasal pada Rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara Tahun Anggaran 974 dan L9751L976; t973lt b I ketentua-n Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Talun. 2003 tentang Badan Uiaha Milik ruegara sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Fenetapan Fcraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2On2 ter:^tarrg Cipta Kerja Menjadi 0ndang_Undang, perlu,menetapkan Peraturan pemerintah- tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kc Dalam Modal Sahari perusahaan Perseroan (Persero) pT Brantas Abipraya; lasal- ..S. ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun lb45; 2. Undang-Undang. . . SK No l889rt4A -- 1 of 6 -- J NEPUBUK INDONESIA 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 &nr.ang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor T2Tal:tun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Talrur:. 2Ol4 tentar:g Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O terrtang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); SK No 189992A MEMUTUSKAN: ... -- 2 of 6 -- J Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PEI.IYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA. Pasal 1 Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modd negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangu.nan Pengembangan Sumber-Sumber Air. (1) (21 Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Pasal 2 Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp211.981.785.000,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 197311974 dan 197511976 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. SK No 189993A -- 3 of 6 -- PRESIDEN REPIJELIK INNONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanlgal 27 Desember 2023 MENTERI SEKRETAzuS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 164 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan ttd ttd Plh trasi Hukum, C, Etrl g * IK SK No 188945A Sihwati kstari -- 4 of 6 -- NEPUBUK INDONESIA I.AMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PEI.IYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA DAFTAR zuNCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA NO. URAIAN APBN TAHUN ANGGARAN LOKASI LUAS (m1 NILAI (Rp) 1 Tanah 197311974 Jalan D.I. Pandjaitan Kav. L2, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 2.a20 Rp87.9 15.455.00O,00 2 Tanah t97sl1974 Jalan D.I. Pandjaitan Kav. 12, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 3 Bangunan t97slt976 Jalan D.I. Pandjaitan Kav. 12, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 2.380 Rp72.327.609.000,00 8.202 RpS1.413.248.000,O0 4. Pagar . . . SK No 1889,t6 A -- 5 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA NO. URAIAN APBN TAHUN ANGGARAN LOKASI LUAS (m') NILAI (Rp) 4 Pagar 197311974 Jalan D.I. Pandjaitan Kav. 12, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Tirnur, Provinsi DKI Jakarta 225 Rp325.473.000,00 JUMLAH Rp211.981.785.O00,O0 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA PIh. D Perundang-undangan dan trasi Hukum, ( Sihwati Lestari SK No 188947A -- 6 of 6 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya
tentang BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 59/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.