Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the income, additional rights, and security protections for the leaders of the Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), which is responsible for protecting witnesses and victims in Indonesia. It aims to ensure that these leaders are adequately compensated and protected while performing their critical roles in the justice system.
The regulation specifically affects the leaders of LPSK, which includes one chairperson and six vice-chairpersons. These individuals are tasked with overseeing the protection of witnesses and victims, making their roles vital in the legal framework of Indonesia.
According to Pasal 3, the leaders of LPSK are entitled to receive a monthly income, which consists of a salary and allowances (Pasal 4). The salary for the chairperson is set at Rp15,000,000, while vice-chairpersons receive Rp15,000,000. Additionally, they receive allowances for housing (Pasal 5), health and life insurance, transportation facilities, and legal protections (Pasal 10). The regulation also stipulates that if a leader is terminated or resigns due to specific circumstances, they are entitled to a severance payment equivalent to six times their monthly income (Pasal 6).
LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) refers to the institution responsible for witness and victim protection. The term 'penghasilan' refers to income, which includes salary and allowances. 'Tunjangan' means allowances, and 'perlindungan hukum' refers to legal protection.
This regulation came into effect on May 10, 2016, and it replaces the previous Presidential Regulation No. 69 of 2012 regarding honoraria for LPSK leaders (Pasal 17). It is designed to align with the provisions of Law No. 31 of 2014, which amended the earlier Law No. 13 of 2006 concerning witness and victim protection.
The regulation references Law No. 31 of 2014 and Law No. 13 of 2006, which outline the framework for witness and victim protection in Indonesia. It also mentions that the financial implications of this regulation will be covered by the state budget (Pasal 15). Furthermore, it indicates that further provisions regarding legal and security protections will be determined by LPSK regulations (Pasal 14).
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Leaders of LPSK are entitled to a monthly salary of Rp15,000,000 for the chairperson and Rp15,000,000 for vice-chairpersons, along with additional allowances for housing and health insurance (Pasal 4, Pasal 5).
A severance payment equivalent to six times the monthly income is granted to LPSK leaders who leave their position due to death, completion of term, or health issues (Pasal 6).
LPSK leaders receive legal protection for issues arising during their official duties, which includes legal consultation and representation (Pasal 10).
Leaders are entitled to housing allowances of Rp5,000,000 for the chairperson and Rp4,000,000 for vice-chairpersons, as well as health and life insurance benefits (Pasal 5).
LPSK leaders are provided with security measures, including personal protection and security equipment for their residences, as needed (Pasal 13).
Full text extracted from the official PDF (14K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
SALINAN PR ES IDE N RETfLJBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 168 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2oL4 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubrik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463S) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2ol4 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Mengingat Menetapkan : Pasal 1 -- 1 of 14 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang- Undang. Pasal 2 Pimpinan LPSK terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota LpSK; dan b. 6 (enam) orang wakil ketua masing-masing merangkap anggota LPSK. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penanggung jawab tertinggi LPSK. BAB II PENGHASILAN DAN HAK LAINNYA Pasal 3 Pimpinan LPSK berhak memperoleh penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan. Pasal 4 Pimpinan LPSK diberikan penghasilan setiap bulan. (1) (2) (1) (2) Penghasilan -- 2 of 14 -- (21 PR ESIDE N REPUBLIK INDONESIA -3 Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. gaji; dan b. tunjangan jabatan. Besarnya gaji pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a sebagai berikut: a. Ketua sebesar Rp15.0O0.000,OO (lima belas juta rupiah); b. Wakil ketua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Besarnya tunjangan jabatan pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut: a. Ketua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); b. Wakil ketua sebesar Rp9.O00.000,OO (sembilan juta rupiah). Pasal 5 Pimpinan LPSK diberikan hak lainnya berupa: a. tunjangan perumahan; b. tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa; c. uang penghargaan; d. fasilitastransportasi; e. keprotokolan; dan f. perlindungan hukum. (3) (4) (1) (2) Besaran -- 3 of 14 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 4 (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. Ketua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. Wakil Ketua sebesar Rp4.O00.OOO,00 (empat juta rupiah). (3) Besaran tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (4) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Pimpinan LPSK juga diberikan fasilitas perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat setingkat Eselon I.a. Pasal 6 (1) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada pimpinan LpSK yang berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. masa tugas berakhir; atau c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus. (2) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada pimpinan LPSK yang diberhentikan dan diangkat oleh presiden untuk menduduki jabatan lain. (3) Uang -- 4 of 14 -- (3) (4) (1) (21 (1) (2) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5 Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 6 (enam) kali dari penghasilan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Pasal 7 Pajak yang ditimbulkan atas penghasilan pimpinan LpsK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. Pasal 8 Dalam hal Pimpinan LPSK berasal dari pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerimaan gaji diperhitungkan sebagai penghasilan pimpinan LPSK. Dalam hal Pimpinan LpsK berasar dari pegawai Negeri sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah pensiun, penerimaan pensiun tidak diperhitungkan sebagai penghasilan pimpinan LPSK. Pasal 9 Pimpinan LPSK memperoleh hak keprotokoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Hak keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 -- 5 of 14 -- PR ESIDE N REPUBLIK INDONESIA -6 Pasal 10 (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan kepada pimpinan LpsK yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta atas perintah