Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the financial and administrative rights of leaders and members of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ensuring they receive appropriate compensation and benefits for their roles in local governance. It aims to enhance the effectiveness of local councils in representing the interests of their constituents while maintaining a balance with local government authorities.
The regulation primarily affects the leaders and members of the DPRD at provincial, district, and city levels. It outlines the financial entitlements and administrative rights applicable to these officials, including their salaries, allowances, and benefits.
- **Article 2** defines the components of income for DPRD members, which includes representation money, family allowances, rice allowances, and various other allowances funded by the APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget). - **Article 3** specifies that representation money is provided monthly, with varying amounts for different positions, such as the chairperson and vice-chairperson of the DPRD. - **Article 9** outlines welfare allowances, including health insurance, work accident insurance, and death benefits. - **Article 19** states that upon the death or end of term of a DPRD member, a service money is granted based on their length of service. - **Article 26** emphasizes that all financial rights and allowances must be included in the DPRD's budget and managed according to applicable laws.
- **DPRD** (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah): Local representative council in Indonesia. - **APBD** (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah): Regional Revenue and Expenditure Budget. - **Perda** (Peraturan Daerah): Regional regulation. - **Perkada** (Peraturan Kepala Daerah): Regulation issued by local government heads.
The regulation took effect on June 2, 2017, and mandates that existing local regulations and head regulations related to the financial and administrative rights of DPRD members must be adjusted to comply with this regulation within three months of its enactment. It repeals and replaces Government Regulation No. 24 of 2004 and its amendments concerning the protocol and financial status of DPRD members.
The regulation interacts with various laws, including Law No. 23 of 2014 on Local Government, which provides the legal framework for local governance and the roles of the DPRD. It also references the need for alignment with local regulations (Perda) and head regulations (Perkada) to ensure consistency in the implementation of financial rights and administrative functions.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
According to Article 2, the income of DPRD members includes representation money, family allowances, rice allowances, and other allowances funded by the APBD.
Article 3 specifies that representation money is provided monthly, with the chairperson receiving an amount equivalent to the governor's salary, while vice-chairpersons and members receive percentages of that amount.
Article 9 outlines that welfare allowances include health insurance, work accident insurance, and death benefits for DPRD members and their families.
Article 19 states that upon the death or end of term of a DPRD member, a service money is granted based on their length of service, with specific amounts outlined for different service durations.
Article 26 emphasizes that all financial rights and allowances must be included in the DPRD's budget and managed according to applicable laws.
Full text extracted from the official PDF (33K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN
*. ", JrTnt
t,',3ot5
*, =, o
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Menimbang:
DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasat 124 ayat (21,
Pasal 178 ayat (21, dan Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimsna
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Mengingat:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH.
HAK KEUANGAN DAN
ANGGOTA DEWAN
Menetapkan:
BAB I
-- 1 of 27 --
PRESIOEN
REPU BLIK INDONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten,
atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
5. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan
Perda Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut
Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan
bupati/wali kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang diteta.pkan dengan perda.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
BAB II
-- 2 of 27 --
PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA
BAB II
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESRIAHTEMAN, DAN UANG JASA
PENGABDIAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 2
(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas
penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
a. APBD, meliputi:
1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uangpaket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan; dan
7. tunjangan alat kelengkapan lain.
b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan,
meliputi:
1. tunjangan komunikasi intensif; dan
2. tunjangan reses.
(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan
peratrrran perundang-undangan.
pasal 3
(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (1) huruf a angka I diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2) Uang.
-- 3 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Uang representasi ketua DPRD provinsi setara dengan gaji
pokok gubemur dan uang representasi ketua DPRD
kabupaten/kota setara dengan gaji pokok
bupati/walikota.
(3) Uang representasi wakil ketua DPRD provinsi sebesar 80olo
(delapan puluh persen) dari uang representasi ketua
DPRD provinsi dan uang representasi wakil ketua DPRD
kabupaten/kota sebesar 8O% (delapan puluh persen) dari
uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.
