Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Government Regulation No. 36 of 2023 establishes guidelines for the management and utilization of export proceeds derived from natural resource activities in Indonesia. This regulation primarily affects businesses involved in the extraction, management, and processing of natural resources, including but not limited to mining, forestry, and agriculture. Key obligations under this regulation include the requirement for companies to repatriate export proceeds to Indonesia within a specified timeframe and to utilize these funds in accordance with national regulations. The regulation also outlines the necessary documentation and reporting requirements that companies must adhere to, ensuring compliance with the regulations set forth by the Directorate General of Customs and Excise (Bea Cukai). Furthermore, this regulation interacts with existing laws related to foreign investment (PMA), export-import activities, and other relevant regulations governing natural resource management. Companies must ensure that they align their operations with the provisions of this regulation to avoid penalties and ensure smooth business operations in Indonesia.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (33K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
Erl-*tfil{I]
T{lrfdrfilTlftfIlId{a
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOI,^AAN,
DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan
serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta
meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya
alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat, perlu dilakukan melalui mekanisme
terpadu antarlembaga atas pemasukan dan penempatan
devisa hasil ekspor yang berasal dari kegiatan
pengusahaan, pengelolaan, dan / atau pengolahan sumber
daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia;
bahwa mekanisme pemasukan dan penempatan devisa
hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan,
dan/atau pengolahan sumber daya alam ke dalam sistem
keuangan Indonesia telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Devisa Hasil
Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan,
dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
bahwa Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2Ol9
tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan,
Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
masih membutuhkan pengaturan yang komprehensif
untuk mengakomodir perkembangan terkini di bidang
perekonomian dan sistem keuangan Indonesia, sehingga
perlu diganti;
d. bahwa . . .
b
c
SK No 180884A
-- 1 of 22 --
E TITFTETEN
Mengingat
Menetapkan
d.
l.
2.
3.
LIK INDONES
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Devisa Hasil Ekspor dari
Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau
Pengolahan Sumber Daya Alam;
Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu
Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR
DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU
PENGOLAHAN SUMBER DAYA AI,AM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan
lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di
Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk
perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar
negeri.
2. Devisa ada-lah aset dan kewajiban finansial yang
digunakan dalam transaksi internasional.
SK No 176937A
3. Devisa
-- 2 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIT( TNDONESIA
3. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya
Alam yang selanjutnya disingkat DHE SDA adalah Devisa
hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan
pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber
daya alam.
4. Rekening Khusus DHE SDA adalah rekening eksportir di
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan/ atau bank
yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, yang
ditujukan khusus untuk menerima dan menyimpan DHE
SDA.
5. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing
adalah bank yang memperoleh persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha dalam
valuta asing, namun tidak termasuk kantor cabang luar
negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia.
6. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah
pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Kepabeanan.
7. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
8. Pemberitahuan Pabean Ekspor yang selanjutnya disingkat
PPE adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan
atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban
pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
kepabeanan.
9. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1O. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang
independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk:
a. mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi;
SK No 176938A
b. mendorong . . .
-- 3 of 22 --
PRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
b. mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk
percepatan hilirisasi sumber daya alam;
c. meningkatkan investasi dan kinerja Ekspor dari kegiatan
pengusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber
daya alam; dan
d. mendukung perwujudan stabilitas makroekonomi dan
pasar keuangan domestik.
Pasal 3
Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah meliputi:
a. pemasukan dan penempatan DHE SDA;
b. penggunaan DHE SDA;
c. pengawasan DHE SDA; dan
d. sanksiadministratif.
Pasal 4
Setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan
menggunakan Devisa.
BAB II
PEMASUKAN DAN PENEMPATAN DEVISA HASIL EKSPOR
SUMBER DAYA ALAM
Pasal 5
(1) Eksportir wajib memasukkan Devisa berupa DHE SDA ke
dalam sistem keuangan Indonesia.
(21 DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari hasil barang Ekspor pada sektor:
a. pertambangan;
b. perkebunan;
c. kehutanan; dan
d. perikanan.
SK No 176939 A
(3) Jenis . . .
