Government Regulation
In forcePP 17/2018
Government Regulation No. 17 of 2018
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Issued
May 3, 2018
Effective
May 8, 2018
Issuer
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status
In force
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the framework for the governance of subdistricts (kecamatan) in Indonesia, detailing their formation, merging, and adjustment processes, as well as the roles and responsibilities of subdistrict heads (camat) and village heads (lurah). It aims to enhance local governance and public service delivery in accordance with the principles of regional autonomy as outlined in Law No. 23 of 2014.
This regulation affects local government entities, particularly those involved in the administration of subdistricts and villages across Indonesia. It applies to all kabupaten (regencies) and kota (cities) within the country, impacting local government officials, including camat and lurah, as well as the communities they serve.
- **Formation of Subdistricts**: According to Pasal 3, subdistricts can be formed through the division of existing subdistricts or by merging parts of adjacent subdistricts. This process requires adherence to basic, technical, and administrative requirements as specified in Pasal 4, Pasal 5, and Pasal 6. - **Responsibilities of Camat**: As outlined in Pasal 10, camat are responsible for general governance, community empowerment, public order, and the enforcement of local regulations. They also coordinate public services and report to the bupati or wali kota. - **Funding**: Pasal 28 and Pasal 30 detail the funding mechanisms for subdistricts and villages, ensuring that local governments allocate budgets for infrastructure and community empowerment. - **Evaluation**: Pasal 33 mandates annual evaluations of subdistrict and village performance, which must be reported to the governor.
- **Kecamatan**: Subdistrict, a division of a kabupaten or kota led by a camat. - **Kelurahan**: Village, a subdivision of a kecamatan. - **Camat**: Head of a subdistrict. - **Lurah**: Head of a village. - **Bupati/Wali Kota**: Head of a regency/city.
This regulation came into effect on May 8, 2018, and replaces Government Regulation No. 19 of 2008 and Government Regulation No. 73 of 2005. It continues to apply to special regions unless otherwise specified.
The regulation interacts with Law No. 23 of 2014 on Regional Government, which outlines the framework for local governance in Indonesia. It also references various other laws and regulations regarding public service delivery and local administration.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Subdistricts can be formed through the division of existing subdistricts or by merging parts of adjacent subdistricts (Pasal 3). This process requires compliance with basic, technical, and administrative requirements (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6).
Camat are responsible for general governance, community empowerment, public order, and the enforcement of local regulations (Pasal 10). They must also coordinate public services and report to the bupati or wali kota.
Local governments must allocate budgets for infrastructure and community empowerment in subdistricts and villages (Pasal 28, Pasal 30).
Local governments are required to conduct annual evaluations of subdistrict and village performance, reporting the results to the governor (Pasal 33).
This regulation replaces Government Regulation No. 19 of 2008 and Government Regulation No. 73 of 2005, effective from May 8, 2018 (Pasal 36).
Full text extracted from the official PDF (42K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
Menimbang :
Mengingat :
SALINAN
PRtrS IDEN
REPUEILIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan
Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Kecamatan;
1. Pasal 5 ayat {21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KECAMATAN. Menetapkan :
BAB I
-- 1 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota
yang dipimpin oleh camat.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan
sebagai perangkat Kecamatan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.
BAB II
KECAMATAN
Bagian Kesatu
Penataan Kecamatan
Pasal 2
Penataan Kecamatan meliputi:
a. pembentukan Kecamatan;
b. penggabungan Kecamatan; dan
c. penyesuaian Kecamatan.
Bagian Kedua
Pembentukan Kecamatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 3
(1) Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:
a. pemekaran
-- 2 of 45 --
(21
(3)
PRESIDEN
REPUBLIK IN DO N ESIA
a. pemekaran I (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua)
Kecamatan atau lebih; atau
b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan
yang bersandingan dalam satu daerah
kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru.
Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar,
persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 2
Persyaratan Dasar
Pasal 4
Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 ayat (2)
meliputi:
a. jumlah penduduk minimal;
b. luas wilayah minimal;
c. usia minimal Kecamatan; dan
d. jumlah minimal desa/ Kelurahan yang menj adi
cakupan.
l2l Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(1)
Paragraf 3
$,#
-- 3 of 45 --
(i)
(2)
(3)
(41
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
Paragraf 3
Persyaratan Teknis
Pasal 5
Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21
meliputi:
a. kemampuan keuangan daerah;
b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c. persyaratan teknis lainnya.
Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupalan rasio belanja pegawai
terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota tiiak lebih dari 5O% (lima puluh
persen).
Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah
memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk
sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
lainnya.
Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kejeiasan batas wilayah Kecamatan dengan
menggunakan titik koordinat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. nama Kecamatan yang akan dibentuk;
c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan
dibentuk; dan
d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
Paragraf 4
.#"i.ry
-- 4 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
Paragraf 4
Persyaratan Administratif
Pasal 6
(1) Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21
merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau
keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang
disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan
Kecamatan yang akan dibentuk.
12) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang
disebut dengan nama lain.
(3) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah
yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.
Paragraf 5
Pembentukan Kecamatan Dalam Rangka
Kepentingan Strategis Nasional
Pasai 7
(1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah
Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk
Kecamatan.
(21 Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. Kecamatan di kepulauan terpencil dan terluar;
b. Kecamatan
-- 5 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA
b. Kecamatan di kawasan perbatasan negara di
wilayah darat; dan
c. Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis
nasional lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan,
persyaratan, dan tata cara pembentukan Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga
Penggabungan Kecamatan
Pasal 8
Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa
penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang
bersanding dalam 1 (satu) daerah kabupatenlkota.
Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat
dilaksanakan;
b. terdapat kepentingan strategis nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; danlatau
c. tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah kabupaten/
kota berdasarkan hasil kesepakatan antara
seluruh desa/Kelurahan yang akan bergabung.
Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dapat menggunakan narna salah satu
Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama
baru.
(1)
(21
(3)
(4) Persyaratan
-- 6 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(4) Persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak berlaku untuk
penggabungan Kecamatan.
(5) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian KeemPat
Penyesuaian Kecamatan
Pasal 9
(1) Penyesuaian Kecamatan beruPa:
a. perubahan batas wilayah Kecamatan;
b. perubahan nama Kecamatan;
c. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan
d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.
(21 Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan
musyawarah desa dan/atau keputusan forum
komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan
nama lain.
(3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang
disebut dengan nama lain.
(4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2\disepakati secara musyawarah
yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.
(5) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian . . .
:r
-- 7 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK IN DO N ESIA
Bagian Kelima
T\rgas Camat
Pasal 10
Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di
tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan
penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan
urusan pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat, meliputi:
1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan
dan Kecamatan;
2, sinkronisasi program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah dan swasta di wilayah kerja
Kecamatan;
3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan
masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada
bupati/wali kota;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
i. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan
instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan
tokoh masyarakat; dan
3. peiaporan
-- 8 of 45 --
q,#
PRESIDEN
REPUBLIK IN DON ES IA
3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman
dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas
dan fungsinya di bidang penegakan peraturan
perundang-undangan dan/atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia; dan
2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan di wilayah
Kecamatan kepada bupati/wali kota;
mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau
instansi vertikal yang terkait;
2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak
swasta; dan
3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana
dan fasilitas pelayanan umum di wilayah
Kecamatan kepada bupati/wali kota;
mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan
dengan perangkat daerah dan instansi
terkait;
2. efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
kegiatan
vertikal
kegiatan
3. pelaporan
-- 9 of 45 --
PRESIOEN
REPUBLIK INDON ESIA
h.
3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada
bupati/wali kota;
membina dan mengawasi penyelenggaraan
pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah
kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat di Kecamatan;
2. fasilitasi percepatan pencapaian standar
pelayanan minimal di wilayahnya;
3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan
kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada
bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1.
Pasal 11
(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan
sebagian kewenangan bupati/ wali kota:
a. untuk .
-- 10 of 45 --
(2t
(3)
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. untuk melaksanakan sebagian urllsan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota; dan
b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l dilaksanakan dengan kriteria:
a, proses sederhana;
b. objek perizinan berskala kecil;
c. tidak memerlukan kqiian teknis yang kompleks;
dan
d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi
pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dilakukan dengan kriteria:
a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek
perizinan;
b. kegiatan berskala kecil; dan
c. pelayanan langsung pada masyarakat yang
bersifat rutin.
