Government Regulation No. 45 of 2019 on Amendments to Government Regulation No. 94 of 2010 on Calculation of Taxable Income and Payment of Income Tax in the Current Year

Issued

Jun 25, 2019

Effective

Jun 26, 2019

Issuer

Indonesia, Pemerintah Pusat

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Government Regulation No. 45 of 2019 introduces amendments to Government Regulation No. 94 of 2010, which outlines the calculation of taxable income and the procedures for the payment of income tax in the current year. This regulation primarily affects businesses operating in Indonesia, including foreign investors and local companies, as it provides guidelines on how to determine taxable income and fulfill tax obligations. Key obligations under this regulation include accurate reporting of income, deductions, and credits, as well as timely payment of income tax. The regulation emphasizes the importance of compliance with the tax laws to avoid penalties. It also interacts with other related regulations, such as those governing the issuance of the Nomor Induk Berusaha (NIB) and the Online Single Submission (OSS) system, which streamline business licensing and regulatory compliance. Investors should be aware of the implications of these tax regulations on their financial planning and operations in Indonesia, ensuring they remain compliant with both local and national tax laws.

§ 02

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (11K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

SALINAN
PRES I DEN
REPUBLIK INOONESIA
PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2O1O
TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN
PAJAK PENGHASII-AN DALAM TAHUN BERJALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk mendorong investasi pada industri padat
karya, mendukung program penciptaan lapangan kerja dan
penyerapan tenaga kerja Indonesia, mendorong
keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam
penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, dan
meningkatkan daya saing, serta mendorong peran dunia
usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan
penelitian dan pengembangan, perlu mengubah Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2OlO tentang Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan
dalam Tahun Berjalan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2OlO tentang Penghitungan Penghasilan Kena PAiak
dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;
Mengingat . . .

-- 1 of 9 --

Mengingat
Menetapkan
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263]| sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2OO8 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8e3);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak
Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
MEMUTUSKAN
PERATURAN PEMERTNTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010
TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK
DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN
BERJALAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2OlO tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5183) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan. . .

-- 2 of 9 --

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Bab VIII
berikut: diubah sehingga berbunyi sebagai
BAB VIIT
FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DAN FASILITAS PENGURANGAN
PENGHASILAN NETO DALAM RANGKA PENANAMAN
MODAL SERTA PENGURANGAN PENGHASII.AN BRUTO
DAI.AM RANGKA KEGIATAN TERTENTU
2. Ketentuan ayat (21 Pasal 29 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29
(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman
modal baru yang merupakan industri pionir, yang
tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang
Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas
pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan
badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang
Penanaman Modal.
(21 Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang
luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang
tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta
memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
3. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 29A, Pasal 29H_, dan Pasal 29C sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29A
Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang
melakukan penanaman modal baru atau perluasan
usaha pada bidang usaha tertentu yang:
a. merupakan industri padat karya; dan
b. tidak

-- 3 of 9 --

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

b. tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan
atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (1),
dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa
pengurangan penghasilan neto sebesar 600/o (enam
puluh persen) dari jumlah penanaman modal berupa
aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan
untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam
jangka waktu tertentu.
Pasal 29B
(1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang
menyelenggarakan kegiatan praktik kerja,
pemagangan, dan latau pembelajaran dalam rangka
pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia berbasis kompetensi tertentu dapat
diberikan pengurangan penghasilan bruto paling
tinggi 2OOo/o (dua ratus persen) dari jumlah biaya
yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja,
pemagangan, dan/ atau pembelajaran.
(21 Kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kompetensi untuk meningkatkan
kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja,
pemagangan, dan latau pembelajaran yang strategis
untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja
sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia,
dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja
yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan/atau dunia
industri.
Pasal 29C
(1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang
melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan
tertentu di Indonesia, dapat diberikan
pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 3OOo/o
(tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang
dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan tertentu di Indonesia yang
dibebankan dalam jangka waktu tertentu.
(2) Kegiatan . .