-- 4 of 22 --
PRESIDEN
REPUBL|K TNDONESTA
(3) Jenis barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara berdasarkan masukan dan/atau hasil
rapat koordinasi kementerian/ lembaga terkait.
Pasal 6
(1) Kewajiban Eksportir untuk memasukkan DHE SDA ke
dalam sistem keuangan Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (l) dilakukan melalui penempatan DHE
SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada:
a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/ atau
b. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta
Asing.
(2) Penempatan DHE SDA dalam Rekening Khusus DHE SDA
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diwajibkan terhadap
Eksportir yang memiliki DHE SDA dengan nilai Ekspor
pada PPE paling sedikit USD250.O0O (dua ratus lima
puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.
(3) Penempatan DHE SDA dalam Rekening Khusus DHE SDA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan
paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan
pendaftaran PPE.
(4) Penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE
SDA pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a hanya
dilakukan atas transaksi Ekspor debitur l,embaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia.
(5) Ketentuan mengenai pemasukan DHE SDA ke dalam
sistem keuangan Indonesia meLalui penempatan DHE SDA
ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 7
(1) DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan
Eksportir ke dalam Rekening Khusus DHE SDA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib tetap
ditempatkan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh
persen) dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka
waktu tertentu. (2) Jangka...
SK No 176940A
-- 5 of 22 --
REPIIBLIK INOONESIA
12) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan sejak penempatan
dalam Rekening Khusus DHE SDA.
(3) Ketentuan mengenai kewajiban penempatan DHE SDA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 8
(1) Penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) dilakukan pada:
a. Rekening Khusus DHE SDA di Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia atau Bank yang Melakukan
Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang sama;
b. instrumenperbankan;
c. instrumen keuangan yang diterbitkan oleh kmbaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau
d. instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
(21 Ketenhran mengenai penempatan DHE SDA pada
Rekening Khusus DHE SDA dan instrumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan yang
diterbitkan oleh otoritas sektor terkait.
Pasal 9
Dalam hal terjadi permasalahan stabilitas makroekonomi
dan/ atau stabilitas sistem keuangan, dapat dilakukan konversi
atas DHE SDA yang ditempatkan dalam Rekening Khusus DHE
SDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 1O
(1) Penghasilan dari penempatan DHE SDA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) dapat diberikan fasilitas
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
(21 Eksportir yang menempatkan DHE SDA pada Rekening
Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dapat ditetapkan sebagai Eksportir bereputasi
baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perdagangan.
(3) Kementerian/lembaga . . .
SK No 180902 A
-- 6 of 22 --
PRESIDEN
REPTJBLIK INDONESIA
(3) Kementerian/ lembaga dan/ atau otoritas sektor terkait
dapat memberikan insentif kepada:
a. lcmbaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan/ atau
Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta
Asing yang:
1. mengelola Rekening Khusus DHE SDA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
dan
2. mengelola Rekening Khusus DHE SDA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
yang DHE SDA-nya ditempatkan pada instrumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l)
huruf d; dan
b. Eksportir yang menempatkan DHE SDA pada
instnrmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(l) hurufd.
BAB III
PENGGUNAAN DEVISA HASIL EKSPOR SUMBER DAYA ALAM
Pasal 11
(U DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan oleh Eksportir
yang menempatkan DHE SDA tersebut untuk
pembayaran:
a. bea keluar dan pungutan lain di bidang Ekspor;
b. pinjaman;
c. impor;
d. keuntungan/deviden; dan/atau
e. keperluan lain dari penanaman modal sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2O07 tentang Penanaman Modal.
(21 Penggunaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
SK No 180901 A
(3) Pinjaman . . .
-- 7 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
wajib dibuat dalam perjanjian pinjaman.
Pasal 12
(1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1l ayat (1) dilakukan melalui escrow account,
Eksportir wajib membuka escrout account tersebut pada:
a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau
b. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta
Asing.
(21 Dalam hal escrow account sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah dibuka di luar negeri sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini, Eksportir wajib memindahkan
escrow account tersebut pada:
a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau
b. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta
Asing,
paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan
Pemerintah ini berlaku.
(3) Pembukaan escrou) ac@unt pada kmbaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) hanya diberikan kepada Eksportir yang
merupakan debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia.
