Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Tbk
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the President of Indonesia, establishes the framework for increasing the state capital investment in the shares of PT Adhi Karya Tbk, a state-owned enterprise (BUMN). The aim is to improve the company's capital structure and enhance its operational capacity to complete National Strategic Projects through the issuance of new shares, thereby maintaining the state's ownership composition in the company.
This regulation primarily affects PT Adhi Karya Tbk, a state-owned enterprise in the construction sector. It is relevant to stakeholders involved in state capital investments, including the Ministry of Finance and the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN).
According to Pasal 1, the Republic of Indonesia will increase its capital investment in PT Adhi Karya Tbk, which is designated as a state-owned enterprise under Government Regulation No. 41 of 1997. Pasal 2 outlines that the maximum value of this capital increase is Rp 1,976,000,000,000 (one trillion nine hundred seventy-six billion rupiah), sourced from the 2022 State Budget. The exact amount will be determined by the Minister of Finance based on the results of the new share issuance reported by the Minister of BUMN. Pasal 3 states that this regulation comes into effect on the date of its promulgation.
"BUMN" (Badan Usaha Milik Negara) refers to state-owned enterprises in Indonesia. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara" (APBN) is the State Budget, which outlines government revenue and expenditures.
This regulation is effective from September 21, 2022, the date it was promulgated. It does not explicitly replace or amend any previous regulations but operates within the framework established by existing laws regarding state capital participation.
The regulation references several laws, including Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Law No. 1 of 2004 regarding the State Treasury, indicating its compliance with existing legal frameworks governing state investments and financial management.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 states that the Republic of Indonesia will increase its capital investment in PT Adhi Karya Tbk, confirming its status as a state-owned enterprise.
Pasal 2 ayat (1) specifies that the maximum value of the state capital increase is Rp 1,976,000,000,000.
Pasal 2 ayat (2) indicates that the capital increase will be sourced from the 2022 State Budget.
Pasal 2 ayat (3) states that the Minister of Finance will determine the exact amount of the capital increase based on the new share issuance results.
Pasal 3 confirms that the regulation takes effect on the date of its promulgation, September 21, 2022.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PRESIDEN
REPI.JBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR S2TAHUN 2022
TENTANG
PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ADHI KARYA TBK
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
b.
bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan perseroan
(Persero) PT Adhi Karya Tbk dalam rangka
menyelesaikan Proyek Strategis Nasional melalui
penerbitan saham baru guna mempertahankan
komposisi kepemilikan saham negara pada perusahaan
Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Tbk, perlu melakukan
penambahan penyertaan modal Negara Republik
Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan perseroan
(Persero) PT Adhi Karya Tbk yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran2O22;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia ke Dalam Modal Saham perusahaan
Perseroan (Persero) PT Adhi I(arya Tbk;
Mengingat: . . .
SK No 124958 A
-- 1 of 4 --
Mengingat
Menetapkan :
1
2
3
4
5
PRESIDEN
UBLIK INDONESIA
Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2l tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (l*rnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6735);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara
pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan
Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik
Negara dan Perseroan Terbatas (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT ADHI KARYA TBK.
Pasal 1...
SK No 126163 A
-- 2 of 4 --
PRESIDEN
LIK INDONESIA
Pasal I
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan
penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PI Adhi Karya Tbk yang statusnya sebagai
Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun L97 | tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya
menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Pasal 2
(1) Nilai penambahan penyertaan modal negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling
banyak Rp 1 .976.000.000.000,00 (satu triliun sembilan
ratus tujuh puluh enam miliar rupiah).
(21 Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022.
(3) Besarnya nilai penambahan penyertaan modal negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan
penerbitan saham baru yang disampaikan oleh Menteri
Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No 126166A
Agar
-- 3 of 4 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.
orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2022
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 186
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN S EKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi rundang-undangan dan
i Hukum,
SK No 124960A
anna Djaman
-- 4 of 4 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Tbk
tentang BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 32/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.