-- 4 of 9 --

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

(21 Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kegiatan penelitian dan pengembangan yang
dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan
invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan
teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi
pengembangan industri untuk peningkatan daya
saing industri nasional.
4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian:
a. fasilitas pembebasan atau pengurangan
penghasilan badan sebagaimana dimaksud
Pasal 29 ayat (Il;
b. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas
penanaman modal baru atau perluasan usaha
pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri
padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29P^;
c. pengurangan penghasilan bruto atas
penyelenggaraan kegiatan praktik kerja,
pemagangan, dan latau pembelajaran dalam rangka
pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia berbasis kompetensi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1); dan
d. pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan
penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29C ayat (ll,
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
pajak
dalam
Agar

-- 5 of 9 --

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2Ol9
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2Ol9
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 119
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTEzuAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
-undangan,
ttd.
vanna Djaman

-- 6 of 9 --

I
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESTA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2O1O
TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN
PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
UMUM
Keberadaan industri yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia
merupakan hal penting untuk mengurangi tingkat pengangguran.
Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah perlu untuk mendorong
investasi pada industri padat karya dalam rangka mendukung program
penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, melalui
pemberian fasilitas perpajakan.
Tersedianya kualitas dan daya saing sumber daya manusia
merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan perekonomian
nasional. Dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan
berdaya saing tinggi tersebut, diperlukan adanya program link and match
antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan kemampuan
atau kompetensi dari sumber daya manusianya. Memperhatikan hal
tersebut, pemerintah perlu mendorong keterlibatan dunia usaha dan
dunia industri untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu
sesuai kebutuhan dari dunia usaha dan dunia industri, melalui
pemberian fasilitas perpaj akan.
Dunia

-- 7 of 9 --

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

II
Dunia usaha dan dunia industri memiliki fungsi penting dalam
menumbuhkan kemampuan inovasi serta meningkatkan daya guna dan
nilai guna ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk
,rr.rrghu."ilkan barang dan jasa yang memiliki nilai keekonomian yang
tinggl. Memperhatikan hal tersebut, pemerintah perlu mendorong
paitisipasi dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan-kegiatan
penettlan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
Indonesia, melalui pemberian fasilitas perpajakan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur pemberian dan bentuk fasilitas
Pajak Penghasilan untuk investasi pada industri padat karya, kegiatan
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis
kompetensi tertentu, serta kegiatan penelitian dan pengembangan
tertentu di lndonesia.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 29
Cukup jelas
Angka 3
Pasal 29A
Cukup jelas.
Pasal 29B
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "praktik kerja atau pemagangan"
adalah praktik kerja atau pemagangan pada tempat usaha
wajib Pajak badan dalam negeri yang menyediakan fasilitas
praktik kerja atau pemagangan.
Peserta praktik kerja atau pemagangan terdiri atas:
a. siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di
sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah
kejuruan;
b. mahasiswa, pendidik, danf atau tenaga kependidikan
di perguruan tinggi program diploma pada pendidikan
vokasi;
c. peserta latih, instruktur, danf atau tenaga kepelatihan
di balai latihan kerja; dan/atau
d. perorangan

-- 8 of 9 --

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

d. perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan
pit "t manapun yang dikoordinasikan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan'
Yang dimaksud dengan "pembelaj atarl' adalah kegiatan
pen[ajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh
waii-u-ra3akbadan dalam negeri untuk mengajar di sekolah
menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan
tinggi progr"* diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau
balai latihan kerja.
Ayat (21
Cukup jelas.
Pasal 29C
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6361

-- 9 of 9 --

§ 02

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang PERPAJAKAN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with PP 45/2019?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 45/2019. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2019). PP 45/2019 — Government Regulation No. 45 of 2019 on Amendments to Government Regulation No. 94 of 2010 on Calculation of Taxable Income and Payment of Income Tax in the Current Year. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/pp-45-2019

MLA 9th edition

KBLI Directory. "PP 45/2019 — Government Regulation No. 45 of 2019 on Amendments to Government Regulation No. 94 of 2010 on Calculation of Taxable Income and Payment of Income Tax in the Current Year." KBLI.CO.ID, 2019, https://kbli.co.id/regulations/pp-45-2019.