BAB IV
PENGAWASAN DEVISA HASIL EKSPOR SUMBER DAYA ALAM
Pasal 13
(1) Pengawasan pelaksanaan atas kegiatan Ekspor barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan.
(2) Pengawasan . . .
SK No 176943 A
-- 8 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Pengawasan pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE
SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pelaksanaan atas
kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia
sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.
(3) Pengawasan escrou) account pada Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia dan Bank yang Melakukan Kegiatan
Usaha dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 14
(1) Hasil pengawasan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) dan hasil pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3) disampaikan kepada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.
(21 Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar bagi kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk:
a. pengenaan sanksi administratif; dan
b. pencabutan sanksiadministratif.
(3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara menyampaikan
pengenaan dan pencabutan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kementerian
dan/atau lembaga teknis terkait untuk ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan
di bidang masing-masing.
SK No 176944A
Pasal 15. . .
-- 9 of 22 --
PRESIDEN
REFUBL|K INDONESIA
Pasal 15
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
penyampaian hasil pengawasan DHE SDA, serta
penyampaian pengenaan dan pencabutan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang
terintegrasi.
(21 Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) disediakan dan/atau digunakan bersama oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara, Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau instansi lain
terkait.
BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16
(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia
dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1), Eksportir yang:
a. tidak memasukkan DHE SDA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayatl2l ke dalam Rekening Khusus DHE
SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
b. tidak melakukan penempatan DHE SDA paling sedikit
sebesar 3Oo/o (tiga puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan jangka waktu
paling singkat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayatl2l:' dan/atau
c. tidak membuat atau memindahkan escroru account
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan
ayar (21,
dikenai sanksi administratif berupa penangguhan atas
pelayanan Ekspor.
(21 Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas
pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan.
BABVI ...
SK No 176945 A
-- 10 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB VI
PENEMPATAN DEVISA HASIL EKSPOR SUMBER DAYA ALAM
SECARA SUKARELA
Pasal 17
(1) Dalam hal nilai Ekspor pada PPE kurang dari USD25O.O00
(dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau
ekuivalennya, Eksportir dapat secara sukarela
menempatkan DHE SDA dalam Rekening Khusus DHE
SDA.
(21 Ketentuan mengenai Penempatan DHE SDA dalam
Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penempatan DHE SDA dalam
Rekening Khusus DHE SDA secara sukarela sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
BAB VII
KETENTUAN LAIN-I,AIN
Pasal 18
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku atas:
a. Ekspor yang dilakukan tidak dalam rangka untuk
kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan,
yang tidak terdapat lalu lintas Devisa; atau
b. imbal dagang berupa barter sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) PPE yang telah mendapatkan nomor pendaftaran sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini diselesaikan
mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2019 tentang Devisa Hasil
Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan,
dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
(2) Kewajiban . . .
SK No 180905 A
-- 11 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-L2-
l2l Kewajiban Eksportir untuk menempatkan DHE SDA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku
untuk DHE SDA yang dimasukkan dalam Rekening
Khusus DHE SDA setelah Peraturan Pemerintah ini
berlaku, baik PPE yang memiliki tanggal sebelum maupun
setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.
Pasal 20
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Eksportir
yang sedang dalam proses pengawasan oleh Bank Indonesia
dan/atau Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan
kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2O19 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan
Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber
Daya Alam dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan paling lambat pada saat Peraturan Pemerintah ini
mulai berlaku.
Pasal22
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor
dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan
Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 63O2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal I Agustus
2023.
SK No 180883 A
Agar
-- 12 of 22 --
PRESIDEN
REPUELIX INDONESIA
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.
orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam kmbaran Negara Republik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Jtuli 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 94
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
LIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
ttd
ttd
SK No 180887A
Djaman
-- 13 of 22 --
PRESIDEN
REPI,TBLTK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGTATAN PENGUSAHAAN, PENGELOI,AAN,
DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM
I. UMUM
Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menjalankan demokrasi ekonomi
dalam pembangunan nasional yang diselenggaralan dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional. Dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, serta untuk
meningkatkan dan menjaga ketahanan ekonomi nasional, telah diatur
pelaksanaan kewajiban untuk memasukkan DHE SDA ke dalam sistem
keuangan Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2O19
tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan,
dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Kebliakan hilirisasi sumber daya alam yang telah ddalankan sejak
tahun 2OO9 dipandang masih memerlukan upaya terintegrasi untuk
mendorong percepatannya. Salah satunya adalah melalui sumber
pembiayaan hilirisasi yang sampai dengan saat ini masih bersumber dari
utang luar negeri dan terpusat pada industri hulu, sehingga dibutuhkan
penguatan sumber pembiayaan valuta asing dalam negeri.
