Government Regulation

Revoked

PP 1/2012

No. 1 of 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Issued

Jan 3, 2012

Effective

Jan 4, 2012

Issuer

Indonesia, Pemerintah Pusat

Status

Revoked

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Opening

This regulation, Government Regulation No. 1 of 2012, outlines the implementation of Law No. 8 of 1983 concerning Value Added Tax (VAT) on Goods and Services and Luxury Goods Sales Tax, as amended by Law No. 42 of 2009. It aims to provide clarity and detailed provisions regarding VAT obligations, the responsibilities of taxable entrepreneurs, and the procedures for VAT collection and reporting.

Who is affected

The regulation primarily affects taxable entrepreneurs (Pengusaha Kena Pajak) involved in the production, import, export, and sale of goods and services. It applies to various sectors, including manufacturing, retail, and services, particularly those dealing with luxury goods.

Key obligations and rights

- **Taxable Entrepreneur Registration**: As per Pasal 2, entrepreneurs engaged in taxable transactions must register as taxable entrepreneurs unless they fall under the small entrepreneur exemption set by the Minister of Finance. - **VAT Collection and Reporting**: According to Pasal 3, registered taxable entrepreneurs are required to collect, remit, and report VAT on taxable goods and services. - **Joint Responsibility**: Under Pasal 4, buyers of taxable goods and services share joint responsibility for VAT payment, unless the seller can be held liable for the tax. - **Self-Usage of Taxable Goods and Services**: Pasal 5 outlines that self-use of taxable goods and services incurs VAT obligations, with specific exemptions for productive use. - **Invoice Requirements**: Pasal 19 mandates that taxable entrepreneurs issue tax invoices upon the delivery of taxable goods and services, with specific conditions for invoice issuance outlined in Pasal 20.

Definitions worth knowing

- **Pengusaha Kena Pajak**: Taxable entrepreneurs who are required to collect VAT. - **Barang Kena Pajak**: Taxable goods subject to VAT. - **Jasa Kena Pajak**: Taxable services subject to VAT. - **Faktur Pajak**: Tax invoice issued by taxable entrepreneurs. - **Pajak Masukan**: Input tax that can be credited against output tax.

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

The regulation came into effect on January 4, 2012, and replaces Government Regulation No. 143 of 2000 and its amendments. It also provides transitional provisions for the issuance of tax invoices starting from April 1, 2010.

Interactions with other regulations

This regulation interacts with various laws and regulations, including Law No. 8 of 1983 on VAT and Luxury Goods Sales Tax, and its amendments, as well as other government regulations related to taxation and business operations in Indonesia.

§ 02

Key provisions

The articles and operational points most commonly referenced in practice.

01
Taxable Entrepreneur Registration
As per Pasal 2, entrepreneurs engaged in taxable transactions must report their business to be registered as Pengusaha Kena Pajak, except for small entrepreneurs as defined by the Minister of Finance.
02
VAT Collection and Reporting
According to Pasal 3, registered taxable entrepreneurs are required to collect, remit, and report VAT on taxable goods and services they provide.
03
Joint Responsibility for VAT Payment
Under Pasal 4, buyers of taxable goods and services are jointly responsible for VAT payment unless the seller can be held liable for the tax.
04
Self-Usage of Taxable Goods and Services
Pasal 5 states that self-use of taxable goods and services incurs VAT obligations, with exemptions for productive use.
05
Invoice Requirements
Pasal 19 mandates that taxable entrepreneurs issue tax invoices upon the delivery of taxable goods and services, with specific conditions outlined in Pasal 20.

§ 03

KBLIs affected

Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.

2 KBLIs referenced by PP 1/2012

Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.

§ 04

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143
Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2000;
b. bahwa . . .

-- 1 of 49 --

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5069);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.
BAB I . . .

-- 2 of 49 --

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk
apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan
usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan
jasa dari luar Daerah Pabean.
3. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai.
4. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual
karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
5. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh
Pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor
Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan
dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar
atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima
manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Faktur . . .

-- 3 of 49 --

6. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
7. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang
seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak
karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan
Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
dan/atau impor Barang Kena Pajak.
BAB II
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 2
(1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f,
huruf g, dan/atau huruf h Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai, kecuali pengusaha kecil yang
batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
(2) Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan
penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dapat
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
(3) Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
Pasal 3
(1) Bentuk kerja sama operasi merupakan bagian dari bentuk
badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pengertian
Badan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai.
(2) Bentuk . . .

-- 4 of 49 --

(2) Bentuk kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
atas nama bentuk kerja sama operasi.
Pasal 4
(1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diberlakukan dalam hal:
a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada
penjual barang atau pemberi jasa; atau
b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena
Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan
pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi
jasa.
(3) Tanggung jawab renteng sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme
pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas
pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB III
BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK
Pasal 5
(1) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak merupakan penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah.
(2) Pemakaian . . .

-- 5 of 49 --

(2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemakaian sendiri untuk:
a. tujuan produktif; atau
b. tujuan konsumtif.
(3) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kecuali pemakaian
sendiri yang digunakan untuk melakukan penyerahan
yang:
a. tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
b. mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.
(4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam
rangka pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
Pasal 6
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
yang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean.
Pasal 7
(1) Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak
Pertambahan Nilai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal
4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan
jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang
tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
Pasal 8 . . .

-- 6 of 49 --

Pasal 8
(1) Penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang
merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(2) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru
lelang dilakukan dengan penerbitan Faktur Pajak oleh
pemilik barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3) Dalam hal pemilik barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak menerbitkan Faktur Pajak, pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan
Barang Kena Pajak melalui juru lelang dilakukan sendiri
oleh pemenang lelang melalui Surat Setoran Pajak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan
Barang Kena Pajak melalui juru lelang diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
BAB IV
DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 9
(1) Dasar Pengenaan Pajak meliputi jumlah:
a. Harga Jual;
b. Penggantian;
c. nilai impor;
d. nilai ekspor; atau
e. nilai lain,
yang . . .

-- 7 of 49 --

yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
(2) Dalam hal:
a. Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah menggunakan
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah lainnya
sebagai bagian dari Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah yang dihasilkannya; dan
b. atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah lainnya tersebut telah dibayar Pajak Penjualan
atas Barang Mewah,
Dasar Pengenaan Pajak berupa Harga Jual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk Pajak Penjualan
atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah lainnya tersebut.
(3) Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah atau atas impor Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah, adalah tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang dikenakan atas penyerahan atau atas impor
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut.
(4) Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pajak selain:
a. Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah; atau
b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah,
adalah termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
dikenakan atas perolehan atau atas impor Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah tersebut.
BAB V . . .

-- 8 of 49 --

BAB V
PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Pasal 10
(1) Kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak paling
sedikit memuat:
a. nilai kontrak;
b. Dasar Pengenaan Pajak; dan
c. besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang terutang.
(2) Dalam hal nilai kontrak atau perjanjian tertulis sudah
termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, dalam kontrak atau perjanjian tertulis wajib
disebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut
termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
(3) Dalam hal kontrak atau perjanjian tertulis tidak
menyebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut
termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak atau
perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai Dasar
Pengenaan Pajak.
Pasal 11
(1) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menjadi bagian dari
harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10/110 (sepuluh
per seratus sepuluh) dari harga atau pembayaran atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
Kena Pajak.
(2) Dalam . . .

-- 9 of 49 --

(2) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga terutang Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dan telah menjadi bagian dari harga atau
pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak,
penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah menggunakan rumus sebagai berikut:
a. Pajak Pertambahan Nilai =
10
-----------
110 + t
X harga atau pembayaran atas
penyerahan Barang Kena Pajak
b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah =
t
-----------
110 + t
X harga atau pembayaran atas
penyerahan Barang Kena Pajak
(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Pengusaha Kena
Pajak tidak melaksanakan sebagian atau seluruh
kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar Harga
Jual, Penggantian, atau nilai lain sesuai hasil pemeriksaan.
(4) Besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dihitung berdasarkan tarif dikalikan Dasar Pengenaan
Pajak menurut hasil pemeriksaan.
(5) Dalam hal Pengusaha yang wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak
melaksanakan kewajibannya, besarnya Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah yang terutang dihitung sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4).
Pasal 12
(1) Penghapusan piutang tidak mengakibatkan dilakukan
penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang telah:
a. dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau
Pengusaha Kena Pajak pemberi jasa; dan
b. dikreditkan . . .

-- 10 of 49 --

b. dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya
oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli atau Pengusaha
Kena Pajak penerima jasa.
(2) Atas Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak sehingga
tidak dapat digunakan lagi baik karena di luar kekuasaan
Pengusaha Kena Pajak atau keadaan kahar, tidak
mengakibatkan dilakukan penyesuaian Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah yang telah dikreditkan atau yang telah
dibebankan sebagai biaya untuk perolehan Barang Kena
Pajak yang musnah atau rusak tersebut.
Pasal 13
(1) Dalam hal:
a. terjadi kesalahan pemungutan yang mengakibatkan
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau tidak
seharusnya dipungut; dan
b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang salah
dipungut sebagaimana dimaksud pada huruf a telah
disetorkan dan dilaporkan,
atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang salah
dipungut hanya dapat dimintakan kembali oleh pihak yang
terpungut, sepanjang belum dikreditkan, belum
dibebankan sebagai biaya, atau belum dikapitalisasi dalam
harga perolehan.
(2) Pihak yang terpungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. importir;
b. pembeli barang;
c. penerima jasa;
d. pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud dari
luar Daerah Pabean; atau
e. pihak yang memanfaatkan jasa dari luar Daerah
Pabean.
Pasal 14 . . .

-- 11 of 49 --

Pasal 14
Dalam hal transaksi atas:
a. impor Barang Kena Pajak;
b. penyerahan Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean; atau
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean,
dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing,
penghitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
yang terutang, harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah
dengan mempergunakan kurs yang ditetapkan Menteri
Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak.
BAB VI
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Pasal 15
(1) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak harus dikreditkan dengan
Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak
dikukuhkan.
(2) Dalam hal impor Barang Kena Pajak, Direktur Jenderal
Pajak karena jabatan atau berdasarkan permohonan
tertulis dari Pengusaha Kena Pajak dapat menentukan
tempat lain selain tempat dilakukannya impor Barang Kena
Pajak, sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan
tempat lain selain tempat dilakukannya impor Barang Kena
Pajak sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 16 . . .

-- 12 of 49 --

Pasal 16
(1) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi
sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Masukan atas
perolehan dan/atau impor barang modal dapat
dikreditkan.
(2) Barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan
perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga
perolehan barang modal tersebut.
(3) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan atas
perolehan dan/atau impor barang modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan barang modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk seluruh kegiatan
usaha.
BAB VII
SAAT DAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Pasal 17
(1) Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah terjadi pada saat:
a. penyerahan Barang Kena Pajak;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari
luar Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
h. ekspor Jasa Kena Pajak.
(2) Dalam . . .

-- 13 of 49 --

(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan
Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena
Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum
dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean,
saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah adalah pada saat pembayaran.
(3) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a untuk:
a. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang
menurut sifat atau hukumnya berupa barang
bergerak, terjadi pada saat:
1. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan
secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga
untuk dan atas nama pembeli;
2. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan
secara langsung kepada penerima barang untuk
pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan
penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya
dan/atau penyerahan antar cabang;
3. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan
kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan;
atau
4. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui
sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat
diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena
Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
b. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang
menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak
bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk
menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak
berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata,
kepada pihak pembeli.
c. penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud, terjadi
pada saat:
1. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak
berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan,
atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh
Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan
secara konsisten; atau
2. kontrak . . .