Bluebook (legal)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Indon.), summarized in PP 45/2019, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/pp-45-2019 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "PP 45/2019 — Government Regulation No. 45 of 2019 on Amendments to Government Regulation No. 94 of 2010 on Calculation of Taxable Income and Payment of Income Tax in the Current Year," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/pp-45-2019.

SALINAN PRES I DEN REPUBLIK INOONESIA PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2O1O TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASII-AN DALAM TAHUN BERJALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk mendorong investasi pada industri padat karya, mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja Indonesia, mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, dan meningkatkan daya saing, serta mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2OlO tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2OlO tentang Penghitungan Penghasilan Kena PAiak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan; Mengingat . . . -- 1 of 9 -- Mengingat Menetapkan PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263]| sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8e3); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183); MEMUTUSKAN PERATURAN PEMERTNTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2OlO tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan. . . -- 2 of 9 -- PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Ketentuan Bab VIII berikut: diubah sehingga berbunyi sebagai BAB VIIT FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL SERTA PENGURANGAN PENGHASII.AN BRUTO DAI.AM RANGKA KEGIATAN TERTENTU 2. Ketentuan ayat (21 Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal. (21 Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. 3. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29H_, dan Pasal 29C sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 29A Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang: a. merupakan industri padat karya; dan b. tidak -- 3 of 9 -- PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA b. tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 600/o (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Pasal 29B (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan latau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 2OOo/o (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran. (21 Kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompetensi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja, pemagangan, dan latau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan/atau dunia industri. Pasal 29C (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 3OOo/o (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. (2) Kegiatan . . -- 4 of 9 -- PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA (21 Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional. 4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian: a. fasilitas pembebasan atau pengurangan penghasilan badan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (Il; b. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29P^; c. pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan latau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1); dan d. pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29C ayat (ll, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. pajak dalam Agar -- 5 of 9 -- PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2Ol9 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2Ol9 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 119 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTEzuAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Hukum dan -undangan, ttd. vanna Djaman -- 6 of 9 -- I PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESTA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2O1O TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN UMUM Keberadaan industri yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia merupakan hal penting untuk mengurangi tingkat pengangguran. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah perlu untuk mendorong investasi pada industri padat karya dalam rangka mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, melalui pemberian fasilitas perpajakan. Tersedianya kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi tersebut, diperlukan adanya program link and match antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan kemampuan atau kompetensi dari sumber daya manusianya. Memperhatikan hal tersebut, pemerintah perlu mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu sesuai kebutuhan dari dunia usaha dan dunia industri, melalui pemberian fasilitas perpaj akan. Dunia -- 7 of 9 -- PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA II Dunia usaha dan dunia industri memiliki fungsi penting dalam menumbuhkan kemampuan inovasi serta meningkatkan daya guna dan nilai guna ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk ,rr.rrghu."ilkan barang dan jasa yang memiliki nilai keekonomian yang tinggl. Memperhatikan hal tersebut, pemerintah perlu mendorong paitisipasi dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan-kegiatan penettlan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, melalui pemberian fasilitas perpajakan. Peraturan Pemerintah ini mengatur pemberian dan bentuk fasilitas Pajak Penghasilan untuk investasi pada industri padat karya, kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu, serta kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di lndonesia. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 29 Cukup jelas Angka 3 Pasal 29A Cukup jelas. Pasal 29B Ayat (1) Yang dimaksud dengan "praktik kerja atau pemagangan" adalah praktik kerja atau pemagangan pada tempat usaha wajib Pajak badan dalam negeri yang menyediakan fasilitas praktik kerja atau pemagangan. Peserta praktik kerja atau pemagangan terdiri atas: a. siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan; b. mahasiswa, pendidik, danf atau tenaga kependidikan di perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi; c. peserta latih, instruktur, danf atau tenaga kepelatihan di balai latihan kerja; dan/atau d. perorangan -- 8 of 9 -- PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA d. perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pit "t manapun yang dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan' Yang dimaksud dengan "pembelaj atarl' adalah kegiatan pen[ajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh waii-u-ra3akbadan dalam negeri untuk mengajar di sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi progr"* diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau balai latihan kerja. Ayat (21 Cukup jelas. Pasal 29C Cukup jelas Angka 4 Pasal 30 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6361 -- 9 of 9 --