(41
(s)
(6)
(7) Pelimpahan
-- 11 of 45 --
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
(71 Pelimpahan sebagian
(8)
(e)
(1)
(2t
urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sampai dengan
ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan
publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan
dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.
Ttrgas pembantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih ianjut mengenai tata cara pelimpahan
sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 12
Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya
di luar pos lintas batas negara dapat membantu
pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan
perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/
lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada
bupati/wali kota.
Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan
kewenangan tertentu sesuai penugasan dari
Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan
dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian
-- 12 of 45 --
(1)
(2t
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Keenam
Persyaratan Camat
Pasal 13
Persyaratan dan pengangkatan camat dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pelaksanaan pengangkatan camat dilaksanakan
melalui mekanisme seleksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketujuh
Klasifikasi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kecamatan
Pasal 14
Klasilikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Pasal 15
(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan
pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi
pimpinan di Kecamatan.
l2l Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh
camat.
(3) Anggota
-- 13 of 45 --
m
(3)
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia,
dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan.
Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan
masalah yang dibahas.
Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan ditetapkan
dengan keputusan camat.
Pasal 16
Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan
pemerintahan umum di Kecamatan.
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. identifikasi permasalahan urusan pemerintahan
umum di Kecamatan;
deteksi dini potensi gangguan keamanan dan
ketertiban umum;
pengoordinasian strategi penyelesaian
permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
d. penyelesaian secara bersama permasalahan
keamanan dan ketertiban umum; dan
(4)
(s)
(1)
(2t
b.
c.
e. pengoordinasian
-- 14 of 45 --
(1)
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
pengoordinasian seluruh kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayahnya.
Bagian Kesembilan
Perencanaan Kecamatan
Pasal 17
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, disusun perencanaan pembangunan
Kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah
perencanaan pembangunan desa/Kelurahan.
Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari
perencanaan pembangunan kabupaten/ kota.
Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
(3)
BAB III
KELURAHAN
Bagian Kesatu
Penataan Kelurahan
Pasal 18
Penataan Kelurahan meliputi:
a.
b.
pembentukan Kelurahan ;
penggabungan Kelurahan; dan
penyesuaian Kelurahan.
Bagian
-- 15 of 45 --
PRES I DEN
REPUtsLIK iNDONESIA
Bagian Kedua
Pembentukan Kelurahan
Paragraf 1
Umum
Pasal 19
(1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui:
a. pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua)
Kelurahan atau lebih;
b. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan
yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah
Kecamatan menjadi Kelurahan baru; atau
c. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan
yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah
Kecamatan menjadi Kelurahan baru.
(2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar,
persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
(3) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 2
Persyaratan Dasar
Pasal 20
(1) Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat {2)
meiiputi:
a. jumlah. . .
-- 16 of 45 --
(2)
PRESIDEN
REPUELIK IN DON ES IA
a. jumlah penduduk minimal;
b. luas wilayah minimal; dan
c. usia minimal Kelurahan.
Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Paragraf 3
Persyaratan Teknis
Pasal 2 1
Persyaratan teknis pembentukan Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal L9 ayat (2)
meliputi:
a. kemampuan keuangan daerah;
b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c. persyaratan teknis lainnya.
Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai
terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh
persen).
Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah
memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk
sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
lainnya.
Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:
(1)
{2)
(3)
(4t
a. kejelasan
-- 17 of 45 --
b.
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan
menggunakan titik koordinat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
nama Kelurahan yang akan dibentuk.
Paragraf 4
Persyaratan Administratif
Pasal22
Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat l2l
merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan
atau yang disebut dengan nama lain.
Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah
yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum
komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan
nama lain.
Bagian Ketiga
Penggabungan Kelurahan
Pasal 23
Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa
penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang
bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau
dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan.
Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat
dilaksanakan;
(1)
{21
(1)
(2t
b. terdapat
-- 18 of 45 --
(s)
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
b. terdapat kepentingan strategis nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/ atau
c. tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/
kota berdasarkan hasil kesepakatan antara
seluruh Kelurahan yang akan bergabung.