(a) Uang representasi Anggota DPRD provinsi sebesar 75olo
(tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua
DPRD provinsi dan uang representasi Anggota DPRD
kabupaten/kota sebesar 75olo (tujuh puluh lima persen)
dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.
Pasal 4
(l) Ttrnjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan
angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD.
(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan
keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 5
Uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (ll
huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar 10olo (sepuluh persen) dari uang
representasi yang bersangkutan.
Pasal 6 .
-- 4 of 27 --
PRES IDEN
REPU BLIK INDONESIA
Pasal 6
'I\njangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat
puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Pasal 7
(1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat
kelengkapan lain sebagaimana dimaksud datam pasal 2
ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk
dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran,
badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat
kelengkapan lain.
(2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat
kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk
jabatan:
a. ketua, sebesar 7,5olo (tqiuh koma lima persen);
b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);
dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3) Tunjangan alat kelengkapan lain ssfagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21 diberikan selama alat
kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Pasal 8
(1) Ttrnjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap
bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan dan
Anggota DPRD.
(2) Tunjangan...
-- 5 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
T\rnjangan reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan
reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
I\rnjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses
diberil<an sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan
atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan
belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan
dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan
kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan
reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok
kemampuan keuangan daerah:
a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
b. sedang, paling banyak 5 (Iima) kali; dan
c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
dari uang representasi ketua DPRD.
Bagran Kedua
T\:njangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DpRD
Pasal 9
(1) TUnjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DpRD
terdiri atas:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. pakaian dinas dan atribut.
(2t
(3)
(4)
(s)
(6)
(2) Selain .
-- 6 of 27 --
PRES IDEN
REPU BLIK INDONESIA
(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan
kesej ahteraan berupa:
a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan dinasjabatan; dan
c. belanja nrmah tangga.
(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan
kesej ahteraan berupa:
a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
b. tunjangan transportasi.
Pasal 10
Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
9 ayat (l) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pimpinan dan Anggota DpRD disediakan
pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk
mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh Badan penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan
dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan
anak.
(1)
t2l
(3)
(4)
Pasal 11
-- 7 of 27 --
(1)
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal ll
Jaminan kecelakaan ke{a dan jaminan kematian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan
huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 12
Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d
terdiri atas:
a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam
I (satu) tahun;
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam I
(satu) tahun;
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam
5 (lima) tahun;
d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1
(satu) pasang dalam I (satu) tahun; dan
e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan I
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip
elisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas
dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Perkada.
t2)
(3)
Pasal 13. . .
-- 8 of 27 --
(l)
PRESIDEN
REPU BLIK INOONESIA
Pasal 13
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD
sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) hurufa dapat disediakan
bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dan pemeliharaan rumah negara dan
perlengkapannya sebagaislana dimaksud pada ayat (21
dibebankan padaAPBD.
Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa
bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1
(satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa
bakti.
Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara
dan perlengkapErnnya berhenti atau berakhir masa bakti,
rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan
dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau
berakhirnya masa bakti.
12)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7) Ketentuan...
-- 9 of 27 --
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
(7) Ketentuan lebih tanjut mengenai tata cara pengembalian
rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
dinas jabatan diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 14
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan,
digrnausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah
status hukumnya.
Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang
disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat diubah.
Pasal 15
(l) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,
kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan
perumahan dan tunjangan tran sportasi.
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat
diberikan tunjangan perumahan.
Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagr
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap
bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
T\rnjangan perumahan sebagai64pa dimaksud pada ayat
(2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DpRD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diberikan
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung
mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(1)
(2)
(21
(3)
(41
(s)BaCl. . .
-- 10 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(5) BaSl suami dan/atau istri yang menduduki jabatan
sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DpRD pada DpRD
yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan
perumahan.
(6) Bagr Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau
istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala
daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan
perumahan.
(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang
diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi.
Pasal 16
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
Pasal 17
(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang
berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Besaran tunjangan transportasi sebegaimsl4 dimaksud
dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan,
kewqjaran, rasionditas, standar harga setempat yang
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3)Besaran...
-- 11 of 27 --
(3)
(4)
(s)
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
_12_
Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus
sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang
berlalru untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air,
gas, dan telepon.
Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus
sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang
berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya
perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas
jabatan.
Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD
kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan
Anggota DPRD provinsi.
(6) Ketentuan lebih
perumahan dan
Perkada.
lanjut mengenai besaran tunjangan
tunjangan transportasi diatur dalam
(r)
t2l
Pasal 18
Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (21 huruf c disediakan dalam rangka
menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
Pimpinan DPRD.
Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal
rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.
Kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DpRD
sslagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam
program dan kegiatan sekretariat DPRD.
(3)
(4) Ketentuan . . .
-- 12 of 27 --
PRES IDEN
REPU BLIK INDONESIA
Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah
tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Perkada.
Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas
rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan
belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf c.
Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 19
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau
mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa
pengabdian.
(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan
dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu)
tahun, diberikan uangjasa pengabdian sebesar I (satu)
bulan uang representasi;
b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang
representasi;
c. masa bakti sampai dengan g (rige) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang
representasi;
d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang
representasi; dan
e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau
paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DpRD meninggal dunia,
uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan kepada ahli warisnya.
(4)
(s)
(4) Pembayaran . . .
-- 13 of 27 --
(41
(s)
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
Pembayaran uangjasa pengabdian dilakukan setelah yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan
dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa
pengabdian.
BAB III
BEI"ANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 20
(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk
mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang
DPRD berupa:
a. program, yang terdiri atas:
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber
daya manusia di lingkungan DpRD;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan
dan kemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, hrgas, dan
wewenang DPRD;
b. dana operasional Pimpinan DpRD;
c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD;
d. penyediaan ten3.ga ahli fraksi; dan
e. belanja sekretariat fraksi.
(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 21
-- 14 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_15_
Pasal 21
Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1)
huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan
kepada ketua DPRD dan wakil ketua DpRD untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas ketua DpRD dan wakil
ketua DPRD sehari-hari.
(2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (l) diberikan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
s,6lagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5).
(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dan ayat l2l disusun secara kolektif oleh
sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan
daerah:
I. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
dari uang representasi Ketua DpRD;
b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan
keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,S (satu koma lima) kali;
dari uang representasi wakil ketua DPRD.
(4) Pemberian . . .
-- 15 of 27 --
(4)
(s)
(6)
(1)
PRESIDEN
REPIJ BLIK INDONESIA
_16_
Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
a. 8Oo/o (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus
untuk semua biaya atau disebut fumpsum; dan
b. 2Oo/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan
dana operasional lainnya.
Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah
pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan
akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus
disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat
tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk
keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan
penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat,
efektifitas, elisiensi, dan akuntabilitas.
Pasal 23
Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DpRD
ssfagairnana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c
merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan
DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota,
pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DpRD.
Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DpRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling banyak 3
(tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DpRD.
Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DpRD
diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris
DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(2t
(3)
(4) Pembayaran . . .
-- 16 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim
ahli alat kelengkapan DpRD didasarkan pada kehadiran
sesuai dengan kebutuhan DpRD atau kegiatan tertentu
DPRD dan dapat ditakukan dengan harga satuan orang
hari atau orang bulan.
(5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar
atau tim ahli alat kelengkapan DpRD diatur dalam
Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 24
(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20
ayat (1) hurufd merupakan tenaga ahli yang disediakan 1
(satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai
kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang
mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi
dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip
efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.
(2) Tenaga ahli fraksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
(3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli
fraksi diatur dalam Perkada dengan memperhatikan
standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagairnana dimalsud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 25...
-- 17 of 27 --
(1)
(2t
(3)
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
_18_
Pasal 25
Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2O ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat
DPRD sesuai dengan kebutuhan DpRD dan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan saxana
dan anggaran.
Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat
DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk
sarana mobilitas.
Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan
belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi
yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat
DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas,
dan kepatutan.
Pasal 26
Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uarrg jasa
pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja
penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja
DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat
DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggaran belaqja DPRD selqgaimans dimaksud pada ayat
(1) merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari APBD.