-- 14 of 49 --

2. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat
mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk
dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya,
dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka
1 tidak diketahui.
d. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva
yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat
pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat
yang terjadi lebih dahulu di antara saat:
1. ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris;
2. berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
3. tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan
perusahaan dibubarkan; atau
4. diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-
nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha
atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil
pemeriksaan atau berdasarkan data atau
dokumen yang ada.
e. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka
penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,
dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi
ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk
usaha, terjadi pada saat:
1. disepakati atau ditetapkannya penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan,
pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk
usaha sesuai hasil Rapat Umum Pemegang
Saham yang tertuang dalam perjanjian
penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau
perubahan bentuk usaha; atau
2. ditandatanganinya akta mengenai penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan atau
pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk
usaha oleh Notaris.
(4) Impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terjadi pada saat Barang Kena Pajak
tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
(5) Penyerahan . . .

-- 15 of 49 --

(5) Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terjadi pada saat:
a. harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai
piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan
faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan
diterapkan secara konsisten;
b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal
saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
diketahui; atau
c. mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk
dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya,
dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian
sendiri Jasa Kena Pajak.
(6) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e terjadi pada
saat:
a. harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan
sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
b. harga jual Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut
ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
c. harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik
sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang
memanfaatkannya,
yang terjadi lebih dahulu.
(7) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terjadi pada
tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian, dalam
hal saat terjadinya Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
diketahui.
(8) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f terjadi pada saat Barang
Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean.
(9) Ekspor . . .

-- 16 of 49 --

(9) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g terjadi pada saat
Penggantian atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang
diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau
penghasilan.
(10) Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h terjadi pada saat Penggantian atas jasa yang
diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau
penghasilan.
Pasal 18
(1) Pengusaha Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah pada lebih dari 1 (satu) tempat
kegiatan usaha, dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih
satu tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah.
(2) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib menyelenggarakan administrasi penjualan secara
terpusat pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha.
BAB VIII
FAKTUR PAJAK
Pasal 19
(1) Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak
pada saat penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9),
dan ayat (10).
(2) Ketentuan mengenai kewajiban penerbitan Faktur Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk
pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak untuk tujuan produktif yang tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3).
(3) Faktur . . .

-- 17 of 49 --

(3) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak
setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat
Faktur Pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan
sebagai Faktur Pajak.
(4) Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak
menerbitkan Faktur Pajak.
(5) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
dikreditkan sebagai Pajak Masukan.
Pasal 20
(1) Pedagang eceran yang membuat Faktur Pajak tanpa
mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli
serta nama dan tanda tangan penjual, tidak diterbitkan
Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) huruf e angka 2 Undang-Undang mengenai
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(2) Pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha
atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dengan cara sebagai berikut:
a. melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung
mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke
tempat konsumen akhir lainnya;
b. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung
kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan
penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau
lelang; dan
c. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau
transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual
atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa
Barang Kena Pajak yang dibelinya.
(3) Termasuk dalam pengertian Pedagang eceran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan
penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:
a. melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung
kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi
dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen
akhir lainnya;
b. dilakukan . . .

-- 18 of 49 --

b. dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir,
tanpa didahului dengan penawaran tertulis,
pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
c. pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa
Kena Pajak dilakukan secara tunai.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
Ketentuan mengenai penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan
oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. Semua Peraturan Perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2000 dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau belum
diatur dengan peraturan perundang-undangan
tersendiri.
b. Peraturan . . .

-- 19 of 49 --

b. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa
yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai dan/atau belum diatur dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.
(2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4199); dan
b. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang
Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .

-- 20 of 49 --

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 4
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,
SETIO SAPTO NUGROHO

-- 21 of 49 --

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH
I. UMUM
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah terdapat perubahan materi sehingga perlu dilakukan
penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun
2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2000.
Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai,
Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan penegasan dan
penjelasan lebih lanjut serta untuk mengatur hal-hal yang belum cukup
diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, antara lain
mengenai tanggung jawab renteng pembayaran Pajak Pertambahan Nilai,
pemakaian sendiri, saat penerbitan Faktur Pajak, rincian barang dan jasa
yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, pengertian barang modal yang
terkait dengan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak
yang belum berproduksi, dan pengertian Pengusaha Kena Pajak pedagang
eceran.
Sesuai . . .

-- 22 of 49 --

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16F Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai, pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena
Pajak bertanggung jawab secara renteng terhadap pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai. Namun demikian, pengaturan tanggung jawab secara
renteng belum diatur secara jelas sehingga perlu diatur norma umum dan
persyaratan mengenai tanggung jawab renteng dalam Peraturan Pemerintah
ini.
Dalam rangka memberikan kemudahan administrasi bagi Pengusaha
Kena Pajak, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa atas pemakaian
sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan
produktif yang terutang Pajak Pertambahan Nilai tidak perlu dilakukan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan penerbitan Faktur Pajak.
Sebaliknya, untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak untuk tujuan konsumtif, Pengusaha Kena Pajak wajib
menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai masih bersifat umum, sehingga perlu diatur lebih lanjut
mengenai kriteria dan/atau rincian jenis barang dan jasa yang tidak dikenai
Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini sangat penting untuk memberikan
kepastian hukum dalam menentukan jenis barang dan jasa yang bukan
merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi hanya dapat
mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang
modal. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memperhatikan
aspek keadilan, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa barang modal
mencakup seluruh harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun dan berlaku untuk semua jenis kegiatan usaha.
Saat terutangnya pajak merupakan hal yang penting untuk
menentukan waktu bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menerbitkan Faktur
Pajak. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
sangat bervariasi sehingga perlu penjelasan dan penegasan untuk
menghindari terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum. Penegasan
dimaksud dibuat selaras dengan praktik bisnis yang lazim dan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Untuk memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kewajiban
Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak penjual dan
Pengusaha Kena Pajak pembeli, sudah selayaknya Pengusaha Kena Pajak
pembeli tidak diperkenankan untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang
Faktur Pajaknya diterbitkan setelah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak saat terutangnya pajak. Ketentuan ini dimaksudkan agar Pengusaha
Kena Pajak pembeli ikut mengawasi Pengusaha Kena Pajak penjual untuk
menerbitkan Faktur Pajak secara tepat waktu.
Pengusaha. . .

-- 23 of 49 --

Pengusaha Kena Pajak yang bukan pedagang eceran tetapi
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
secara eceran akan mengalami kesulitan dalam menerbitkan Faktur Pajak
apabila diperlakukan sama dengan Pengusaha Kena Pajak pada umumnya
yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
tidak secara eceran. Untuk itu, perlu diberikan penegasan dan penjelasan
bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan dengan
karakteristik secara eceran termasuk dalam pengertian Pengusaha Kena
Pajak pedagang eceran. Termasuk dalam pengertian Pengusaha Kena Pajak
pedagang eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan jasa secara eceran.
Substansi pengaturan atas pemberian fasilitas Pajak Pertambahan
Nilai tidak dipungut untuk impor Barang Kena Pajak tertentu yang
dibebaskan dari bea masuk sudah tidak diatur lagi dalam Peraturan
Pemerintah ini. Selanjutnya fasilitas tersebut akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah yang mengatur khusus tentang fasilitas Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai. Namun demikian, dalam rangka memberikan kepastian
hukum, pemberian fasilitas tersebut yang selama ini diatur dalam
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 masih tetap berlaku sampai dengan
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian fasilitas dimaksud
diterbitkan.
Untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam
menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai maka ketentuan penerbitan Faktur Pajak sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini
berlaku sejak tanggal 1 April 2010, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .

-- 24 of 49 --

Ayat (2)
Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak mempunyai akibat
hukum yang luas antara lain berkaitan dengan pembuatan Faktur
Pajak, penerapan tarif 0% (nol persen), pengkreditan Pajak
Masukan, dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah. Agar pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah terlaksana secara efektif dan lancar,
sudah sewajarnya apabila pengusaha yang sejak semula
bermaksud melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,
penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak
Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau
ekspor Jasa Kena Pajak dapat melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh bentuk kerja sama operasi (joint operation) yang wajib
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak:
PT ABC dan PT DEF membuat perjanjian kerja dengan pelanggan
(pemilik proyek). Untuk melaksanakan proyek tersebut, PT ABC
dan PT DEF membentuk joint operation.
Dalam perjanjian kerja dengan pelanggan (pemilik proyek) diatur
bahwa semua transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak kepada pelanggan (pemilik proyek) dilakukan atas
nama joint operation.
Berdasarkan hal di atas:
a. joint operation wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak;
b. atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
kepada pelanggan (pemilik proyek), joint operation wajib
menerbitkan Faktur Pajak;
c. apabila . . .

-- 25 of 49 --

c. apabila dalam rangka joint operation tersebut, PT ABC atau PT
DEF atas nama joint operation melakukan penyerahan langsung
kepada pelanggan (pemilik proyek), maka penyerahan tersebut
dianggap sebagai penyerahan dari PT ABC atau PT DEF kepada
joint operation, sehingga PT ABC atau PT DEF harus membuat
Faktur Pajak kepada joint operation dan joint operation
membuat Faktur Pajak kepada pelanggan (pemilik proyek).
Contoh bentuk kerja sama operasi (joint operation) yang tidak wajib
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak:
PT X dan PT Y membuat perjanjian kerja sama dengan pelanggan
(pemilik proyek). Untuk melaksanakan proyek tersebut, PT X dan
PT Y membentuk joint operation.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya semua transaksi dan
dokumentasi terkait dengan perjanjian kerja sama dengan
pelanggan (pemilik proyek) tersebut secara nyata hanya dilakukan
atas nama PT X.
Karena joint operation secara nyata tidak melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain,
maka dalam hal ini joint operation tidak wajib dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
Pasal 4
Ayat (1)
Tanggung renteng melekat pada pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak atas transaksi pembelian Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak”
adalah pemakaian Barang Kena Pajak untuk kepentingan
pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang
produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.
Yang . . .

-- 26 of 49 --

Yang dimaksud dengan “Pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak”
adalah pemakaian Jasa Kena Pajak untuk kepentingan pengusaha
sendiri, pengurus, atau karyawannya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif” adalah
pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau
untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan
kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi
kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.
Yang dimaksud dengan “Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan konsumtif” adalah
pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
tidak ada kaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau untuk
kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan
kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi
kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.
Contoh pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak:
a. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak untuk tujuan konsumtif:
1) Pabrikan minuman ringan menggunakan hasil produksinya
untuk konsumsi karyawan atau para tamu.
2) Pabrikan sepatu dalam rangka promosi membeli topi dengan
logo merek sepatu pabrik tersebut dan sebagian dibagikan
kepada karyawannya.
3) Perusahaan telekomunikasi selular memberikan fasilitas
bebas biaya telepon selular kepada para direksinya.
b. Pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
untuk tujuan produktif yang nyata-nyata digunakan untuk
kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan
usaha Pengusaha yang bersangkutan:
1) Pabrikan truk mempergunakan sendiri truk yang
diproduksinya untuk kegiatan usaha mengangkut suku
cadang.
2) Pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya
berupa kulit dari inti sawit sebagai pengeras jalan di
lingkungan pabrik.
3) Perusahaan . . .

