Government Regulation No. 44 of 2023 on Amendments to Government Regulation No. 41 of 1970 on the Conversion of State-Owned Enterprises Bina Karya into Limited Liability Companies (PERSERO)

Issued

Sep 25, 2023

Effective

Sep 25, 2023

Issuer

Indonesia, Pemerintah Pusat

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Government Regulation No. 44 of 2023 outlines the process for converting the State-Owned Enterprise (BUMN) Bina Karya into a Limited Liability Company (PERSERO). This regulation affects the management and operational structure of Bina Karya, which is a significant state-owned entity involved in various sectors. The key obligation under this regulation is for Bina Karya to comply with the new legal framework governing PERSERO entities, which includes adhering to corporate governance standards and financial reporting requirements. This conversion aims to enhance the efficiency and competitiveness of Bina Karya by aligning it with private sector practices. The regulation interacts with existing laws governing state-owned enterprises and corporate entities, ensuring that the transition is in line with national economic policies. Investors should be aware that this change may impact their dealings with Bina Karya, as it shifts from a state-owned model to a more commercially driven structure, potentially opening up new opportunities for collaboration and investment.

§ 02

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (6K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

l
PRESIDEN
REPIIBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1970
TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) BINA KARYA
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah
dalam melakukan kegiatan persiapan, pembangunan,
dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota
Nusantara serta Daerah Mitra, perlu mengubah
maksud dan tujuan serta tata kelola Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Bina Karya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pembahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina
Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO);
1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19451'
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42971
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan...
Mengingat
SK No 180119 A

-- 1 of 5 --

3
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1970 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina
Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l97O
Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO3 tentang
Pelimpahan Kedudukan, T[gas dan Kewenangan
Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan
(Persero), Perrrsahaan Umum (Perum) dan
Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a305);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4I TAHUN I97O
TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA
(PN) BINA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO).
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
4l Tahun t97O tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan
(PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
l97O Nomor 59) diubah sebagai berikut:
1. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut:
4
Menetapkan
BAB IA
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
2 Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
SK No 180120 A
Pasal 1A

-- 2 of 5 --

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

Pasal 1A
(1) Perusahaan Perseroan (Persero) memiliki maksud
dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha
sebagai perusahaan holding, melaksanakan
kegiatan usaha untuk mendukung
pembangunan dan pengembangan Ibu Kota
Nusantara serta Daerah Mitra, termasuk
kegiatan usaha di bidang industri konstruksi,
perdagangan, dan layanan jasa, dan
melaksanakan jasa konsultansi, guna
meningkatkan nilai Perseroan, serta melakukan
optimalisasi pemanfaatan sumber daya
Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan
prinsip tata kelola perursahaan yang baik.
(21 Untuk mencapai maksud dan tujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan
kegiatan usaha utama:
aktivitas perusahaan holding, termasuk
mendirikan atau turut serta dalam badan
lain;
b. aktivitas kantor pusat;
investasi langsung atau tidak langsung;
aktivitas penyediaan dan pengelolaan
sarana dan prasarana umum;
penyediaan energi;
informasi dan komunikasi;
aktivitas perdagangan umum;
aktivitas konsultansi; dan
aktivitas lain dalam rangka mencapai
maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar.
(3) Selain. . .
a.
c
d
e.
f.
ob'
h.
i.
SK No 180121 A

-- 3 of 5 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4
(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, Perusahaan Perseroan
(Persero) dapat melakukan kegiatan usaha lain
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki Perusahaan Perseroan
(Persero) sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar.
3. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN
Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4A
Pelimpahan kedudukan, tugas, dan kewenangan
Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bina Karya kepada
Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2OO3 tentang Pelimpahan Kedudukan, T\rgas dan
Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan
Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan
Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara, tidak berlaku bagi
Perrrsahaan Perseroan (Persero) PT Bina Karya
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar. . .
SK No 180122 A

-- 4 of 5 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ud.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 117
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
ttd
SK No 180116 A
Djaman

-- 5 of 5 --

§ 02

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang BUMN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with PP 44/2023?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 44/2023. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2023). PP 44/2023 — Government Regulation No. 44 of 2023 on Amendments to Government Regulation No. 41 of 1970 on the Conversion of State-Owned Enterprises Bina Karya into Limited Liability Companies (PERSERO). Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/pp-44-2023

MLA 9th edition

KBLI Directory. "PP 44/2023 — Government Regulation No. 44 of 2023 on Amendments to Government Regulation No. 41 of 1970 on the Conversion of State-Owned Enterprises Bina Karya into Limited Liability Companies (PERSERO)." KBLI.CO.ID, 2023, https://kbli.co.id/regulations/pp-44-2023.

Bluebook (legal)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Indon.), summarized in PP 44/2023, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/pp-44-2023 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "PP 44/2023 — Government Regulation No. 44 of 2023 on Amendments to Government Regulation No. 41 of 1970 on the Conversion of State-Owned Enterprises Bina Karya into Limited Liability Companies (PERSERO)," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/pp-44-2023.

l PRESIDEN REPIIBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) BINA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam melakukan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra, perlu mengubah maksud dan tujuan serta tata kelola Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bina Karya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO); 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451' 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42971 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3.Peraturan... Mengingat SK No 180119 A -- 1 of 5 -- 3 FRESIDEN REPUBLIK INDONESTA Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l97O Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO3 tentang Pelimpahan Kedudukan, T[gas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perrrsahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a305); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4I TAHUN I97O TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) BINA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun t97O tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l97O Nomor 59) diubah sebagai berikut: 1. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut: 4 Menetapkan BAB IA MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 2 Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut: SK No 180120 A Pasal 1A -- 2 of 5 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA Pasal 1A (1) Perusahaan Perseroan (Persero) memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding, melaksanakan kegiatan usaha untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra, termasuk kegiatan usaha di bidang industri konstruksi, perdagangan, dan layanan jasa, dan melaksanakan jasa konsultansi, guna meningkatkan nilai Perseroan, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perursahaan yang baik. (21 Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama: aktivitas perusahaan holding, termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan lain; b. aktivitas kantor pusat; investasi langsung atau tidak langsung; aktivitas penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana umum; penyediaan energi; informasi dan komunikasi; aktivitas perdagangan umum; aktivitas konsultansi; dan aktivitas lain dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. (3) Selain. . . a. c d e. f. ob' h. i. SK No 180121 A -- 3 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 4 (3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Perusahaan Perseroan (Persero) dapat melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. 3. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA KETENTUAN LAIN-LAIN Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A Pelimpahan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bina Karya kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO3 tentang Pelimpahan Kedudukan, T\rgas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, tidak berlaku bagi Perrrsahaan Perseroan (Persero) PT Bina Karya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . SK No 180122 A -- 4 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ud. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 117 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, ttd SK No 180116 A Djaman -- 5 of 5 --