Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa"
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the framework for state capital participation in the establishment of a limited liability company (Persero) named 'Dana Reksa'. It aims to enhance public participation in stock ownership and improve the mobilization of funds for national development through the capital market.
This regulation primarily affects the Republic of Indonesia as the state entity participating in the capital of the Persero. It also impacts private companies and the general public who are potential investors in the stock market.
According to Pasal 1, the state will participate in the capital of the Persero, focusing on securities trading and fund management. Pasal 2 outlines the objectives of the Persero, which include increasing public participation in stock ownership and enabling the public to benefit from profits through the purchase of shares. Pasal 3 sets the initial capital of the Persero at Rp. 50 billion, with Rp. 10 billion already contributed by the state. Pasal 4 mandates that the establishment of the Persero must comply with the provisions of the Commercial Code and relevant government regulations. Pasal 5 assigns the Minister of Finance the authority to oversee the establishment of the Persero.
'Persero' refers to a limited liability company established with state capital participation. 'Dana Reksa' is the name of the specific Persero being established under this regulation.
This regulation came into effect on December 27, 1976, the date it was enacted. It does not explicitly replace or amend previous regulations but is established in accordance with existing laws regarding state enterprises.
The regulation references several laws and regulations, including Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 regarding state enterprises and Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, which governs state capital participation. It also cites the Commercial Code as a framework for its implementation.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 states that the Republic of Indonesia will participate in the capital of the Persero, focusing on securities trading and fund management.
Pasal 2 outlines that the goals include enhancing public stock ownership and enabling profit-sharing through share purchases.
Pasal 3 establishes the initial capital of the Persero at Rp. 50 billion, with Rp. 10 billion already contributed by the state.
Pasal 4 mandates that the establishment of the Persero must adhere to the provisions of the Commercial Code and relevant government regulations.
Pasal 5 assigns the Minister of Finance the responsibility for overseeing the establishment of the Persero.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1976 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) "DANA REKSA" PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses perluasan pengikut sertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan swasta melalui pasar modal menuju pemerataan pendapatan, dan untuk lebih efektif menghimpun dana dari masyarakat agar dapat digunakan secara produktif dalam pembiayaan pembangunan nasional, perlu didirikan suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969; b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) termaksud perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang- Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) tentang Bentuk Bentuk Usaha Negara; 5. Peraturan … -- 1 of 4 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) "DANA REKSA". BAB I PENYERTAAN MODAL NEGARA Pasal 1 Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang perdagangan efek dan penghimpunan serta pengelolaan dana dengan nama PERSERO "DANA REKSA" yang dalam Peraturan Pemerintah ini selanjutnya disebut PERSERO. Pasal 2 Maksud dan tujuan PERSERO ialah : a. mempercepat proses pengikut-sertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan menuju pemerataan pendapatan, dengan jalan membeli saham perusahaan-perusahaan melalui pasar modal dan memecahnya dalam pecahan kecil (sertifikat saham) sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat luas; b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dengan membeli efek perusahaan-perusahaan untuk diri sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan menjual sertifikat sendiri dengan maksud agar masyarakat luas pembeli sertifikat dapat menikmati keuntungannya. BAB II … -- 2 of 4 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB II MODAL PERSERO Pasal 3 (1) Modal dasar PERSERO berjumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. (2) Dari jumlah modal dasar PERSERO tersebut dalam ayat (1) telah diambil bagian serta disetorkan oleh Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). (3) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai permodalan PERSERO ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasarnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. BAB III PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO Pasal 4 Pelaksanaan dari penyertaan Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan- ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. Pasal 5 Pelaksanaan pendirian PERSERO dikuasakan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969. BAB IV … -- 3 of 4 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tersendiri. Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1976 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1976 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG -- 4 of 4 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa"
tentang PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 25/1976. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 7 states that this regulation is effective from the date of its enactment, December 27, 1976.