Kelurahan yang digabung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu
Kelurahan yang bergabung atau menggunakan narna
baru.
Persyaratan pembentukan Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak berlaku untuk
penggabungan Kelurahan.
Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagran Keempat
Penyesuaian Kelurahan
Pasal 24
Penyesuaian Kelurahan berupa:
a. perubahan batas wilayah Kelurahan;
b. perubahan nama Kelurahan; dan
c. perubahan status desa menjadi Kelurahan.
Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan
keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang
disebut dengan nama lain.
(4)
(s)
(1)
(21
(3) Penyesuaian
-- 19 of 45 --
(3)
(4)
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah
yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum
komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan
nama lain.
(5) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kelima
Kedudukan Kelurahan dan T\rgas Lurah
Pasal 25
Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang
mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan
yang dipimpin lurah.
Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat
Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan
oleh camat.
T\rgas lurah meliputi:
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaanpelayananmasyarakat;
d. pemeiiharaan ketenteraman dan ketertiban
umum;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
(1)
(21
(3)
f. pelaksanaan
n
-- 20 of 45 --
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-2t-
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
camat; dan
pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Persyaratan Lurah
Pasal 26
(1) Persyaratan dan pengangkatan lurah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2l,, pegawai negeri sipil harls mempunyai
kemampuan teknis dibidang administrasi
pemerintahan dan memahami sosial budaya
masyarakat setempat.
Bagian Ketujuh
Pemberdayaan, Pendampingan Masyarakat Kelurahan,
dan Lembaga Kemasyarakatan
Pasal27
(1) Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat
Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
ob'
(2)
(3)
(2) Lembaga...
-- 21 of 45 --
(2t
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
L,embaga kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam
penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga
kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan Peraturan
Menteri.
BAB IV
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Pendanaan Kecamatan
Pasal 28
Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk pendanaan untuk forum koordinasi
pimpinan di Kecamatan dalam melaksanakan tugas
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan
pemerintahan umum di Kecamatan.
Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah provinsi yang dilimpahkan dan/atau
ditugaskan kepada bupati/wali kota yang
dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3)
(1)
(2t
(3)
Pasal 29
-- 22 of 45 --
(1)
(21
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
Pasal 29
Pendanaan pelaksanaan
dimaksud dalam Pasal 10
yang menugaskan.
tugas lain sebagaimana
huruf i dibebankan kepada
Pendanaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota'
Bagian Kedua
Pendanaan Kelurahan
Pasal 30
Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan
anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan.
Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan
pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Keiurahan, lurah
berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.
(1)
(2)
(3)
(4) Lurah
-- 23 of 45 --
(4)
PRES I DEN
REPUELIK INDONESIA
Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk
pembangunan sarana dan prasarana serta
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat
penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilakukan melalui musyawarah pembangunan
Kelurahan.
Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana
dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok
masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi
khusus.
Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan
dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh
desa di kabupaten/kota.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan
Peraturan Menteri.
(s)
(6)
(7)
(8)
(e)
BAB V
-- 24 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB V
PAKAIAN DINAS
Pasal 31
(1) Pakaian dinas camat dan lurah terdiri atas:
a. pakaian dinas harian;
b. pakaian dinas upacara; dan
c. palaian dinas lapangan.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan dan Kelurahan
Pasal 32
Pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan
Pasal 33
(1) Setiap tahun Pemerintah Daerah kabupaten/kota
melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan
Kelurahan yang mencakup:
a. penyelenggaraan
-- 25 of 45 --
(2t
(3)
PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA
_26_
a. penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/wali
kota yang dilimpahkan untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan daerah dalam
rangka otonomi daerah;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan
kepada camat.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan
kepada Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai peiaksanaan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga
bagi Provinsi Daerah Istimewa Yoryakarta, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua,
dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara
khusus dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah
tersebut.
BAB VIII
-- 26 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48261 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4588) dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 36
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48261 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 37
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar.