kedinasan. (2) Perlindungan hukum diberikan dan/atau dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani bidang hukum di lingkungan LPSK. (3) Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk: konsultasi hukum; pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau beracara di persidangan. a. b. c. Pasal 1 1 Ketua, wakil Ketua, dan Anggota LpsK yang mendapatkan honorarium berdasarkan peraturan presiden Nomor 69 Tahun 2ol2 tentang Honorarium Ketua, wakil Ketua, dan Anggota Lembaga perlindungan Saksi dan Korban maka penghasilan sesuai Peraturan pemerintah ini dibayarkan selisih antara penghasilan sesuai peraturan pemerintah ini dan honorarium sesuai dengan peraturan presiden Nomor 69 Tahun 2ol2 tentang Honorarium Ketua, wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada jabatannya terhitung sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban diundangkan. Pasal 12 -- 6 of 14 -- (1) PR ESI DE N REPUBLIK INDONESIA -7 Pasal 12 Penghasilan dan hak lainnya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Anggota LPSK ditetapkan. BAB III PERLINDUNGAN KEAMANAN Pasal 13 Pimpinan LPSK memperoleh perlindungan keamanan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama menjabat sebagai pimpinan LPSK. Perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan juga kepada keluarga pimpinan LPSK. Perlindungan keamanan dapat diberikan dalam bentuk: a. tindakan pengawalan; dan/atau b. perlengkapan keamanan, termasuk yang dipasang di tempat kediaman serta kendaraan pimpinan LpSK. Perlindungan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) diberikan setiap waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Perlindungan keamanan terhadap pimpinan LPSK dalam bentuk tindakan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (21 (3) (41 (s) (6) Pasal 14 -- 7 of 14 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8 Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan perlindungan keamanan bagi pimpinan LpsK diatur dengan Peraturan LPSK. Pasal 15 segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pemberian penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan kepada pimpinan LpsK dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Ketentuan yang lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau sekretaris Jenderal, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 17 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2ol2 tentang Honorarium Ketua, wakil Ketua dan Anggota Lembaga perrindungan saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor 152l', dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar -- 8 of 14 -- R Eo, uff,:'1,35 H*r'o -9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 88 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan ti Bidang Hukum dan g-un4angan, -- 9 of 14 -- I. PR ESI DE N REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2OL6 TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN UMUM Lembaga Perlindungan saksi dan Korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2ot4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memperkuat kelembagaan LpSK dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya agar dapat bersinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan rembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Pimpinan LPSK berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang wakil Ketua merangkap anggota. Mengingat peran strategis LpsK, kepada pimpinan LPSK perlu diberikan penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan. Penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan diberikan kepada pimpinan LPSK setiap bulan. Selain penghasilan dan perlindungan keamanan, pimpinan LpsK juga mendapat hak lainnya berupa, tunjangan perumahan, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, uang penghargaan, fasilitas transportasi, keprotokolan, dan perlindungan hukum. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada pimpinan LPSK. Hal ini sesuai dengan kedudukan LpSK sebagai lembaga yang bersifat mandiri. Selain itu d.alam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya melindungi saksi dan korban, pimpinan LPSK rentan untuk mengalami ancaman baik secara fisik maupun psikis yang membahayakan jiwa raganya. oleh karena itu terhadap pimpinan LpsK perru diberikan perlindungan keamanan. Perlindungan keamanan itu tidak hanya diberikan kepada pimpinan LPSK tetapi juga kepada keluarganya. Berdasarkan. . . -- 10 of 14 -- PR ESI DE N REPUBLIK INDONESIA -2 Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang juga melaksanakan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penanggung jawab tertinggi,, adalah ketua mempunyai tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang bersifat substantif yang dikeluarkan oleh pimpinan LPSK berdasarkan keputusan kolektif. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 -- 11 of 14 -- PRESI DE N REPUBLIK INDONESIA -3 Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "gaii" adalah gaji pokok termasuk tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji pokok. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 1O Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Perlindugan hukum dalam ketentuan ini antara lain perlindungan di bidang hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pasal 1 1 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat(3) ... -- 12 of 14 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4 Ayat (3) Yang dimaksud dengan "keluarga pimpinan LpsK adalah suami/istri dan anak. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Perlindungan keamanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan antara lain berdasarkan dugaan adanya ancaman terhadap keamanan pribadi dan/atau keluarga pimpinan LPSK. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5879 -- 13 of 14 -- PR ESIDE N REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN UANG PENGHARGAAN KEPADA PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Deputi Bidang Hukum dan No MASA KERJA JABATAN BESARAN 1. Sampai dengan 1 (satu) tahun O,2 x uang penghargaan 2. Lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun 0,4 x uang penghargaan 3. Lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun 0,6 x uang penghargaan 4. Lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun 0,8 x uang penghargaan 5. Lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun 1 x uang penghargaan g-undangan, -- 14 of 14 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
tentang HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 12/2016. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Income received by LPSK leaders is subject to taxation according to applicable laws (Pasal 7).
This regulation supersedes the previous Presidential Regulation No. 69 of 2012, ensuring a smooth transition to the new compensation structure (Pasal 17).
All costs associated with the implementation of this regulation will be funded through the state budget (Pasal 15).