No. 18 of 1995

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1995
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
SANG HYANG SERI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan produktivitas usaha
pembenihan pertanian, maka Perusahaan Umum (PERUM) Sang
Hyang Seri yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1971 dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 1985 dinilai memenuhi persyaratan untuk dialihkan
bentuknya menjadi Perusahaan Persero (PERSERO) sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pengalihan bentuk Perusahaan
Umum (PERUM) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan
(PERSERO), perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor
23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Undang-…

-- 1 of 7 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang
Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) Menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972
(Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN),
Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO)
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 37);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG
HYANG SERI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
BAB I…

-- 2 of 7 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN
Pasal 1
(1) Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri yang didirikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1971 yang
telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 1985, dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan
(PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
9 Tahun 1969.
(2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Sang
Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Umum
(PERUM) Sang Hyang Seri dinyatakan bubar pada saat pendirian
Perusahaan Perusahaan Persero (PERSERO) tersebut, dengan
ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta
pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri yang ada
pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan
(PERSERO) yang bersangkutan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk:
a. Melakukan…

-- 3 of 7 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

a. Melakukan usaha produksi, pemasaran dan perdagangan benih
pertanian;
b. Melakukan kegiatan jasa penelitian, sertifikasi, pendidikan,
penyuluhan dan jasa lainnya dalam bidang perbenihan serta
usaha-usaha lainnya yang langsung menunjang usaha perbenihan.
BAB III
MODAL PERSERO
Pasal 3
(1) Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan
disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang
tertanam dalam Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri.
(2) Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan
bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian.
(3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan Perusahaan
Perseroan (PERSERO) diatur dalam Anggaran Dasarnya, termasuk
ketentuan mengenai modal dasar Perusahan Perseroan (PERSERO)
yang terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
(4) Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
BAB IV…

-- 4 of 7 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO
Pasal 4
Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1971 dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai
Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1972.
Pasal 5
(1) Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikuasakan kepada Menteri
Keuangan.
(2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kuasa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dengan disertai hak substitusi kepada
Menteri Pertanian dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran
Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
BAB V…

-- 5 of 7 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Terhitung sejak berdirinya Perusahaan Persero (PERSERO) dan
dibubarkannya Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri, maka
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku
lagi.
Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan
yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
1985 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
dengan ketentuan baru yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini dan peraturan lain yang mengatur mengenai Perusahaan
Perseroan (PERSERO).
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan
Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian baik
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing.
Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-- 6 of 7 --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar…
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 34

-- 7 of 7 --