This regulation has been revoked and no longer applies.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the President of Indonesia, facilitates the transformation of Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri into a Perusahaan Persero (PERSERO). This change aims to enhance the efficiency and productivity of agricultural seed production operations. The regulation outlines the necessary steps and legal framework for this transition, ensuring that all rights and obligations of the former entity are preserved in the new structure.
The primary entity affected by this regulation is Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri, which is a state-owned enterprise involved in agricultural seed production. The transformation impacts employees, stakeholders, and the agricultural sector, particularly those involved in seed production, marketing, and related services.
- Pasal 1 states that the transformation of PERUM Sang Hyang Seri into PERSERO is effective upon the establishment of the new entity, with all rights, obligations, and assets transferring to the new company. - Pasal 2 outlines the objectives of the new PERSERO, which include production, marketing, and trade of agricultural seeds, as well as research and educational services related to seed production. - Pasal 3 details the capital structure of the new PERSERO, indicating that its initial capital will derive from state assets previously held by PERUM Sang Hyang Seri, with the value determined by the Minister of Finance. - Pasal 4 mandates that the establishment of the PERSERO must comply with the provisions of the Kitab Undang-undang Hukum Dagang and other relevant regulations. - Pasal 6 declares that upon the establishment of the PERSERO, the previous regulations under Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985 will no longer be in effect.
- Perusahaan Umum (PERUM): A public company established by the government to provide public services. - Perusahaan Persero (PERSERO): A limited liability company owned by the state, designed to operate commercially while still serving public interests.
The regulation took effect on June 28, 1995, the date it was enacted. It replaces Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985, which governed the previous structure of PERUM Sang Hyang Seri.
The regulation references several laws and regulations, including Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, which governs state-owned enterprises, and Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, which outlines the framework for limited liability companies. It also indicates that further provisions necessary for implementation will be established by the Minister of Finance and the Minister of Agriculture, ensuring alignment with existing legal frameworks.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 outlines the transformation of Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri into a Perusahaan Persero (PERSERO), which occurs upon the establishment of the new entity, with all rights and obligations transferring to it.
Pasal 2 specifies that the PERSERO will engage in agricultural seed production, marketing, and related services, including research and education in the field of seed production.
Pasal 3 states that the capital for the new PERSERO will come from state assets previously held by PERUM Sang Hyang Seri, with the value determined by the Minister of Finance.
Pasal 4 requires that the establishment of the PERSERO adhere to the provisions of the Kitab Undang-undang Hukum Dagang and other relevant regulations.
Pasal 6 indicates that the previous regulation, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985, will no longer be applicable upon the establishment of the PERSERO.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (7K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1995 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan produktivitas usaha pembenihan pertanian, maka Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1971 dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985 dinilai memenuhi persyaratan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Persero (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959); 3. Undang-… -- 1 of 7 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BAB I… -- 2 of 7 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB I PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN Pasal 1 (1) Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1971 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985, dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. (2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perusahaan Persero (PERSERO) tersebut, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk: a. Melakukan… -- 3 of 7 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. Melakukan usaha produksi, pemasaran dan perdagangan benih pertanian; b. Melakukan kegiatan jasa penelitian, sertifikasi, pendidikan, penyuluhan dan jasa lainnya dalam bidang perbenihan serta usaha-usaha lainnya yang langsung menunjang usaha perbenihan. BAB III MODAL PERSERO Pasal 3 (1) Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri. (2) Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian. (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan Perusahaan Perseroan (PERSERO) diatur dalam Anggaran Dasarnya, termasuk ketentuan mengenai modal dasar Perusahan Perseroan (PERSERO) yang terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. (4) Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. BAB IV… -- 4 of 7 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO Pasal 4 Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. Pasal 5 (1) Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikuasakan kepada Menteri Keuangan. (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan disertai hak substitusi kepada Menteri Pertanian dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. BAB V… -- 5 of 7 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Terhitung sejak berdirinya Perusahaan Persero (PERSERO) dan dibubarkannya Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri, maka Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan lain yang mengatur mengenai Perusahaan Perseroan (PERSERO). Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 6 of 7 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 34 -- 7 of 7 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
tentang BUMN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 18/1995. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 8 states that additional necessary provisions for the implementation of this regulation will be established by the Minister of Finance and the Minister of Agriculture.