No. 88 of 2022
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Salatiga
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Salatiga
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the Universitas Islam Negeri Salatiga (Salatiga State Islamic University) as a transformation from the Institut Agama Islam Negeri Salatiga (Salatiga State Islamic Institute) to enhance the quality of education in Islamic studies and integrate it with other fields of knowledge.
This regulation primarily affects the educational sector, specifically institutions involved in higher education in Islamic studies. It pertains to the staff, students, and administration of the former Institut Agama Islam Negeri Salatiga, which is now restructured as Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Pasal 1 defines Universitas Islam Negeri Salatiga as a higher education institution under the Ministry responsible for religious affairs. - Pasal 2 establishes the university as a transformation from the previous institute. - Pasal 3 outlines the university's responsibilities to provide higher education programs in Islamic studies and potentially other fields to support these programs. - Pasal 4 mandates the transfer of all assets, employees, rights, and obligations from the former institute to the new university, including the enrollment of existing students. - Pasal 5 assigns the responsibility for organizational restructuring and asset management to the relevant minister or government agency. - Pasal 6 states that existing regulations related to the former institute remain in effect unless they conflict with this regulation. - Pasal 7 repeals the previous regulation regarding the transformation of the institute.
- Universitas Islam Negeri Salatiga (Salatiga State Islamic University): The newly established university focusing on Islamic studies. - Institut Agama Islam Negeri Salatiga (Salatiga State Islamic Institute): The previous institution that has been transformed into the university.
This regulation took effect on June 8, 2022, the date of its promulgation. It replaces the previous regulation (Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014) regarding the transformation of the institute.
The regulation references the Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 concerning higher education and the Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 regarding religious higher education, indicating that these laws remain relevant in the context of the new university's operations.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 defines Universitas Islam Negeri Salatiga as a higher education institution under the Ministry responsible for religious affairs.
Pasal 2 establishes the university as a transformation from the Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
Pasal 3 outlines the university's responsibilities to provide higher education programs in Islamic studies and potentially other fields.
Pasal 4 mandates the transfer of all assets, employees, rights, and obligations from the former institute to the new university.
Pasal 5 assigns the responsibility for organizational restructuring and asset management to the relevant minister or government agency.
Full text extracted from the official PDF (4K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
FRESIOEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG UNIVERSITAS ISI,AM NEGERI SALATIGA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Salariga; Menimbang Mengingat l. 2. 3. Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor lS8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2Ol9 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor l2O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); SK No 146162A MEMUruSKAN -- 1 of 5 -- PRESIOEN REPUBLTK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA. Pasal I Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Universitas Islam Negeri Salatiga adalah perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang urusan pemerintahan di bidang agama. Pasa1 2 Dengan Peraturan Presiden ini, didirikan Universitas Islam Negeri Salatiga sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pasal 3 (1) Universitas Islam Negeri Salatiga mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam. l2l Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas Islam Negeri Salatiga dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam. SK No 146163 A (3) Pembinaan . . . -- 2 of 5 -- FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Pembinaan teknis penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu Agama Islam oleh menteri yang pemerintahan di bidang agama dan pembinaan teknis program pendidikan tinggi ilmu lain dilakukan program dilakukan urusan urusan oleh menteri yang pemerintahan di bidang pendidikan. Pasal 4 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: a. semua kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban Universitas Is1am Negeri Salatiga; dan b. semua mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga dialihkan menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga. Pasal 5 Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, aset, dan arsip terkait dengan proses pengalihan Institut Agama Islam Negeri Salatiga menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga dalam pelaksanaan Peraturan Presiden ini menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing. SK No 146164A Pasal 6... -- 3 of 5 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 6 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Pasal 7 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar SK No 146165A -- 4 of 5 -- EIrllFILt NI K INDONESIA Agar setiap or.rng mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam kmbaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni2022 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. I,AOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 138 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan Hukum, ttd SK No 147242A vanna Djaman -- 5 of 5 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Salatiga
tentang PENDIDIKAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Perpres 88/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 7 repeals the previous regulation regarding the transformation of the institute.