-- 27 of 49 --

3) Perusahaan telekomunikasi menggunakan saluran
teleponnya untuk kegiatan operasional perusahaan dalam
berkomunikasi dengan mitra bisnisnya.
c. Pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
untuk tujuan produktif yang nyata-nyata digunakan untuk
kegiatan produksi selanjutnya:
1) Pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya
berupa kulit dari inti sawit sebagai bahan pembakaran boiler
dalam proses pabrikasi.
2) Pabrikan kayu lapis (plywood) menggunakan hasil
produksinya berupa kayu lapis (plywood) untuk
membungkus kayu lapis (plywood) yang akan dipasarkan
agar tidak rusak.
3) Perusahaan telekomunikasi menggunakan sambungan
saluran teleponnya untuk melakukan penyerahan jasa
provider internet kepada konsumennya.
Ayat (3)
Transaksi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif terutang
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah. Dalam rangka memberikan
kemudahan administrasi kepada Pengusaha Kena Pajak,
pemakaian sendiri untuk tujuan produktif tidak dilakukan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kemudahan
administrasi tersebut diberikan karena Pajak Pertambahan Nilai
yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemakaian sendiri
untuk tujuan produktif merupakan Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan.
Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pemakaian sendiri
digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak
terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapat fasilitas
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Perlakuan
ini diberikan karena Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh
Pengusaha Kena Pajak atas pemakaian sendiri merupakan Pajak
Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
Contoh pemakaian sendiri untuk tujuan produktif:
Pabrikan ban menggunakan produksi ban sendiri untuk:
a. truk yang digunakan untuk pengangkutan ban produksinya;
dan
b. kendaraan angkutan umumnya.
Atas . . .

-- 28 of 49 --

Atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif sebagaimana
dimaksud pada contoh huruf a tidak dilakukan pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai.
Namun demikian, atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif
sebagaimana dimaksud pada contoh huruf b tetap dipungut Pajak
Pertambahan Nilai, karena digunakan untuk penyerahan jasa
angkutan umum yang merupakan penyerahan yang tidak terutang
Pajak Pertambahan Nilai.
Ayat (4)
Dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
dipakai sendiri tidak termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak yang dibebaskan, Pajak Pertambahan
Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan.
Dengan demikian apabila yang dipakai sendiri adalah Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak
dapat dikreditkan.
Demikian juga apabila barang dan/atau jasa yang dipakai sendiri
termasuk dalam jenis bukan Barang Kena Pajak dan/atau bukan
Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas
perolehan barang dan/atau jasa tersebut merupakan Pajak
Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
Pasal 6
Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa penyerahan jasa yang
terutang pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
2) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
3) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya,
maka terutangnya Pajak Pertambahan Nilai tidak mensyaratkan apakah
jasa harus dikonsumsi atau dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean atau
tidak.
Contoh 1 . . .

-- 29 of 49 --

Contoh 1:
A Corp. yang berdomisili di Jepang mengirimkan lagu kepada PT B di
Indonesia untuk dibuatkan penulisan not balok atas lagu tersebut.
Penulisan not balok yang telah selesai dikirim kembali ke Jepang. Atas
jasa penulisan not balok yang dilakukan oleh PT B tersebut terutang
Pajak Pertambahan Nilai.
Contoh 2:
Z Corp. yang berdomisili di Korea Selatan berencana memasarkan
produknya di Indonesia. Oleh karena itu, Z Corp. menyewa PT DEF di
Indonesia untuk melakukan survei pasar di Indonesia. Jasa survei yang
dilakukan oleh PT DEF tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah menggunakan Barang Kena Pajak
yang tergolong mewah lainnya sebagai bagian dari Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah yang dihasilkannya, dan atas
perolehannya telah dibayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah
maka Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar
tersebut merupakan bagian dari biaya produksi Barang Kena Pajak
yang tergolong mewah yang dihasilkannya.
Dengan demikian, Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang menjadi
bagian atau digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak
yang tergolong mewah termasuk dalam Dasar Pengenaan Pajak.
Contoh:
PT A merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, PT A
juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang
dihasilkannya. Atas perolehan AC tersebut PT A telah membayar
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp350.000,00.
Apabila . . .

-- 30 of 49 --

Apabila harga produksi mobil sebesar Rp110.000.000,00 dan
keuntungan yang diinginkan PT A sebesar Rp40.000.000,00 maka
Harga Jual mobil tersebut sebesar Rp150.350.000,00. Dengan
demikian Dasar Pengenaan Pajak atas mobil tersebut adalah
sebesar Rp150.350.000,00. Pajak yang terutang atas penyerahan
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut:
a. Pajak Pertambahan Nilai
= 10% X Rp150.350.000,00 = Rp15.035.000,00
b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tarif 20%)
= 20% X Rp150.350.000,00 = Rp30.070.000,00
Ayat (3)
Contoh 1:
PT X yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
menjual Barang Kena Pajak tersebut kepada PT A dengan Harga
Jual sebesar Rp100.000.000,00. Atas penjualan tersebut dikenai
Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebesar 20%. Dasar Pengenaan Pajak atas
penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut
adalah sebesar Rp100.000.000,00, tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (sebesar 10%) dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (sebesar 20%) yang dikenakan atas penyerahan Barang
Kena Pajak tersebut. Dengan demikian jumlah yang dibayar oleh
PT A adalah sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak (Harga Jual) = Rp100.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai = Rp 10.000.000,00
Pajak Penjualan atas Barang Mewah = Rp 20.000.000,00 +
Jumlah yang dibayar oleh PT A = Rp130.000.000,00
Contoh 2:
PT C mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dengan
Nilai Impor sebesar Rp200.000.000,00. Atas impor tersebut
dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebesar 30%. Dasar Pengenaan Pajak atas
impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah
sebesar Rp200.000.000,00, tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (sebesar 10%) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(sebesar 30%) yang dikenakan atas impor Barang Kena Pajak
tersebut. Dengan demikian jumlah yang dibayar oleh PT C adalah
sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak (Nilai Impor) = Rp200.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai = Rp 20.000.000,00
Pajak . . .

-- 31 of 49 --

Pajak Penjualan atas Barang Mewah = Rp 60.000.000,00 +
Jumlah yang dibayar oleh PT C = Rp280.000.000,00
Ayat (4)
Contoh 1:
Kelanjutan dari contoh 1 sebagaimana dimaksud pada Penjelasan
ayat (3), PT A menjual Barang Kena Pajak tersebut kepada PT B
dengan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp15.000.000,00.
Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan tersebut termasuk Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang dibayar atas perolehan Barang
Kena Pajak tersebut. Dengan demikian, jumlah yang dibayar oleh
PT B adalah sebagai berikut:
Harga beli PT A = Rp100.000.000,00
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
yang telah dibayar = Rp 20.000.000,00
Keuntungan yang diharapkan = Rp 15.000.000,00 +
Dasar Pengenaan Pajak = Rp135.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai
10% x Rp135.000.000,00 = Rp 13.500.000,00 +
Jumlah yang dibayar oleh PT B = Rp148.500.000,00
Contoh 2 :
Kelanjutan dari contoh 2 sebagaimana dimaksud pada Penjelasan
ayat (3), PT C menjual Barang Kena Pajak tersebut kepada PT D
dengan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp40.000.000,00.
Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan tersebut termasuk Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang dibayar atas impor Barang
Kena Pajak tersebut. Dengan demikian, jumlah yang dibayar oleh
PT D adalah sebagai berikut:
Nilai Impor PT C = Rp200.000.000,00
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
yang telah dibayar = Rp 60.000.000,00
Keuntungan yang diharapkan = Rp 40.000.000,00 +
Dasar Pengenaan Pajak = Rp300.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai
10% x Rp300.000.000,00 = Rp 30.000.000,00 +
Jumlah yang dibayar oleh PT D = Rp330.000.000,00
Pasal 10 . . .

-- 32 of 49 --

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh:
Apabila dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tertulis bahwa
dalam nilai kontrak sebesar Rp130.000.000,00 secara tegas
dinyatakan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (sebesar
10%) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (sebesar 20%),
penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah menurut ayat ini adalah sebagai berikut:
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =
10
----------- x Rp130.000.000,00 = Rp10.000.000,00
110 + 20
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang =
20
----------- x Rp130.000.000,00 = Rp20.000.000,00
110 + 20
Ayat (3)
Sebagaimana contoh pada penjelasan ayat (2), apabila dalam
kontrak atau perjanjian tertulis tidak dinyatakan dengan tegas
bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah termasuk dalam nilai kontrak, besarnya Dasar Pengenaan
Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar
Rp130.000.000,00. Sehingga penghitungan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah sebagai
berikut:
Dasar Pengenaan Pajak = Rp130.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai
dengan tarif 10%
(10% x Rp130.000.000,00) = Rp13.000.000,00
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif 20%
(20% x Rp130.000.000,00) = Rp26.000.000,00
Pasal 11 . . .

-- 33 of 49 --

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “t” adalah besarnya tarif Pajak Penjualan
atas Barang Mewah.
Ayat (3)
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui:
Harga Jual = Rp10.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak
dalam contoh ini adalah = Rp10.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai
yang terutang (10% x Rp10.000.000,00) = Rp 1.000.000,00
Apabila atas penyerahan tersebut juga terutang Pajak Penjualan
atas Barang Mewah misalnya dengan tarif 20%, maka Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang adalah 20% x
Rp10.000.000,00 = Rp2.000.000,00.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “piutang” adalah piutang dagang yang
timbul karena penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak.
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Dalam hal piutang yang timbul
karena penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
tersebut dihapuskan, penghapusan tersebut tidak mempunyai
akibat terhadap konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak tersebut.
Oleh karena itu, bagi Pengusaha Kena Pajak penjual yang
menghapuskan piutangnya tidak perlu melakukan penyesuaian
atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dilaporkan.
Sementara bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli yang menikmati
penghapusan piutangnya tidak perlu melakukan penyesuaian
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan . . .

-- 34 of 49 --

Penjualan atas Barang Mewah yang telah dikreditkan atau yang
telah dibebankan sebagai biaya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” atau force majeure adalah
suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak
dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat
dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Yang termasuk kategori keadaan kahar atau force majeure adalah
peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan,
kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh
pejabat/instansi yang berwenang.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Termasuk dalam pengertian pembeli barang dalam
ketentuan ini adalah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
dalam hal transaksi penyerahan Barang Kena Pajak kepada
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
Huruf c
Termasuk dalam pengertian penerima jasa dalam ketentuan
ini adalah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dalam hal
transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15 . . .

-- 35 of 49 --

Pasal 15
Ayat (1)
Tempat pengkreditan Pajak Masukan adalah di tempat Pengusaha
Kena Pajak dikukuhkan. Faktur Pajak yang menjadi dasar
pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain
alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak
harus sama dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum
dalam Surat Keputusan Pengukuhan.
Dalam hal Pengusaha melakukan impor Barang Kena Pajak dan
tempat melakukan impor berbeda dengan tempat Pengusaha
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tempat pengkreditan
Pajak Masukan atas impor Barang Kena Pajak adalah di tempat
Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Dengan demikian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor
Barang Kena Pajak tersebut tidak perlu dikukuhkan lagi sebagai
Pengusaha Kena Pajak di tempat Barang Kena Pajak tersebut
diimpor.
Contoh:
PT A dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Jakarta,
melakukan impor di Surabaya. Pajak Masukan atas impor Barang
Kena Pajak dikreditkan di tempat pengusaha dikukuhkan di
Jakarta. Atas impor ini PT A tidak perlu lagi dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak di Surabaya.
Ayat (2)
Pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di
lebih dari satu tempat kegiatan usaha dapat memilih salah satu
tempat sebagai tempat pengkreditan atas impor Barang Kena Pajak
dengan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
Contoh:
Pengusaha Kena Pajak A yang kantor pusatnya di Jakarta dan
telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir
Satu memiliki pabrik yang terletak di kota Surakarta dan terdaftar
sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surakarta. Pemberitahuan Impor Barang dalam rangka impor
Barang Kena Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak kantor
pusat di Jakarta. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak,
Pengusaha Kena Pajak di Surakarta dapat mengkreditkan Pajak
Masukan yang tercantum dalam dokumen impor tersebut.
Direktur . . .

