This regulation has been revoked and no longer applies.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dibidang Perikanan Laut Di Sorong (Irian Jaya)
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the framework for state capital participation in the establishment of a limited liability company (Perusahaan Perseroan or PERSERO) in the marine fisheries sector in Sorong, Irian Jaya. It aims to utilize Indonesia's marine resources to enhance national income and improve the welfare of the people.
This regulation primarily affects the Indonesian government, specifically the Ministry of Finance and the Ministry of Agriculture, as well as private investors interested in the marine fisheries sector. It is relevant for entities looking to engage in productive activities related to marine fisheries.
- Pasal 1 states that the Republic of Indonesia will participate in the share capital of a PERSERO in the marine fisheries sector. - Pasal 2 outlines that the purpose of the PERSERO is to conduct productive enterprises in marine fisheries to increase national income and welfare. - Pasal 3 specifies the initial capital of the PERSERO at Rp. 1,435,500,000, which is entirely state-owned as separated state wealth. - Pasal 4 mandates that the establishment of the PERSERO must comply with the provisions of the Commercial Code and relevant regulations. - Pasal 5 assigns the Minister of Finance the authority to oversee the establishment of the PERSERO and allows delegation of this authority to the Minister of Agriculture under certain conditions. - Pasal 6 indicates that any matters not sufficiently regulated in this regulation will be addressed separately.
- Perusahaan Perseroan (PERSERO): A limited liability company established with state capital participation. - Modal: Capital or funds used for investment.
This regulation came into effect on October 5, 1973, the date of its promulgation. It does not explicitly replace or amend any previous regulations but operates within the framework established by earlier laws.
The regulation references several laws, including the 1945 Constitution, the Commercial Code, and Government Regulation No. 12 of 1969, as well as Government Regulation No. 24 of 1972, indicating that it operates in conjunction with these legal frameworks to ensure compliance and governance in the establishment of the PERSERO.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 establishes that the Republic of Indonesia will participate in the share capital of a PERSERO in the marine fisheries sector.
Pasal 2 defines the purpose of the PERSERO as conducting productive enterprises in marine fisheries to enhance national income and welfare.
Pasal 3 sets the initial capital of the PERSERO at Rp. 1,435,500,000, which is entirely state-owned as separated state wealth.
Pasal 4 mandates that the establishment of the PERSERO must comply with the provisions of the Commercial Code and relevant regulations.
Pasal 5 assigns the Minister of Finance the authority to oversee the establishment of the PERSERO and allows delegation of this authority to the Minister of Agriculture under certain conditions.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (6K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1973 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DIBIDANG PERIKANAN LAUT DI SORONG (IRIAN JAYA) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai Negara kepulauan, perikanan laut merupakan sumber kekayaan potensiil bagi kemakmuran masyarakat Indonesia, sehingga dipandang perlu untuk mengusahakan pemanfaatannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada sub a diatas, dipandang perlu untuk membentuk suatu badan usaha yang akan melakukan kegiatan-kegiatan produksi dalam rangka pemanfaatan sumber kekayaan termaksud; c. bahwa bentuk yang sesuai bagi badan usaha tersebut pada sub b diatas adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang- undang Nomor 9 Tahun 1969; d. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 penyertaan modal Negara untuk pendirian suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Kitab … -- 1 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 2959); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904); 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2998); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2987). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DIBIDANG PERIKANAN LAUT DI SORONG (IRIAN JAYA). BAB I … -- 2 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB I PENYERTAAN, MODAL NEGARA Pasal 1 Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) dibidang perikanan laut. Pasal 2 Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO, adalah untuk melakukan usaha- usaha produktif dalam bidang perikanan laut, dalam rangka peningkatan pendapatan nasional untuk kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat, dengan cara menyelenggarakan usaha-usaha perikanan dalam arti kata seluas-luasnya. BAB II MODAL PERSERO Pasal 3 (1). Modal dasar PERSERO berjumlah Rp. 1.435.500.000,- (satu milyar empatratus tiga puluh lima juta limaratus ribu rupiah), dan terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 , yang keseluruhannya merupakan penyertaan Negara Republik Indonesia sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan. (2). Penyetoran … -- 3 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2). Penyetoran penuh atas setiap, saham yang diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (3). Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai permodalan PERSERO diatur dalam Anggaran Dasarnya. BAB III PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO Pasal 4 Pelaksanaan dari penyertaan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. Pasal 5 (1). Penyelesaian pendirian PERSERO dikuasakan kepada Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969. (2). Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan disertai hak substitusi, kepada Menteri Pertanian dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. (3). Kepada … -- 4 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3). Kepada Menteri Pertanian diberi kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO, sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara tersendiri. Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 oktober 1973 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1973 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI. -- 5 of 6 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG -- 6 of 6 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dibidang Perikanan Laut Di Sorong (Irian Jaya)
tentang PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 37/1973. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 6 indicates that any matters not sufficiently regulated in this regulation will be addressed separately.