Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the framework for telecommunications management in Indonesia, as mandated by Law No. 36 of 1999 on Telecommunications. It aims to enhance the quality of telecommunications services and ensure that all citizens have access to telecommunications, including in remote areas.
The regulation affects various entities involved in telecommunications, including state-owned enterprises (BUMN), regional-owned enterprises (BUMD), private companies, cooperatives, and individuals. It covers all sectors engaged in telecommunications services, including network providers and service providers.
- **Penyelenggaraan Telekomunikasi**: Article 2 states that telecommunications management is to be conducted by telecommunications providers. Article 3 outlines that this includes network management, service provision, and special telecommunications. - **Network and Service Provision**: Article 4 specifies that telecommunications networks and services can be provided by legal entities established for this purpose, including BUMN, BUMD, and private enterprises. - **Universal Service Obligation**: Article 26 mandates that telecommunications providers contribute to universal service obligations, ensuring access to telecommunications in underserved areas. - **Interconnection**: Article 20 requires all network providers to ensure interconnection availability, and Article 21 prohibits discrimination in providing interconnection services. - **Licensing**: Articles 55-67 detail the licensing process for telecommunications operations, requiring a principle license followed by an operational license. - **Liability for Damages**: Article 68 establishes that telecommunications providers are liable for damages caused by their negligence, while Article 70 allows them to claim damages for network relocations requested by other entities.
- **Penyelenggara Telekomunikasi**: Telecommunications provider. - **Jasa Telekomunikasi**: Telecommunications services. - **Kewajiban Pelayanan Universal**: Universal service obligation, ensuring access to telecommunications for all. - **Interkoneksi**: Interconnection between different telecommunications networks.
The regulation came into effect on September 8, 2000, and replaces previous regulations, including Government Regulation No. 37 of 1991 and No. 8 of 1993 on telecommunications management.
This regulation interacts with Law No. 36 of 1999 on Telecommunications, which provides the legal basis for telecommunications management in Indonesia. It also refers to various ministerial decisions that will further detail technical standards and operational procedures for telecommunications management.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Article 2 establishes that telecommunications management is to be conducted by telecommunications providers, which include various legal entities as specified in Article 4.
Article 26 mandates that telecommunications providers contribute to universal service obligations, ensuring access to telecommunications in underserved areas.
Articles 55-67 outline the licensing process, requiring a principle license followed by an operational license for telecommunications providers.
Article 20 requires all network providers to ensure interconnection availability, while Article 21 prohibits discrimination in providing interconnection services.
Article 68 establishes that telecommunications providers are liable for damages caused by their negligence.
Full text extracted from the official PDF (73K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1 Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya; 2 Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi; 3. Perangkat … -- 1 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi; 4 Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio; 5 Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi; 6 Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi; 7 Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara; 8 Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; 9 Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; 10 Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; 11 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat peruntukkan dan pengoperasiannya khusus; 12 Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda; 13 Kewajiban pelayanan universal adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi; 14 Menteri adalah Menteri yang lingkup tuhas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi. BAB II PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI Bagian Pertama Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 2 Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggaraan telekomunikasi. Pasal 3 … -- 2 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 3 Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi; c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Pasal 4 Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. Badan Usaha Swasta; d. Koperasi. Pasal 5 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan oleh: a. perseorangan; b. instansi pemerintah; atau c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi. Bagian Kedua Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Pasal 6 (1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi. (2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun jaringan telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis. (4) Ketentuan mengenai Rencana Dasar Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 7 … -- 3 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 7 Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya. Pasal 8 (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang dimilikinya dan disediakannya. (2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari Penyelenggara jaringan yang sudah ada. (3) Untuk menyelenggaraan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin penyelenggara jasa telekomunikasi dari Menteri. Pasal 9 (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari: a. penyelenggaraan jaringan tetap; b. penyelenggaraan jaringan bergerak. (2) Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam: a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal; b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh; c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup. (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam: a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial; b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 10 (1) Penyelenggaraan jaringan tetap lokal atau penyelenggaraan jaringan bergerak seluler atau penyelenggaraan jaringan bergerak satelit harus menyelenggarakan jasa teleponi dasar. (2) Penyelenggaraan jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar wajib menyelenggarakan jasa telepon umum. (3) Penyelenggaraan jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa telepon umum dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Pasal 11 … -- 4 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 11 (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyediakan jaringan telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi luar negeri sesuai dengan izin penyelenggaraannya. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Pasal 12 Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia. Bagian Ketiga Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Pasal 13 Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. Pasal 14 (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari: a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar; b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi; c. penyelenggaraan jasa multimedia. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 15 (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik. (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan pelayanan yang sama kepada pengguna jasa telekomunikasi. (3) Dalam menyediakan fasilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis. (4) Ketentuan mengenai Rencana Dasar Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 16 … -- 5 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 16 (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi. (2) Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya. Pasal 17 (1) Catatan/rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disimpan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi berhak memungut biaya atas permintaan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi. Pasal 18 (1) Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengadakan sendiri perangkat akses dan perangkat terminal pelanggan jasa telekomunikasi. (2) Instansi perangkat akses di rumah dan atau gedung dapat dilaksanakan oleh instalatur yang memenuhi persyaratan. Pasal 19 Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia. Bagian Keempat Interkoneksi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Pasal 20 (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin tersedianya interkoneksi. (2) Interkoneksi antar jaringan telekomunikasi dilaksanakan pada titik interkoneksi. (3) Pelaksanaan interkoneksi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan atas dasar permintaan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya. Pasal 21 … -- 6 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 21 (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi. (2) Dalam pelaksanaan interkoneksi, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati. Pasal 22 (1) Kesepakatan interkoneksi antar penyelenggara jasa telekomunikasi harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atau terjadi perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam pelaksanaan interkoneksi, para pihak dapat meminta penyelesaiannya kepada Menteri. (3) Upaya penyelesaian oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi hak apra pihak untuk melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 (1) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui 2 (dua) penyelenggara jaringan atau lebih dikenakan biaya interkoneksi. (2) Biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan, disepakti bersama dan adil. (3) Biaya interkoneksi dikenakan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi. (4) Apabila terjadi perbedaan perhitungan besarnya biaya penggunaan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) para penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat melakukan penyelesaian upaya hukum melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pasal 24 Ketersambungan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi dilaksanakan secara transparan dan tidak diskriminasi. Pasal 25 (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak mempunyai hubungan langsung ke jaringan telekomunikasi di wilayah tujuan di dalam negeri dan atau luar negeri, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyalurkan trafik melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya. (2) Penyelenggara … -- 7 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk menyalurkan trafik berhak untuk mendapatkan bagian biaya interkoneksi yang besarnya disepakati bersama. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga dalam hal kapasitas saluran langsung yang dimiliki penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak mencukupi. (4) Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyalurkan kelebihan trafik dari penyelenggara satu ke penyelenggara jaringan lainnya. Bagian Kelima Kewajiban Pelayanan Universal Pasal 26 (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi dikenakan kontribusi kewajiban pelayanan universal. (2) Kontribusi kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. penyediaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi; b. kontribusi dalam bentuk komponen biaya interkoneksi; atau c. kontribusi lainnya. Pasal 27 Untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan universal Menteri menetapkan: a. wilayah tertentu sebagai wilayah pelayanan universal; b. jumlah kapasitas jaringan di setiap wilayah pelayanan universal; c. jenis jasa telekomunikasi yang harus disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi di setiap wilayah pelayanan universal; d. penyelenggara jaringan telekomunikasi yang ditunjuk untuk menyediakan jaringan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal. Pasal 28 (1) Kewajiban membangun dan menyelenggarakan jaringan di wilayah pelayanan universal dibebankan kepada penyelenggara jaringan tetap lokal. (2) Kontribusi kewajiban pelayanan universal dibebankan kepada penyelenggara jaringan lainnya yang menyalurkan trafik ke penyelenggara jaringan tetap lokal. (3) Kontribusi kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pembayaran komponen biaya interkoneksi yang diterima oleh penyelenggara jaringan tetap lokal. (4) Kontribusi kewajiban pelayanan universal lainnya dibebankan kepaad penyelenggara jaringan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan kepada penyelenggara jasa lainnya. Pasal 29 … -- 8 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 29 (1) Setiap penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan pencatatan atas pendapatan dari hasil kontribusi kewajiban pelayanan universal yang berasal dari pendapatan interkoneksi. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan secara berkala kepada Menteri. Pasal 30 Ketentuan mengenai besarnya kontribusi kewajiban pelayanan universal dan tata cara pelaksanaan kontribusi kewajiban pelayanan universal diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 31 Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan universal. Bagian Keenam Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi Pasal 32 (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi. (2) Tarif Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Pasal 33 Setiap penyelenggara jaringan atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang tidak atau terlambat membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketujuh … -- 9 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Ketujuh Tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 34 (1) Tarif penyelenggaraan telekomunikasi tersendiri atas tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi. (2) Susunan tarif penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas jenis dan struktur tarif. Pasal 35 (1) jenis tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas: a. tarif sewa jaringan; b. biaya interkoneksi. (2) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan tetap tersendiri atas: a. tarif jasa teleponi dasar sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), sambungan langsung internasional (SLI). b. tarif jasa nilai tambah teleponi; c. tarif jasa multimedia. (3) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak terdiri atas: a. tarif air-time; b. tarif jelajah; c. tarif jasa multimedia. Pasal 36 (1) Struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas: a. biaya akses; b. biaya pemakaian; c. biaya kontribusi pelayanan universal. (2) Struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas: a. biaya aktivasi; b. biaya berlangganan bulanan; c. biaya penggunaan; d. biaya fasilitas tambahan. Pasal 37 … -- 10 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 37 (1) Besaran tarif ditetapkan berdasarkan formula. (2) Penetapan formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan biaya. (3) Ketentuan