Dalam upaya peningkatan sumber pembiayaan valuta asing dalam
negeri tersebut, diperlukan peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga
valuta asing agar seimbang dengan pertumbuhan kredit valuta asing
perbankan di domestik, dan secara berkesinambungan dapat memberikan
nilai positif bagi perekonomian nasional dengan menjadi substitusi terhadap
penarikan utang dari luar negeri. Namun, peningkatan Ekspor sumber daya
alam dalam beberapa tahun terakhir belum berdampak signilikan terhadap
ketersediaan valuta asing domestik yang tercermin pada peningkatan dana
pihak ketiga valuta asing perbankan yang terbatas. Oleh karena itu,
diperlukan reformulasi kebijakan untuk mendorong hilirisasi sumber daya
alam, pengu.atan sumber pembiayaan dalam negeri dalam bentuk valuta
asing dan ketersediaan valuta asing domestik melalui optimalisasi
pemasukan dan pemanfaatan DHE SDA.
Dalam . . .
SK No 180903 A
-- 14 of 22 --
PRESIDEN
K INDONESIA
2-
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban
pemasukan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia untuk mendorong
iumber pembiayaan pembangunan ekonomi, mendorong pembiayaan
investasi d"t mod"l kerja untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam,
meningkatkan investasi dan kinerja Ekspor dari kegiatan pengusahaan,
pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam, serta mendukung
p.r*rr3ra"tt stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik, perlu
aiUfrt rI1 penyempurnaan regutasi DHE SDA melalui pengaturan kembali
DHE SDA.
Peraturan Pemerintah ini merupakan penyempurnaan atas
pengaturan DHE SDA dalam Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2019
yaitu antara lain:
l. penambahan penempatan DHE SDA pada kmbaga Pembiayaan Ekspor
indonesia selain pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam
Valuta Asing. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Unding Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan;
2. pengaturan mengenai batasan nilai Ekspor pada PPE yang dikenakan
k"*".jiU.t DHE SDA yaitu paling sedikit USD250.O00 (dua ratus lima
puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya;
3. pengaturan kewajiban menempatkan DHE SDA paling sedikit sebesar
SOZ" 6ig" puluh persen) dari DHE yang diterima dalam sistem keuangan
Indonesia- dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan sejak
penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA;
4. pengaturan penempatan DHE SDA yang mencakup pada Rekening
khusus DHE SDA, instrumen perbankan, instrumen keuangan yang
diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan/ atau
instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
5. pengaturan mengenai DHE SDA dapat dilakukan konversi dalam
i"rr[t, penanganan permasalahan stabilitas makroekonomi dan/ atau
stau-ititas sistem keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh
Bank Indonesia;
6. pemberian insentif atas DHE SDA yang ditempatkan berupa fasilitas
perpajakan atas penghasilan dari penempatan DHE SDA termasuk
p"nlt"pa, sebagai Eksportir bereputasi baik bagi Eksportir yang
menempatkan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA;
7. penambahan pengaturan pemberian insentif bagi Lembaga Pembiayaan
bk"pot Indon-esia dan Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam
Valuta Asing, yang mengelola Rekening Khusus DHE SDA' serta
pengaturan insentif bagi Eksportir yang menempatkan DHE SDA pada
instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
8. penambahan . . .