-- 27 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2078 NOMOR 73
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
MANUSIA
i Daerah, Deputi Bidang Hukum
undangan,
Trihastuti Sukardi
-- 28 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK IN DON ES IA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
KECAMATAN
I. UMUM
Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara
Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai
perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urlrsan
pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah
kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan
bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan
pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas
Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya
tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di
kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya
manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan
tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
dengan Peraturan Pemerintah.
Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada
camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan
publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan
langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian
kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelurahan
€*D
-- 29 of 45 --
PRESIDEN
REFUBLIK IN DO N ESIA
Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan
Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah,
Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan
merupakan perangkat Kecamatan. Dalam rangka pembangunan
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan, dialokasikan arggaran untuk Kelurahan di daerah kota
yang tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi
khusus. Sedangkan untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan
dan kota yang memiliki desa, alokasi anggarannya paling sedikit
sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di
kabupaten/kota.
Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang Kelurahan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan
dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan
penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan
strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat
di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi,
susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi
pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan, kedudukan
Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan
masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan,
pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta
pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.
II. PASAL.
-- 30 of 45 --
PRESIOEN
REPUBLIK IN DO N ESIA
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan uusia minimal Kecamatan"
adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung
sejak diberikan kode dan data wiiayah oleh Menteri.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
-- 31 of 45 --
PRES I DEN
REPUtsLIK INDONESIA
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pendukung
pelayanan publik lainnya" adalah rumah dinas camat,
fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, instansi vertikal,
pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung
aktivitas sosial.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perubahan batas wilayah
Kecamatan" adalah penambahan atau pengurangan
cakupan wilayah suatu Kecamatan yang tidak
mengakibatkan hapusnya suatu Kecamatan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
-- 32 of 45 --
REFUBLiK INDONESiA
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 1 1
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pelayanan terpadu" adalah
pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan bukan
pelayanan terpadu satu pintu yang berada di dinas.
Ayat (5)
Cukup jeIas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jeias.
Ayat(g) ...
#.ry
PRESIDEN
-- 33 of 45 --
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (l)
Yang dimaksud dengan "membantu pengawasan bidang
keimigrasian" antara lain membantu pengawasan orang
asing di wilayah Kecamatan di kawasan perbatasan negara.
Yang dimaksud dengan "membantu pengawasan di bidang
perkarantinaan" antara lain membantu pengawasan
pemasukan dan pengeluaran media pembawa ilegal.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "secara berjenjang" adalah
penugasan dari Pemerintah Pusat meialui gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat dan bupati/waii kota kepada
camat.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
-- 34 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK IN OO N ESIA
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "usia minimal Kelurahan"
adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung
sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 2 1
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup je1as.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pendukung
pelayanan publik lainnya" adalah fasilitas kesehatan,
fasilitas pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian,
dan pendukung aktivitas sosial.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal22
-- 35 of 45 --
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
Pasal22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perubahan batas wilayah
Kelurahan" adalah penambahan atau pengurangan
cakupan wilayah suatu Kelurahan yang tidak
mengakibatkan hapusnya suatu Kelurahan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
-- 36 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK IN DO N ESIA
Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan"
adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai aparatur sipil negara.
Ayat l2l
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal27
Cukup jelas.
'Pasa1 28
Ayat (l)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan"
adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
-- 37 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK IN OON ES IA
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Besaran alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen)
dihitung dari pendapatan yang tercantum dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana
alokasi khusus.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jeias.