(4)
BAB IV
PENGELOI,AAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTMTIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD
(1)
(21
(3)
BABV...
-- 18 of 27 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
BAB V
KETENTUAN I"AIN-I,AIN
Pasal2T
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan
sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tetap
diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang
representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan
beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih
dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas
Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak
keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan
Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai
tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
Pasal 28
Ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan
administratif Pimpinan dan Anggota DpRD ditetapkan dengan
Perda.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, perda dan
Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang
pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan
Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya pada peraturan pemerintah ini paling lambat
3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah ini
diundangkan.
Pasal 30. . .
-- 19 of 27 --
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
Pasal 30
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku secara
mutatis mutandis terhadap hak keuangan dan administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat papua,
Dewan Perwakilan Ralryat Papua Barat, Dewan perwakilan
Rakyat Aceh, dan Dewan Perqrakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yoryakarta serta Dewan Perwakilan Rakyat
Ihbupaten/Kota di wilayah Provinsi papua, provinsi papua
Barat, Provinsi Aceh, dan Provinsi Daerah Istimewa
Yogakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam
Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan
kekhususan daerah tersebut.
Pasal 31
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DpRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan pemerintah Nomor 24
Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712), sepanjang mengatur
mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan
Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 32
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar. .
-- 20 of 27 --
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni2OIZ
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBAMN NEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN 2OI7 NOMOR 106
-- Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT N-EGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang poiitik, Hukum, dan
Bidang Hukum dan
-- 21 of 27 --
np
PRESIDEN
REPUBL , INDONESIA
PENJEIASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.18TAHUN..2017
TENTANG
HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAISAT DAEMH
I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan
oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk
melaksanal<an urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai
salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DpRD diharapkan
mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat
dan daerah.
Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak
terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan
Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi
antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik,
harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. peningkatan keq'a
sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara
mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas
pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan
pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara
signifikan bagi peningkatan kesejahteraan ralgrat di daerah tersebut.
Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan
daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. pengaturan
tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DpRD, selain
untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga penrakilan rakyat
daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin
keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenang lemb"ga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DpRD
dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja
DPRD, juga untuk mewrrjudkan keadilan dan kcsejahteraan.
Materi . . .
-- 22 of 27 --
PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA
Materi muatan Peraturan Pemerintah ini jrrga menata sekretariat fraksi
melalui penyediaan sarana, anglqar€ur, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat
DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan
DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD.
II. PASALDEMIPASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pekeq'aan, jasa, atau
kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang
diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam
negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan
istri/suami dan tunjangan anak kepada pimpinan dan
Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anakyang sah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang_undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7 .
-- 23 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kesehatan yang
bertujuan untuk mengetahui status kesehatan" adalah
medim.lcheckup.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan nrumah negara, adalah bangunan
yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebogai
tempat tinegal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga
serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
-- 24 of 27 --
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal l5
Cukup jelas.
Pasal 16
Yang dimaksud dengan .tidak dapat diberikan kepada pimpinan
dan Anggota DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah
disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara
dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak
dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi,
begitu pula sebaliknya.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasd 2O
Ayat (1)
Belanja penunjang kegiatan DpRD bukan untuk mendanai
pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang
saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan_kegiatan
DPRD.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 21
-- 25 of 27 --
#PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 21
Cukup jelas
Pasd22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "representasi" antara lain
menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang
ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan
keb{iakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.
Yang dimaksud dengan "pelayanan" antara lain untuk
pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung
kelancaran hrgas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
Yang dimalsud denga "kebutuhan lain" antara lain untuk
mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi
daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi
dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan
daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DpRD
dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok
masyarakat yang sifatnya insidental.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26. . .
-- 26 of 27 --
m*. ", J.T*t t,loot|*.., o
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal2T
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR .q957
-- 27 of 27 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 18/2017. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The regulation requires that existing local regulations related to the financial and administrative rights of DPRD members must be adjusted to comply with this regulation within three months of its enactment.
This regulation repeals and replaces Government Regulation No. 24 of 2004 and its amendments concerning the protocol and financial status of DPRD members.