SK No 170808A
-- 15 of 22 --
PRESTDEN
K INDONES
3-
8 penambahan pengaturan pembuatan escrou) account pada Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia selain pada Bank yang Melakukan
Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing;
Pasal 4
Pada dasarnya Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan
menggunakan Devisa dengan tetap memperhatikan kepentingan
perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat'
9. pelaksanaan pengawasan yang menggunakan sistem informasi yang
terintegrasi yang disediakan dan/atau digunakan bersama oleh
kementerian yang urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau
instansi lain terkait yang dipandang perlu;
1O. pengaturan kembali pengen€ran sanksi berupa penangguhan atas
pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan;
11. penambahan pengaturan kegiatan Ekspor yang dikecualikan dari
ketentuan antara lain atas Ekspor yang dilakukan tidak dalam rangka
untuk kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perdagangan, yang tidak terdapat lalu lintas
Devisa, dan imbal dagang berupa barter sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
12. kebijakan terhadap Eksportir yang sedang dalam proses pengawasan
oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan atas
pemenuhan kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1
tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan,
Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya AIam.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 5. . .
SK No 170807A
-- 16 of 22 --
PRESIDEN
BLIK INDONESIA
Pasa1 5
Ayat (1)
Dalam rangka kesinambungan pembangunan serta peningkatan
dan ketahanan ekonomi nasional, Eksportir wajib memasukkan
DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.
Sistem keuangan Indonesia adalah sistem yang terdiri atas
lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur
keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam
memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat di dalam
perekonomian Indonesia yang untuk
mendukung aktivitas perekonomian nasional.
Ayat (2)
Hasil barang Ekspor pada sektor pertambangan merupakan
sumber daya alam sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang mineral dan batubara serta
minyak dan gas bumi.
Hasil barang Ekspor pada sektor perkebunan merupakan sumber
daya alam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perkebunan.
Hasil barang Ekspor pada sektor kehutanan merupakan sumber
daya alam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang kehutanan.
Hasil barang Ekspor pada sektor perikanan merupakan sumber
daya alam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perikanan.
Hasil barang Ekspor termasuk juga barang hasil pengolahan yang
menggunakan bahan baku dari sumber daya alam pada sektor
pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang perindustrian,
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Kewajiban penempatan DHE SDA dihitung berdasarkan DHE SDA
yang diterima pada Rekening Khusus DHE SDA sejak berlakunya
Peraturan Pemerintah ini.
Contoh: . . .
SK No 180900A
-- 17 of 22 --
PRESIDEN
K INDONES
Contoh:
Eksportir A menerima DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA
sebagai berikut:
a. DHE SDA sebesar USDI.0OO.OOO (satu juta dolar Amerika
Serikat) pada tanggal I November 2023 atas PPE tanggal
1 Agustus 2023.
b. DHE SDA sebesar USDSOO.OOO (lima ratus ribu dolar Amerika
Serikat) pada tanggal 2 November 2023 atas PPE tanggal
1 September 2O23.
Dengan demikian, kewajiban penempatan DHE SDA sebesar 3oo/o
(tiga puluh persen) oleh Eksportir A pada bulan November 2023
adalah sebesar USD4SO.OOO (empat ratus lima puluh ribu dolar
Amerika Serikat).
Ayat (2)
Contoh penempatan DHE SDA paling singkat 3 (tiga) bulan sejak
penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagai berikut:
Eksportir A menerima DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA
sebagai berikut:
a. DHE SDA sebesar USDI.OOO.OOO (satu juta dolar Amerika
Serikat) pada tanggal 1 November 2023 atas PPE tanggal
1 Agustus 2023.
b. DHE SDA sebesar USD5O0.O00 (lima ratus ribu dolar Amerika
Serikat) pada tanggal 2 November 2Q23 atas PPE tanggal
I September 2023.
Dengan demikian, Eksportir A wajib tetap menempatkan DHE
SDA sebesar USD45O.0O0 (empat ratus lima puluh ribu dolar
Amerika Serikat) dalam sistem keuangan Indonesia sejak bulan
November 2023 paling cepat sampai akhir Januari 2024.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Hurufa
Cukup jelas.
Hunrf b
Cukup jelas.
Huruf c. . .