Pasal 34
-- 38 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasai 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6206
-- 39 of 45 --
#try
PllLl,lDEt.t
REPUBI IK INDONESIA
LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
KECAMATAN
PERSYARATAN DASAR PEMBENTUKAN KECAMATAN
NO. WILAYAH
JUMLAH
PENDUDUK/KEPALA
KELUARGA (KK)
LUAS
WILAYAH
CAKUPAN
WILAYAH
USIA
KECAMATAN
1. Provinsi di
Pulau Jawa
Minimal setiap desa
6000 (enam ribu) jiwa
atau 72OO (seribu dua
ratus) KK dan minimal
setiap Kelurahan 8000
(delapan ribu) jiwa
atau 1600 (seribu
enam ratus) KK
Minimal
7,5 km2
Minimal 10
(sepuluh)
desa/Kelurahan
untuk
kabupaten atau
minimal 5 (lima)
desa/Kelurahan
untuk kota
Minimal 5
(lima) tahun
2. Provinsi
Bali
Minimal setiap desa
5000 (lima ribu) jiwa
atau 1000 (seribu) KK
dan minimal setiap
Kelurahan 8000
(delapan ribu) jiwa
atau 1600 (seribu
enam ratus) KK
Minimal
7,5 km2
Minimal 10
(sepuluh)
desa/Kelurahan
untuk
kabupaten atau
minimal 5 (lima)
desa/Kelurahan
untuk kota
Minimal 5
(lima) tahun
-- 40 of 45 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
NO. WILAYAH
JUMLAH
PENDUDUK/KEPALA
KELUARGA (KK)
LUAS
WILAYAH
CAKUPAN
WILAYAH
USIA
KECAMATAN
3. Provinsi
di Pulau
Sumatera
Minimal setiap desa
4000 (empat ribu) jiwa
atau 8OO (delapan
ratus) KK dan minimal
setiap Kelurahan 50OO
(lima ribu) jiwa atau
1000 (seribu) KK
Minimal
10 km2
Minimal 10
(sepuluh)
desa/Kelurahan
untuk
kabupaten atau
minimal 5 (lima)
desa/Kelurahan
untuk kota
Minimal
(lima) tahun
4. Provinsi
Sulawesi
Selatan
dan
Sulawesi
Utara
Minimal setiap desa
3000 (tiga ribu) jiwa
atau 600 (enam ratus)
KK dan minimal setiap
Kelurahan 4000
(empat ribu) jiwa atau
8OO (delapan ratus) KK
Minimal
10 km2
Minimal 10
(sepuluh)
desa/Kelurahan
untuk
kabupaten atau
minimal 5 (lima)
desa/Kelurahan
untuk kota
Minimal 5
(lima) tahun
5. Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat
Minimal setiap desa
2500 (dua ribu lima
ratus) jiwa atau 500
(lima ratus) KK dan
minimal setiap
Kelurahan 3500 (tiga
ribu lima ratus) jiwa
atau 700 (tujuh ratus)
KK
Minimal
12,5 km2
Minimal 10
(sepuluh)
desa/Kelurahan
untuk
kabupaten atau
minimal 5 (lima)
desa/Kelurahan
untuk kota
Minimal 5
(lima) tahun
-- 41 of 45 --
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
NO. WILAYAH
JUMLAH
PENDUDUK/KEPALA
KELUARGA (KK)
LUAS
WILAYAH
CAKUPAN
WILAYAH
USIA
KECAMATAN
6. Provinsi
Sulawesi
Tengah,
Sulawesi
Barat,
Sulawesi
Tenggara,
Gorontalo
dan
Kalimantan
Selatan
Minimal setiap desa
2000 (dua ribu) jiwa
atau 400 (empat ratus)
KK dan minimal setiap
Kelurahan 2750 (dua
ribu tujuh ratus lima
puluh) jiwa atau 550
(lima ratus lima puluh)
KK
Minimal
L2,5 kmz
Minimal 10
(sepuluh)
desa/Kelurahan
untuk
kabupaten atau
minimal 5 (lima)
desa/Kelurahan
untuk kota
Minimal
(lima) tahun
7. Provinsi
Kalimantan
Timur,
Kalimantan
Barat,
Kalimantan
Tengah,
dan
Kalimantan
Utara
Minimal setiap desa
1500 (seribu lima
ratus) jiwa atau 300
(tiga ratus) KK dan
minimal setiap
Kelurahan 2000 (dua
ribu) jiwa atau 400
(empat ratus) KK
Minimal
12,5 kmz
Minimal 10
(sepuluh)
desa/Kelurahan
untuk
kabupaten atau
minimal 5 (lima)
desa/Kelurahan
untuk kota
Minimal
(lima) tahun
-- 42 of 45 --
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NO. WILAYAH
