Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 123 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, Government Regulation No. 123 of 2021, amends Government Regulation No. 16 of 1991 regarding state capital investment for the establishment of state-owned enterprises (Persero) in the professional electronics industry and components. The amendment aims to align the objectives of these enterprises with national economic development, particularly in the defense industry sector.
This regulation primarily affects state-owned enterprises (BUMN) involved in the professional electronics industry, particularly those engaged in defense-related activities. It specifically pertains to PT Len Industri, which is designated as the holding company for these activities.
- Pasal 2 outlines the objectives of the Persero, which include operating as a holding company in the defense industry, engaging in various activities such as investment, restructuring, and management consulting (Pasal 2 ayat (1) and (2)). - The Persero is also permitted to undertake additional business activities to optimize resource utilization as stated in Pasal 2 ayat (3).
- Persero: A state-owned limited liability company in Indonesia. - BUMN: Badan Usaha Milik Negara, or State-Owned Enterprises.
This regulation came into effect on December 30, 2021, and it amends the previous Government Regulation No. 16 of 1991.
This regulation references several laws and regulations, including Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Government Regulation No. 41 of 2003 regarding the delegation of authority to the Minister of State-Owned Enterprises. These references indicate a framework for governance and operational oversight of state-owned enterprises in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 outlines that the Persero aims to operate as a holding company in the defense industry, engaging in electronics, transportation, and other related sectors.
According to Pasal 2 ayat (2), the Persero's main activities include establishing other entities, central office operations, direct or indirect investments, and management consulting.
Pasal 2 ayat (3) allows the Persero to engage in other business activities to optimize the use of its resources as defined in its Articles of Association.
This regulation is effective as of December 30, 2021, as stated in Pasal II.
Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLTK TNDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1991 TENTANG PEI\IYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI ELEKTRONIKA PROFESIONAL DAN KOMPONEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. b. 1. bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pembangunan perekonomian nasional khususnya di bidang industri pertahanan, perlu mengubah maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen, yang selanjutnya Perusahaan Perseroan dimaksud dalam Anggaran Dasar disebut Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SK No I14350 A 2. Undang-Undang . -- 1 of 4 -- Menetapkan PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 22); 4, Peraturan Pemerintah Nomor 4I Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, T\rgas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a305); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN I99I TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI ELEKTRONIKA PROFESIONAL DAN KOMPONEN. Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 7991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: SK No 114351 A Pasal2... -- 2 of 4 -- PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 2 (1) Perusahaan Perseroan (Persero) memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding di bidang industri pertahanan berupa industri elektronika, alat transportasi termasuk pesawat terbang dan kelengkapannya, perkapalan, serta kendaraan, senjata dan amunisi, dan bahan peledak, baik militer maupun non militer, melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri pertahanan dan industri lainnya, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama: a. aktivitas perusahaan holding, termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan lain; b. aktivitas kantor pusat; c. investasi langsung atau tidak langsung; d. aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset; e. aktivitas konsultansi manajemen; dan f. aktivitas lain dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. (3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perseroan (Persero) dapat melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Pasal II Peraturan Pemerintah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal SK No 114352 A Agar -- 3 of 4 -- PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2O2l PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3O Desember 2O2l MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. T.A.OLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 288 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Perundang-undangan dan istrasi Hukum, ttd ttd. SK No 114353 A Djaman -- 4 of 4 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 123 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen
tentang BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 123/2021. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.