mengenai formula tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. BAB III PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS Bagian Pertama Umum Pasal 38 Penyelenggara telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan: a. sendiri; b. pertahanan keamanan negara; c. penyiaran. Bagian Kedua Penyelenggara Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri Pasal 39 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan untuk keperluan: a. perseorangan; b. instansi pemerintah; c. dinas khusus; d. badan hukum. Pasal 40 Penyelenggaraan telekomunikasi khususu untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi: a. amatir radio; b. komunikasi radio antar penduduk. Pasal 41 … -- 11 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 41 (1) Kegiata amatir radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika. (2) Kegiatan amatir radio dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam, pencairan dan pertolongan (SAR). Pasal 42 (1) Kegiatan komunikasi radio antar penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b digunakan untuk saling berkomunikasi tentang kegiatan masyarakat. (2) Kegiatan komunikasi radio antar penduduk dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam, pencairan dan pertolongan (SAR). Pasal 43 (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan. (2) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat diselenggarakan jika: a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah. Pasal 44 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk kegiatan dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan. Pasal 45 … -- 12 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 45 (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khsusu untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya. (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dapat diselenggarakan jika: a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah. Pasal 46 (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan izin Menteri. (2) Penyelenggara telekomunikasi khusus yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi. (3) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi. Bagian Ketiga Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara Pasal 47 (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b adalah penyelanggaraan telekomunikasi yang difat, bentuk dan kegunaannya diperuntukkan khusus bai keperluan pertahanan keamanan negara yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. (2) Ketentuan … -- 13 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 48 (1) Pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. (2) Pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara dilaksanakan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 49 (1) Dalam keadaan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara belum atau tidak mampu mendukung kegiatan pertahanan negara, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara dapat menggunakan atau memanfaatkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus lainnya. (2) Dalam keadaan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara belum atau tidak mampu mendukung kegiatan keamanan negara, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara dapat menggunakan atau memanfaatkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus lainnya. (3) Dalam penggunaan dan pemanfaatan jaringan atau jasa telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi lain. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang berlaku, (4) Dalam penggunaan dan pemanfaatan jaringan atau jasa telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi lain, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang berlaku. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bersama oleh Menteri dan Menteri bertanggung jawab di bidang pertahanan. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan bersama oleh Menteri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 50 … -- 14 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 50 Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 dilarang untuk: a. menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya; b. menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya; dan c. memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan atau pengoperasiannya, kecuali untuk telekomunikasi khusus yang berkenaan dengan ketentuan internasional yang telah diratifikasi. Bagian Keempat Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Penyiaran Pasal 51 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukkan khusus bagi keperluan penyiaran. Pasal 52 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dilaksanakan oleh penyelenggara penyiaran guna memenuhi kegiatan penyiaran. Pasal 53 (1) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib membangun sendiri jaringan sarana pemancaran dan sarana transmisi untuk keperluan penyiaran. (2) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menyewakan jariangannya kepada penyelenggara kepada telekomunikasi lainnya. Pasal 54 … -- 15 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 54 (1) Jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan khusus untuk keperluan penyiaran. (2) Dalam hal jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran disambungan ke jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam aayat (1), penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi. BAB IV PERIZINAN Pasal 55 (1) Untuk penyelenggaraan telekomunikasi diberikan izin melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan. (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dn dinas khusus tidak memerlukan izin prinsip. (3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara tidak memerlukan izin prinsip dan izin penyelenggaraan. Pasal 56 (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) satu kali selama 1 (satu) tahun. (3) Izin prinsip tidak dapat dpindahtangankan. Pasal 57 (1) Untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri. (2) Dalam mengajukan permohohan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi; b. mempunyai kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia di bidang telekomunikasi. (3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 58 … -- 16 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 58 (1) Menteri mengumumkan peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi kepada masyarakat secara terbuka. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. jenis penyelenggaraan; b. jumlah penyelenggaraan; c. lokasi dan cakupan penyelenggaraan; d. persyaratan dan tata cara permohonan izin; e. tempat dan waktu pengajuan permohonan izin; f. biaya-biaya yang harus dibayar; g. kriteria seleksi dan eveluasi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi. (3) Pemberian izin untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dilakukan melalui evaluasi atau seleksi. (4) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya terdiri atas: a. profil perusahaan; b. rencana pembangunan jaringan atau jasa; c. rencana usaha. (5) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 59 Untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri. Pasal 60 (1) Dalam pengajuan permohonan izin telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran, pemohon wajib memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang penyiaran; b. mempunyai kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia di bidang penyiaran. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 61 (1) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran, Menteri mengumumkan peluang usaha dalam menyelenggarakan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran kepada masyarakat secara terbuka. (2) Pengumuman … -- 17 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. jumlah penyelenggaraan; b. lokasi dan cakupan penyelenggara; c. persyaratan dan tata cara permohonan; d. tempat dan waktu pengajuan permohonan; e. biaya-biaya yang harus dibayar; f. kriteria seleksi dan untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi. (3) Penetapan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dilakukan melalui seleksi. (4) Ketentuan mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 62 (1) Izin penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dinamakan izin amatir radio dan izin komunikasi radio antar penduduk. (2) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk dinas khusus dinamakan izin stasiun radio. Pasal 63 Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri oleh badan hukum yang menggunakan sistem komunikasi radio lingkup terbatas dan sistem komunikasi radio dari titik ke titik dinamakan izin stasiun radio. Pasal 64 (1) Menteri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap wajib memberikan keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin, permohonan izin prinsip dianggap disetujui. (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja Menteri tidak memberikan keputusan penolakan atau pemberian izin, permohonan izin prinsip dianggap disetujui. Pasal 65 (1) Pemegang izin prinsip wajib mengajukan permohonan uji laik operasi untuk sarana dan prasarana yang telah selesai dibangun kepada lembaga yang berwenang untuk melaksanakan uji laik operasi. (2) Ketentuan mengenai tata cara uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 66 … -- 18 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 66 Menteri menerbitkan izin penyelenggaraan telekomunikasi setelah sarana dan prasarana yang dibangun dinyatakan laik operasi. Pasal 67 (1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi. (2) Terhadap hasil evaluasi yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai izin yang telah diberikan Menteri menerapkan sanksi administrasi. (3) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. BAB V GANTI RUGI Pasal 68 (1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya. (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas kepada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi. Pasal 69 (1) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dilaksanakan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan. (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 70 (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak atas ganti rugi sebagai akibat pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasi karena adanya kegiatan atau atas permintaan instansi/departemen/lembaga atau pihak lain. (2) Besarnya … -- 19 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kerugian atas terhentinya kegiatan penyelenggara jasa telekomunikasi pada jaringan telekomunikasi dan berdasarkan kesepakatan para pihak. (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab instansi/departemen/lembaga atau pihak lain yang melakukan kegiatan atau menghendaki adanya pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasi. BAB VI PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI Pasal 71 (1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis. (2) Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Pasal 72 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dimaksud dalam rangka: a. menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi; b. mencegah saling mengganggu antara alat dan perangkat telekomunikasi; c. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi; d. mendorong berkembangnya industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional. Pasal 73 (1) Menteri menetapkan persyaratan teknis untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang belum memiliki standar nasional Indonesia setelah memperhatikan pertimbangan pihak dan instansi terkait. (2) Persyaratan teknis alat dan perangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirumuskan berdasarkan: a. adopsi standar internasional atau standar regional; b. adaptasi standar internasional atau standar regional; dan c. hasil pengembangan industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional. (3) Persyaratan … -- 20 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Persyaratan teknis yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diusulkan menjadi Standar Nasional Indonesia. Pasal 74 (1) Menteri menerbitkan sertifikat untuk tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan hasil pengujian. (2) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh balai uji yang telah memiliki akreditasi dari lembaga yang berwenang dan ditetapkan oleh Menteri. (3) Menteri dapat menunjuk balai uji yang telah diakreditasi untuk menerbitkan sertifikat. (4) Persyaratan teknis untuk alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) tidak berlaku untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki standar internasional. (5) Ketentuan mengenai tata cara persyaratan penerbitan sertifikat dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta jangka waktu berlakunya sertifikat diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 75 (1) Menteri dapat melakukan saling pengakuan penerapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dengan negara lain. (2) Saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentun yang berlaku. Pasal 76 (1) Dalam penerapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi, dikenakan biaya sertifikat. (2) Biaya sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 77 (1) Alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memperoleh sertifikat wajib diberi label. (2) Ketentuan mengenai label alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur Keputusan Menteri. BAB VII … -- 21 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB VII PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI Pasal 78 Jenis gangguan telekomunikasi terdiri atas: a. gangguan fisik yaitu gangguan secara fisik pada jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi; b. gangguan elektromagnetik yaitu gangguan secara elektromagnetik pada jaringan telekomunikasi dan atau sarana dan prasarana telekomunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi. Pasal 79 Pengamanan dan perlindungan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan untuk mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, sumber daya manusia dan informasi. Pasal 80 (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara telekomunikasi khusus wajib membuat peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi yang digunakannya. (2) Peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disebarluaskan kepada instansi terkait. Pasal 81 (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara telekomunikasi khusus wajib memasang tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi. (2) Ketentuan mengenai tanda-tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 82 Setiap jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan agar terhindar dari gangguan telekomunikasi. Pasal 83 … -- 22 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 83 Penyelenggara telekomunikasi harus memasang perangkat deteksi dini, perangkat pemantau, dan perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggara telekomunikasi. Pasal 84 (1) Instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan, instalasi dan atau prasarana lainnya wajib memperhatikan peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi. (2) Pihak yang melakukan kegiatan pembangunan atas dasar izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghindari terjadinya gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Pasal 