JUMLAH
PENDUDUK/KEPALA
KELUARGA (KK)
LUAS
WILAYAH
CAKUPAN
WILAYAH
USIA
KECAMATAN
8. Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur,
Maluku,
dan
Maluku
Utara
Minimal setiap desa
1000 (seribu) jiwa atau
2OO (dua ratus) KK
dan minimal setiap
Kelurahan 1500
(seribu iima ratus) jiwa
atau 300 (tiga ratus)
KK
Minimal
12,5 km2
Minimal 10
(sepuluh)
desa/Kelurahan
untuk
kabupaten atau
minimal 5 (lima)
desa/Kelurahan
untuk kota
Minimal
(lima) tahun
9. Provinsi
Papua dan
Papua
Barat
Minimal setiap desa
500 (lima ratus) jiwa
atau 100 (seratus) KK
dan minimal setiap
Kelurahan 1000
(seribu) jiwa atau 200
(dua ratus) KK
Minimal
12,5 km2
Minimal 10
(sepuluh)
desa/Kelurahan
untuk
kabupaten atau
minimal 5 (lima)
desa/Kelurahan
untuk kota
Minimal
(lima) tahun
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
[Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
aerah, Deputi Bidang Hukum
-undangan,
Trihastuti Sukardi
-- 43 of 45 --
F11[,;tt)t N
REPUEI II( INDOI!ESIA
LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2OI8
TENTANG
KECAMATAN
PERSYARATAN DASAR PEMBENTUKAN KELURAHAN
NO. WILAYAH JUMLAH PENDUDUK/ KEPALA
KELUARGA (KK)
LUAS
WILAYAH
USIA
KELURAHAN
1. Provinsi di Pulau
Jawa dan Bali
Minimal setiap Kelurahan
8000 (delapan ribu) jiwa atau
1600 (seribu enam ratus) KK
Minimal
3 km2
Minimal 5
(lima) tahun
2. Provinsi di Pulau
Sumatera
Minimal setiap Kelurahan
5000 (lima ribu) jiwa atau
1OO0 (seribu) KK
Minimal
5 km2
Minimal 5
(lima) tahun
3. Provinsi Sulawesi
Selatan dan
Sulawesi Utara
Minimal setiap Kelurahan
4000 (empat ribu) jiwa atau
800 (delapan ratus) KK
Minimal
5 kmz
Minimal 5
(lima) tahun
4. Provinsi Nusa
Tenggara Barat
Minimal setiap Kelurahan
3500 (tiga ribu lima ratus)jiwa
atau 700 (tujuh ratus) KK
Minimal
7 kmz
Minimal 5
(lima) tahun
5. Provinsi Sulawesi
Tengah, Sulawesi
Barat, Sulawesi
Tenggara,
Gorontalo, dan
Kalimantan Selatan
Minimal setiap Kelurahan
2750 (dua ribu tujuh ratus
lima puluh) jiwa atau 550
(lima ratus lima puluh) KK
Minimal
7 km2
Minimal 5
(lima) tahun
-- 44 of 45 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NO. WILAYAH JUMLAH PENDUDUK/ KEPALA
KELUARGA (KK)
LUAS
WILAYAH
USIA
KELURAHAN
6. Provinsi
Kalimantan
Timur,
Kalimantan Barat,
Kalimantan
Tengah, dan
Kalimantan Utara
Minimal setiap Kelurahan 2000
(dua ribu) jiwa atau 400 (empat
ratus) KK
Minimal
7 km2
Minimal
(lima) tahun
7. Provinsi Nusa
Tenggara Timur,
Maluku, dan
Maluku Utara
Minimal setiap Kelurahan 1500
(seribu lima ratus) jiwa atau 3OO
(tiga ratus) KK
Minimal
7 km2
Minimal
(lima) tahun
8. Provinsi Papua
dan Papua Barat
Minimal setiap Kelurahan 10OO
(seribu) jiwa atau 2OO (dua
ratus) KK
Minimai
7 km2
Minimal
(lima) tahun
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ti Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
(Daerah, Deputi Bidang Hukum
ndang-r-rndangan,
Asisten
Trihastuti Sukardi
-- 45 of 45 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
tentang OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 17/2018. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Key terms such as kecamatan (subdistrict), kelurahan (village), camat (subdistrict head), and lurah (village head) are defined to clarify roles within local governance (Pasal 1).