-- 36 of 49 --

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan dapat menetapkan tempat
lain selain tempat dilakukannya impor Barang Kena Pajak, sebagai
tempat pengkreditan Pajak Masukan. Ketentuan ini diperlukan
untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak yang
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang pemenuhan
kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya ditetapkan secara terpusat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan mengenai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun untuk
barang modal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pajak Penghasilan yang pembebanannya
sebagai biaya dalam penghitungan Pajak Penghasilan harus
melalui penyusutan. Pajak Masukan atas impor dan/atau
perolehan barang modal tersebut merupakan Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan.
Contoh:
Pengusaha Kena Pajak membeli barang modal berupa mesin dari
luar Daerah Pabean. Untuk pemasangannya, Pengusaha Kena
Pajak memanfaatkan jasa pemasangan dari Pengusaha Kena Pajak
lain di dalam Daerah Pabean. Pembayaran atas jasa pemasangan
yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan mesin tersebut
merupakan pengeluaran yang Pajak Masukannya dapat
dikreditkan.
Ayat (3)
Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan
dan/atau impor barang modal bagi Pengusaha Kena Pajak yang
belum berproduksi berlaku untuk seluruh kegiatan usaha yang
meliputi kegiatan industri atau manufaktur, kegiatan usaha
perdagangan, kegiatan usaha jasa, dan kegiatan usaha lainnya.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .

-- 37 of 49 --

Ayat (3)
Huruf a
Saat penyerahan barang bergerak merupakan dasar
penentuan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dan sekaligus sebagai dasar pembuatan Faktur Pajak.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mensinkronisasikan saat
terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan praktik
yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam
praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip
akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara
konsisten oleh Pengusaha Kena Pajak.
Dalam praktik kegiatan usaha dan berdasarkan prinsip
akuntansi yang berlaku umum, maka:
a. penyerahan barang bergerak dapat terjadi pada saat
barang tersebut dikeluarkan dari penguasaan Pengusaha
Kena Pajak (penjual) dengan maksud langsung atau tidak
langsung untuk diserahkan pada pihak lain. Karena itu
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang pada
saat hak penguasaan barang telah berpindah kepada
pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli.
b. Perpindahan hak penguasaan atas barang bisa juga
terjadi pada saat barang diserahkan kepada pihak kedua
atau pembeli atau pada saat barang diserahkan melalui
juru kirim, pengusaha angkutan, perusahaan angkutan,
atau pihak ketiga lainnya. Oleh karena itu, Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang pada saat
barang diserahkan kepada juru kirim atau perusahaan
angkutan.
Saat penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, tercermin dalam prinsip akuntansi yang berlaku
umum dalam bentuk pengakuan sebagai piutang atau
penghasilan dengan penerbitan faktur penjualan sebagai
sumber dokumennya.
Dalam kegiatan usaha, saat pengakuan piutang atau
penghasilan atau saat penerbitan faktur penjualan dapat
terjadi tidak bersamaan dengan saat penyerahan barang
secara fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kemudahan
administrasi terkait dengan saat penerbitan Faktur Pajak, saat
penerbitan . . .

-- 38 of 49 --

penerbitan faktur penjualan ditetapkan sebagai saat
penyerahan barang yang menjadi dasar saat terutangnya Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah.
Termasuk dalam pengertian faktur penjualan adalah dokumen
lain yang berfungsi sama dengan faktur penjualan.
Huruf b
Penyerahan Barang Kena Pajak untuk Barang Kena Pajak
tidak bergerak terjadi pada saat surat atau akta perjanjian
yang mengakibatkan perpindahan hak atas barang tersebut
ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Saat
tersebut menjadi dasar penentuan saat terutang Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah.
Namun demikian, dalam hal penyerahan hak atas barang
tidak bergerak tersebut secara nyata telah terjadi meskipun
surat atau akta perjanjian yang mengakibatkan perpindahan
hak belum ditandatangani, penyerahan Barang Kena Pajak
dianggap telah terjadi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “persediaan” adalah persediaan bahan
baku, persediaan bahan pembantu, persediaan barang dalam
proses, persediaan barang setengah jadi, dan/atau persediaan
barang jadi.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “penggabungan usaha,
pengambilalihan usaha, pemecahan usaha, dan peleburan
usaha” adalah penggabungan usaha, pengambilalihan usaha,
pemisahan usaha, dan peleburan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
perseroan terbatas.
Yang dimaksud dengan “pemekaran usaha” adalah pemisahan
satu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih
dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan
sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut
yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang
lama.
Yang . . .

-- 39 of 49 --

Yang dimaksud dengan “perubahan bentuk usaha” adalah
berubahnya bentuk usaha yang digunakan oleh Pengusaha
Kena Pajak, misalnya semula bentuk usaha Pengusaha Kena
Pajak adalah Commanditaire Vennotschap kemudian berubah
menjadi Perseroan Terbatas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai tersedianya
fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik
sebagian atau seluruhnya. Saat penyerahan Jasa Kena Pajak ini
merupakan dasar penentuan saat terutangnya Pajak Pertambahan
Nilai dan sekaligus sebagai dasar pembuatan Faktur Pajak.
Namun demikian, dalam praktik kegiatan usaha dan berdasarkan
prinsip akuntansi yang berlaku umum, saat pengakuan piutang
atau penghasilan, atau saat penerbitan faktur penjualan dapat
terjadi tidak bersamaan dengan saat mulai tersedianya fasilitas
atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau
seluruhnya. Dalam rangka memberikan kemudahan administrasi
terkait dengan saat penerbitan Faktur Pajak, saat penerbitan
faktur penjualan dapat ditetapkan sebagai saat penyerahan jasa
yang menjadi dasar saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mensinkronisasikan saat
terutangnya Pajak Pertambahan Nilai dengan praktik yang lazim
terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik
pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang
berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh Pengusaha
Kena Pajak.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 18 . . .

-- 40 of 49 --

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Secara prinsip Faktur Pajak harus dibuat pada saat terutangnya
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, namun demikian karena suatu hal
dapat terjadi keterlambatan penerbitan Faktur Pajak. Atas
keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dikenakan sanksi sesuai
Pasal 14 ayat (1) huruf d juncto Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang
mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanpa
adanya ketentuan mengenai batas waktu keterlambatan. Untuk
menjamin kepastian terlaksananya pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak, perlu adanya pembatasan jangka
waktu penerbitan Faktur Pajak. Di samping itu, ketentuan ini
dimaksudkan juga untuk menyelaraskan pengakuan penghasilan
di dalam menghitung peredaran usaha yang digunakan di dalam
menghitung Pajak Penghasilan dengan peredaran usaha yang
digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai. Dengan
demikian, saat pembuatan Faktur Pajak ditentukan sesuai dengan
prinsip bisnis yang sehat dan harus memenuhi prinsip akuntansi
yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten.
Termasuk dalam pengertian Faktur Pajak dalam ketentuan ini
adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
Untuk kepastian hukum dan untuk memberikan kemudahan
administrasi kepada Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi
kewajiban Pajak Pertambahan Nilai perlu penjelasan atau
penegasan dalam bentuk ilustrasi kapan saat pembuatan Faktur
Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan ekspor Barang Kena Pajak.
Contoh saat pembuatan Faktur Pajak:
1. Penyerahan Barang Kena Pajak bergerak.
Contoh 1:
PT Aman menyerahkan Barang Kena Pajak secara langsung
kepada Tuan Igna pada tanggal 15 Mei 2011. Atas transaksi
penyerahan Barang Kena Pajak tersebut PT Aman menerbitkan
Faktur Pajak pada tanggal 15 Mei 2011.
Contoh 2 . . .

-- 41 of 49 --

Contoh 2:
PT Berkah yang berkedudukan di Jakarta menjual Barang Kena
Pajak kepada PT Ceria di Surabaya dengan syarat pengiriman
(term of delivery) loco gudang penjual (fob shipping point). Barang
Kena Pajak dikeluarkan dari gudang PT Berkah dan dikirim ke
gudang PT Ceria pada tanggal 10 Juni 2011 dengan
menggunakan perusahaan ekspedisi dengan tanggal DO
(delivery order) 10 Juni 2011. Barang diterima oleh PT Ceria
pada tanggal 12 Juni 2011. Atas transaksi penyerahan Barang
Kena Pajak tersebut, PT Berkah menerbitkan Faktur Pajak pada
tanggal 10 Juni 2011.
Dalam hal pada contoh 1 dan contoh 2 di atas, faktur penjualan
(invoice) diterbitkan tidak pada tanggal penyerahan secara
langsung atau pada saat diserahkan kepada juru kirim atau
pengusaha jasa angkutan karena kondisi tertentu, maka Faktur
Pajak wajib dibuat pada saat penerbitan faktur penjualan.
Penerbitan faktur penjualan tersebut harus dilakukan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dilakukan
secara konsisten.
Contoh 3:
PT Cantik di Jakarta menjual Barang Kena Pajak kepada PT
Sentosa di Semarang dengan syarat pengiriman (term of delivery)
franco gudang pembeli (fob destination). Barang dikeluarkan dari
gudang PT Cantik dan dikirim ke gudang PT Sentosa pada
tanggal 12 Agustus 2011 dengan menggunakan perusahaan
ekspedisi. Barang diterima oleh PT Sentosa pada tanggal 13
Agustus 2011. PT Cantik menerbitkan faktur penjualan (invoice)
pada tanggal 16 Agustus 2011. Atas penyerahan Barang Kena
Pajak tersebut, PT Cantik wajib menerbitkan Faktur Pajak pada
tanggal 13 Agustus 2011 atau paling lama tanggal 16 Agustus
2011.
2. Penyerahan Barang Kena Pajak tidak bergerak.
Contoh 1:
Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei
2011.
Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau
menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal
1 September 2011.
Faktur . . .

-- 42 of 49 --

Faktur Pajak harus diterbitkan pada tanggal 1 September 2011.
Bila sebelum surat atau akta tersebut dibuat atau
ditandatangani barang tidak bergerak telah diserahkan atau
berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka
Faktur Pajak harus diterbitkan pada saat barang tersebut
secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan
pembeli atau penerima barang.
Contoh 2:
Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal
1 Agustus 2011. Faktur Pajak harus diterbitkan pada tanggal
1 Agustus 2011.
Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau
ditandatangani, barang tidak bergerak telah diserahkan atau
berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka
Faktur Pajak harus dibuat pada saat barang tersebut secara
nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau
penerima barang.
Contoh 3:
Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal
1 Agustus 2011. Perjanjian jual beli ditandatangani tanggal
1 September 2011. Faktur Pajak harus diterbitkan pada tanggal
1 Agustus 2011.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak.
Contoh 1:
PT Semangat menyewakan satu unit ruko kepada PT Diatetupa
dengan masa kontrak selama 12 (dua belas) tahun. Dalam
kontrak disepakati antara lain:
- PT Diatetupa mulai menggunakan ruko tersebut pada
tanggal 1 September 2011.
- Nilai kontrak sewa selama 12 (dua belas) tahun sebesar
Rp120.000.000,00.
- Pembayaran sewa adalah tahunan dan disepakati dibayar
setiap tanggal 29 September dengan pembayaran sebesar
Rp10.000.000,00 per tahun.
Pada tanggal . . .