SK No 180899A
-- 18 of 22 --
PRESIDEN
BUK INDONESIA
Huruf c
Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh lrmbaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia tidak dapat dialihkan dan
dikuasakan kepada pihak manapun (non negotiablel.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal mengatur bahwa penanam modal
diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta
asing, antara lain terhadaP:
a. modal;
b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
c. dana yang diPerlukan untuk:
1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah
jadi, atau barang jadi; atau
2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi
kelangsungan hidup penanaman modal;
d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman
modal;
e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang
bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
i. kompensasi atas kemgian;
j. kompensasi atas pengambilalihan;
SK No 176730A
k. pembayaran . . .
-- 19 of 22 --
PRESIDEN .
BLIK INDONESIA
k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis,
biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen,
pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan
pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
1. hasil penjualan aset.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan " escrow aeounf adalah rekening yang
dibuka untuk menampung dana tertentu yang penarikannya
hanya dapat dilakukan dengan syarat khusus sesuai dengan
perjanjian tertulis antara penyetor dengan pihak yang
berkepentingan dengan escrou) account.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Yang dimaksud dengan "kementerian dan/ atau lembaga teknis
terkait" antara lain:
a. Kementerian Perindustrian;
b. Kementerian Pertanian;
c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
d. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
e. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Hasil . . .
SK No 180907A
-- 20 of 22 --
PRESIDEN
REPUBLIT INDONESTA
Hasil pengawasan yang disampaikan kepada kementerian
dan/ atau lembaga teknis terkait, sesuai dengan kebutuhan
masing-masing kementerian dan/ atau lembaga teknis terkait.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Eksportir B menerima DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA
sebagai berikut:
a. DHE SDA sebesar USDTOO.O0O (tujuh ratus ribu dolar
Amerika Serikat) pada tanggal 2 November 2023 atas PPE
tanggal 3 Agustus 2O23 senilai USETOO.OOO {tujuh ratus ribu
dolar Amerika Serikat).
b. DHE SDA sebesar USDISO.OOO (seratus lima puluh ribu dolar
Amerika Serikat) pada tanggal 3 November 2O23 atas PPE
tanggal 1 September 2023 senilai USD2OO.OOO (dua ratus ribu
dolar Amerika Serikat) secara sukarela.
Dengan demikian, Eksportir B wajib menempatkan 3O% (tiga
puluh persen) dari DHE SDA-nya pada bulan November 2023
sebesar USD255.OO0 (dua ratus lima puluh lima ribu dolar
Amerika Serikat) yang merupakan penjumlahan dari USD2I0.OOO
(dua ratus sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan USD4S.OOO
(empat puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Kewajiban penempatan DHE SDA dihitung berdasarkan DHE SDA
yang diterima pada Rekening Khusus DHE SDA sejak berlakunya
Peraturan Pemerintah ini, termasuk DHE SDA atas PPE yang
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
Contoh: . . .
SK No 180898 A
-- 21 of 22 --
tIrId{FIiIl
K INDO
Contoh:
Eksportir A menerima DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA
sebagai berikut:
a. DHE SDA sebesar USD1.O00.00O (satu juta dolar Amerika
Serikat) pada tanggal 1 Oktober 2O23 atas PPE tanggal
I Juli 2O23.
b. DHE SDA sebesar USDSOO.OOO (lima ratus ribu dolar Amerika
Serikat) pada tanggal 2 Oktober 2O23 atas PPE tanggal
I Agustus 2023.
Dengan demikian, kewajiban penempatan DHE SDA sebesar 3O7o
(tiga puluh persen) oleh Eksportir A pada bulan Oktober 2023
adalah sebesar USD450.0OO (empat ratus lima puluh ribu dolar
Amerika Serikat).
Pasal 2O
Yang dimaksud dengan "Eksportir yang sedang dalam proses
pengawasan" adalah Eksportir yang memiliki tanggal pendaftaran PPE
sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan hasil pengawasannya
belum disampaikan kepada kementerian yang
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
Eksportir tersebut dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya
dengan pertimbangan:
a. pentingnya upaya untuk memastikan kesinambungan
pertumbuhan ekonomi dalam rangka percepatan pemulihan
ekonomi nasional; dan
b. kebijakan kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA serta
penerapan sanksi yang berbeda dengan pengaturan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2O19 tentang Devisa Hasil
Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau
Pengolahan Sumber Daya Alam.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6882
SK No 180875 A
-- 22 of 22 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - SUMBER DAYA ALAM
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 36/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.