85 Setiap orang yang bekerja di lingkungan penyelenggaraan telekomunikasi wajib mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana telekomunikasi maupun informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi. Pasal 86 Penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan, mendidik dan melatih tenaga yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana telekomunikasi. Pasal 87 Dalam hal untuk keperluan proses peradilan pidana penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 88 … -- 23 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 88 Permintaan perekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 disampaikan secara tertulis dan sah kepada penyelenggara jasa telekomunikasi dengan tembusan kepada Menteri. Pasal 89 (1) Permintaan tertulis rekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sekurang-kurangnya memuat: a. obyek yang direkam; b. masa rekaman; dan c. periode waktu laporan hasil rekaman. (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi permintaan perekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak permintaan diterima. (3) Dalam hal teknis rekaman tidak dimungkinkan penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memberitahukan kepada Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan atau Penyidik. (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam aayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) jam setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (5) Hasil rekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara rahasia kepada Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian dan atau Penyidik. BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG TELEKOMUNIKASI Pasal 90 (1) Dalam rangka melibatkan peran serta masyarakat dibentuk lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk berdasarkan konsensus antara pelaku industri telekomunikasi. (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Menteri. Pasal 91 … -- 24 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 91 (1) Keanggotaan lembaga peran serta masyarakat berasal dari pelaku industri telekomunikasi yang terdiri dari: a. asosiasi di bidang usaha telekomunikasi; b. asosiasi profesi telekomunikasi; c. asosiasi produsen peralatan telekomunikasi; d. asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi; e. masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi. (2) Kepengurusan lembaga peran serta masyarakat dipilih dan diangkat dari anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Kepengurusan lembaga peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikukuhkan oleh Menteri. (4) Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan setelah memperhatikan AD/ART lembaga peran serta masyarakat. Pasal 92 (1) Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi mempunyai tugas menyampaikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi. (2) Pemikiran dan pandangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemerintah baik diminta maupun tidak diminta. (3) Pemerintah harus mempertimbangkan dengan seksama pemikiran dan pandangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Pasal 93 Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi mempunyai fungsi: a. menghimpun pendapat, pemikiran dan pandangan masyarakat tentang pengembangan pertelekomunikasian; b. mengkaji dan merumuskan pendapat yang berkembang di masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan dan atau peraturan yang berkaitan dengan pembinaan, pengaturan dan penyelenggaraan telekomunikasi. Pasal 94 … -- 25 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 94 (1) Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatannya dibiayai secara swadana. (2) Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi memperoleh keuangan dari sumber-sumber yang sah. BAB IX SANKSI Pasal 95 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15, Pasl 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), ayat (4), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 65 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin. (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikannya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturu-turut yang mana masing-masing peringatan tertulis berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 96 Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku semua paraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. BAB XI … -- 26 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 97 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka: a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2843) jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 30); b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Radio Non Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952); c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446); d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446); e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514). dinyatakan tidak berlaku. Pasal 98 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 107 -- 27 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UMUM Penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi. Sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi. Untuk penjabaran lebih lanjut dari pengaturan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi, dipandang perlu untuk menyusun peraturan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi. Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menjalankan usahanya dituntut untuk membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi yang sesuai dengan Rencana Dasar Teknis. Rencana Dasar Teknis dimaksud ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat pula menyelenggarakan jasa telekomunikasi dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri. Selanjutnya, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi antar jaringan telekomunikasi. Pelaksanaan interkoneksi diberikan atas dasar permintaan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya. Penyelenggara interkoneksi dikenakan biaya interkoneksi yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi asal, dan besaran biaya interkoneksi ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan, disepakati … -- 28 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA disepakati bersama dan bersifat adil. Penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan untuk pertama, menyediakan fasilitas telekomunikasi yang menjamin adanya kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik. Kedua, penyelenggara jasa telekomunikasi komunikasi dituntut untuk tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa telekomunikasi. Ketiga, penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan untuk melakukan pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi, serta wajib menyimpan catatan/rekaman dimaksud sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan. Pengguna jasa telekomunikasi yang memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi dapat meminta catatan/rekaman dimaksud dengan membayar biaya pencetakan atas catatan/rekaman tersebut. Menteri menetapkan pelaksanaan kontribusi kewajiban pelayanan universal (Universal Services Obligation) kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi berupa penyediaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, kontribusi dalam bentuk komponen biaya interkoneksi, atau kontribusi lainnya. Kewajiban Pelayanan Universal ini dimaksudkan sebagai kewajiban untuk menyediakan jaringan dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil dan atau belum berkembang terutama yang berpotensi besar dapat menunjang sektor ekonom dan memperlancar pertukaran informasi yang sangat diperlukan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan sendiri, pertahanan keamanan negara dan penyiaran. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; serta kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi tersendiri dan terpisah. Selanjutnya, penyelenggaraan telekomunikasi khusus dibatasi untuk tidak melakukan penyelenggaraan telekomunikasi di luar peruntukannya, disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya, dan memungut biaya dalam bentuk apapun atas pengoperasiannya. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dikenakan biaya penyelenggaraan telekomunikasi yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sendiri. Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu izin prinsip dan izin penyelenggaraan telekomunikasi. Perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan untuk mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi. Pemerintah berkewajiban untuk mempublikasikan secara berkala atas wilayah yang terbuka untuk penyelenggaraan telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Penyelenggara telekomunikasi diwajibkan untuk memberikan ganti rugi terhadap kesalahan/kelalaian yang dilakukannya yang menimbulkan kerugian langsung kepada pengguna jaringan dan atau jasa telekomunikasi. Sebaliknya, … -- 29 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Sebaliknya, penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat pula meminta ganti rugi akibat pemindahan jaringan telekomunikasinya karena ada kegiatan atau permintaan dari instansi/departemen/lembaga atau pihak lain. Selanjutnya diatur mengenai peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi. Dalam rangka melibatkan peran aktif dari masyarakat dibentuk lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi. Masyarakat dapat membentuk beberapa lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah yang memiliki tugas untuk menyampaikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi. Namun, perlu ditegaskan bahwa pemikiran dan pandangan dari lembaga tersebut tidak bersifat mengikat kepada Pemerintah. Akhirnya, pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang telah ditegaskan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administrasi. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Dalam membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi penyelenggara jaringan dapat membangun keseluruhan jaringan dapat pula membangun sebagian dan atau menyediakan sebagian jaringan untuk terselengaranya telekomunikasi. Misal, dalam hal diperlukannya penggunaan transponder satelit, penyelenggara jaringan tidak harus memiliki satelit sendiri. Ayat (2) Yang dimaksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan untuk galian, mendirikan bangunan, keagrariaan, atau lingkungan hidup. Ayat (3) Rencana Dasar Teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus diikuti dalam pembangunan dan atau penyediaan jaringan telekomunikasi sehingga menjamin ketersambungan satu jaringan ke jaringan lainnya. rencana Dasar Teknis meliputi antara lain prinsip-prinsip interkoneksi, pembebanan, penomoran dan pengaturan arus informasi (routing). Ayat (4) … -- 30 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (4) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang terpisah adalah adanya pemisahan sistem pembukuan secara tegas dalam setiap usaha penyelenggaraan telekomunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin persaingan usaha yang sehat dan adanya audit akunting. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik pada sirkit sewa. Huruf b Penyelenggara jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak. Ayat (2) Huruf a Penyelenggaraan jaringan tetap lokal adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kabel. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal dapat menyelenggarakan sirkit sewa. Huruf b Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh (interlokal) adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk menghubungkan jaringan-jaringan terutama jaringan tetap lokal termasuk sirkit sewa untuk jaringan tertutup. Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh merupakan jaringan tulang punggung interlokal. Huruf c … -- 31 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf c Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional adalah penyelenggaraan jaringan yang menhubungkan jaringan domestik dengan jaringan internasional. Huruf d Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup adalah penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan untuk disewakan. Ayat (3) Huruf a Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. Huruf b Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Huruf c Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani tekomunikasi bergerak melalui satelit. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan jasa teleponi dasar adalah jasa telepon yang menggunakan teknologi circuit switch yaitu telepon dan faksimile. Ayat (2) Yang dimaksud dengan telepon umum adalah telepon umum koin dan telepon umum kartu. Ayat (3) Pihak ketiga adalah badan hukum Indonesia yang bekerjasama dengan penyelenggara jaringan tetap lokal berdasarkan perjanjian kerjasama. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … -- 32 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis untuk mempertegas ruang lingkup perjanjian dan mempermudah penyelesaian sengketa atau perselisihan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Pasal 12 Kewajiban memenuhi setiap permohonan dari setiap calon pelanggan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia dimaksudkan agar penyelenggara jaringan telekomunikasi bersikap terbuka dan tidak melakukan diskriminasi terhadap calon pelanggannya. Yang dimaksud dengan syarat-syarat berlangganan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan jaringan telekomunikasi seperti izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sertifikasi perangkat yang dipergunakan, cakupan pelayanan, dan jenis jasa yang akan diselenggarakan. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Penyelenggaraan jasa telepon dasar adalah penyelenggaraan telepon, telegrap, teleks dan faksimil. Penyelenggaraan jasa teleponi daar adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar kesepakatan usaha, menjual kembali jasa teleponi dasar. Contohnya antara lain penyelenggaraan warung telekomunikasi. Huruf b Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi adalah penyelenggaraan jasa yang menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar, seperti jasa jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling card), jasa-jasa dengan teknologi interaktif (voice respone) dan radio panggil untuk umum. Huruf c Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa voice over internet protocol (VoIP), internet dan intranet,komunikasi data, konferensi video dan jasa video hiburan. Penyelenggaraan jasa multimedia dapat dilakukan secara jual kembali. Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar kesepakatan usaha, menjual kembali jasa multimedia. Contohnya penyelenggaraan warung internet. Ayat (2) … -- 33 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kualitas pelayanan yang baik antara lain dengan memenuhi standar pelayanan. Ayat (2) s/d (4) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Biaya yang dimaksud adalah biaya percetakan atas catatan/rekaman penggunaan jasa telekomunikasi. Pasal 18 Ayat (1) yang dimaksud dengan perangkat akses adalah perangkat yang merupakan bagian dari dan disediakan oleh penyelenggara jaa telekomunikasi untuk keperluan penyambungan jasa telekomunikasi yang akan dipergunakan oleh pelanggan. Yang dimaksud dengan perangkat terminal pelanggan adalah perangkat/terminal yang berada di lokasi pelanggan dan disediakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi untuk keperluan bertelekomunikasi. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 19 Kewajiban memenuhi setiap permohonan dari setiap calon pelanggan jasa telekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia dimaksudkan agar penyelenggara jasa telekomunikasi bersikap terbuka dan tidak melakukan diskriminasi terhadap calon pelanggannya. Yang dimaksud dengan syarat-syarat berlangganan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan jasa telekomunikasi seperti tanda bukti diri, alamat tetap, dan denah lokasi. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … -- 34 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Yang dimaksud dengan interkoneksi adalah titik jadinya interkoneksi ketersambungan yang merupakan titik batas tanggung jawab pengelola jaringan telekomunikasi milik penyelenggara yang berbeda. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Larangan diskriminasi ini dimaksudkan agar penyelenggara jaringan menyediakan titik interkoneksi pada titik yang diminta, sepanjang secara teknis memungkinkan. Ayat (2) Tingkat layanan yang dimaksud antara lain adalah mutu dan kapasitas. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Biaya interkoneksi adanya biaya yang dibebankan sebagai akibat adanya saling keterhubungan jaringan antar dan penyelenggara jaringan atau lebih. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan jaringan telekomunikasi asal adalah jaringan telekomunikasi dari mana trafik berasal. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 24 Yang dimaksud ketersambungan adalah tersambungnya perangkat jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi seperti server, simpul jasa (node) dan router. Pasal 25 Ayat (1) s/d (3) Cukup jelas Ayat (4) … -- 35 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (4) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyalurkan kelebihan trafik penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam rangka menjamin tersambungnya telekomunikasi pengguna ke alamat yang dituju. Pemakai jasa telekomunikasi tidak dibebani beban tambahan sebagai akibat disalurkannya trafik ke jaringan lain. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan kontribusi lainnya dapat berupa antara lain pembebasan biaya akses dan subsidi tarif. Pasal 27 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c jenis jasa telekomunikasi yang dimaksud adalah jenis jasa telekomunikasi yang berupa sambungan telepon dan telepon umum. Huruf d Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan penyelenggara jaringan lainnya adalah penyelenggara jaringan tetap sambungan jarak jauh, penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional, penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan bergerak satelit. Ayat (3) … Ayat (3) -- 36 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Laporan pencatatan dimaksudkan untuk keperluan penetapan jumlah kapasitas, dan wilayah pelayanan universal. Pasal 30 s/d 32 Cukup jelas Pasal 33 Sanksi yang dimaksudkan adalah sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Telekomunikasi. Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Tarif sewa jaringan adalah tarif atas penggunaan jaringan yang digunakan oleh pihak penyewa atau pemakai jaringan telekomunikasi. Huruf b Biaya interkoneksi adalah tarif yang dibayar oleh 1 (satu) penyelenggara jaringan telekomunikasi kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lain yang atas usahanya menyediakan akses dan menyalurkan trafik telekomunikasi. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Tarif jasa lain tambah teleponi dimaksud adalah tarif yang harus dibayar oleh pengusaha jasa telekomunikasi atas penggunaan jasa nilai tambah teleponi, seperti jasa nilai tambah kartu panggil (calling card), premium call. Huruf c … -- 37 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf c Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Tarif air time adalah tarif penggunaan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak per satuan waktu. Huruf b Tarif jelajah adalah tarif yang dibebankan kepada pelanggan yang menggunakan jaringan telekomunikasi bergerak di luar tempat asal pelanggan tersebut tercatat. Huruf c Cukup jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan biaya aktivasi adalah biaya untuk mengaktifkan akses yang harus dibayarkan oleh pelanggan jasa telekomunikasi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Huruf b s/d d Cukup jelas Pasal 37 Ayat (1) Besaran tarif yang dihitung formula ditetapkan sesuai mekanisme pasar. Ayat (2) Biaya yang dimaksud adalah komponen biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan, pengembangan jaringan, faktor-faktor inflasi, daya beli masyarakat, dan efisiensi perusahaan. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 … -- 38 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 40 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dimaksudkan dalam rangka memenuhi kegemaran dan latih diri dalam bidang telekomunikasi. Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Ayat (1) Kegiatan kemasyarakatan meliputi antara lain kegiatan kepramukaan, olah raga, kesenian, sosial, ketertiban dan gangguan keamanan negara. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Keperluan yang tidak dapat dipenuhi dapat meliputi keperluan di bidang teknologi atau jenis jasa telekomunikasi yang dibutuhkan. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 44 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus antara lain meliputi sistem komunikasi : a. pencarian dan pertolongan (SAR); b. navigasi; c. meteorologi dan geofisika; d. astronomi; e. penginderaan dan pengendalian jarak jauh; f. keselamatan penerbangan; g. keselamatan pelayaran. Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … Ayat (2) -- 39 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum antara lain meliputi sistem komunikasi usaha: a. perbankan; b. pertambangan dan energi; c. kehutanan; d. transportasi; e. kesehatan; f. industri dan perdagangan; g. pertanian dan perkebunan. Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Fungsi pertahanan negara dan keamanan negara meliputi upaya di bidang pertahanan negara yang ditujukan terhadap segala ancaman dari luar negeri, dan upaya di bidang keamanan negara yang ditujukan terhadap ancaman dari dalam negeri. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan kemanan negara memiliki ciri-ciri: a. bersifat terbatas, rahasia dan atau sangat rahasia; b. untuk komunikasi dan non komunikasi; c. berbentuk searah dan segala arah; dan d. bersifat tetap dan bersifat bergerak; Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 48 s/d 50 Cukup jelas Pasal 51 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran memiliki ciri-ciri: a. bersifat memancar satu arah dan terus menerus; b. diterima langsung oleh penerima; c. bersifat tetap dan bergerak; d. menampilkan gambar dan atau suara; dan e. peruntukan siarannya untuk masyarakat luas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 … -- 40 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 53 Ayat (1) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran yang menyewa jaringan sebagai sarana transmisi untuk keperluan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lain, tidak termasuk penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Ayat (1) Pada prinsipnya, izin prinsip dan izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah satu kesatuan izin. Izin prinsip dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada calon penyelenggara telekomunikasi mempersiapkan sarana dan prasarana yang memungkinkan dan mendukung terselanggaranya penyelenggaraan telekomunikasi. Sedangkan izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah kewenangan yang diberikan untuk penyelenggaraan telekomunikasi. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 56 Ayat (1) Jangka waktu izin prinsip paling lama adalah 3 (tiga) tahun. Ayat (2) Perpanjangan izin prinsip hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun Ayat (3) Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … Ayat (2) -- 41 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf a s/d d Cukup jelas Huruf f Yang dimaksud biaya-biaya adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi, seperti biaya pembelian dokumen lelang. Huruf g Cukup jelas Ayat (3) Pemberian izin melalui seksi dilakukan terhadap jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang jumlahnya dibatasi. sedangkan pemberian izin melalui evaluasi dilakukan terhadap jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang jumlahnya tidak dibatasi. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 59 dan 60 Cukup jelas Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan lokasi adalah tempat didirikannya stasiun penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran. Sedangkan cakupan penyelenggara adalah luas pancaran (coverage area) dan luas wilayah operasi (service area). Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e … Huruf e Yang dimaksud dengan biaya-biaya adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran, seperti biaya pembelian dokumen lelang. -- 42 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Huruf f Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Ayat (1) Batas waktu yang dimaksud adalah dihitung sejak tanggal batas waktu akhir penyerahan permohonan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 65 Ayat (1) Uji laik operasi dimaksudkan untuk pengujian dan pemberian pernyataan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang telah selesai dibangun secara teknis siap dioperasikan. Lembaga yang ditunjuk melaksanakan uji laik operasi harus memiliki akreditas dari lembaga yang berwenang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 66 dan 67 Cukup jelas Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) … -- 43 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (3) Yang dimaksud dengan kerugian langsung adalah kerugian yang diderita secara langsung karena penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi (limited damage). Kerugian tidak langsung sebagai akibat penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi (consequential damage) tidak dapat dibebankan kepada penyelenggara telekomunikasi. Pasal 69 Ayat (1) Penyelesaian ganti rugi dengan cara di luar pengadilan adalah penyelesaian ganti rugi melalui konsiliasi,mediasi, atau arbitrase. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 70 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan juga untuk memberikan informasi kepada instansi/departemen/lembaga atau pihak lain bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang diakibatkan adanya permintaan atau perubahan jaringan telekomunikasinya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 71 Ayat (1) Persyaratan teknis yang dimaksud adalah persyaratan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis yang dibuat oleh instansi teknis terkait. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 72 Huruf a Yang dimaksud dengan keterhubungan adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi. Huruf b s/d d Cukup jelas Pasal 73 … Pasal 73 -- 44 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (1) Yang dimaksud dengan pihak terkait meliputi kelompok industri, penyelenggara telekomunikasi,masyarakat,lembaga penelitian,lembaga konsumen dan perguruan tinggi. Keikutsertaan pihak terkait diwujudkan dalam bentuk kelompok studi atau kelompok teknis. Ayat (2) Huruf a Adopsi standar internasional atau regional merupakan suatu pengesahan atau pengakuan terhadap standar yang telah direkomendasikan oleh organisasi internasional maupun regional di bidang telekomunikasi, seperti International Telecommunication Union (ITU) dan European Telecomunication Standard Institute (ETSI). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (3) Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional, dan berlaku secara nasional. Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan lembaga yang berwenang adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan melaksanakan kegiatan pemberian akreditasi balai uji. Pengujian dilakukan terhadap sampel alat dan perangkat telekomunikasi berdasarkan persyaratan teknisnya. Ayat (3) Balai uji sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini mencakup lembaga uji dan laboratorium uji. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 75 … -- 45 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 75 Ayat (1) Penerapan persyaratan teknis meliputi antara lain hasil uji dan sertifikat. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 76 Ayat (1) Yang dimaksud dengan biaya sertifikat adalah biaya sertifikasi termasuk antara lain biaya untuk kegiatan pengujian teknis alat dan perangkat telekomunikasi. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 77 Ayat (1) Label sebagaimana dimaksud adalah sertificate marking. Label alat dan perangkat telekomunikasi merupakan tanggung jawab pihak yang memproduksi dan atau memperdagangkan alat dan perangkat telekomunikasi yang sudah sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 78 Huruf a Sarana dan prasarana telekomunikasi terdiri dari piranti lunak (software) dan piranti keras (Hardware). Huruf b Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … -- 46 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Instansi terkait yang dimaksud adalah departemen, pemerintah daerah dan pihak lainnya yang membangun dan menyediakan sarana dan prasarana untuk umum, yang menyelenggarakan kegiatan pertambangan dan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan/gedung tinggi. Pasal 81 s/d 87 Cukup jelas Pasal 88 Yang dimaksud disampaikan secara tertulis dan sah adalah setiap permintaan perekaman informasi harus dibuat dan disampaikan secara tertulis oleh instansi yang berwenang serta dibubuhi cap instansi pemohon dan tanda tangan pejabat yang mengajukan permintaan. Pasal 89 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas mengenai objek masa dan periode waktu laporan hasil rekaman untuk dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan perekaman informasi. Ayat (2) s/d (5) Cukup jelas Pasal 90 Ayat (1) Lembaga peran serta masyarakat merupakan mitra pemerintah. Masyarakat dapat membentuk beberapa lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan. Ayat (2) Pelaku industri telekomunikasi meliputi antara lain penyelenggara telekomunikasi, pengusaha peralatan telekomunikasi, dan masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … -- 47 of 48 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pemikiran dan pandangan dari lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi tidak bersifat mengikat kepada pemerintah. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 93 s/d 98 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3980 -- 48 of 48 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
tentang TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 52/2000. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Article 96 states that previous regulations remain in effect until replaced by this regulation.
Key terms such as 'Penyelenggara Telekomunikasi' (telecommunications provider) and 'Kewajiban Pelayanan Universal' (universal service obligation) are defined in Article 1.