Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Government Regulation No. 54 of 2023 addresses the procedures for terminating criminal investigations related to customs offenses in Indonesia, specifically when such actions are deemed to be in the interest of state revenue. This regulation primarily affects businesses engaged in import and export activities, particularly those that may be subject to customs regulations and potential violations. The key obligation under this regulation is for customs authorities to assess whether the continuation of a criminal investigation serves the public interest or if it can be terminated to facilitate state revenue collection. This regulation interacts with existing customs laws and regulations, aiming to streamline processes and reduce unnecessary legal burdens on businesses. It is important for foreign investors to understand that while this regulation may provide a pathway to resolve certain customs-related issues more efficiently, compliance with all customs regulations remains critical. Investors should ensure they are aware of their obligations under the customs laws and how this regulation may impact their operations, especially in relation to the customs clearance process and potential penalties for violations.
Full text extracted from the official PDF (18K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara; 1. 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67361; SK No 189797 A MEMUTUSI(AN: . . . -- 1 of 15 -- PRESIDEN BLIK INDONESIA Menetapkan 1 MEMUTUSI(AN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHENTI.AN PET\TYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanYa. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. BAB II TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA Pasal 2 (1) Untuk kepenting€rn penerimaan negara, atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan Penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. 2 SK No 188531A (21 Penghentian. . . -- 2 of 15 -- PRESIDEN NEPUBLIK INDONESIA (2t Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayai(1) hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2L tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 3 (1) Dalam Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21' penyidik memberitahukan kepada tersangka bahwa yang bersangkutan dapat mengajukan penghentian Penyidikan di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara dengan membayar sanksi administratif bempa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat l2l' (21 Dalam hal tersangka bermaksud mengajukan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terslngka menyampaikan permohonan penghentian penyidikan di bidang cukai untuk kepentingan penlrimaan negara kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 4 (1) Berdasarkan permohonan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian permohonan untuk memastikan tindak pidana yang dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan besaran sanksi ad^ministratif berupa denda yang harus dibayar' l2l Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada tersangka surat persetujuan atas permohonan penghentian Penyidikan berikut besaran sanksi administratif berupa denda yang harus dibayar dan batas waktu PembaYaran. (3) Dalam... SK No 188530A -- 3 of 15 -- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak memenuhi ketentuan penghentian Plnyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada tersangka surat p"rot"t "n atas permohonan penghentian Penyidikan dengan disertai alasan. FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 5 laporan kejadian; surat perintah tugas Penyidikan; surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan; resume Penyidikan; surat permohonan penghentian Penyidikan ; surat persetujuan atas permohonan penghentian Penyidikan; Tersangka membayar sanksi administratif bempa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ke rekening Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Pasal 6 (1) Tersangka menyampaikan bukti pembayaran sanksi adminiitratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai dengan surat pernyataan pengakuan bersalah kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk' l2t Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana di tid"ng cukai untuk kepentingan penerimaan negara kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejaf bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima. Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan dengan melamPirkan : (3) a. b. c. d. e. f. g.surat... SK No 188529A -- 4 of 15 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA g. surat pernyataan pengakuan bersalah dari tersangka; dan h. bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda. Pasal 7 Dalam hal tersangka tidak atau kurang membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21, Penyidikan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 (1) Berdasarkan surat permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2l;, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). l2l Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk menolak permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara. (3) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk dilengkapi. SK No 188528A (4) Terhadap... -- 5 of 15 -- PRESIDEN REPUBLIK INtrONESIA (4) Terhadap permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara yang dikembalikan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk untuk dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau pejabat yang ditunjuk melengkapi selanjutnya menyampaikan kembali surat permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk. Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk menetapkan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara terhadap permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam keadaan tertentu, Jaksa Agtrng dapat menolak permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (s) (6) Pasal 9 (u Dalam hal tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) tersangka, permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan setelah: a. seluruh. tersangka baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengajukan permohonan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara; dan b. sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) telah dibayar. SK No 188527A (21 Pembayaran. . . -- 6 of 15 -- FRESIDEN BLII( INDONESIA (2) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai kesepakatan para tersangka. Pasal 10 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara, pembayaran sanksi administratif berupa denda, dan permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara diatur dengan Peraturan Menteri. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara diatur dengan Peraturan Kejaksaan. BAB III PEI.IYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG I,AIN Pasal 1 1 (1) Barang kena cukai yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 ditetapkan menjadi barang milik negara. (21 Barang lain yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi barang milik negara. (3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi: a. sarana pengangkut; b. peralatankomunikasi; c. media atau tempat PenyimPanan; d. dokumen dan surat; dan e. benda lain yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai. (4) Barang. . . SK No 188526A -- 7 of 15 -- PRESIDEN REPUBUI( INDONESIA (4) (U (2t Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk menjadi barang milik negara harus memenuhi ketentuan: a. dapat dibuktikan bahwa barang lain tersebut merupakan milik tersangka; dan b. telah ditakukan penyitaan oleh penyidik. Pasal 12 Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyatakan status barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21 menjadi barang milik negara dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai barang milik negara. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk mengenai penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara. Pasal 13 Barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang tidak ditetapkan menjadi barang milik negara dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian barang milik negara yang berasal dari tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal l1 diatur dengan Peraturan Menteri. BABIV... SK No 188525A -- 8 of 15 -- PRESIDEN ELIK INDONESIA BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Penyidikan atas tindak pidana dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2L tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang belum dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, proses penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 188524A Agar -- 9 of 15 -- PRESIDEN REPUBUK TNDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya lndonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 150 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, ttd. SK No 189805A Djaman -- 10 of 15 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA I. UMUM Ketentuan penyelesaian tindak pidana di bidang cukai dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan . pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional, serta mewujudkan penegakan hukum di bidang cukai yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Pengenaan cukai mempunyai dua fungsi yaitu fungsi anggaran (budgetaifl dan fungsi mengatur (regulerendl sehingga kebijakan yang berkaitan dengan cukai harus dapat memberikan kontribusi yang optimal sebagai sumber pendapatan negara, termasuk ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran di bidang cukai. Mayoritas pelanggaran di bidang cukai merupakan tindak pidana yang diselesaikan melalui proses Penyidikan. Namun penyelesaian pelanggaran melalui proses Penyidikan, belum memberikan efek jera bagi pelaku dan penerimaan negara dari pidana denda sangat kecil karena terpidana memilih menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. SK No 189799 A Mengingat -- 11 of 15 -- FRESIDEN REPUBUK INDONESIA Mengingat filosofi cukai merupakan instrumen fiskal dan salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan maka penerapan sanksi administratif berupa denda dipandang akan lebih memberikan efek jera dan manfaat dibandingkan penerapan sanksi pidana. Sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum di bidang cukai (ultimum remedium). Pemidanaan akan dilakukan dalam hal pelaku tidak membayar sanksi administratif berupa denda. Penerapan konsep ultimum remedium atas pelanggaran pidana di bidang cukai selaras dengan konsep penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan Undang-Utldang Nomor 7 Tahun 2O2L tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dinilai sebagai perwujudan keadilan restoratif (restoratiue justie) yang lebih obyektif. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Yang dimaksud dengan "rekening Pemerintah" adalah rekening yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara resmi yang telah mendapat penetapan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat untuk dijadikan sebagai rekening penampungan sementara. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Cukup jelas. SK No 188521 A Ayat(3) ... -- 12 of 15 -- FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan "surat pernyataan pengakuan bersalah" adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh tersangka bahwa yang bersangkutan mengakui telah melanggar tindak pidana Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2L tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Huruf h Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. SK No 188520A Ayat(s) ... -- 13 of 15 -- PRESIDEN REPUBLIK INDOHESIA Ayat (s) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah adanya kepentingan hukum yang lebih besar seperti hasil tindak pidana cukai yang dipergunakan sebagai pendanaan terorisme atau terindikasi adanya kerugian negara yang lebih besar. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "secara sendiri-sendiri" adalah masing-masing tersangka mengajukan permohonan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" adalah para tersan gka men gaj uka.n permohonan pen ghentian Pe nyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam 1 (satu) permohonan. Humf b Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kesepakatan para tersangka" adalah penghitungan porsi dalam rangka pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang sehamsnya dibayar berdasarkan kesepakatan para tersangka. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat(3) ... SK No 188519 A -- 14 of 15 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Contoh benda lain yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai seperti mesin pembuat barang kena cukai, mesin pengemas barang kena cukai, kemasan barang kena cukai, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, uang tunai, atau benda lain yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai. Ayat (a) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6902 SK No 189800 A -- 15 of 15 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - TINDAK PIDANA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 54/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.