-- 43 of 49 --

Pada tanggal 29 September 2011 PT Diatetupa melakukan
pembayaran sewa untuk tahun pertama. Atas penyerahan Jasa
Kena Pajak tersebut, PT Semangat wajib menerbitkan Faktur
Pajak pada tanggal 29 September 2011 dengan Dasar
Pengenaan Pajak sebesar Rp10.000.000,00.
Contoh 2:
PT Toryung mengontrak Firma Cerah Konsultan untuk
memberikan jasa konsultasi manajemen dan pelatihan kepada
staff marketing PT Toryung selama 6 (enam) bulan dengan nilai
kontrak sebesar Rp60.000.000,00. Pembayaran jasa konsultasi
akan dilakukan setiap bulan. Firma Cerah Konsultan mulai
memberikan jasa konsultasi sejak tanggal 1 Juli 2011. Pada
tanggal 10 Agustus 2011, Firma Cerah Konsultan mengajukan
tagihan untuk pembayaran jasa konsultasi bulan Juli sebesar
Rp10.000.000,00. PT Toryung melakukan pembayaran atas
tagihan tersebut pada tanggal 20 Agustus 2011. Atas transaksi
tersebut, Firma Cerah Konsultan wajib menerbitkan Faktur
Pajak pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan Dasar Pengenaan
Pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sesuai dengan nilai tagihan)
meskipun pembayaran baru diterima tanggal 20 Agustus 2011.
Contoh 3:
PT Setiyakom adalah suatu perusahaan jasa telekomunikasi.
PT Setiyakom melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai
dengan periode pemakaian selama 1 (satu) bulan.
Pengumpulan data-data pemakaian dari pelanggan memerlukan
waktu beberapa hari, sehingga faktur penjualan baru dapat
diterbitkan beberapa hari setelahnya.
Misalnya untuk pemakaian oleh pelanggan pada tanggal 1 - 30
Juni 2011, PT Setiyakom menerbitkan faktur penjualan
(melakukan penagihan) pada tanggal 5 Juli 2011.
Untuk kasus ini, Faktur Pajak diterbitkan pada saat
penyerahan jasa tersebut dinyatakan/dicatat sebagai
piutang/penghasilan, yaitu pada akhir periode pemakaian (30
Juni 2011) atau paling lama pada saat diterbitkannya faktur
penjualan (5 Juli 2011).
Matriks . . .

-- 44 of 49 --

Matriks saat penerbitan Faktur Pajak untuk beberapa contoh
penyerahan di bidang jasa telekomunikasi adalah sebagai
berikut:
No Periode
Pemakaian/
penyerahan
Jasa Kena
Pajak
Periode
pengakuan
penghasilan
Saat diakui
penghasilan
Penerbitan
faktur
penjualan
Faktur Pajak
diterbitkan
paling lama:
1a 1 – 30 Juni
2011
1 – 30 Juni
2011
Juni 2011 30 Juni 2011 30 Juni 2011
1b 1 – 30 Juni
2011
1 – 30 Juni
2011
Juni 2011 5 Juli 2011 5 Juli 2011
1c 1 – 30 Juni
2011
1 – 30 Juni
2011
Juni 2011 31 Juli 2011 31 Juli 2011
2 26 Mei – 25
Juni 2011
26 Mei – 25
Juni 2011
Juni 2011 6 Juli 2011 6 Juli 2011
3 16 Mei – 15
Juni 2011
16 Mei – 15
Juni 2011
Mei 2011 20 Juni 2011 20 Juni 2011
4 16 Mei – 15
Juni 2011
16 Mei – 15
Juni 2011
Juni 2011 20 Juni 2011 20 Juni 2011
5 16 Mei – 15
Juni 2011
16 -31 Mei
2011
Mei 2011 31 Mei 2011 31 Mei 2011
1-15 Juni
2011
Juni 2011 15 Juni 2011 15 Juni 2011
4. Penyerahan sebagian tahap pekerjaan (pembayaran termin)
Atas penyerahan sebagian tahap pekerjaan, misalnya
penyerahan jasa pemborong bangunan atau barang tidak
bergerak lainnya, saat penerbitan Faktur Pajaknya dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Umumnya pekerjaan jasa pemborongan bangunan dan barang
tidak bergerak lainnya diselesaikan dalam suatu masa tertentu.
Sebelum jasa pemborong itu selesai dan siap untuk diserahkan,
telah diterima pembayaran di muka sebelum pekerjaan
pemborongan dimulai atau pembayaran atas sebagian
penyelesaian pekerjaan jasa sesuai dengan tahap atau
kemajuan . . .

-- 45 of 49 --

kemajuan penyelesaian pekerjaan. Dalam hal ini sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai
terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh
Pemborong atau Kontraktor.
Selanjutnya setelah bangunan atau barang tidak bergerak
tersebut selesai dikerjakan, maka jasa pemborongan
seluruhnya diserahkan kepada penerima jasa. Dalam hal ini
sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat
penyerahan Jasa Kena Pajak itu dilakukan, meskipun
pembayaran lunas jasa pemborongan tersebut belum diterima
oleh Pemborong atau Kontraktor.
Contoh:
1. Tanggal 1 April 2011, perjanjian pemborongan
ditandatangani dan diterima uang muka sebesar 20%.
2. Tanggal 1 Mei 2011, pekerjaan selesai 20%, diterima
pembayaran tahap ke-1.
3. Tanggal 1 Juni 2011, pekerjaan selesai 50%, diterima
pembayaran tahap ke-2.
4. Tanggal 20 Juni 2011, pekerjaan selesai 80%, diterima
pembayaran tahap ke-3.
5. Tanggal 25 Agustus 2011, pekerjaan selesai 100%,
bangunan atau barang tidak bergerak diserahkan.
6. Tanggal 1 September 2011, diterima pembayaran tahap
akhir (ke-4) sebesar 95% dari harga borongan.
7. Tanggal 1 Maret 2012, diterima pembayaran pelunasan
seluruh jasa pemborongan.
Pada angka 1 sampai dengan angka 4 Pajak Pertambahan Nilai
terutang pada tanggal diterimanya pembayaran (tahap), sedang
angka 5 sampai dengan angka 7 Pajak Pertambahan Nilai
terutang pada tanggal 25 Agustus 2011 atau saat jasa
pemborongan (bangunan atau barang tidak bergerak) selesai
dilakukan dan diserahkan kepada pemiliknya. Tanggal
pembayaran yang tersebut pada angka 6 dan angka 7 tidak
perlu diperhatikan, karena tidak termasuk saat yang
menentukan terutangnya Pajak Pertambahan Nilai sesuai
dengan dasar akrual yang dianut dalam Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai.
Cara . . .

-- 46 of 49 --

Cara penghitungan sebagaimana tersebut di atas juga berlaku
dalam hal penjualan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak dilakukan dengan pembayaran uang muka, sedangkan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
tersebut dilakukan kemudian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pada dasarnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, namun
demikian karena suatu hal dapat terjadi keterlambatan penerbitan
Faktur Pajak. Atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dikenai
sanksi sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf d juncto Pasal 14 ayat (4)
Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan tanpa adanya ketentuan mengenai batas waktu
keterlambatan. Untuk menjamin kepastian terlaksananya
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai, perlu adanya pembatasan jangka waktu
penerbitan Faktur Pajak. Di samping itu, ketentuan ini
dimaksudkan juga untuk menyelaraskan pengakuan penghasilan
di dalam menghitung peredaran usaha yang digunakan di dalam
menghitung Pajak Penghasilan dengan peredaran usaha yang
digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai.
Termasuk dalam pengertian Faktur Pajak dalam ketentuan ini
adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
Ayat (4)
Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
Peng

§ 04

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang PERPAJAKAN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with PP 1/2012?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by PP 1/2012. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2012). PP 1/2012 — No. 1 of 2012. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/pp-1-2012

MLA 9th edition

KBLI Directory. "PP 1/2012 — No. 1 of 2012." KBLI.CO.ID, 2012, https://kbli.co.id/regulations/pp-1-2012.

Bluebook (legal)

