Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Government Regulation No. 56 of 2023 outlines the increase of state capital participation by the Republic of Indonesia in the share capital of PT Sarana Multigriya Finansial, a state-owned enterprise (BUMN). This regulation is significant for foreign investors as it indicates the government's commitment to strengthening the financial sector through state-owned entities. The regulation primarily affects PT Sarana Multigriya Finansial, which plays a crucial role in providing financing for housing and infrastructure development in Indonesia. Key obligations under this regulation include the requirement for PT Sarana Multigriya Finansial to utilize the increased capital effectively to enhance its operational capacity and financial stability. This regulation interacts with other related regulations governing state-owned enterprises and investment policies in Indonesia, ensuring that the capital infusion aligns with national development goals and investment strategies. Foreign investors should be aware of how this regulation may impact the competitive landscape in the financial sector, particularly in areas related to housing finance and infrastructure investment.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN
,PRESIDEN
REPUBrJK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DAI,AM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Sarana Multigriya Finansial dalam
rangka membangun dan mengembangkan pasar
pembiayaan sekunder perumahErn serta menjaga
kesinambungan pembiayaan perumahan yang
terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah
mela-lui penyediaan sumber dana jangka menengah
atau jangka panjang sektor perumahan, perlu
melakukan penambahan penyertaan modal Negara
Republik Indonesia ke dalam modal saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PI Sarana Multigriya
Finansial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggand Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya
Finansial;
Mengingat: . . .
b
SK No l983l7A
-- 1 of 4 --
REPUELIK IHDONESIA
Mengingat 1
2
3
4
5
Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 70,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4I, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6827);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal
Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 20O5
tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan
Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60O6);
SK No 198268A
MEMUTUSKAN:. . .
-- 2 of 4 --
lI:l=tr{IIIEN
REPI.IBUK INDONESIA
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL.
Pasal I
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan
penyertaan modal negara ke dalam modal saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya
Finansial yang didirikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian
Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan
Sekunder Perumahan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2O2O tentar:lg Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian
Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan
Sekunder Pemmahan.
Pasal 2
(1) Nilai penambahan penyertaan modal negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I sebesar
Rpl.53O.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga
puluh miliar rupiah).
(21 Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran2023.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No 198269A
Agar
-- 3 of 4 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.
4-
orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam lembaran Negara Republik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 158
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
istrasi Hukum,
ttd
ttd
SK No 198341A
vanna Djaman
*
-- 4 of 4 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
tentang BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 56/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.