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "PP 1/2012 — No. 1 of 2012," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/pp-1-2012.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000; b. bahwa . . . -- 1 of 49 -- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. BAB I . . . -- 2 of 49 -- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 3. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai. 4. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 5. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 6. Faktur . . . -- 3 of 49 -- 6. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 7. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK Pasal 2 (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (2) Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (3) Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Pasal 3 (1) Bentuk kerja sama operasi merupakan bagian dari bentuk badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pengertian Badan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. (2) Bentuk . . . -- 4 of 49 -- (2) Bentuk kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi. Pasal 4 (1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal: a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa. (3) Tanggung jawab renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. BAB III BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK Pasal 5 (1) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2) Pemakaian . . . -- 5 of 49 -- (2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk: a. tujuan produktif; atau b. tujuan konsumtif. (3) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk melakukan penyerahan yang: a. tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau b. mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. (4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam rangka pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pasal 6 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean. Pasal 7 (1) Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. (2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 8 . . . -- 6 of 49 -- Pasal 8 (1) Penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang dilakukan dengan penerbitan Faktur Pajak oleh pemilik barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) Dalam hal pemilik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerbitkan Faktur Pajak, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang dilakukan sendiri oleh pemenang lelang melalui Surat Setoran Pajak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK Pasal 9 (1) Dasar Pengenaan Pajak meliputi jumlah: a. Harga Jual; b. Penggantian; c. nilai impor; d. nilai ekspor; atau e. nilai lain, yang . . . -- 7 of 49 -- yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. (2) Dalam hal: a. Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah menggunakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah lainnya sebagai bagian dari Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dihasilkannya; dan b. atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah lainnya tersebut telah dibayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Dasar Pengenaan Pajak berupa Harga Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah lainnya tersebut. (3) Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, adalah tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas penyerahan atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut. (4) Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain: a. Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; atau b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, adalah termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas perolehan atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut. BAB V . . . -- 8 of 49 -- BAB V PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Pasal 10 (1) Kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak paling sedikit memuat: a. nilai kontrak; b. Dasar Pengenaan Pajak; dan c. besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. (2) Dalam hal nilai kontrak atau perjanjian tertulis sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam kontrak atau perjanjian tertulis wajib disebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (3) Dalam hal kontrak atau perjanjian tertulis tidak menyebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Pasal 11 (1) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10/110 (sepuluh per seratus sepuluh) dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. (2) Dalam . . . -- 9 of 49 -- (2) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menggunakan rumus sebagai berikut: a. Pajak Pertambahan Nilai = 10 ----------- 110 + t X harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah = t ----------- 110 + t X harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar Harga Jual, Penggantian, atau nilai lain sesuai hasil pemeriksaan. (4) Besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan tarif dikalikan Dasar Pengenaan Pajak menurut hasil pemeriksaan. (5) Dalam hal Pengusaha yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya, besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). Pasal 12 (1) Penghapusan piutang tidak mengakibatkan dilakukan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah: a. dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau Pengusaha Kena Pajak pemberi jasa; dan b. dikreditkan . . . -- 10 of 49 -- b. dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli atau Pengusaha Kena Pajak penerima jasa. (2) Atas Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi baik karena di luar kekuasaan Pengusaha Kena Pajak atau keadaan kahar, tidak mengakibatkan dilakukan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak tersebut. Pasal 13 (1) Dalam hal: a. terjadi kesalahan pemungutan yang mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut; dan b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang salah dipungut sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetorkan dan dilaporkan, atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang salah dipungut hanya dapat dimintakan kembali oleh pihak yang terpungut, sepanjang belum dikreditkan, belum dibebankan sebagai biaya, atau belum dikapitalisasi dalam harga perolehan. (2) Pihak yang terpungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. importir; b. pembeli barang; c. penerima jasa; d. pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; atau e. pihak yang memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pasal 14 . . . -- 11 of 49 -- Pasal 14 Dalam hal transaksi atas: a. impor Barang Kena Pajak; b. penyerahan Barang Kena Pajak; c. penyerahan Jasa Kena Pajak; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; atau e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, penghitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak. BAB VI PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN Pasal 15 (1) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak harus dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. (2) Dalam hal impor Barang Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau berdasarkan permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat dilakukannya impor Barang Kena Pajak, sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan tempat lain selain tempat dilakukannya impor Barang Kena Pajak sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 16 . . . -- 12 of 49 -- Pasal 16 (1) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. (2) Barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut. (3) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk seluruh kegiatan usaha. BAB VII SAAT DAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Pasal 17 (1) Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terjadi pada saat: a. penyerahan Barang Kena Pajak; b. impor Barang Kena Pajak; c. penyerahan Jasa Kena Pajak; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean; e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau h. ekspor Jasa Kena Pajak. (2) Dalam . . . -- 13 of 49 -- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada saat pembayaran. (3) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: a. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat: 1. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli; 2. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang; 3. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau 4. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. b. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli. c. penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud, terjadi pada saat: 1. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau 2. kontrak . . . -- 14 of 49 -- 2. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui. d. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat: 1. ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris; 2. berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; 3. tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan; atau 4. diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata- nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada. e. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat: 1. disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha; atau 2. ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh Notaris. (4) Impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. (5) Penyerahan . . . -- 15 of 49 -- (5) Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi pada saat: a. harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; atau c. mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak. (6) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e terjadi pada saat: a. harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya; b. harga jual Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau c. harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya, yang terjadi lebih dahulu. (7) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terjadi pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian, dalam hal saat terjadinya Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diketahui. (8) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terjadi pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean. (9) Ekspor . . . -- 16 of 49 -- (9) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terjadi pada saat Penggantian atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. (10) Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terjadi pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Pasal 18 (1) Pengusaha Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usaha, dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan administrasi penjualan secara terpusat pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha. BAB VIII FAKTUR PAJAK Pasal 19 (1) Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10). (2) Ketentuan mengenai kewajiban penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (3) Faktur . . . -- 17 of 49 -- (3) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak. (4) Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak. (5) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan. Pasal 20 (1) Pedagang eceran yang membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2 Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2) Pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut: a. melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya; b. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan c. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya. (3) Termasuk dalam pengertian Pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut: a. melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya; b. dilakukan . . . -- 18 of 49 -- b. dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan c. pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Ketentuan mengenai penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. Semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2000 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau belum diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. b. Peraturan . . . -- 19 of 49 -- b. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. (2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199); dan b. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . -- 20 of 49 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, SETIO SAPTO NUGROHO -- 21 of 49 -- PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH I. UMUM Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terdapat perubahan materi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2000. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan penegasan dan penjelasan lebih lanjut serta untuk mengatur hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengenai tanggung jawab renteng pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, pemakaian sendiri, saat penerbitan Faktur Pajak, rincian barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, pengertian barang modal yang terkait dengan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi, dan pengertian Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran. Sesuai . . . -- 22 of 49 -- Sesuai dengan ketentuan Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, pengaturan tanggung jawab secara renteng belum diatur secara jelas sehingga perlu diatur norma umum dan persyaratan mengenai tanggung jawab renteng dalam Peraturan Pemerintah ini. Dalam rangka memberikan kemudahan administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif yang terutang Pajak Pertambahan Nilai tidak perlu dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan penerbitan Faktur Pajak. Sebaliknya, untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan konsumtif, Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai masih bersifat umum, sehingga perlu diatur lebih lanjut mengenai kriteria dan/atau rincian jenis barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan jenis barang dan jasa yang bukan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memperhatikan aspek keadilan, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa barang modal mencakup seluruh harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan berlaku untuk semua jenis kegiatan usaha. Saat terutangnya pajak merupakan hal yang penting untuk menentukan waktu bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menerbitkan Faktur Pajak. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sangat bervariasi sehingga perlu penjelasan dan penegasan untuk menghindari terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum. Penegasan dimaksud dibuat selaras dengan praktik bisnis yang lazim dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak penjual dan Pengusaha Kena Pajak pembeli, sudah selayaknya Pengusaha Kena Pajak pembeli tidak diperkenankan untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang Faktur Pajaknya diterbitkan setelah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat terutangnya pajak. Ketentuan ini dimaksudkan agar Pengusaha Kena Pajak pembeli ikut mengawasi Pengusaha Kena Pajak penjual untuk menerbitkan Faktur Pajak secara tepat waktu. Pengusaha. . . -- 23 of 49 -- Pengusaha Kena Pajak yang bukan pedagang eceran tetapi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak secara eceran akan mengalami kesulitan dalam menerbitkan Faktur Pajak apabila diperlakukan sama dengan Pengusaha Kena Pajak pada umumnya yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tidak secara eceran. Untuk itu, perlu diberikan penegasan dan penjelasan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan dengan karakteristik secara eceran termasuk dalam pengertian Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran. Termasuk dalam pengertian Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan jasa secara eceran. Substansi pengaturan atas pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut untuk impor Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari bea masuk sudah tidak diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah ini. Selanjutnya fasilitas tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur khusus tentang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, dalam rangka memberikan kepastian hukum, pemberian fasilitas tersebut yang selama ini diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian fasilitas dimaksud diterbitkan. Untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai maka ketentuan penerbitan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal 1 April 2010, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . -- 24 of 49 -- Ayat (2) Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak mempunyai akibat hukum yang luas antara lain berkaitan dengan pembuatan Faktur Pajak, penerapan tarif 0% (nol persen), pengkreditan Pajak Masukan, dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terlaksana secara efektif dan lancar, sudah sewajarnya apabila pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Contoh bentuk kerja sama operasi (joint operation) yang wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak: PT ABC dan PT DEF membuat perjanjian kerja dengan pelanggan (pemilik proyek). Untuk melaksanakan proyek tersebut, PT ABC dan PT DEF membentuk joint operation. Dalam perjanjian kerja dengan pelanggan (pemilik proyek) diatur bahwa semua transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pelanggan (pemilik proyek) dilakukan atas nama joint operation. Berdasarkan hal di atas: a. joint operation wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; b. atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pelanggan (pemilik proyek), joint operation wajib menerbitkan Faktur Pajak; c. apabila . . . -- 25 of 49 -- c. apabila dalam rangka joint operation tersebut, PT ABC atau PT DEF atas nama joint operation melakukan penyerahan langsung kepada pelanggan (pemilik proyek), maka penyerahan tersebut dianggap sebagai penyerahan dari PT ABC atau PT DEF kepada joint operation, sehingga PT ABC atau PT DEF harus membuat Faktur Pajak kepada joint operation dan joint operation membuat Faktur Pajak kepada pelanggan (pemilik proyek). Contoh bentuk kerja sama operasi (joint operation) yang tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak: PT X dan PT Y membuat perjanjian kerja sama dengan pelanggan (pemilik proyek). Untuk melaksanakan proyek tersebut, PT X dan PT Y membentuk joint operation. Namun demikian, dalam pelaksanaannya semua transaksi dan dokumentasi terkait dengan perjanjian kerja sama dengan pelanggan (pemilik proyek) tersebut secara nyata hanya dilakukan atas nama PT X. Karena joint operation secara nyata tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, maka dalam hal ini joint operation tidak wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pasal 4 Ayat (1) Tanggung renteng melekat pada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atas transaksi pembelian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak” adalah pemakaian Barang Kena Pajak untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Yang . . . -- 26 of 49 -- Yang dimaksud dengan “Pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak” adalah pemakaian Jasa Kena Pajak untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif” adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Yang dimaksud dengan “Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan konsumtif” adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang tidak ada kaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Contoh pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak: a. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan konsumtif: 1) Pabrikan minuman ringan menggunakan hasil produksinya untuk konsumsi karyawan atau para tamu. 2) Pabrikan sepatu dalam rangka promosi membeli topi dengan logo merek sepatu pabrik tersebut dan sebagian dibagikan kepada karyawannya. 3) Perusahaan telekomunikasi selular memberikan fasilitas bebas biaya telepon selular kepada para direksinya. b. Pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan: 1) Pabrikan truk mempergunakan sendiri truk yang diproduksinya untuk kegiatan usaha mengangkut suku cadang. 2) Pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa kulit dari inti sawit sebagai pengeras jalan di lingkungan pabrik. 3) Perusahaan . . . -- 27 of 49 -- 3) Perusahaan telekomunikasi menggunakan saluran teleponnya untuk kegiatan operasional perusahaan dalam berkomunikasi dengan mitra bisnisnya. c. Pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya: 1) Pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa kulit dari inti sawit sebagai bahan pembakaran boiler dalam proses pabrikasi. 2) Pabrikan kayu lapis (plywood) menggunakan hasil produksinya berupa kayu lapis (plywood) untuk membungkus kayu lapis (plywood) yang akan dipasarkan agar tidak rusak. 3) Perusahaan telekomunikasi menggunakan sambungan saluran teleponnya untuk melakukan penyerahan jasa provider internet kepada konsumennya. Ayat (3) Transaksi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam rangka memberikan kemudahan administrasi kepada Pengusaha Kena Pajak, pemakaian sendiri untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kemudahan administrasi tersebut diberikan karena Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pemakaian sendiri digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Perlakuan ini diberikan karena Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemakaian sendiri merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Contoh pemakaian sendiri untuk tujuan produktif: Pabrikan ban menggunakan produksi ban sendiri untuk: a. truk yang digunakan untuk pengangkutan ban produksinya; dan b. kendaraan angkutan umumnya. Atas . . . -- 28 of 49 -- Atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada contoh huruf a tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada contoh huruf b tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai, karena digunakan untuk penyerahan jasa angkutan umum yang merupakan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Ayat (4) Dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dipakai sendiri tidak termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dibebaskan, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dengan demikian apabila yang dipakai sendiri adalah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Demikian juga apabila barang dan/atau jasa yang dipakai sendiri termasuk dalam jenis bukan Barang Kena Pajak dan/atau bukan Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan barang dan/atau jasa tersebut merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pasal 6 Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak; 2) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan 3) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, maka terutangnya Pajak Pertambahan Nilai tidak mensyaratkan apakah jasa harus dikonsumsi atau dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean atau tidak. Contoh 1 . . . -- 29 of 49 -- Contoh 1: A Corp. yang berdomisili di Jepang mengirimkan lagu kepada PT B di Indonesia untuk dibuatkan penulisan not balok atas lagu tersebut. Penulisan not balok yang telah selesai dikirim kembali ke Jepang. Atas jasa penulisan not balok yang dilakukan oleh PT B tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai. Contoh 2: Z Corp. yang berdomisili di Korea Selatan berencana memasarkan produknya di Indonesia. Oleh karena itu, Z Corp. menyewa PT DEF di Indonesia untuk melakukan survei pasar di Indonesia. Jasa survei yang dilakukan oleh PT DEF tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah menggunakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah lainnya sebagai bagian dari Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dihasilkannya, dan atas perolehannya telah dibayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah maka Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar tersebut merupakan bagian dari biaya produksi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dihasilkannya. Dengan demikian, Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang menjadi bagian atau digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah termasuk dalam Dasar Pengenaan Pajak. Contoh: PT A merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, PT A juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang dihasilkannya. Atas perolehan AC tersebut PT A telah membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp350.000,00. Apabila . . . -- 30 of 49 -- Apabila harga produksi mobil sebesar Rp110.000.000,00 dan keuntungan yang diinginkan PT A sebesar Rp40.000.000,00 maka Harga Jual mobil tersebut sebesar Rp150.350.000,00. Dengan demikian Dasar Pengenaan Pajak atas mobil tersebut adalah sebesar Rp150.350.000,00. Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut: a. Pajak Pertambahan Nilai = 10% X Rp150.350.000,00 = Rp15.035.000,00 b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tarif 20%) = 20% X Rp150.350.000,00 = Rp30.070.000,00 Ayat (3) Contoh 1: PT X yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah menjual Barang Kena Pajak tersebut kepada PT A dengan Harga Jual sebesar Rp100.000.000,00. Atas penjualan tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 20%. Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (sebesar 10%) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (sebesar 20%) yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut. Dengan demikian jumlah yang dibayar oleh PT A adalah sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak (Harga Jual) = Rp100.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai = Rp 10.000.000,00 Pajak Penjualan atas Barang Mewah = Rp 20.000.000,00 + Jumlah yang dibayar oleh PT A = Rp130.000.000,00 Contoh 2: PT C mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp200.000.000,00. Atas impor tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 30%. Dasar Pengenaan Pajak atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah sebesar Rp200.000.000,00, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (sebesar 10%) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (sebesar 30%) yang dikenakan atas impor Barang Kena Pajak tersebut. Dengan demikian jumlah yang dibayar oleh PT C adalah sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak (Nilai Impor) = Rp200.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai = Rp 20.000.000,00 Pajak . . . -- 31 of 49 -- Pajak Penjualan atas Barang Mewah = Rp 60.000.000,00 + Jumlah yang dibayar oleh PT C = Rp280.000.000,00 Ayat (4) Contoh 1: Kelanjutan dari contoh 1 sebagaimana dimaksud pada Penjelasan ayat (3), PT A menjual Barang Kena Pajak tersebut kepada PT B dengan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp15.000.000,00. Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan tersebut termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak tersebut. Dengan demikian, jumlah yang dibayar oleh PT B adalah sebagai berikut: Harga beli PT A = Rp100.000.000,00 Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar = Rp 20.000.000,00 Keuntungan yang diharapkan = Rp 15.000.000,00 + Dasar Pengenaan Pajak = Rp135.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai 10% x Rp135.000.000,00 = Rp 13.500.000,00 + Jumlah yang dibayar oleh PT B = Rp148.500.000,00 Contoh 2 : Kelanjutan dari contoh 2 sebagaimana dimaksud pada Penjelasan ayat (3), PT C menjual Barang Kena Pajak tersebut kepada PT D dengan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp40.000.000,00. Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan tersebut termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibayar atas impor Barang Kena Pajak tersebut. Dengan demikian, jumlah yang dibayar oleh PT D adalah sebagai berikut: Nilai Impor PT C = Rp200.000.000,00 Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar = Rp 60.000.000,00 Keuntungan yang diharapkan = Rp 40.000.000,00 + Dasar Pengenaan Pajak = Rp300.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai 10% x Rp300.000.000,00 = Rp 30.000.000,00 + Jumlah yang dibayar oleh PT D = Rp330.000.000,00 Pasal 10 . . . -- 32 of 49 -- Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Contoh: Apabila dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tertulis bahwa dalam nilai kontrak sebesar Rp130.000.000,00 secara tegas dinyatakan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (sebesar 10%) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (sebesar 20%), penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menurut ayat ini adalah sebagai berikut: Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10 ----------- x Rp130.000.000,00 = Rp10.000.000,00 110 + 20 Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang = 20 ----------- x Rp130.000.000,00 = Rp20.000.000,00 110 + 20 Ayat (3) Sebagaimana contoh pada penjelasan ayat (2), apabila dalam kontrak atau perjanjian tertulis tidak dinyatakan dengan tegas bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah termasuk dalam nilai kontrak, besarnya Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar Rp130.000.000,00. Sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak = Rp130.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (10% x Rp130.000.000,00) = Rp13.000.000,00 Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 20% (20% x Rp130.000.000,00) = Rp26.000.000,00 Pasal 11 . . . -- 33 of 49 -- Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “t” adalah besarnya tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ayat (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui: Harga Jual = Rp10.000.000,00 Dasar Pengenaan Pajak dalam contoh ini adalah = Rp10.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang (10% x Rp10.000.000,00) = Rp 1.000.000,00 Apabila atas penyerahan tersebut juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah misalnya dengan tarif 20%, maka Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang adalah 20% x Rp10.000.000,00 = Rp2.000.000,00. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “piutang” adalah piutang dagang yang timbul karena penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Dalam hal piutang yang timbul karena penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dihapuskan, penghapusan tersebut tidak mempunyai akibat terhadap konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut. Oleh karena itu, bagi Pengusaha Kena Pajak penjual yang menghapuskan piutangnya tidak perlu melakukan penyesuaian atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dilaporkan. Sementara bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli yang menikmati penghapusan piutangnya tidak perlu melakukan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan . . . -- 34 of 49 -- Penjualan atas Barang Mewah yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” atau force majeure adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar atau force majeure adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Termasuk dalam pengertian pembeli barang dalam ketentuan ini adalah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dalam hal transaksi penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Huruf c Termasuk dalam pengertian penerima jasa dalam ketentuan ini adalah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dalam hal transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 . . . -- 35 of 49 -- Pasal 15 Ayat (1) Tempat pengkreditan Pajak Masukan adalah di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Faktur Pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus sama dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengukuhan. Dalam hal Pengusaha melakukan impor Barang Kena Pajak dan tempat melakukan impor berbeda dengan tempat Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tempat pengkreditan Pajak Masukan atas impor Barang Kena Pajak adalah di tempat Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor Barang Kena Pajak tersebut tidak perlu dikukuhkan lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak di tempat Barang Kena Pajak tersebut diimpor. Contoh: PT A dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Jakarta, melakukan impor di Surabaya. Pajak Masukan atas impor Barang Kena Pajak dikreditkan di tempat pengusaha dikukuhkan di Jakarta. Atas impor ini PT A tidak perlu lagi dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Surabaya. Ayat (2) Pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di lebih dari satu tempat kegiatan usaha dapat memilih salah satu tempat sebagai tempat pengkreditan atas impor Barang Kena Pajak dengan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Contoh: Pengusaha Kena Pajak A yang kantor pusatnya di Jakarta dan telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu memiliki pabrik yang terletak di kota Surakarta dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Pemberitahuan Impor Barang dalam rangka impor Barang Kena Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak kantor pusat di Jakarta. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Pengusaha Kena Pajak di Surakarta dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang tercantum dalam dokumen impor tersebut. Direktur . . . -- 36 of 49 -- Direktur Jenderal Pajak karena jabatan dapat menetapkan tempat lain selain tempat dilakukannya impor Barang Kena Pajak, sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan. Ketentuan ini diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya ditetapkan secara terpusat. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Ketentuan mengenai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun untuk barang modal mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pajak Penghasilan yang pembebanannya sebagai biaya dalam penghitungan Pajak Penghasilan harus melalui penyusutan. Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan barang modal tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Contoh: Pengusaha Kena Pajak membeli barang modal berupa mesin dari luar Daerah Pabean. Untuk pemasangannya, Pengusaha Kena Pajak memanfaatkan jasa pemasangan dari Pengusaha Kena Pajak lain di dalam Daerah Pabean. Pembayaran atas jasa pemasangan yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan mesin tersebut merupakan pengeluaran yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Ayat (3) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi berlaku untuk seluruh kegiatan usaha yang meliputi kegiatan industri atau manufaktur, kegiatan usaha perdagangan, kegiatan usaha jasa, dan kegiatan usaha lainnya. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . . -- 37 of 49 -- Ayat (3) Huruf a Saat penyerahan barang bergerak merupakan dasar penentuan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan sekaligus sebagai dasar pembuatan Faktur Pajak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mensinkronisasikan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam praktik kegiatan usaha dan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka: a. penyerahan barang bergerak dapat terjadi pada saat barang tersebut dikeluarkan dari penguasaan Pengusaha Kena Pajak (penjual) dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk diserahkan pada pihak lain. Karena itu Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang pada saat hak penguasaan barang telah berpindah kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. b. Perpindahan hak penguasaan atas barang bisa juga terjadi pada saat barang diserahkan kepada pihak kedua atau pembeli atau pada saat barang diserahkan melalui juru kirim, pengusaha angkutan, perusahaan angkutan, atau pihak ketiga lainnya. Oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang pada saat barang diserahkan kepada juru kirim atau perusahaan angkutan. Saat penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tercermin dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam bentuk pengakuan sebagai piutang atau penghasilan dengan penerbitan faktur penjualan sebagai sumber dokumennya. Dalam kegiatan usaha, saat pengakuan piutang atau penghasilan atau saat penerbitan faktur penjualan dapat terjadi tidak bersamaan dengan saat penyerahan barang secara fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kemudahan administrasi terkait dengan saat penerbitan Faktur Pajak, saat penerbitan . . . -- 38 of 49 -- penerbitan faktur penjualan ditetapkan sebagai saat penyerahan barang yang menjadi dasar saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Termasuk dalam pengertian faktur penjualan adalah dokumen lain yang berfungsi sama dengan faktur penjualan. Huruf b Penyerahan Barang Kena Pajak untuk Barang Kena Pajak tidak bergerak terjadi pada saat surat atau akta perjanjian yang mengakibatkan perpindahan hak atas barang tersebut ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Saat tersebut menjadi dasar penentuan saat terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Namun demikian, dalam hal penyerahan hak atas barang tidak bergerak tersebut secara nyata telah terjadi meskipun surat atau akta perjanjian yang mengakibatkan perpindahan hak belum ditandatangani, penyerahan Barang Kena Pajak dianggap telah terjadi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “persediaan” adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, persediaan barang setengah jadi, dan/atau persediaan barang jadi. Huruf e Yang dimaksud dengan “penggabungan usaha, pengambilalihan usaha, pemecahan usaha, dan peleburan usaha” adalah penggabungan usaha, pengambilalihan usaha, pemisahan usaha, dan peleburan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Yang dimaksud dengan “pemekaran usaha” adalah pemisahan satu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama. Yang . . . -- 39 of 49 -- Yang dimaksud dengan “perubahan bentuk usaha” adalah berubahnya bentuk usaha yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak, misalnya semula bentuk usaha Pengusaha Kena Pajak adalah Commanditaire Vennotschap kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Saat penyerahan Jasa Kena Pajak ini merupakan dasar penentuan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai dan sekaligus sebagai dasar pembuatan Faktur Pajak. Namun demikian, dalam praktik kegiatan usaha dan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, saat pengakuan piutang atau penghasilan, atau saat penerbitan faktur penjualan dapat terjadi tidak bersamaan dengan saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam rangka memberikan kemudahan administrasi terkait dengan saat penerbitan Faktur Pajak, saat penerbitan faktur penjualan dapat ditetapkan sebagai saat penyerahan jasa yang menjadi dasar saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mensinkronisasikan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh Pengusaha Kena Pajak. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 18 . . . -- 40 of 49 -- Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Secara prinsip Faktur Pajak harus dibuat pada saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, namun demikian karena suatu hal dapat terjadi keterlambatan penerbitan Faktur Pajak. Atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dikenakan sanksi sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf d juncto Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanpa adanya ketentuan mengenai batas waktu keterlambatan. Untuk menjamin kepastian terlaksananya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, perlu adanya pembatasan jangka waktu penerbitan Faktur Pajak. Di samping itu, ketentuan ini dimaksudkan juga untuk menyelaraskan pengakuan penghasilan di dalam menghitung peredaran usaha yang digunakan di dalam menghitung Pajak Penghasilan dengan peredaran usaha yang digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, saat pembuatan Faktur Pajak ditentukan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten. Termasuk dalam pengertian Faktur Pajak dalam ketentuan ini adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Untuk kepastian hukum dan untuk memberikan kemudahan administrasi kepada Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai perlu penjelasan atau penegasan dalam bentuk ilustrasi kapan saat pembuatan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan ekspor Barang Kena Pajak. Contoh saat pembuatan Faktur Pajak: 1. Penyerahan Barang Kena Pajak bergerak. Contoh 1: PT Aman menyerahkan Barang Kena Pajak secara langsung kepada Tuan Igna pada tanggal 15 Mei 2011. Atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak tersebut PT Aman menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 15 Mei 2011. Contoh 2 . . . -- 41 of 49 -- Contoh 2: PT Berkah yang berkedudukan di Jakarta menjual Barang Kena Pajak kepada PT Ceria di Surabaya dengan syarat pengiriman (term of delivery) loco gudang penjual (fob shipping point). Barang Kena Pajak dikeluarkan dari gudang PT Berkah dan dikirim ke gudang PT Ceria pada tanggal 10 Juni 2011 dengan menggunakan perusahaan ekspedisi dengan tanggal DO (delivery order) 10 Juni 2011. Barang diterima oleh PT Ceria pada tanggal 12 Juni 2011. Atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak tersebut, PT Berkah menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 10 Juni 2011. Dalam hal pada contoh 1 dan contoh 2 di atas, faktur penjualan (invoice) diterbitkan tidak pada tanggal penyerahan secara langsung atau pada saat diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan karena kondisi tertentu, maka Faktur Pajak wajib dibuat pada saat penerbitan faktur penjualan. Penerbitan faktur penjualan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dilakukan secara konsisten. Contoh 3: PT Cantik di Jakarta menjual Barang Kena Pajak kepada PT Sentosa di Semarang dengan syarat pengiriman (term of delivery) franco gudang pembeli (fob destination). Barang dikeluarkan dari gudang PT Cantik dan dikirim ke gudang PT Sentosa pada tanggal 12 Agustus 2011 dengan menggunakan perusahaan ekspedisi. Barang diterima oleh PT Sentosa pada tanggal 13 Agustus 2011. PT Cantik menerbitkan faktur penjualan (invoice) pada tanggal 16 Agustus 2011. Atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut, PT Cantik wajib menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 13 Agustus 2011 atau paling lama tanggal 16 Agustus 2011. 2. Penyerahan Barang Kena Pajak tidak bergerak. Contoh 1: Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei 2011. Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 September 2011. Faktur . . . -- 42 of 49 -- Faktur Pajak harus diterbitkan pada tanggal 1 September 2011. Bila sebelum surat atau akta tersebut dibuat atau ditandatangani barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka Faktur Pajak harus diterbitkan pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang. Contoh 2: Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 Agustus 2011. Faktur Pajak harus diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2011. Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani, barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka Faktur Pajak harus dibuat pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang. Contoh 3: Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 Agustus 2011. Perjanjian jual beli ditandatangani tanggal 1 September 2011. Faktur Pajak harus diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2011. 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak. Contoh 1: PT Semangat menyewakan satu unit ruko kepada PT Diatetupa dengan masa kontrak selama 12 (dua belas) tahun. Dalam kontrak disepakati antara lain: - PT Diatetupa mulai menggunakan ruko tersebut pada tanggal 1 September 2011. - Nilai kontrak sewa selama 12 (dua belas) tahun sebesar Rp120.000.000,00. - Pembayaran sewa adalah tahunan dan disepakati dibayar setiap tanggal 29 September dengan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 per tahun. Pada tanggal . . . -- 43 of 49 -- Pada tanggal 29 September 2011 PT Diatetupa melakukan pembayaran sewa untuk tahun pertama. Atas penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut, PT Semangat wajib menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 29 September 2011 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp10.000.000,00. Contoh 2: PT Toryung mengontrak Firma Cerah Konsultan untuk memberikan jasa konsultasi manajemen dan pelatihan kepada staff marketing PT Toryung selama 6 (enam) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00. Pembayaran jasa konsultasi akan dilakukan setiap bulan. Firma Cerah Konsultan mulai memberikan jasa konsultasi sejak tanggal 1 Juli 2011. Pada tanggal 10 Agustus 2011, Firma Cerah Konsultan mengajukan tagihan untuk pembayaran jasa konsultasi bulan Juli sebesar Rp10.000.000,00. PT Toryung melakukan pembayaran atas tagihan tersebut pada tanggal 20 Agustus 2011. Atas transaksi tersebut, Firma Cerah Konsultan wajib menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sesuai dengan nilai tagihan) meskipun pembayaran baru diterima tanggal 20 Agustus 2011. Contoh 3: PT Setiyakom adalah suatu perusahaan jasa telekomunikasi. PT Setiyakom melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan periode pemakaian selama 1 (satu) bulan. Pengumpulan data-data pemakaian dari pelanggan memerlukan waktu beberapa hari, sehingga faktur penjualan baru dapat diterbitkan beberapa hari setelahnya. Misalnya untuk pemakaian oleh pelanggan pada tanggal 1 - 30 Juni 2011, PT Setiyakom menerbitkan faktur penjualan (melakukan penagihan) pada tanggal 5 Juli 2011. Untuk kasus ini, Faktur Pajak diterbitkan pada saat penyerahan jasa tersebut dinyatakan/dicatat sebagai piutang/penghasilan, yaitu pada akhir periode pemakaian (30 Juni 2011) atau paling lama pada saat diterbitkannya faktur penjualan (5 Juli 2011). Matriks . . . -- 44 of 49 -- Matriks saat penerbitan Faktur Pajak untuk beberapa contoh penyerahan di bidang jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut: No Periode Pemakaian/ penyerahan Jasa Kena Pajak Periode pengakuan penghasilan Saat diakui penghasilan Penerbitan faktur penjualan Faktur Pajak diterbitkan paling lama: 1a 1 – 30 Juni 2011 1 – 30 Juni 2011 Juni 2011 30 Juni 2011 30 Juni 2011 1b 1 – 30 Juni 2011 1 – 30 Juni 2011 Juni 2011 5 Juli 2011 5 Juli 2011 1c 1 – 30 Juni 2011 1 – 30 Juni 2011 Juni 2011 31 Juli 2011 31 Juli 2011 2 26 Mei – 25 Juni 2011 26 Mei – 25 Juni 2011 Juni 2011 6 Juli 2011 6 Juli 2011 3 16 Mei – 15 Juni 2011 16 Mei – 15 Juni 2011 Mei 2011 20 Juni 2011 20 Juni 2011 4 16 Mei – 15 Juni 2011 16 Mei – 15 Juni 2011 Juni 2011 20 Juni 2011 20 Juni 2011 5 16 Mei – 15 Juni 2011 16 -31 Mei 2011 Mei 2011 31 Mei 2011 31 Mei 2011 1-15 Juni 2011 Juni 2011 15 Juni 2011 15 Juni 2011 4. Penyerahan sebagian tahap pekerjaan (pembayaran termin) Atas penyerahan sebagian tahap pekerjaan, misalnya penyerahan jasa pemborong bangunan atau barang tidak bergerak lainnya, saat penerbitan Faktur Pajaknya dapat dijelaskan sebagai berikut: Umumnya pekerjaan jasa pemborongan bangunan dan barang tidak bergerak lainnya diselesaikan dalam suatu masa tertentu. Sebelum jasa pemborong itu selesai dan siap untuk diserahkan, telah diterima pembayaran di muka sebelum pekerjaan pemborongan dimulai atau pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa sesuai dengan tahap atau kemajuan . . . -- 45 of 49 -- kemajuan penyelesaian pekerjaan. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh Pemborong atau Kontraktor. Selanjutnya setelah bangunan atau barang tidak bergerak tersebut selesai dikerjakan, maka jasa pemborongan seluruhnya diserahkan kepada penerima jasa. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak itu dilakukan, meskipun pembayaran lunas jasa pemborongan tersebut belum diterima oleh Pemborong atau Kontraktor. Contoh: 1. Tanggal 1 April 2011, perjanjian pemborongan ditandatangani dan diterima uang muka sebesar 20%. 2. Tanggal 1 Mei 2011, pekerjaan selesai 20%, diterima pembayaran tahap ke-1. 3. Tanggal 1 Juni 2011, pekerjaan selesai 50%, diterima pembayaran tahap ke-2. 4. Tanggal 20 Juni 2011, pekerjaan selesai 80%, diterima pembayaran tahap ke-3. 5. Tanggal 25 Agustus 2011, pekerjaan selesai 100%, bangunan atau barang tidak bergerak diserahkan. 6. Tanggal 1 September 2011, diterima pembayaran tahap akhir (ke-4) sebesar 95% dari harga borongan. 7. Tanggal 1 Maret 2012, diterima pembayaran pelunasan seluruh jasa pemborongan. Pada angka 1 sampai dengan angka 4 Pajak Pertambahan Nilai terutang pada tanggal diterimanya pembayaran (tahap), sedang angka 5 sampai dengan angka 7 Pajak Pertambahan Nilai terutang pada tanggal 25 Agustus 2011 atau saat jasa pemborongan (bangunan atau barang tidak bergerak) selesai dilakukan dan diserahkan kepada pemiliknya. Tanggal pembayaran yang tersebut pada angka 6 dan angka 7 tidak perlu diperhatikan, karena tidak termasuk saat yang menentukan terutangnya Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan dasar akrual yang dianut dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Cara . . . -- 46 of 49 -- Cara penghitungan sebagaimana tersebut di atas juga berlaku dalam hal penjualan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dilakukan dengan pembayaran uang muka, sedangkan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan kemudian. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pada dasarnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, namun demikian karena suatu hal dapat terjadi keterlambatan penerbitan Faktur Pajak. Atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dikenai sanksi sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf d juncto Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanpa adanya ketentuan mengenai batas waktu keterlambatan. Untuk menjamin kepastian terlaksananya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, perlu adanya pembatasan jangka waktu penerbitan Faktur Pajak. Di samping itu, ketentuan ini dimaksudkan juga untuk menyelaraskan pengakuan penghasilan di dalam menghitung peredaran usaha yang digunakan di dalam menghitung Pajak Penghasilan dengan peredaran usaha yang digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai. Termasuk dalam pengertian Faktur Pajak dalam ketentuan ini adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Ayat (4) Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Peng

What this regulation does

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Key provisions

Taxable Entrepreneur Registration

VAT Collection and Reporting

Joint Responsibility for VAT Payment

Self-Usage of Taxable Goods and Services

Invoice Requirements

KBLIs affected

2 KBLIs referenced by PP 1/2012

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with PP 1/2012?

Cite this page

What this regulation does

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Key provisions

Taxable Entrepreneur Registration

VAT Collection and Reporting

Joint Responsibility for VAT Payment

Self-Usage of Taxable Goods and Services

Invoice Requirements

KBLIs affected

2 KBLIs referenced by PP 1/2012

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with PP 1/2012?

Cite this page

Effective Date and Transitional Provisions

Definitions of Key Terms